DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 16 Tahun 2016

Nomor: 16
Tahun: 2016
Ditetapkan: 6 April 2016
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 57

Lembaga terkait

Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan rekomendasi Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi melalui surat nomor 54/M/III/2015 tentang Rekomendasi Perubahan Bentuk Akademi Ilmu Pemasyarakatan menjadi Politeknik Ilmu Pemasyarakatan serta persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/1067/M.PAN- RB/02/2016 tentang Persetujuan Peningkatan Status Akademi Ilmu Pemasyarakatan menjadi Politeknik Ilmu www.peraturan.go.id 2016, No.522 Pemasyarakatan, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Ilmu Pemasyarakatan; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3614);
3.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
6.Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
8.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia www.peraturan.go.id 2016, No.522 Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 186); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA POLITEKNIK ILMU PEMASYARAKATAN.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

(1)Politeknik Ilmu Pemasyarakatan merupakan perguruan tinggi di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia.
(2)Pembinaan Politeknik Ilmu Pemasyarakatan secara teknis akademik dilaksanakan oleh Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi dan pembinaan secara teknis operasional dilaksanakan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
(3)Politeknik Ilmu Pemasyarakatan dipimpin oleh Direktur.

Pasal 2

Politeknik Ilmu Pemasyarakatan mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan vokasi pada jalur www.peraturan.go.id 2016, No.522 pendidikan program Diploma IV yang ditujukan pada keahlian terapan di bidang pemasyarakatan.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Politeknik Ilmu Pemasyarakatan menyelenggarakan fungsi:

a.penyusunan rencana dan program pendidikan;
b.penyelenggaraan pendidikan vokasi di bidang pemasyarakatan;
c.pelaksanaan penelitian terapan pemasyarakatan;
d.pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;
e.pelaksanaan sistem penjaminan mutu;
f.pelaksanaan pengawasan internal;
g.pelaksanaan pembinaan sivitas akademika;
h.pelaksanaan administrasi umum; dan
i.pelaksanaan evaluasi dan pelaporan.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

(1)Politeknik Ilmu Pemasyarakatan terdiri atas:
1. a.Direktur dan Wakil Direktur;
2. b.Dewan Penyantun;
3. c.Senat;
4. d.Satuan Penjaminan Mutu;
5. e.Satuan Pengawasan Internal;
6. f.Bagian Administrasi Akademik dan Ketarunaan;
7. g.Bagian Administrasi Umum;
8. h.Program Studi;
9. i.Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat; dan
10. j.Unit Penunjang.
(2)Struktur organisasi Politeknik Ilmu Pemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum www.peraturan.go.id 2016, No.522 dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a merupakan dosen yang diberikan tugas tambahan memimpin Politeknik Ilmu Pemasyarakatan.

Pasal 6

Direktur mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta membina tenaga pendidik, taruna, alumni, tenaga administrasi, dan pengelolaan administrasi Politeknik Ilmu Pemasyarakatan, serta membina hubungan dengan lingkungannya.

Pasal 7

(1)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Direktur dibantu oleh 2 (dua) orang Wakil Direktur yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
(2)Wakil Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.Wakil Direktur Bidang Akademik, Ketarunaan, dan Alumni yang selanjutnya disebut Wakil Direktur I; dan
2. b.Wakil Direktur Bidang Administrasi Umum yang selanjutnya disebut Wakil Direktur II.

Pasal 8

(1)Wakil Direktur I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a merupakan dosen yang diberikan tugas tambahan membantu Direktur dalam memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang www.peraturan.go.id 2016, No.522 pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, ketarunaan, dan alumni.
(2)Wakil Direktur II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b merupakan dosen yang diberikan tugas tambahan membantu Direktur dalam memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang tata usaha, rumah tangga, kepegawaian, keuangan, dan hubungan masyarakat.

Pasal 9

(1)Dewan Penyantun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b merupakan unsur yang memberikan pertimbangan nonakademik dan membantu pengembangan Politeknik Ilmu Pemasyarakatan.
(2)Dewan Penyantun terdiri atas tokoh masyarakat dan ahli di bidang Pemasyarakatan yang diangkat oleh Direktur.

Pasal 10

(1)Senat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c merupakan unsur penyusun kebijakan Politeknik Ilmu Pemasyarakatan yang menjalankan fungsi penetapan, pertimbangan, dan pengawasan pelaksanaan kebijakan akademik.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Statuta Politeknik Ilmu Pemasyarakatan. www.peraturan.go.id 2016, No.522

Isi peraturan

Teks57PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan rekomendasi Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi melalui surat nomor 54/M/III/2015 tentang Rekomendasi Perubahan Bentuk Akademi Ilmu Pemasyarakatan menjadi Politeknik Ilmu Pemasyarakatan serta persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/1067/M.PAN- RB/02/2016 tentang Persetujuan Peningkatan Status Akademi Ilmu Pemasyarakatan menjadi Politeknik Ilmu www.peraturan.go.id 2016, No.522 Pemasyarakatan, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3614);
3.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
6.Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
8.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia www.peraturan.go.id 2016, No.522 Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 186); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA POLITEKNIK ILMU PEMASYARAKATAN.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

(1)Politeknik Ilmu Pemasyarakatan merupakan perguruan tinggi di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia.
(2)Pembinaan Politeknik Ilmu Pemasyarakatan secara teknis akademik dilaksanakan oleh Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi dan pembinaan secara teknis operasional dilaksanakan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
(3)Politeknik Ilmu Pemasyarakatan dipimpin oleh Direktur.

Pasal 2

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Politeknik Ilmu Pemasyarakatan menyelenggarakan fungsi:

a.penyusunan rencana dan program pendidikan;
b.penyelenggaraan pendidikan vokasi di bidang pemasyarakatan;
c.pelaksanaan penelitian terapan pemasyarakatan;
d.pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;
e.pelaksanaan sistem penjaminan mutu;
f.pelaksanaan pengawasan internal;
g.pelaksanaan pembinaan sivitas akademika;
h.pelaksanaan administrasi umum; dan
i.pelaksanaan evaluasi dan pelaporan.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

(1)Politeknik Ilmu Pemasyarakatan terdiri atas:
1. a.Direktur dan Wakil Direktur;
2. b.Dewan Penyantun;
3. c.Senat;
4. d.Satuan Penjaminan Mutu;
5. e.Satuan Pengawasan Internal;
6. f.Bagian Administrasi Akademik dan Ketarunaan;
7. g.Bagian Administrasi Umum;
8. h.Program Studi;
9. i.Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat; dan
10. j.Unit Penunjang.
(2)Struktur organisasi Politeknik Ilmu Pemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum www.peraturan.go.id 2016, No.522 dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a merupakan dosen yang diberikan tugas tambahan memimpin Politeknik Ilmu Pemasyarakatan.

Pasal 6

Pasal 7

(1)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Direktur dibantu oleh 2 (dua) orang Wakil Direktur yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
(2)Wakil Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.Wakil Direktur Bidang Akademik, Ketarunaan, dan Alumni yang selanjutnya disebut Wakil Direktur I; dan
2. b.Wakil Direktur Bidang Administrasi Umum yang selanjutnya disebut Wakil Direktur II.

Pasal 8

(1)Wakil Direktur I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a merupakan dosen yang diberikan tugas tambahan membantu Direktur dalam memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang www.peraturan.go.id 2016, No.522 pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, ketarunaan, dan alumni.
(2)Wakil Direktur II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b merupakan dosen yang diberikan tugas tambahan membantu Direktur dalam memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang tata usaha, rumah tangga, kepegawaian, keuangan, dan hubungan masyarakat.

Pasal 9

(1)Dewan Penyantun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b merupakan unsur yang memberikan pertimbangan nonakademik dan membantu pengembangan Politeknik Ilmu Pemasyarakatan.
(2)Dewan Penyantun terdiri atas tokoh masyarakat dan ahli di bidang Pemasyarakatan yang diangkat oleh Direktur.

Pasal 10

(1)Senat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c merupakan unsur penyusun kebijakan Politeknik Ilmu Pemasyarakatan yang menjalankan fungsi penetapan, pertimbangan, dan pengawasan pelaksanaan kebijakan akademik.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Statuta Politeknik Ilmu Pemasyarakatan. www.peraturan.go.id 2016, No.522