DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 16 Tahun 2019

Nomor: 16
Tahun: 2019
Ditetapkan: 19 Juli 2019
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 18

Lembaga terkait

Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pengadaan barang/jasa pemerintah diselenggarakan secara efektif, efesien, berkualitas, terukur dan dapat dipertanggungjawabkan melalui satu sistem pengadaan barang/jasa pemerintah sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan peraturan pelaksanaanya;
c.bahwa sistem pengadaan barang/jasa pemerintah yang berjalan saat ini sudah tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, sehingga perlu diubah; www.peraturan.go.id 2019, No.856
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

2.Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84);
3.Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
4.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1473) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1135);
5.Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2018 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 767); www.peraturan.go.id 2019, No.856 MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan pengadaan barang/jasa oleh kementerian/lembaga/ perangkat daerah yang dibiayai oleh anggaran pendapatan dan belanja negara/anggaran pendapatan dan belanja daerah yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.
2.Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disingkat UKPBJ adalah unit kerja di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang bersifat permanen dan struktural menjadi pusat keunggulan Pengadaan Barang/Jasa.
3.Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran kementerian negara/lembaga/perangkat daerah.
4.Kuasa Pengguna Anggaran pada Pelaksanaan APBN yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab pengguna anggaran pada kementerian negara/lembaga yang bersangkutan.
5.Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan www.peraturan.go.id 2019, No.856 tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara/anggaran belanja daerah.
6.Penanggung Jawab Perwakilan adalah pejabat struktural setingkat eselon 2 yang membidangi administrasi di Unit Eselon I maupun di Kantor Wilayah di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
7.Sekretariat Perwakilan adalah bagian yang membidangi barang milik negara pada Unit Eselon I dan Kantor Wilayah
8.Kelompok Kerja Pemilihan yang selanjutnya disebut Pokja Pemilihan adalah sumber daya manusia di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang ditetapkan oleh pimpinan UKPBJ untuk mengelola pemilihan penyedia.
9.Pejabat Pengadaan adalah pejabat administrasi/pejabat fungsional/personel yang bertugas melaksanakan pengadaan langsung, penunjukan langsung, dan/atau e- purchasing.
10.Pengelola Pengadaan Barang/Jasa adalah pejabat fungsional yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa.
11.Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa.
12.Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.

Pasal 2

(1)Dengan Peraturan Menteri ini dibentuk UKPBJ.
(2)Pembentukan UKPBJ sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dimaksudkan untuk mendorong perwujudan nilai tambah dan manfaat dalam kegiatan Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan prinsip dan etika pengadaan. www.peraturan.go.id 2019, No.856

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 3

(1)UKPBJ berkedudukan pada Biro Pengelolaan Barang Milik Negara Sekretariat Jenderal.
(2)UKPBJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas menyelenggarakan dukungan Pengadaan Barang/Jasa.
(3)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), UKPBJ menyelenggarakan fungsi:
1. a.pelaksanaan pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa;
2. b.pelaksanaan bimbingan, pendampingan, dan/atau konsultasi teknis Pengadaan Barang/Jasa; dan
3. c.pengelolaan layanan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik.

Pasal 4

(1)Fungsi pengelolaan layanan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf c dilaksanakan oleh Pusat Data dan Teknologi Informasi.
(2)Dalam melaksankan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pusat Data dan Teknologi Informasi harus berkoordinasi dengan UKPBJ.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

UKPBJ terdiri atas:

a.Kepala;
b.Sekretariat; dan
c.Pokja Pemilihan. www.peraturan.go.id 2019, No.856

Pasal 6

Kepala UKPBJ dijabat oleh Kepala Biro Pengelolaan Barang Milik Negara.

Pasal 7

Kepala mempunyai tugas menyelenggarakan dukungan Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Kementerian.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Kepala menyelenggarakan fungsi:

a.menyusun perumusan pedoman dan petunjuk pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Kementerian;
b.koordinasi kegiatan Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Kementerian;
c.koordinasi pelaksanaan bimbingan, pendampingan, dan/atau konsultasi teknis Pengadaan Barang/Jasa;
d.membentuk/membubarkan Pokja Pemilihan; dan
e.menetapkan/menempatkan/memindahkan anggota Pokja Pemilihan.

Pasal 9

(1)Sekretariat terdiri atas:
1. a.Sekretariat pusat; dan
2. b.Sekretariat Perwakilan.
(2)Sekretariat pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berkedudukan pada Biro Pengelolaan Barang Milik Negara Sekretariat Jenderal.
(3)Sekretariat pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dipimpin oleh seorang Sekretaris. www.peraturan.go.id 2019, No.856
(4)Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dijabat oleh Kepala Bagian Layanan Pengadaan Barang Milik Negara.

Pasal 10

(1)Sekretariat pusat mempunyai tugas melaksanakan kegiatan administrasi Pengadaan Barang/Jasa pada UKPBJ di lingkungan Kementerian.
(2)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekretariat pusat menyelenggarakan fungsi:
1. a.melakukan penatausahaan dan menyiapkan administrasi kegiatan pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Kementerian;
2. b.melakukan reviu Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Kementerian;
3. c.mengoordinasikan pengisian rencana umum Pengadaan Barang/Jasa pada aplikasi Sistem Rencana Umum Pengadaan di lingkungan Kementerian;
4. d.melakukan identifikasi dan verifikasi paket pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa beserta dokumen kelengkapannya yang akan ditenderkan di lingkungan Kementerian;
5. e.menyiapkan draf surat keputusan Kepala UKPBJ tentang penetapan Sekretariat Perwakilan;
6. f.menyiapkan draf surat keputusan Kepala UKPBJ tentang penetapan Pokja Pemilihan di lingkungan Kementerian;
7. g.menyampaikan Surat Keputusan Kepala UKPBJ tentang Penetapan Pokja Pemilihan di lingkungan Sekretariat Pusat dan Sekretariat Perwakilan kepada KPA untuk ditetapkan honorarium bagi pegawai di luar Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa; dan
8. h.menghimpun laporan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Kementerian dan melaporkannya kepada Kepala UKPBJ. www.peraturan.go.id 2019, No.856

Isi peraturan

Teks18PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pengadaan barang/jasa pemerintah diselenggarakan secara efektif, efesien, berkualitas, terukur dan dapat dipertanggungjawabkan melalui satu sistem pengadaan barang/jasa pemerintah sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan peraturan pelaksanaanya;
c.bahwa sistem pengadaan barang/jasa pemerintah yang berjalan saat ini sudah tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, sehingga perlu diubah; www.peraturan.go.id 2019, No.856
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

2.Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84);
3.Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
4.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1473) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1135);
5.Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2018 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 767); www.peraturan.go.id 2019, No.856 MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan pengadaan barang/jasa oleh kementerian/lembaga/ perangkat daerah yang dibiayai oleh anggaran pendapatan dan belanja negara/anggaran pendapatan dan belanja daerah yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.
2.Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disingkat UKPBJ adalah unit kerja di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang bersifat permanen dan struktural menjadi pusat keunggulan Pengadaan Barang/Jasa.
3.Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran kementerian negara/lembaga/perangkat daerah.
4.Kuasa Pengguna Anggaran pada Pelaksanaan APBN yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab pengguna anggaran pada kementerian negara/lembaga yang bersangkutan.
5.Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan www.peraturan.go.id 2019, No.856 tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara/anggaran belanja daerah.
6.Penanggung Jawab Perwakilan adalah pejabat struktural setingkat eselon 2 yang membidangi administrasi di Unit Eselon I maupun di Kantor Wilayah di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
7.Sekretariat Perwakilan adalah bagian yang membidangi barang milik negara pada Unit Eselon I dan Kantor Wilayah
8.Kelompok Kerja Pemilihan yang selanjutnya disebut Pokja Pemilihan adalah sumber daya manusia di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang ditetapkan oleh pimpinan UKPBJ untuk mengelola pemilihan penyedia.
9.Pejabat Pengadaan adalah pejabat administrasi/pejabat fungsional/personel yang bertugas melaksanakan pengadaan langsung, penunjukan langsung, dan/atau e- purchasing.
10.Pengelola Pengadaan Barang/Jasa adalah pejabat fungsional yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa.
11.Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa.
12.Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.

Pasal 2

(1)Dengan Peraturan Menteri ini dibentuk UKPBJ.
(2)Pembentukan UKPBJ sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dimaksudkan untuk mendorong perwujudan nilai tambah dan manfaat dalam kegiatan Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan prinsip dan etika pengadaan. www.peraturan.go.id 2019, No.856

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 3

(1)UKPBJ berkedudukan pada Biro Pengelolaan Barang Milik Negara Sekretariat Jenderal.
(2)UKPBJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas menyelenggarakan dukungan Pengadaan Barang/Jasa.
(3)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), UKPBJ menyelenggarakan fungsi:
1. a.pelaksanaan pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa;
2. b.pelaksanaan bimbingan, pendampingan, dan/atau konsultasi teknis Pengadaan Barang/Jasa; dan
3. c.pengelolaan layanan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik.

Pasal 4

(1)Fungsi pengelolaan layanan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf c dilaksanakan oleh Pusat Data dan Teknologi Informasi.
(2)Dalam melaksankan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pusat Data dan Teknologi Informasi harus berkoordinasi dengan UKPBJ.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

UKPBJ terdiri atas:

a.Kepala;
b.Sekretariat; dan
c.Pokja Pemilihan. www.peraturan.go.id 2019, No.856

Pasal 6

Kepala UKPBJ dijabat oleh Kepala Biro Pengelolaan Barang Milik Negara.

Pasal 7

Kepala mempunyai tugas menyelenggarakan dukungan Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Kementerian.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Kepala menyelenggarakan fungsi:

a.menyusun perumusan pedoman dan petunjuk pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Kementerian;
b.koordinasi kegiatan Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Kementerian;
c.koordinasi pelaksanaan bimbingan, pendampingan, dan/atau konsultasi teknis Pengadaan Barang/Jasa;
d.membentuk/membubarkan Pokja Pemilihan; dan
e.menetapkan/menempatkan/memindahkan anggota Pokja Pemilihan.

Pasal 9

(1)Sekretariat terdiri atas:
1. a.Sekretariat pusat; dan
2. b.Sekretariat Perwakilan.
(2)Sekretariat pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berkedudukan pada Biro Pengelolaan Barang Milik Negara Sekretariat Jenderal.
(3)Sekretariat pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dipimpin oleh seorang Sekretaris. www.peraturan.go.id 2019, No.856
(4)Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dijabat oleh Kepala Bagian Layanan Pengadaan Barang Milik Negara.

Pasal 10

(1)Sekretariat pusat mempunyai tugas melaksanakan kegiatan administrasi Pengadaan Barang/Jasa pada UKPBJ di lingkungan Kementerian.
(2)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekretariat pusat menyelenggarakan fungsi:
1. a.melakukan penatausahaan dan menyiapkan administrasi kegiatan pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Kementerian;
2. b.melakukan reviu Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Kementerian;
3. c.mengoordinasikan pengisian rencana umum Pengadaan Barang/Jasa pada aplikasi Sistem Rencana Umum Pengadaan di lingkungan Kementerian;
4. d.melakukan identifikasi dan verifikasi paket pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa beserta dokumen kelengkapannya yang akan ditenderkan di lingkungan Kementerian;
5. e.menyiapkan draf surat keputusan Kepala UKPBJ tentang penetapan Sekretariat Perwakilan;
6. f.menyiapkan draf surat keputusan Kepala UKPBJ tentang penetapan Pokja Pemilihan di lingkungan Kementerian;
7. g.menyampaikan Surat Keputusan Kepala UKPBJ tentang Penetapan Pokja Pemilihan di lingkungan Sekretariat Pusat dan Sekretariat Perwakilan kepada KPA untuk ditetapkan honorarium bagi pegawai di luar Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa; dan
8. h.menghimpun laporan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Kementerian dan melaporkannya kepada Kepala UKPBJ. www.peraturan.go.id 2019, No.856