DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 15 Tahun 2023

Nomor: 15
Tahun: 2023
Ditetapkan: 13 Maret 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 47

Lembaga terkait

Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan

Ringkasan

Materi pokok dalam permen ini adalah ketentuan pelaksanaan peraturan pemerintah Nomor 100 Tahun 2021 tentang konsultan kekayaan intelektual. Mencakup pengaturan mengenai penyelenggaraan pelatihan dan ujian bagi calon konsultan, pembentukan dan tata kerja Majelis Pengawas, serta tata cara pengangkatan, pemberhentian, dan pemeriksaan terhadap konsultan kekayaan intelektual. Peraturan ini juga mengatur perpanjangan batas usia konsultan serta ketentuan peralihan untuk memastikan kelangsungan pelaksanaan pengawasan dan pembinaan profesi konsultan kekayaan intelektual secara tertib dan profesional.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2021 tentang Konsultan Kekayaan Intelektual; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2021 tentang Konsultan Kekayaan Intelektual (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6726);
4.Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2023 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 32);
5.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 41 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1365); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 100 TAHUN 2021 TENTANG KONSULTAN KEKAYAAN INTELEKTUAL. www.peraturan.go.id 2023, No.254

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Konsultan Kekayaan Intelektual adalah orang yang memiliki keahlian di bidang kekayaan intelektual dan terdaftar sebagai Konsultan Kekayaan Intelektual, serta secara khusus memberikan jasa di bidang pengajuan dan pengurusan permohonan kekayaan intelektual.
2.Majelis Pengawas Konsultan Kekayaan Intelektual yang selanjutnya disebut Majelis Pengawas adalah suatu badan yang dibentuk oleh Menteri untuk melaksanakan pengawasan dan pembinaan terhadap Konsultan Kekayaan Intelektual.
3.Organisasi Profesi adalah perkumpulan berbadan hukum bagi Konsultan Kekayaan Intelektual yang bebas dan mandiri untuk meningkatkan kualitas profesi Konsultan Kekayaan Intelektual dan berkontribusi pada pengembangan sistem pelindungan kekayaan intelektual.
4.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.
5.Ujian Konsultan Kekayaan Intelektual adalah proses menguji pengetahuan dan keterampilan calon Konsultan Kekayaan Intelektual.
6.Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual yang berada di bawah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.
7.Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual.
8.Hari adalah hari kerja.

BAB II

PENYELENGGARAAN PELATIHAN DAN UJIAN KONSULTAN KEKAYAAN INTELEKTUAL

Pasal 2

(1)Pelatihan Konsultan Kekayaan Intelektual diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal.
(2)Dalam melaksanakan pelatihan Konsultan Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktorat Jenderal dapat bekerja sama dengan lembaga lain.
(3)Pelatihan Konsultan Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan kurikulum yang ditetapkan oleh Menteri.
(4)Lembaga lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
1. a.Organisasi Profesi Konsultan Kekayaan Intelektual; atau
2. b.perguruan tinggi yang terakreditasi, www.peraturan.go.id 2023, No.254 mampu menyediakan fasilitas belajar mengajar yang baik dan memadai untuk penyelenggaraan pelatihan Konsultan Kekayaan Intelektual.
(5)Pimpinan dari Organisasi Profesi atau Perguruan Tinggi menyampaikan permohonan untuk dapat bekerja sama melaksanakan pelatihan Konsultan Kekayaan Intelektual secara elektronik kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
1. a.proposal atau kerangka acuan kegiatan yang dilengkapi dengan rencana anggaran dan biaya;
2. b.sertifikat akreditasi untuk perguruan tinggi;
3. c.anggaran dasar/anggaran rumah tangga untuk Organisasi Profesi; dan
4. d.surat pernyataan mengenai kemampuan menyediakan fasilitas belajar mengajar yang baik dan memadai.

Pasal 3

(1)Direktur Jenderal melakukan verifikasi terhadap permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat
(5)dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) Hari terhitung sejak tanggal permohonan diterima.
(2)Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dokumen persyaratan dinyatakan lengkap, Direktorat Jenderal menerbitkan keputusan mengenai penunjukan mitra kerja sama dalam penyelenggaraan pelatihan Konsultan Kekayaan Intelektual.
(3)Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara elektronik atau nonelektronik kepada Pemohon.

Pasal 4

(1)Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) terdapat kekurangan kelengkapan dokumen persyaratan, Direktur Jenderal memberitahukan secara elektronik kepada Pemohon untuk melengkapi kekurangan dokumen persyaratan.
(2)Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melengkapi kekurangan dokumen persyaratan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) Hari terhitung sejak tanggal pemberitahuan disampaikan.
(3)Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemohon tidak melengkapi kekurangan dokumen persyaratan, permohonan dinyatakan ditolak.

Pasal 5

(1)Dalam pelaksanaan pelatihan Konsultan Kekayaan Intelektual dibentuk panitia bersama penyelenggara pelatihan Konsultan Kekayaan Intelektual yang terdiri dari wakil dari Direktorat Jenderal dan penyelenggara.
(2)Panitia bersama penyelenggara pelatihan Konsultan Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal. www.peraturan.go.id 2023, No.254
(3)Pelatihan Konsultan Kekayaan Intelektual oleh panitia bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Peserta yang telah mengikuti pelatihan Konsultan Kekayaan Intelektual diberikan sertifikat oleh Direktur Jenderal.

Pasal 7

Ujian Konsultan Kekayaan Intelektual diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal.

Pasal 8

(1)Untuk dapat mengikuti Ujian Konsultan Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, calon peserta mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal dengan mengisi formulir pendaftaran.
(2)Pengisian formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara elektronik.

Pasal 9

(1)Calon peserta Ujian Konsultan Kekayaan Intelektual sebagaimana dalam Pasal 8 dapat diikuti oleh:
1. a.calon Konsultan Kekayaan Intelektual yang telah selesai mengikuti pelatihan Konsultan Kekayaan Intelektual; dan/atau
2. b.pensiunan pegawai Direktorat Jenderal yang telah memenuhi syarat untuk menjadi Konsultan Kekayaan Intelektual.
(2)Untuk dapat mengikuti Ujian Konsultan Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1), calon peserta Ujian Konsultan Kekayaan Intelektual harus melampirkan dokumen persayaratan sebagai berikut:
1. a.formulir pendaftaran Ujian Konsultan Kekayaan Intelektual;
2. b.sertifikat Pelatihan Konsultan Kekayaan Intelektual;
3. c.surat keputusan pensiun, untuk peserta pensiunan Direktorat Jenderal; dan
4. d.bukti pembayaran Ujian Konsultan Kekayaan Intelektual.

Pasal 10

Hasil Ujian Konsultan Kekayaan Intelektual disampaikan secara elektronik dan/atau nonelektronik kepada peserta.

Pasal 11

(1)Dalam hal hasil Ujian Konsultan Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dinyatakan tidak lulus, calon peserta Ujian Konsultan Kekayaan Intelektual dapat mengikuti kembali Ujian Konsultan Kekayaan Intelektual paling banyak 2 (dua) kali. www.peraturan.go.id 2023, No.254
(2)Dalam hal setelah 2 (dua) kali mengikuti Ujian Konsultan Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), calon peserta Ujian Konsultan Kekayaan Intelektual masih dinyatakan tidak lulus, calon peserta Ujian Konsultan Kekayaan Intelektual dapat mengikuti kembali Ujian Konsultan Kekayaan Intelektual dengan syarat harus mengikuti kembali pelatihan Konsultan Kekayaan Intelektual.

Isi peraturan

Teks47PDFHirarki

Memuat teks peraturan…