DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 15 Tahun 2024

Nomor: 15
Tahun: 2024
Ditetapkan: 12 Juni 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 41

Lembaga terkait

Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan

Ringkasan

Permenkumham ini mengatur mengenai Pengelolaan Royalti atas Lisensi Penggunaan Sekunder untuk Hak Cipta Buku dan/atau Karya Tulis Lainnya dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi: a. izin operasional LMK di bidang Buku dan/atau Karya Tulis Lainnya; b. lisensi Buku dan/atau Karya Tulis Lainnya; c. pembatasan dan pengecualian penggunaan Ciptaan; d. penarikan, penghimpunan, dan pendistribusian Royalti; e. evaluasi LMK di bidang Buku dan/atau Karya Tulis Lainnya; f. audit keuangan; dan g. laporan kinerja dan keuangan LMK di bidang Buku dan/atau Karya Tulis Lainnya. Lembaga Manajemen Kolektif di bidang Buku dan/atau Karya Tulis Lainnya (LMK di bidang Buku dan/atau Karya Tulis Lainnya) adalah institusi yang berbentuk badan hukum nirlaba yang diberi kuasa oleh Pencipta dan/atau Pemegang Hak Cipta untuk mengelola hak ekonominya dengan menghimpun dan mendistribusikan hasilnya kepada Pencipta dan/atau Pemegang Hak Cipta.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengelolaan Royalti atas Lisensi Penggunaan Sekunder untuk Hak Cipta Buku dan/atau Karya Tulis Lainnya; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599);
3.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6053);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perjanjian Lisensi Kekayaan Intelektual (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6229);
5.Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2023 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 32);
6.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Permohonan dan Penerbitan Izin Operasional serta Evaluasi Lembaga Manajemen Kolektif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1786);
7.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 28 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 900); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG PENGELOLAAN ROYALTI ATAS LISENSI PENGGUNAAN SEKUNDER UNTUK HAK CIPTA BUKU DAN/ATAU KARYA TULIS LAINNYA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Hak Cipta adalah hak eksklusif Pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu Ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2.Ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata.
3.Pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi.
4.Pemegang Hak Cipta adalah Pencipta sebagai pemilik Hak Cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari Pencipta atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah.
5.Buku adalah karya tulis dan/atau karya gambar yang diterbitkan berupa cetakan berjilid atau berupa publikasi elektronik yang diterbitkan secara tidak berkala.
6.Karya Tulis Lainnya adalah jurnal ilmiah, artikel, atau majalah, serta tulisan dan/atau gambar dalam media cetak dan media elektronik.
7.Royalti atas Buku dan/atau Karya Tulis Lainnya yang selanjutnya disebut Royalti adalah imbalan atas pemanfaatan hak ekonomi suatu Ciptaan yang diterima oleh Pencipta dan/atau Pemegang Hak Cipta.
8.Lisensi Penggunaan Sekunder adalah izin untuk pemanfaatan lanjutan atas Buku yang telah diterbitkan dan/atau Karya Tulis Lainnya yang bersifat komersial maupun tidak komersial yang merugikan kepentingan wajar dari Pencipta dan/atau Pemegang Hak Cipta.
9.Lembaga Manajemen Kolektif di bidang Buku dan/atau Karya Tulis Lainnya yang selanjutnya disebut LMK di bidang Buku dan/atau Karya Tulis Lainnya adalah institusi yang berbentuk badan hukum nirlaba yang diberi kuasa oleh Pencipta dan/atau Pemegang Hak Cipta untuk mengelola hak ekonominya dengan menghimpun dan mendistribusikan hasilnya kepada Pencipta dan/atau Pemegang Hak Cipta.
10.Lisensi Umum adalah izin pemanfaatan penggunaan sekunder atas semua publikasi Buku dan/atau Karya Tulis Lainnya yang diberikan kepada penerima lisensi berdasarkan perjanjian lisensi secara tertulis dengan pembatasan tidak lebih dari yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
11.Pengguna Sekunder adalah pengguna Ciptaan yang melakukan pemanfaatan lanjutan berupa penggandaan dan/atau pendistribusian atas Buku dan/atau Karya Tulis Lainnya yang telah diterbitkan yang bersifat komersial maupun tidak komersial yang merugikan kepentingan wajar dari Pencipta dan/atau Pemegang Hak Cipta Buku dan/atau Karya Tulis Lainnya.
12.Penggunaan Secara Komersial adalah pemanfaatan Ciptaan dan/atau produk hak terkait dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan ekonomi dari berbagai sumber atau berbayar.
13.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
14.Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual.
15.Orang adalah orang perseorangan atau badan hukum.
16.Hari adalah hari kerja.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:

a.izin operasional LMK di bidang Buku dan/atau Karya Tulis Lainnya;
b.lisensi Buku dan/atau Karya Tulis Lainnya;
c.pembatasan dan pengecualian penggunaan Ciptaan;
d.penarikan, penghimpunan, dan pendistribusian Royalti;
e.evaluasi LMK di bidang Buku dan/atau Karya Tulis Lainnya;
f.audit keuangan; dan
g.laporan kinerja dan keuangan LMK di bidang Buku dan/atau Karya Tulis Lainnya.

Pasal 3

Dalam Peraturan Menteri ini, pihak yang dapat menjadi anggota LMK di bidang Buku dan/atau Karya Tulis Lainnya merupakan Pencipta dan/atau Pemegang Hak Cipta.

Pasal 4

(1)Manfaat ekonomi dari penggunaan sekunder suatu Ciptaan Buku dan/atau Karya Tulis Lainnya diperoleh dalam bentuk Royalti.
(2)Pedoman penetapan besaran Royalti atas penggunaan sekunder Ciptaan Buku dan/atau Karya Tulis Lainnya ditetapkan oleh LMK di bidang Buku dan/atau Karya Tulis Lainnya dan disahkan oleh Menteri.
(3)Besaran Royalti atas penggunaan sekunder Ciptaan Buku dan/atau Karya Tulis Lainnya ditetapkan oleh LMK di bidang Buku dan/atau Karya Tulis Lainnya.

Pasal 5

Pengguna Sekunder meliputi:

a.satuan pendidikan;
b.perguruan tinggi;
c.lembaga pendidikan;
d.lembaga penelitian;
e.kementerian/lembaga/pemerintah daerah;
f.usaha swasta yang melakukan aktivitas penggandaan dokumen;
g.usaha jasa fotokopi;
h.penyelenggara sistem elektronik;
i.lembaga penyiaran;
j.pengembang kecerdasan artifisial (artificial intelligence); dan
k.Pengguna Sekunder lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II

IZIN OPERASIONAL LEMBAGA MANAJEMEN KOLEKTIF DI BIDANG BUKU DAN/ATAU KARYA TULIS LAINNYA

Pasal 6

(1)Untuk memperoleh izin operasional, LMK di bidang Buku dan/atau Karya Tulis Lainnya mengajukan permohonan secara tertulis kepada Menteri.
(2)LMK di bidang Buku dan/atau Karya Tulis Lainnya yang tidak memiliki izin operasional dari Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang menarik, menghimpun, dan mendistribusikan Royalti.

Pasal 7

(1)Dalam mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, LMK di bidang Buku dan/atau Karya Tulis Lainnya harus memenuhi persyaratan:
1. a.berbentuk badan hukum Indonesia yang bersifat nirlaba;
2. b.mendapat kuasa dari Pencipta dan/atau Pemegang Hak Cipta untuk menarik, menghimpun, dan mendistribusikan Royalti;
3. c.memiliki pemberi kuasa sebagai anggota paling sedikit 200 (dua ratus) Orang yang mewakili kepentingan Pencipta dan/atau Pemegang Hak Cipta;
4. d.bertujuan untuk menarik, menghimpun, dan mendistribusikan Royalti;
5. e.mampu menarik, menghimpun, dan mendistribusikan Royalti kepada Pencipta dan/atau Pemegang Hak Cipta;
6. f.anggota organisasi federasi LMK di bidang Buku dan/atau Karya Tulis Lainnya reproduksi internasional; dan
7. g.mempunyai perjanjian bilateral/perjanjian timbal balik dengan LMK di bidang Buku dan/atau Karya Tulis Lainnya sejenis paling sedikit 5 (lima) negara, pemerintah wilayah administratif khusus suatu negara, dan/atau entitas tertentu.
(2)Dalam mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon juga harus melampirkan dokumen persyaratan sebagai berikut:
1. a.salinan akta pendirian badan hukum dan akta perubahan yang mencantumkan tujuan didirikannya organisasi untuk melakukan kegiatan penarikan, penghimpunan, dan pendistribusian Royalti Buku dan/atau Karya Tulis Lainnya;
2. b.susunan/struktur kepengurusan;
3. c.anggaran dasar/anggaran rumah tangga;
4. d.pedoman pengelolaan keuangan dan/atau pendistribusian Royalti;
5. e.daftar nama anggota LMK di bidang Buku dan/atau Karya Tulis Lainnya;
6. f.bukti keanggotaan organisasi federasi LMK di bidang Buku dan/atau Karya Tulis Lainnya pada reproduksi internasional;
7. g.bukti dokumen perjanjian bilateral/perjanjian timbal balik dengan LMK di bidang Buku dan/atau Karya Tulis Lainnya sejenis paling sedikit 5 (lima) negara, pemerintah wilayah administratif khusus suatu negara, dan/atau entitas tertentu;
8. h.fotokopi surat kuasa dari Pencipta dan/atau Pemegang Hak Cipta;
9. i.surat pernyataan tidak menjadi anggota LMK di bidang Buku dan/atau Karya Tulis Lainnya yang lain untuk hak yang sama;
10. j.fotokopi kartu tanda penduduk pengurus LMK di bidang Buku dan/atau Karya Tulis Lainnya;
11. k.daftar karya Ciptaan Buku dan/atau Karya Tulis Lainnya yang dikelola oleh LMK di bidang Buku dan/atau Karya Tulis Lainnya; dan
12. l.surat pernyataan mampu menarik, menghimpun, dan mendistribusikan Royalti kepada Pencipta dan/atau Pemegang Hak Cipta.

Pasal 8

Menteri melakukan pemeriksaan terhadap permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

Pasal 9

(1)Pemeriksaan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 terdiri atas:
1. a.pemeriksaan administratif; dan
2. b.pemeriksaan faktual.
(2)Pemeriksaan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan terhadap dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
(3)Pemeriksaan faktual sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf b dilaksanakan untuk memeriksa kesesuaian antara dokumen persyaratan dengan fakta di lapangan.

Pasal 10

(1)Pemeriksaan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a dilakukan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) Hari terhitung sejak tanggal pengajuan permohonan diterima.
(2)Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dokumen persyaratan dinyatakan tidak lengkap, Menteri mengembalikan permohonan kepada pemohon untuk melengkapi dokumen persyaratan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) Hari terhitung sejak tanggal pemberitahuan disampaikan.
(3)Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pemohon tidak melengkapi dokumen persyaratan, permohonan dianggap ditarik kembali.

Isi peraturan

Teks41PDFHirarki

Memuat teks peraturan…