DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 16 Tahun 2024

Nomor: 16
Tahun: 2024
Ditetapkan: 12 Juni 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 9

Lembaga terkait

Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan

Ringkasan

Permenkumham ini mengatur mengenai Pedoman Pengarusutamaan Hak Asasi Manusia dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Pengarusutamaan Hak Asasi Manusia dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan merupakan upaya untuk mengintegrasikan prinsip dan nilai Hak Asasi Manusia dalam Materi Muatan Peraturan Perundang-Undangan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pedoman Pengarusutamaan Hak Asasi Manusia dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
3.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4.Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2023 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 32);
5.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 28 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 900); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG PEDOMAN PENGARUSUTAMAAN HAK ASASI MANUSIA DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai mahkluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.
2.Pengarusutamaan Hak Asasi Manusia adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan dan menyelaraskan prinsip dan nilai hak asasi manusia dalam regulasi nasional untuk mewujudkan penghormatan, pelindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan Hak Asasi Manusia.
3.Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.
4.Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah pembuatan Peraturan Perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan.
5.Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan adalah materi yang dimuat dalam Peraturan Perundang- undangan sesuai dengan jenis, fungsi, dan hierarki Peraturan Perundang-undangan.
6.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia

Pasal 2

Pengarusutamaan Hak Asasi Manusia dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan merupakan upaya untuk mengintegrasikan prinsip dan nilai Hak Asasi Manusia dalam Materi Muatan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 3

Pengarusutamaan Hak Asasi Manusia dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan oleh:

a.Pejabat Fungsional Perancang Peraturan Perundang- undangan;
b.Pejabat Fungsional Analis Hukum; dan
c.pejabat lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Pedoman Pengarusutamaan Hak Asasi Manusia dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:

a.Pengarusutamaan Hak Asasi Manusia dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; dan
b.pengimplementasian Pengarusutamaan Hak Asasi Manusia dalam Pembentukan Peraturan Perundang- undangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

Menteri melaksanakan peningkatan kapasitas pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terhadap Pengarusutamaan Hak Asasi Manusia dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 6

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 24 Tahun 2017 tentang Pedoman Materi Muatan Hak Asasi Manusia dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1690 Tahun 2017), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 12 Juni 2024 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA Œ YASONNA H. LAOLY Diundangkan di Jakarta pada tanggal Д DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA Ѽ ASEP N. MULYANA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR Ж LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2024 TENTANG PEDOMAN PENGARUSTAMAAN HAK ASASI MANUSIA DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN PENGARUSUTAMAAN HAK ASASI MANUSIA DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN Lebih lanjut, peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan materi muatan hak asasi manusia dapat diajukan gugatan uji materiil. Gugatan uji materiil terhadap produk hukum baik di tingkat pusat dan daerah selama ini menggarisbawahi adanya pertentangan antara ketentuan pengaturan dengan norma hak asasi manusia. Untuk itu, materi muatan hak asasi manusia tidak dapat dipisahkan dengan norma hukum. Berangkat dari amanat tersebut, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia bersama dengan Kementerian Dalam Negeri telah mengeluarkan Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2012 dan Nomor 77 Tahun 2012 tentang Parameter Hak Asasi Manusia dalam Pembentukan Produk Hukum Daerah untuk menjadi panduan pembentukan produk hukum daerah yang bernuansa hak asasi manusia. Namun dalam perkembangannya peraturan bersama tersebut perlu disempurnakan dari segi subtansi Hak Asasi Manusia maupun instrumen hukum pengaturannya. Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia sebagai unit eselon I di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, telah menyusun Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 24 Tahun 2017 tentang Pedoman Materi Muatan Hak Asasi Manusia dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Peraturan tersebut dimaksudkan untuk digunakan bagi perancang peraturan Perundang- undangan di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai panduan dalam mengintegrasikan prinsip-prinsip hak asasi manusia dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, dan juga sebagai panduan dalam menganalisis peraturan perundang-undangan dari perspektif hak asasi manusia. Namun demikian, dalam pelaksanaannya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 24 Tahun 2017 tentang Pedoman Materi Muatan Hak Asasi Manusia dalam Pembentukan Peraturan Perundang- undangan kurang dapat menjadi pedoman untuk menyusun peraturan perundang-undangan maupun menganalisis peraturan perundang- undangan dari perspektif hak asasi manusia. Berdasarkan hasil evaluasi, materi dalam Peraturan Menteri dimaksud dianggap masih bersifat normatif dan tidak aplikatif. Untuk itu, Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia telah menyusun Pedoman Pengarusutamaan Hak Asasi Manusia dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Pedoman ini memuat materi muatan hak asasi manusia baik dalam bidang hak sipil dan hak politik maupun hak ekonomi, sosial dan budaya berdasarkan Komentar Umum (General Comment) yang termuat dalam Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik (KIHSP) sebagaimana telah disahkan Pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional tentang Hak- Hak Sipil dan Politik), serta Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (KIHESB) sebagaimana telah disahkan Pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya). Komentar umum tersebut dijadikan rujukan karena memuat penafsiran terhadap hak-hak yang tercantum di dalam KIHSP dan KIHESB, menguraikan potensi pelanggaran terhadap hak-hak tersebut dan memberikan rekomendasi kepada negara pihak tentang cara terbaik untuk mematuhi kewajiban berdasarkan perjanjian tersebut. Walau merujuk pada komentar umum, penyusunan Pedoman Pengarusutamaan Hak Asasi Manusia dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan tetap memperhatikan aspek-aspek yang sesuai dengan nilai atau kearifan lokal yang berlaku di Indonesia dan dikemas dengan bahasa yang mudah dimengerti. Hal ini untuk memastikan bahwa pedoman ini bersifat aplikatif bagi penerima manfaat. Penyusunan Pedoman Pengarusutamaan Hak Asasi Manusia dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan diharapkan dapat memberikan manfaat dalam rangka mengintegrasikan dan menyelaraskan nilai-nilai hak asasi manusia ke dalam regulasi nasional sebagai wujud pelaksanaan penghormatan, pelindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan Hak Asasi Manusia. B. MAKSUD DAN TUJUAN

1.Maksud Pedoman Pengarusutamaan Hak Asasi Manusia dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan ini dimaksudkan sebagai acuan bagi lembaga negara atau pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang agar sesuai dengan materi muatan hak asasi manusia.
2.Tujuan Pedoman Pengarusutamaan Hak Asasi Manusia dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan ini bertujuan untuk:

a.memberikan panduan dalam mengintegrasikan prinsip hak asasi manusia dalam pembentukan peraturan perundang-undangan;
b.memberikan panduan dalam menganalisis peraturan perundang-undangan yang perspektif hak asasi manusia; dan
c.meningkatkan pemahaman terkait langkah-langkah yang perlu diambil Pemerintah dalam melaksanakan kewajiban penghormatan, pelindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia. C. RUANG LINGKUP Ruang lingkup materi hak yang tertuang dalam Pedoman Pengarusutamaan Hak Asasi Manusia dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan ini meliputi 30 muatan hak asasi manusia yang terdiri atas 11 (sebelas) muatan hak dari rumpun hak ekonomi, sosial, dan budaya dan 19 (sembilan belas) muatan hak dari rumpun hak sipil dan politik. Materi muatan hak tersebut mengacu pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan 2 (dua) Kovenan Internasional Hak Asasi Manusia sebagaimana telah disahkan melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya) dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik). Selanjutnya Pedoman Pengarusutamaan Hak Asasi Manusia dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dalam Peraturan Menteri ini juga didasarkan pada Komentar Umum kedua Kovenan Internasional Hak Asasi Manusia tersebut yang diselaraskan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Adapun 30 materi muatan hak dari Pedoman Pengarusutamaan Hak Asasi Manusia dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ini meliputi:
a.hak ekonomi, sosial, dan budaya
1. 1.hak pendidikan;
2. 2.hak atas pekerjaan;
3. 3.hak atas standar kehidupan dan pangan yang layak;
4. 4.hak atas tempat tinggal yang layak;
5. 5.hak atas air;
6. 6.hak atas tanah;
7. 7.hak kesehatan;
8. 8.hak atas jaminan sosial;
9. 9.hak berpartisipasi dalam kebudayaan;
10. 10.hak menikmati manfaat dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
11. 11.hak memperoleh manfaat perlindungan kepentingan moral dan material dari hasil produksi ilmu pengetahuan, sastra atau seni yang diciptakan,
b.hak sipil dan politik
1. 1.hak hidup;
2. 2.hak bebas dari penyiksaan;
3. 3.hak bebas dari perbudakan;
4. 4.hak atas kebebasan dan keamanan pribadi;
5. 5.hak memperoleh keadilan;
6. 6.hak atas kesamaan di hadapan hukum;
7. 7.hak untuk tidak dipidana/dihukum dalam hal kejahatan tersebut belum diatur dalam hukum;
8. 8.hak tahanan atas perlakuan manusiawi;
9. 9.hak atas kebebasan pribadi;
10. 10.hak kebebasan beragama dan berkeyakinan;
11. 11.hak berpendapat dan menyampaikan ekspresi;
12. 12.hak untuk berkumpul;
13. 13.hak berpolitik;
14. 14.hak bagi kelompok minoritas;
15. 15.hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan;
16. 16.hak atas perlindungan keluarga;
17. 17.hak bebas berpindah tempat dan memilih tempat tinggal;
18. 18.hak bebas dari penahanan atas hutang; dan
19. 19.hak kebebasan bagi warga negara asing. D. DASAR HUKUM
20. 1.Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
21. 2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
22. 3.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya);
23. 4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik). Kerangka kerja ini dimaksudkan untuk membantu lembaga negara atau pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang agar memastikan terintegrasinya hak asasi manusia ke dalam Peraturan Perundang-undangan. Kerangka kerja tersebut terdiri dari:
24. 1.Partisipasi dan akses informasi. Mendorong partisipasi aktif bermakna, memperhatikan kesetaraan gender dan inklusif.
25. 2.Nondiskriminasi: menghormati, melindungi, dan memenuhi hak- hak yang berkaitan dengan kelompok rentan, gender, usia, etnis karakteristik sosial dan fisik lainnya.
26. 3.Hak dasar dan setara. Kesetaraan hak ekonomi, sosial, dan budaya, dan hak sipil dan politik yang di antaranya tertuang dalam ruang lingkup dalam pedoman ini.
27. 4.Sistem dan struktur pemerintahan. Kerangka hukum dan kebijakan yang mempromosikan hak-hak dasar, dan kesetaraan, nondiskriminasi, dan partisipasi, adanya peranan lembaga swadaya masyarakat sipil, ketersediaan lembaga beserta anggaran, jumlah dan penguatan kapasitas sumber daya manusia aparatur, ketersediaan data yang muktahir, terlaksananya monitoring dan evaluasi, terlaksananya akuntabilitas, transparansi, dan akses terhadap keadilan.
28. 5.Kelembagaan dan pemberdayaan. Fokus pada kemampuan para pemegang hak terutama kelompok rentan dan terpinggirkan untuk menggunakan haknya, dapat mempengaruhi suatu keputusan dalam penyusunan kebijakan. Memberdayakan kelembagaan masyarakat dan kepemimpinannya.
29. 6.Norma dan konteks sosial. Mengubah persepsi, sikap, norma, dan praktik yang peka atas ketidaksetaraan, kerentanan, hak istimewa, dan marjinalisasi. B. PRINSIP HAK ASASI MANUSIA
30. 1.Universal (universality) Hak asasi manusia bersifat universal. Semua orang di seluruh dunia terikat pada hak asasi manusia. Universality merujuk pada nilai-nilai moral dan etika tertentu yang dimiliki bersama di seluruh wilayah di dunia, dan Pemerintah serta kelompok masyarakat harus mengakui serta menjunjungnya. Meskipun begitu, universalitas dari hak bukan berarti bahwa hak-hak tersebut tidak dapat berubah ataupun harus dialami dengan cara yang sama oleh semua orang. Yang dimaksud dengan prinsip universality atau universal adalah meletakkan keberadaan kebenaran moral yang bersifat lintas budaya dan lintas sejarah yang dapat diidentifikasi secara rasional. Pemahaman hak-hak asasi manusia yang universal didasarkan pada kontekstualisasi tertentu, yang bisa dipengaruhi oleh kekuasaan politik, kekuatan ekonomi, maupun realitas sosial budaya yang melahirkan keragaman pendapat soal tersebut. Artinya, hak asasi manusia tidak menjadi universal bilamana dilihat dari perspektif tertentu, dari sudut pandang yang berbeda.
31. 2.Tidak dapat dicabut (inalienability) Hak asasi manusia tidak dapat direnggut. Ini berarti hak yang dimiliki tiap orang tidak dapat dicabut, diserahkan atau dipindahkan oleh siapa pun baik negara atau penguasa dan juga setiap orang. Misalnya, hak pilih dalam pemilu, tidak bisa dihilangkan hanya dengan dibeli oleh orang yang mampu dan kemudian menggantikan posisi hak pilih. Atau juga hak atas kehidupan yang layak, tidak bisa dipertukarkan dengan perbudakan, meskipun dibayar atau diupahi. Manusia sebagai makhluk yang memiliki hak-hak asasi tidak bisa dilepaskan dari hak-hak tersebut.
32. 3.Tidak dapat dipisahkan (indivisibility) Hak asasi manusia tidak dapat dipisah-pisahkan. Hal ini merujuk pada kepentingan yang setara dari tiap-tiap hak asasi manusia, apakah itu sipil, politik, ekonomi, sosial ataupun budaya. Seluruh hak asasi manusia memiliki status yang setara, dan tidak dapat ditempatkan pada pengaturan yang bersifat hierarki. Sebuah hak seseorang tidak dapat diingkari sebab orang lain memutuskan bahwa hak tersebut kurang penting atau bukan yang utama. Prinsip indivisibility ini diperkuat kembali oleh Deklarasi Wina. Suatu hak tidak bisa dipisah-pisahkan antara yang satu dengan yang lainnya. Hal ini terkait dengan pandangan yang menyesatkan tentang membeda-bedakan atau pengutamaan hak-hak tertentu dibandingkan hak-hak lain. Hak sipil dan politik, sangat tidak mungkin dipisahkan dengan hak ekonomi, sosial, dan budaya, karena keduanya satu kesatuan, tidak bisa dilepaskan satu dengan yang lainnya.
33. 4.Saling tergantung (interdependency) Hak asasi manusia bersifat saling tergantung. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi dari hak-hak sipil dan politik maupun hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya satu dengan yang lain saling bergantung. Misalnya, kemiskinan, di mana dalam situasi tidak terpenuhinya hak atas pendidikan, juga sangat bergantung pada penyediaan hak-hak atas pangan atau bebas dari rasa kelaparan, atau juga hak atas kesehatan yang layak, dan hak atas penghidupan dan pekerjaan yang layak. Artinya, hak yang satu dengan yang lainnya sangat tergantung dengan pemenuhan atau perlindungan hak lainnya.
34. 5.Kesetaraan (equality) Prinsip kesetaraan merujuk pada pandangan bahwa seluruh manusia diberkati dengan hak asasi manusia yang sama tanpa ada perbedaan. Kesetaraan bukan berarti memperlakukan orang secara sama, tetapi lebih pada mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk lebih memajukan keadilan sosial untuk semua.
35. 6.Nondiskriminatif (non discrimination) Prinsip ini merupakan satu kesatuan dengan konsep kesetaraan. Prinsip nondiskriminatif melingkupi pandangan bahwa orang tidak dapat diperlakukan secara berbeda berdasarkan kriteria yang bersifat tambahan dan tidak dapat diizinkan. Diskriminasi berdasarkan ras, warna kulit, kesukuan, gender, usia, bahasa, ketidakmampuan, orientasi seksual, agama, politik atau pendapat lainnya, asal-usul secara sosial atau geografis, kepemilikan, kelahiran atau status lainnya, adalah praktik yang justru menghambat realisasi hak-hak asasi manusia, dan itu melanggar hak asasi manusia. Pandangan tentang partisipasi dan inklusi (pengikut- sertaan), seperti juga akuntabilitas dan “rule of law” (supremasi hukum) adalah paradigma penting ketika kita berbicara tentang hak asasi manusia. C. PENGHORMATAN, PELINDUNGAN, PEMENUHAN, PENEGAKAN, DAN PEMAJUAN HAK ASASI MANUSIA KEWAJIBAN NEGARA KATA KUNCI Penghormatan Kewajiban untuk menghormati oleh negara berarti negara dan aparatnya tidak boleh ikut campur dalam mengatur bagaimana warganya menikmati beberapa hak mereka. Negara harus menghindari melakukan tindakan-tindakan yang dapat menghambat pemenuhan hak-hak warganya, seperti tidak campur tangan dalam mengatur praktik agama, memberikan kebebasan kepada warganya untuk memilih dan dipilih dalam pemilihan umum, serta tidak melakukan penahanan sewenang-wenang. Pelindungan Kewajiban negara untuk memberikan pelindungan, berarti negara dan aparatnya harus secara aktif bertindak untuk menjamin pelindungan hak warganya. Hal ini dilakukan dengan mengambil langkah- langkah atau bertindak untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak asasi manusia. Contoh dari kewajiban ini antara lain negara bertindak menyusun aturan atau kebijakan pelindungan ketika satu kelompok kepercayaan menyerang kelompok kepercayaan lain; dan memastikan bahwa suatu perusahaan membayar upah yang layak karyawannya. Pemenuhan Kewajiban untuk memenuhi oleh negara berarti negara harus mengambil langkah- langkah yang cukup untuk memastikan pemenuhan hak-hak semua warganya. Negara harus memastikan bahwa individu yang sejauh ini belum mendapatkan semua hak mereka dapat terpenuhi hak-haknya. Misalnya, anak-anak yang belum bersekolah karena tidak mampu secara finansial dapat memperoleh hak pendidikannya di masa depan dengan kebijakan dari negara. Penegakan Kewajiban negara dalam penegakan berarti negara harus mengambil langkah-langkah untuk melaksanakan penegakan terhadap segala bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi pada warganya. Penegakan ini mencakup berbagai upaya, termasuk namun tidak terbatas pada tindakan hukum Pemajuan Kewajiban untuk memajukan oleh negara berarti negara berusaha merencanakan kebijakan dan program untuk mendorong pelaksanaan hak asasi manusia, misalnya dalam sebuah rencana aksi. D. PEMBATASAN HAK ASASI MANUSIA Konstitusi Indonesia menyatakan diperbolehkannya pembatasan terhadap hak-hak yang tercantum dalam Konstitusi. Namun demikian, Konstitusi Indonesia mengatur ketentuan tentang hak yang tidak dapat dikurangi dalam kondisi apapun (non-derogable rights) sebagaimana diatur dalam Pasal 28I ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta Pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang meliputi hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun. Dalam kondisi tertentu, hak-hak asasi manusia yang tidak termasuk non-derogable rights dapat dilakukan pembatasan dan pengurangan. Pasal 28 J Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan:

(1)Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
(2)Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang- undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. Ketentuan tentang pembatasan mengenai kebebasan dan hak asasi manusia juga termuat dalam Pasal 73 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyebutkan bahwa kebebasan dan HAM hanya bisa diatur oleh dan berdasarkan Undang-Undang, semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap HAM serta kebebasan dasar orang lain, kesusilaan, ketertiban umum, dan kepentingan bangsa. Pasal 74 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia kemudian menegaskan “tidak satu ketentuan dalam Undang- undang ini boleh diartikan bahwa Pemerintah, partai, golongan atau pihak manapun dibenarkan mengurangi, merusak, atau menghapuskan hak asasi manusia atau kebebasan dasar yang diatur dalam undang-undang ini”. Dengan demikian, pembatasan yang dilakukan pemerintah harus tetap menjamin, bahkan memperkuat, perlindungan HAM. Selanjutnya, pembatasan terhadap HAM harus dilakukan melalui Undang-Undang. Ketentuan umum tidak boleh adanya pengurangan hak, kecuali atas kondisi tertentu tercantum dalam Pasal 5 dalam Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik serta Kovenan Internasional Ekonomi, Sosial dan Budaya. Pasal tersebut menyatakan:
1. a.Tidak ada satu ketentuan pun dalam Kovenan ini yang dapat ditafsirkan sebagai memberikan secara langsung kepada suatu Negara, kelompok atau perseorangan hak untuk melakukan kegiatan atau tindak apa pun yang bertujuan untuk menghancurkan hak atau kebebasan yang diakui dalam Kovenan ini, atau untuk membatasi hak dan kebebasan itu lebih besar daripada yang ditentukan dalam Kovenan ini.
2. b.Tidak satupun pembatasan atau pengurangan atas hak-hak asasi manusia yang mendasar yang diakui atau berada di negara manapun berdasarkan kekuatan hukum, konvensi, peraturan atau kebiasaan, akan dapat diterima, dengan alasan bahwa Kovenan ini tidak mengakui hak-hak tersebut, atau mengakuinya namun tidak sepenuhnya. Ketentuan ini dimaksudkan untuk mencegah adanya penyalahgunaan baik oleh negara atau penduduknya atas hak-hak apapun yang ada dalam Kovenan. Pasal 5 ayat (1) ini juga untuk menguatkan bahwa Kovenan tersebut haruslah didudukkan pada maksudnya serta untuk melindungi terhadap penafsiran yang salah terhadap ketentuan mana pun dari Kovenan yang digunakan untuk membenarkan adanya pengurangan hak mana pun yang diakui dalam Kovenan atau pembatasan hak mana pun pada tingkat yang lebih jauh dari pada yang ditentukan oleh Kovenan. Kedua Kovenan memuat ketentuan yang mengatur adanya pembatasan terhadap hak-hak tertentu. Beberapa klausul pembatasan yang digunakan dalam kedua kovenan adalah diatur berdasarkan hukum (prescribed by law/conformity with the law), dalam masyarakat yang demokratis (in a democratic society), ketertiban umum (public order/ordre public), kesehatan publik (public health), moral publik (public moral), keamanan nasional (national security) dan keamanan publik (public safety), hak dan kebebasan orang lain (rights and freedom of others) dan hak atau reputasi orang lain (rights and reputations of others), serta kepentingan kehidupan pribadi pihak lain (the interest of private lives of parties) yang berkaitan dengan pembatasan terhadap pers dan publik pada pengadilan (restrictions on public trial). Selanjutnya Pasal 29 Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia (DUHAM) menyebutkan bahwa dalam pelaksanaan hak dan kebebasannya, setiap orang hanya tunduk pada batasan-batasan yang ditentukan oleh hukum, semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap hak dan kebebasan orang lain, dan memenuhi persyaratan-persyaratan moral, ketertiban umum dan kesejahteraan umum yang adil dalam masyarakat yang demokratis. Pembatasan dan pengurangan hak-hak asasi manusia yang diatur di dalam Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik diterjemahkan secara lebih detil di dalam Prinsip-Prinsip Siracusa (Siracusa Principles). Di dalam prinsip ini disebutkan bahwa pembatasan hak tidak boleh membahayakan esensi hak. Semua klausul pembatasan harus ditafsirkan secara tegas dan ditujukan untuk mendukung hak-hak. Semua pembatasan harus ditafsirkan secara jelas dan dalam konteks hak-hak tertentu yang terkait. Prinsip ini menegaskan bahwa pembatasan hak tidak boleh diberlakukan secara sewenang-wenang. Pembatasan dan pengurangan hak asasi manusia hanya bisa dilakukan jika memenuhi kondisi-kondisi berikut:
3. a.Diatur berdasarkan hukum (prescribed by law/conformity with the law). Tidak ada pembatasan yang bisa diberlakukan kecuali didasarkan oleh hukum nasional. Namun hukum yang membatasi hak tersebut tidak boleh sewenang-wenang dan tanpa alasan. Aturan hukum yang membatasi pelaksanaan hak asasi manusia harus jelas dan bisa diakses siapa pun. Selain itu negara harus menyediakan upaya perlindungan dan pemulihan yang memadai terhadap penetapan atau pun penerapan pembatasan yang bersifat sewenang-wenang terhadap hak-hak tersebut. Hukum tersebut harus dapat diakses, tidak bersifat ambigu, dan dibuat secara hati- hati dan teliti, yang memungkinkan setiap individual untuk melihat apakah suatu tindakan bertentangan dengan hukum atau tidak.
4. b.Diperlukan dalam masyarakat yang demokratis (in a democratic society). Beban untuk menetapkan persyaratan pembatasan ini ada pada negara yang menetapkan aturan pembatasan dengan menunjukkan bahwa pembatasan tersebut tidak mengganggu berfungsinya demokrasi di dalam masyarakat. Adapun model masyarakat yang demokratis dapat mengacu pada masyarakat yang mengakui dan menghormati hak asasi manusia yang tercantum dalam Piagam PBB dan DUHAM.
5. c.Untuk melindungi ketertiban umum (public order/ordre public). Frasa “ketertiban umum” di sini diterjemahkan sebagai sejumlah aturan yang menjamin berfungsinya masyarakat atau seperangkat prinsip mendasar yang hidup di masyarakat. Ketertiban umum juga melingkupi penghormatan terhadap hak asasi manusia. Selain itu, ketertiban umum di sini harus dilihat dalam konteks hak yang dibatasinya. Negara atau badan negara yang bertanggungjawab untuk menjaga ketertiban umum harus dapat dikontrol dalam pengggunaan kekuasaan mereka melalui parlemen, pengadilan atau badan mandiri lain yang kompeten.
6. d.Untuk melindungi kesehatan publik (public health). Klausul ini digunakan untuk mengambil langkah-langkah penanganan atas sebuah ancaman yang bersifat serius terhadap kesehatan masyarakat atau pun anggota masyarakat. Namun langkah pembatasan ini harus diletakkan dalam konteks pencegahan penyakit atau kecelakaan atau dalam rangka menyediakan layanan kesehatan bagi yang terluka atau sakit. Dalam hal ini negara harus mengacu pada aturan kesehatan internasional dari WHO.
7. e.Untuk melindungi moral publik (public moral). Negara harus menunjukkan bahwa pembatasan itu memang sangat penting bagi terpeliharanya nilai-nilai mendasar komunitas. Dalam hal ini negara memiliki diskresi untuk menggunakan alasan moral masyarakat. Namun klausul ini tidak boleh menyimpang dari maksud dan tujuan KIHSP.
8. f.Untuk melindungi keamanan nasional (national security). Klausul ini digunakan hanya untuk melindungi eksistensi bangsa, integritas wilayah atau kemerdekaan politik terhadap adanya kekerasan atau ancaman kekerasan. Negara tidak boleh menggunakan klausul ini sebagai dalih untuk melakukan pembatasan yang sewenang-wenang dan tidak jelas. Pembatasan dengan klausul ini juga tidak sah, jika tujuan yang sesungguhnya atau dampak yang dihasilkannya adalah untuk melindungi kepentingan-kepentingan yang tidak berhubungan dengan keamanan nasional. Termasuk misalnya untuk melindungi suatu pemerintahan dari rasa malu akibat kesalahan yang dilakukan atau pengungkapan kesalahan yang dilakukan, atau untuk menutup-nutupi informasi tentang pelaksanaan fungsi institusi-institusi publiknya, atau untuk menanamkan suatu ideologi tertentu, atau untuk menekan kerusuhan industrial.
9. g.Untuk melindungi keselamatan publik (public safety). Klausul ini digunakan untuk melindungi orang dari bahaya dan melindungi kehidupan mereka, integritas fisik atau kerusakan serius atas milik mereka. Klausul ini tidak bisa digunakan untuk pembatasan yang sewenang-wenang dan hanya bisa diterapkan jika ada perlindungan yang cukup dan pemulihan yg efektif terhadap penyalahgunaan pembatasan.
10. h.Untuk melindungi hak dan kebebasan orang lain (rights and freedom of others). Ketika terjadi konflik antar-hak, maka harus diutamakan hak dan kebebasan yang paling mendasar. Klausul ini tidak bisa digunakan untuk melindungi negara dan aparatnya dari kritik dan opini publik. Selain itu, Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik juga memasukkan istilah “perlu” (necessary) dalam ketentuan-ketentuan yang mengandung pembatasan, yaitu pada Pasal 12 ayat (3), Pasal 14 ayat (1), Pasal 18 ayat (3), Pasal 19 ayat (3), Pasal 21, dan Pasal 22 ayat (2). Hal ini memperlihatkan adanya maksud dari perancang Kovenan untuk membatasi penerapan pembatasan hak-hak hanya pada situasi dimana ada kebutuhan riil untuk pembatasan tersebut. Untuk menyatakan bahwa kebutuhan itu memang ada, beberapa persyaratan yang harus dipenuhi adalah:
11. a.pembatasan sejalan dengan semangat dan apa yang tertulis dalam Kovenan; dan
12. b.syarat-syarat yang ditetapkan dalam beberapa putusan Pengadilan HAM Eropa yaitu persyaratan lawfulness, legitimate aim dan necessity. Untuk menetapkan apakah necessity terpenuhi, Pengadilan Eropa biasanya menerapkan dua tes yaitu ‘perlu dalam masyarakat demokratis/necessary in a democratic society’ dan proporsional pada kebutuhan yang diinginkan (proportional to the desired need). Hal ini juga dijelaskan oleh Prinsip Siracusa yang menyatakan istilah ‘nesecessary’ mengimplikasikan bahwa pembatasan:
13. a.didasarkan pada salah satu alasan yang membenarkan pembatasan yang diakui oleh pasal yang relevan dalam Kovenan;
14. b.menanggapi tekanan publik atau kebutuhan sosial;
15. c.untuk mencapai sebuah tujuan yang sah; dan
16. d.proporsional pada tujuan tersebut di atas. Prinsip Siracusa juga menyatakan bahwa penilaian pada perlunya pembatasan harus dibuat berdasar pertimbangan-pertimbangan obyektif. Secara tegas hal itu juga dinyatakan oleh Komentar Umum Kovenan Hak Sipil dan Politik yang menyatakan bahwa negara-negara pihak harus menahan diri dari melakukan pelanggaran terhadap hak-hak yang diakui dalam Kovenan, dan pembatasan apa pun terhadap salah satu atau lebih dari hak-hak tersebut harus memiliki alasan yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Kovenan. Ketika pembatasan semacam itu dibuat maka negara-negara harus menunjukkan kebutuhan mereka dan hanya mengambil langkah-langkah yang proporsional guna mencapai tujuan-tujuan yang sesuai dengan hukum untuk menjamin pelindungan yang berkelanjutan dan efektif terhadap hak-hak yang diakui dalam Kovenan. Pembatasan-pembatasan tidak boleh diterapkan atau dilakukan dalam cara yang dapat melemahkan inti suatu hak yang diakui oleh Kovenan.
  1. 1.HAK PENDIDIKAN Dasar hukum:
17. a.Pasal 28E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
18. b.Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 16, Pasal 42, Pasal 48, Pasal 54, dan Pasal 60 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; dan
19. c.Pasal 13 dan Pasal 14 Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya yang telah disahkan melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya). Muatan hak pendidikan, meliputi:
20. a.sekolah dalam jumlah yang memadai di setiap daerah, sekolah yang layak baik dari segi bangunan, pelindungan fisik dari unsur-unsur tertentu, fasilitas sanitasi yang baik bagi perempuan dan laki-laki, dan fasilitas penunjang lainnya;
21. b.tenaga pendidik/pengajar yang memenuhi kualifikasi dan sertifikasi guru, termasuk penghasilan dan jaminan kesejahteraan guru yang layak dan memadai;
22. c.kurikulum/bahan ajar yang memenuhi standar;
23. d.layanan pendidikan dasar bagi anak-anak di daerah terpencil, di daerah yang mengalami bencana alam, dan anak-anak berkebutuhan khusus/difabel;
24. e.dana untuk pendidikan diupayakan secara bertahap sebesar 20% (dua puluh persen) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
25. f.pemberian pendidikan dasar tanpa dipungut biaya bagi satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah;
26. g.biaya pendidikan dan beasiswa bagi siswa berprestasi dan siswa yang orang tuanya tidak mampu;
27. h.pendidikan bagi siswa yang orang tuanya tidak mampu, layanan pendidikan dasar atau pendidikan khusus bagi anak-anak di daerah terpencil, termasuk di daerah yang mengalami bencana alam, termasuk juga pendidikan jarak jauh;
28. i.layanan pendidikan dasar bagi anak-anak berkebutuhan khusus, termasuk bagi orang yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial;
29. j.informasi bagi orang tua tentang perkembangan pendidikan anaknya, termasuk program maupun pengelolaan dana pendidikan;
30. k.bentuk dan substansi pendidikan, termasuk kurikulum dan metode-metode pengajaran sesuai dengan budaya masyarakat;
31. l.program pendidikan yang dapat beradaptasi dengan kebutuhan dan perkembangan ilmu, dan teknologi;
32. m.pemberian kebebasan kepada orang tua dan wali dalam menentukan pendidikan moral dan agama bagi anak-anak mereka, yang sesuai dengan keyakinan mereka sendiri;
33. n.pemberian kebebasan individu dan lembaga untuk membentuk dan mengelola institusi-institusi pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
34. o.pemberian kebebasan komunitas akademik, baik perorangan maupun kolektif, bebas untuk mengejar, mengembangkan, menyebarkan pengetahuan dan gagasan, melalui riset, pengajaran, studi, diskusi, dokumentasi, produksi, penciptaan, atau penulisan;
35. p.adanya lembaga pengawas pendidikan;
36. q.larangan hukuman fisik maupun hukuman lain yang bertentangan dengan martabat manusia; dan
37. r.sanksi bagi pihak ketiga yang melakukan perbuatan atau tindakan yang dapat merugikan hak pendidikan warga.
  1. 2.HAK ATAS PEKERJAAN Dasar hukum:
38. a.Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (2), Pasal 28H ayat (1), dan Pasal 28I ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan
39. b.Pasal 38, Pasal 49, dan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Muatan hak atas pekerjaan, meliputi:
40. a.ketersediaan dan layanan informasi lowongan pekerjaan yang mudah diakses;
41. b.ketersediaan dan aksesibilitas informasi terkait hak pekerja selama dalam bekerja, pemutusan hubungan kerja, memasuki masa pensiun;
42. c.ketersediaan dan aksesibilitas lapangan kerja bagi kelompok rentan (difabel, perempuan);
43. d.ketersediaan dan aksesibilitas mekanisme kompensasi dan pengaduan bagi pekerja yang terlanggar haknya;
44. e.ketersediaan dan aksesibilitas mekanisme partisipasi pekerja pada perusahaan;
45. f.ketersediaan dan aksesibilitas terhadap wanita hamil dalam pekerjaan, khususnya terkait cuti melahirkan dan menyusui;
46. g.ketersediaan dan aksesibilitas pekerjaan bagi semua orang termasuk tawanan atau orang tahanan; dan
47. h.ketersediaan dan aksesibilitas pelindungan terhadap anak dari eksploitasi ekonomi.
  1. 3.HAK ATAS STANDAR KEHIDUPAN DAN PANGAN YANG LAYAK Dasar hukum:
48. a.Pasal 27 ayat (2), Pasal 28A, Pasal 28B ayat (1), Pasal 28C ayat
(1)dan Pasal 28H ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
1. b.Pasal 9 ayat (3), Pasal 11, dan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; dan
2. c.Pasal 11 Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya yang telah disahkan melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya). Muatan hak atas kehidupan dan pangan yang layak, meliputi:
3. a.ketersediaan bahan pangan yang berkualitas, aman, dan memadai untuk memenuhi kebutuhan makanan bagi setiap orang;
4. b.distribusi, pemrosesan, dan sistem pemasaran yang harus berjalan dengan baik;
5. c.strategi atau kebijakan nasional untuk jaminan ketersediaan dan keterjangkauan pangan serta pemenuhan gizi bagi semua orang;
6. d.mencegah perusahaan atau individu agar tidak melakukan tindakan-tindakan yang dapat mengakibatkan pangan terkontaminasi bahan kimia, atau bahan berbahaya lainnya; dan
7. e.jaminan bahwa badan usaha swasta nasional atau transnasional harus melakukan aktivitasnya dalam kerangka pedoman perilaku yang kondusif bagi penghormatan Hak atas Bahan Pangan yang Layak.
  1. 4.HAK ATAS TEMPAT TINGGAL YANG LAYAK Dasar hukum:
8. a.Pasal 28A, 28B ayat (1), dan Pasal 28H ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
9. b.Pasal 9 ayat (3), Pasal 11, Pasal 27, Pasal 31, Pasal 40, dan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; dan
10. c.Pasal 11 Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya yang telah disahkan melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya). Muatan hak atas tempat tinggal yang layak, meliputi:
11. a.berbagai sarana dan prasarana bagi kawasan perumahan dan pemukiman;
12. b.akses dan fasilitas untuk kesehatan, keamanan, kenyamanan dan pendidikan;
13. c.sumber air minum yang sehat, penerangan, sanitasi, pembuangan sampah, tempat drainase, dan layanan darurat;
14. d.subsidi perumahan untuk mereka yang tidak mampu memiliki rumah yang terjangkau;
15. e.tempat tinggal yang layak dapat diakses oleh semua orang yang berhak atasnya, termasuk kelompok masyarakat yang rentan seperti lansia, anak, penyandang disabilitas, korban bencana alam, penghuni kawasan rawan bencana, dan lain-lain;
16. f.akses yang berkelanjutan kepada seluruh sumber daya alam dan sumber daya umum;
17. g.jaminan hukum bahwa penggusuran/relokasi harus dilakukan melalui tindakan legal dengan menyediakan kompensasi yang layak bagi pihak terdampak;
18. h.perlindungan hukum atas kepemilikan tempat tinggal bagi setiap orang atau kelompok yang kurang mendapat perlindungan;
19. i.mendirikan/membangun perumahan di lokasi-lokasi yang layak dan sehat bagi penghuninya serta tidak berpotensi tercemar atau berpolutan; dan
20. j.peningkatan dan modernisasi dalam lingkungan tempat tinggal tidak menghilangkan/mengorbankan dimensi-dimensi budaya masyarakat setempat.
  1. 5.HAK ATAS AIR Dasar hukum:
21. a.Pasal 28A, 28B ayat (1), 33 ayat (3) dan Pasal 28H ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
22. b.Pasal 9 ayat (3), Pasal 11, Pasal 40, dan Pasal 42 Undang- Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; dan
23. c.Pasal 11 dan Pasal 12 Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya yang telah disahkan melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya). Muatan hak atas air, meliputi:
24. a.strategi dan program ketersediaan dan suplai air untuk setiap orang baik untuk penggunaan personal maupun domestik yang berkelanjutan;
25. b.ketersediaan air yang aman, bebas dari mikro organisme, substansi kimia, dan bahaya radiologis yang membahayakan kesehatan manusia;
26. c.ketersediaan alat-alat/cara-cara mendapatkan air atau fasilitas pengairan bagi masyarakat yang tidak/belum mempunyainya;
27. d.informasi dan layanan yang memadai mengenai penggunaan air yang higienis, perlindungan sumber air dan metode untuk mengurangi penggunaan air secara berlebihan;
28. e.akses air yang memadai bagi sektor pertanian;
29. f.akses kepada suplai air yang ada yang dibutuhkan bagi setiap orang tanpa diskriminasi serta fasilitas dan layanannya;
30. g.biaya langsung maupun tak langsung serta tagihan yang berkaitan dengan jaminan pengairan harus terjangkau;
31. h.alokasi sumber daya air, dan investasi dalam sektor pengairan, harus mendukung dan memfasilitasi akses air bagi semua anggota masyarakat;
32. i.akses kepada sumber air tradisional di kawasan pedesaan harus dilindungi dari gangguan dan polusi yang bersifat ilegal;
33. j.tidak boleh melakukan tindakan-tindakan baik secara langsung maupun tidak langsung yang dapat mengakibatkan terganggunya akses masyarakat untuk menikmati hak atas air;
34. k.mendorong dan menyediakan sumber daya bagi masyarakat adat untuk merancang, melaksanakan, mengontrol dan mengakses sumber daya air di tanah leluhur mereka yang bebas dari gangguan dan polusi ilegal;
35. l.tidak mengurangi atau mencemari air, misalnya, dengan cara melalui limbah dari fasilitas milik negara atau melalui penggunaan atau uji coba senjata serta membatasi akses kepada, atau menghancurkan, layanan dan infrastruktur pengairan sebagai suatu tindakan hukuman, misalnya dalam suatu konflik bersenjata yang melanggar hukum humaniter internasional; dan
36. m.jika suatu layanan pengairan dioperasikan oleh pihak ketiga, negara harus mencegah tindakan yang membahayakan akses fisik, setara dan terjangkau kepada air yang memadai, aman dan bisa dikonsumsi.
  1. 6.HAK ATAS TANAH Dasar hukum:
37. a.Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
38. b.Pasal 6 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; dan
39. c.Pasal 1, Pasal 2, dan Pasal 3, Pasal 11, Pasal 12, dan Pasal 15 Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi Sosial dan Budaya yang telah disahkan melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (Kovenan Internasional tentang Hak- Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya). Muatan hak atas tanah, meliputi:
40. a.larangan segala bentuk diskriminasi berkaitan dengan tanah;
41. b.larangan melakukan tindakan diskriminatif dalam proses pertanahan pendaftaran dan administrasi tanah, termasuk atas dasar status perkawinan, kapasitas hukum atau akses ke sumber daya ekonomi;
42. c.memberikan keamanan tenurial kepada semua orang dengan wajar yang menjamin perlindungan hukum terhadap pengusiran paksa;
43. d.pengusiran hanya dilakukan sesuai dengan Undang-Undang, dan prinsip-prinsip umum kewajaran serta proporsionalitas antara tujuan pengusiran yang sah dan konsekuensinya bagi orang yang diusir;
44. e.mendefinisikan dengan jelas mengenai konsep-konsep kepentingan publik agar dimungkinkan untuk dilakukan peninjauan kembali;
45. f.memastikan bahwa seluruh alternatif yang layak telah dilakukan, sebelum dilakukan penggusuran atau pengalihan penggunaan lahan yang dapat mengakibatkan hilangnya akses individu ke sumber daya produktif mereka;
46. g.pemulihan atau prosedur hukum yang efektif kepada mereka yang terkena perintah penggusuran;
47. h.pengakuan dan penghormatan atas hak penguasaan tanah yang sah dari individu dan masyarakat, bahkan dalam sistem penguasaan adat;
48. i.sistem kolektif penggunaan dan pengelolaan tanah, baik sistem tradisional, koperasi atau bentuk lain dari pengelolaan bersama, dan harus diidentifikasi dan didaftarkan;
49. j.prioritas dalam realokasi hak tenurial bagi masyarakat lokal yang secara tradisional memanfaatkan lahan;
50. k.pemberian hak tenurial tanah milik publik kepada petani tak bertanah harus sesuai dengan tujuan sosial dan lingkungan yang lebih luas sesuai dengan hak dan kewajiban hak asasi manusia;
51. l.melakukan konsultasi, partisipasi dan penghormatan terhadap supremasi hukum dan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam administrasi pertanahan;
52. m.perlindungan atas hak tenurial yang sah dalam semua proses yang berkaitan dengan pengalihan hak, termasuk transaksi sukarela atau tidak sukarela karena investasi, kebijakan konsolidasi tanah atau tindakan penyesuaian dan redistribusi terkait tanah lainnya;
53. n.pelindungan pemegang hak penguasaan yang sah dari pengusiran, perampasan tanah secara tidak sah, perampasan, pelecehan dan ancaman lainnya;
54. o.mengambil langkah yang bertujuan untuk memberikan kepastian hak atas tanah kepada orang-orang dan rumah tangga yang saat ini tidak memiliki perlindungan;
55. p.pelindungan dan pengakuan kepemilikan komunal, khususnya dalam kaitannya dengan masyarakat adat, petani dan komunitas tradisional lainnya yang memiliki hubungan material dan spiritual dengan tanah tradisional mereka;
56. q.investasi berbasis lahan dilakukan dengan cara yang bertanggung jawab;
57. r.pelindungan hak tenurial yang sah dari risiko yang dapat berasal dari transaksi skala besar dalam hak tenurial;
58. s.mempertimbangkan promosi berbagai model produksi dan investasi yang tidak mengakibatkan perpindahan besar-besaran dari lahan, serta mendorong kemitraan dengan pemegang hak tenurial lokal;
59. t.memberikan standar yang jelas bagi pelaku non-negara seperti badan usaha dan investor swasta, terutama dalam konteks akuisisi dan sewa tanah skala besar;
60. u.mengadopsi kerangka hukum yang mendorong entitas bisnis untuk melakukan uji tuntas hak asasi manusia untuk mengidentifikasi, mencegah, dan mengurangi dampak negatif terhadap hak asasi manusia yang disebabkan oleh keputusan dan operasi bisnis;
61. v.proses sertifikasi atas tanah melindungi hak-hak mereka yang paling berisiko mengalami marginalisasi dan diskriminasi, serta mengatasi ketidakadilan historis;
62. w.mencegah perampasan tanah selama konflik bersenjata internal;
63. x.pemberian restitusi yang menjamin hak semua orang yang dipindahkan dapat menerima kembali tanah mereka yang dirampas secara sewenang-wenang atau tidak sah;
64. y.mencegah korupsi pada semua kebijakan pertanahan dan berusaha mencegah korupsi dalam segala bentuk;
65. z.mengembangkan sistem reformasi agraria untuk mencapai pembangunan yang efisien dan pemanfaatan sumber daya alam; aa. menetapkan pemulihan efektif yang ditujukan untuk penikmatan hak-hak yang berkaitan dengan tanah, termasuk akses, penggunaan dan pengawasan atas tanah; bb. memfasilitasi akses yang adil dan berkelanjutan atas tanah bagi mereka yang bergantung pada tanah untuk mewujudkan hak- hak ekonomi, sosial dan budaya mereka, khususnya yang tidak memiliki tanah atau hidup dalam kemiskinan, terutama perempuan dan mereka yang terpinggirkan; cc. mengidentifikasi semua hak tenurial dan pemegang hak yang ada, baik yang sudah tercatat maupun yang belum tercatat; dd. reformasi agraria yang memastikan akses yang memadai terhadap tanah terutama bagi petani skala kecil yang bergantung pada akses tanah untuk penghidupan mereka; ee. perencanaan regional jangka panjang untuk menjaga fungsi lingkungan tanah dengan memprioritaskan dan mendukung penggunaan lahan berdasarkan pendekatan berbasis hak asasi manusia untuk konservasi, keanekaragaman hayati dan penggunaan lahan serta sumber daya alam secara berkelanjutan; ff. memfasilitasi penggunaan sumber daya alam yang berkelanjutan dengan mengakui, melindungi, dan mempromosikan penggunaan tanah secara tradisional, mengadopsi kebijakan dan langkah-langkah untuk memperkuat mata pencaharian masyarakat berdasarkan sumber daya alam dan konservasi tanah jangka panjang; gg. menetapkan dan mendukung prosedur, lembaga dan mekanisme yang adil, tepat waktu, independen, transparan dan nondiskriminatif untuk menilai dan menegakkan semua klaim restitusi tanah; hh. kebijakan adaptasi perubahan iklim di tingkat nasional yang mempertimbangkan semua bentuk perubahan penggunaan lahan yang disebabkan oleh perubahan iklim; ii. memastikan bahwa individu dan kelompok dapat menerima dan memberikan informasi yang relevan dengan penikmatan hak- hak yang berkaitan dengan tanah; dan jj. memantau penerapan sistem tenurial dan semua kebijakan, peraturan, dan langkah-langkah yang mempengaruhi realisasi hak-hak yang berkaitan dengan tanah.
  1. 7.HAK KESEHATAN Dasar hukum:
66. a.Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
67. b.Pasal 9 ayat (3), Pasal 11, Pasal 62, dan Pasal 64 Undang- Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; dan
68. c.Pasal 12 ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi Sosial dan Budaya yang telah disahkan melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya). Muatan hak kesehatan, meliputi:
69. a.layanan kesehatan publik dan fasilitas pelayanan kesehatan, barang dan jasa kesehatan, juga program-program, harus tersedia dalam jumlah yang cukup di suatu daerah;
70. b.training atau pelatihan yang sesuai bagi dokter dan tenaga medis lainya yang merespons kebutuhan-kebutuhan khusus dan kelompok rentan dan marginal;
71. c.ketersediaan rumah sakit beserta fasilitasnya dalam jumlah yang memadai;
72. d.sistem asuransi kesehatan publik dan privat yang terjangkau bagi semua masyarakat;
73. e.tenaga medis yang berpengalaman dan profesional dengan penghasilan yang kompetitif;
74. f.obat-obatan yang baik dan terjangkau bagi masyarakat;
75. g.penyediaan sumber daya bagi masyarakat tradisional untuk merancang, melaksanakan dan mengontrol pelayanan kesehatan sehingga mereka dapat menikmati standar kesehatan, fisik dan mental yang baik dan terjangkau;
76. h.fasilitas kesehatan barang dan jasa harus dapat diakses dan terdistribusi secara seimbang, serta terjangkau secara ekonomi tanpa diskriminasi;
77. i.program dan layanan kesehatan ibu dan anak, pelayanan kesehatan seksual dan reproduksi;
78. j.pelayanan kesehatan dan faktor-faktor penentu kesehatan, misalnya air minum sehat dan fasilitas sanitasi yang memadai dapat dijangkau secara fisik, termasuk di daerah pinggiran, lebih jauh lagi aksesibilitas mencakup akses ke bangunan- bangunan bagi penyandang disabilitas;
79. k.akses pada pemukiman dasar perumahan dan sanitasi serta persediaan air yang memadai dan sehat;
80. l.fasilitas kesehatan, barang dan pelayanan harus dapat diterima oleh etika medis dan sesuai secara budaya, misalnya menghormati kebudayaan individu-individu, kaum minoritas, kelompok dan masyarakat, sensitif terhadap gender;
81. m.kesempatan dan kebebasan kepada masyarakat untuk melaksanakan dan mempraktikan perawatan kesehatan tradisional, praktik penyembuhan, dan obat-obatan tradisional, sepanjang tidak membahayakan Kesehatan masyarakat;
82. n.kesempatan partisipasi orang/masyarakat dalam pelaksanaan kesehatan;
83. o.pelarangan praktik tradisional yang membahayakan kesehatan anak, khususnya anak perempuan, termasuk pernikahan dini, pemusnahan genital wanita;
84. p.pelindungan bagi tumbuhan obat yang vital, hewan dan mineral yang berguna bagi pemenuhan kesehatan masyarakat tradisional;
85. q.pencegahan polusi air dan tanah yang berdampak kepada kesehatan yang menimbulkan bahaya terhadap kesehatan individu/masyarakat;
86. r.mencegah privatisasi sektor kesehatan berpengaruh pada ketersediaan, aksesibilitas, penerimaan dan kualitas kesehatan, barang-barang dan pelayanan;
87. s.mengontrol pemasaran perlengkapan medis dan obat-obatan oleh pihak ketiga;
88. t.negara harus juga menjamin bahwa pihak ketiga tidak membatasi akses tiap orang pada informasi dan pelayanan kesehatan;
89. u.menjamin akses pada makanan yang penting yang secara nutrisi memadai dan aman;
90. v.memastikan kebebasan dari kelaparan dari tiap-tiap orang; dan
91. w.mengambil langkah-langkah pencegahan penanggulangan dan kontrol terhadap penyakit epidemi dan endemi.
  1. 8.HAK ATAS JAMINAN SOSIAL Dasar hukum:
92. a.Pasal 28H ayat (3), Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
93. b.Pasal 41 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; dan
94. c.Pasal 9 Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya yang telah disahkan melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya). Muatan hak atas jaminan sosial, meliputi:
95. a.sistem jaminan sosial dapat mencakup:
  1. 1.perawatan kesehatan;
  2. 2.penyakit (sickness);
  3. 3.lanjut usia (old age);
  4. 4.pengangguran (unemployment);
  5. 5.kecelakaan kerja (employment injury);
  6. 6.dukungan keluarga dan anak (family and child support);
  7. 7.persalinan (maternity);
  8. 8.disabilitas; dan
  9. 9.penyintas dan yatim piatu (survivors and orphans),
96. b.ketersediaan dan aksesibilitas yang persyaratannya masuk akal, terjangkau dan transparan berdasarkan berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan;
97. c.ketersediaan dan aksesibilitas informasi terkait layanan jaminan sosial dan tenaga kerja;
98. d.ketersediaan dan aksesibilitas sistem jaminan sosial bagi seluruh pekerja formal dan informal; dan
99. e.ketersediaan dan aksesibilitas bagi pekerja migran internal harus dapat mengakses jaminan sosial dari tempat tinggal mereka dan sistem registrasi kependudukan tidak boleh membatasi akses ke jaminan sosial bagi individu yang pindah ke kabupaten lain di mana mereka tidak terdaftar.
  1. 9.HAK BERPARTISIPASI DALAM KEBUDAYAAN Dasar hukum:
100. a.Pasal 32 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
101. b.Pasal 6 dan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; dan
102. c.Pasal 15 Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya yang telah disahkan melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya). Muatan hak berpartisipasi dalam kebudayaan, meliputi:
103. a.hak berpartisipasi, menikmati, dan mengambil bagian dalam kebudayaan yang dilaksanakan tanpa diskriminasi;
104. b.kesempatan bagi orang-orang yang tergabung dalam kelompok minoritas, masyarakat adat, atau komunitas lain untuk partisipasi dalam pembahasan dan penerapan kebijakan yang memengaruhi mereka;
105. c.kebebasan memilih identitas budaya sendiri, menjadi bagian atau tidak menjadi bagian dari suatu komunitas, dan pilihan mereka dihormati;
106. d.kebebasan berpendapat dan kebebasan berekspresi;
107. e.pemberian akses ke warisan budaya dan bahasa mereka sendiri dan orang lain, termasuk akses bebas oleh minoritas;
108. f.penghormatan dan perlindungan warisan budaya dari semua kelompok dan komunitas;
109. g.tidak ada diskriminasi berdasarkan identitas budaya;
110. h.perlindungan dan promosi keanekaragaman budaya, dan memfasilitasi akses ke berbagai ekspresi budaya;
111. i.pemberian bantuan dan fasilitas kepada seniman, organisasi publik dan swasta, termasuk akademi sains, asosiasi budaya, serikat pekerja dan individu serta lembaga lain yang terlibat dalam kegiatan ilmiah dan kreatif;
112. j.tersedianya barang dan jasa budaya yang terbuka untuk dinikmati dan dimanfaatkan oleh semua orang; dan
113. k.tersedianya akses bagi lanjut usia dan penyandang disabilitas.
  1. 10.HAK MENIKMATI MANFAAT DAN KEMAJUAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI Dasar hukum:
114. a.Pasal 28C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
115. b.Pasal 13 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; dan
116. c.Pasal 15 Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya yang telah disahkan melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya). Muatan hak menikmati manfaat dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, meliputi
117. a.kebebasan individu atau kelompok tertentu untuk mengakses fasilitas, layanan, barang, dan informasi yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan, pengetahuan ilmiah, dan penerapannya;
118. b.partisipasi semua orang dalam pengembangan bidang pengetahuan dan teknologi;
119. c.tersedianya mekanisme pemulihan hukum jika terjadi pelanggaran;
120. d.pelindungan terhadap orang-orang dari informasi maupun praktik palsu, menyesatkan, dan berbasis ilmu semu; dan
121. e.penelitian atau pengujian tidak boleh bertentangan dengan standar etika yang berlaku.
  1. 11.HAK MEMPEROLEH MANFAAT PERLINDUNGAN KEPENTINGAN MORAL DAN MATERIAL DARI HASIL PRODUKSI ILMU PENGETAHUAN, SASTRA ATAU SENI YANG DICIPTAKANNYA Dasar hukum:
122. a.Pasal 28C, Pasal 28F, dan Pasal 28G Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
123. b.Pasal 3, Pasal 5, dan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; dan
124. c.Pasal 15 Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya yang telah disahkan melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya). Muatan hak memperoleh manfaat perlindungan kepentingan moral dan material dari hasil produksi ilmu pengetahuan, sastra atau hasil seni yang diciptakannya, meliputi:
125. a.pelindungan hak moral dan ekonomi terhadap pemegang hak kekayaan intelektual;
126. b.ketersediaan dan aksesibilitas mekanisme administratif maupun yudisial yang melindungi kepentingan moral dan ekonomi pemegang hak;
127. c.tidak ada diskriminasi dalam pelindungan dan pemulihan hak atas kekayaan intelektual;
128. d.pemberian perlakuan khusus dalam pelindungan dan pemulihan atas hak kekayaan intelektual bagi individu/kelompok minoritas dan/atau terpinggirkan;
129. e.dalam hal tertentu, terhadap hak atas pelindungan kepentingan moral dan ekonomi dari suatu kekayaan intelektual dapat dibatasi secara proporsional dan disesuaikan dengan hakikat yang dilindungi, disertai dengan kompensasi;
130. f.pelindungan yang efektif bagi pemegang hak atas kekayaan intelektual dari pelanggaran oleh pihak ketiga yang merugikan pemegang hak;
131. g.pencegahan penggunaan/pemanfaatan atas produk kekayaan intelektual yang tidak sah dan memastikan adanya kompensasi bagi pemegang hak apabila terjadi pelanggaran terkait pemanfaatan produk kekayaan intelektual yang tidak sah;
132. h.pelindungan terhadap produk kekayaan intelektual dari masyarakat adat berupa produk ilmiah, sastra, atau seni yang merupakan ekspresi dan warisan budaya dengan tetap mempertimbangkan preferensi dan kearifan dari masing-masing masyarakat adat, mencegah pemanfaatan yang tidak sah oleh pihak ketiga dan mengatur administrasi kolektif masyarakat adat atas keuntungan yang diperoleh;
133. i.perlindungan terhadap kepentingan moral dan ekonomi dari produksi ilmiah, sastra, dan seni, harus mempertimbangkan keseimbangan dengan kepentingan memajukan dan melindungi hak asasi manusia secara umum;
134. j.fasilitasi pembentukan asosiasi profesional yang mewakili kepentingan dari pemegang hak kekayaan intelektual; dan
135. k.kerja sama internasional dalam rangka pencapaian pemenuhan hak untuk mendapat manfaat dari pelindungan kekayaan intelektual serta upaya perlindungannya. B. HAK SIPIL POLITIK
  1. 1.HAK HIDUP Dasar hukum:
136. a.Pasal 28A, Pasal 28H, dan Pasal 28I ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
137. b.Pasal 4, Pasal 9 ayat (1), Pasal 12, Pasal 20, Pasal 33 ayat (2), Pasal 34, Pasal 53, dan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
138. c.Pasal 2 dan Pasal 6 Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik yang telah disahkan melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik); dan
139. d.Pasal 11 dan Pasal 12 Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya yang telah disahkan melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya). Muatan hak hidup, meliputi:
140. a.hak hidup merupakan hak absolut yang tidak boleh dikurangi dalam kondisi apapun;
141. b.memberikan perlindungan hukum sehingga seseorang tidak dapat diambil nyawanya oleh pihak yang berwenang; dan
142. c.membatasi penerapan hukuman mati hanya bagi “kejahatan yang paling serius” dan dengan mekanisme yang pasti.
  1. 2.HAK BEBAS DARI PENYIKSAAN Dasar hukum:
143. a.Pasal 28G ayat (2), Pasal 28I ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
144. b.Pasal 1 ayat (4), Pasal 4, Pasal 5, Pasal 33, Pasal 34, dan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; dan
145. c.Pasal 2, Pasal 7, dan Pasal 10 Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik yang telah disahkan melalui Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik). Muatan hak bebas dari penyiksaan, meliputi:
146. a.pelarangan penyiksaan fisik maupun mental, dan hukuman tidak manusiawi atau merendahkan martabat terutama jika dilakukan oleh aparat penegak hukum atau pihak yang memiliki kewenangan atau kuasa;
147. b.adanya pemulihan yang efektif, antara lain berupa kompensasi bagi korban penyiksaan atau perlakuan atau hukuman lain yang tidak manusiawi atau merendahkan martabat;
148. c.tempat penahanan harus bebas dari alat-alat yang dapat dipergunakan untuk melakukan penyiksaan atau penganiayaan;
149. d.memberikan akses dan izin kepada orang-orang seperti dokter, pengacara, dan anggota keluarga untuk mengakses tahanan tanpa mempengaruhi proses penyelidikan;
150. e.adanya ruang pengaduan yang dapat diakses oleh korban maupun anggota keluarganya; dan
151. f.adanya larangan praktik-praktik percobaan medis atau ilmiah tanpa izin yang bersangkutan.
  1. 3.HAK BEBAS DARI PERBUDAKAN Dasar hukum:
152. a.Pasal 28I ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
153. b.Pasal 4 dan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; dan
154. c.Pasal 5 ayat (1), Pasal 6, dan Pasal 8 Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya yang telah disahkan melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya). Muatan hak bebas dari perbudakan, meliputi:
155. a.adanya hak pekerja migran dan anggota keluarganya terlindungi serta pencegahan dan penanganan praktik perdagangan orang;
156. b.adanya pelarangan perbudakan atau perhambaan, perdagangan budak, perdagangan dan segala perbuatan berupa apa pun yang tujuannya serupa terhadap perempuan termasuk pemberantasan segala bentuk perdagangan perempuan dan eksploitasi pelacuran;
157. c.adanya pelindungan anak dari semua bentuk eksploitasi, penjualan anak, prostitusi anak, dan pornografi anak atau pekerjaan yang berkaitan dengan praktik narkotika, dan psikotropika. Perlindungan ini juga mencakup perlindungan dan pekerjaan yang sifatnya dapat membahayakan kesehatan, keselamatan atau moral anak-anak. bahkan selama dalam pengasuhan (para) orang tua, wali hukum atau orang lain mana pun yang memiliki tanggung jawab mengasuh anak;
158. d.adanya pengaturan penyandang disabilitas tidak berada dalam kondisi diperbudakan atau diperhambakan, dan dilindungi, atas dasar kesetaraan dengan yang lainnya, dari kerja paksa atau wajib;
159. e.adanya pengaturan agar tidak boleh menghalangi pelaksanaan kerja paksa sebagai akibat hukuman yang dijatuhkan suatu pengadilan yang berwenang, di negara-negara di mana hukuman dengan kerja paksa dapat dijatuhkan sebagai hukuman terhadap kejahatan;
160. f.dibatasi apabila dianggap sebagai tugas yang dituntut untuk dilakukan dalam keadaan darurat atau bencana yang mengancam kehidupan atau kesejahteraan masyarakat; dan
161. g.adanya pengaturan yang menghapuskan, melarang dan melawan segala bentuk kerja paksa.
  1. 4.HAK ATAS KEBEBASAN DAN KEAMANAN PRIBADI Dasar hukum:
162. a.Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
163. b.Pasal 20 sampai dengan Pasal 35 dan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; dan
164. c.Pasal 2, Pasal 3, Pasal 9, dan Pasal 14 Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik yang telah disahkan melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik). Muatan hak atas kebebasan dan keamanan pribadi, meliputi:
165. a.tidak seorang pun dapat ditangkap atau ditahan secara sewenang-wenang;
166. b.tidak seorang pun dapat dirampas kebebasannya kecuali berdasarkan alasan yang sah dan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh hukum;
167. c.setiap orang yang ditangkap wajib diberitahu pada saat penangkapan mengenai alasan penangkapannya;
168. d.setiap orang yang ditangkap atau ditahan berdasarkan tuduhan pidana, wajib segera dihadapkan ke pengadilan dan berhak untuk diadili dalam jangka waktu yang wajar atau untuk dibebaskan;
169. e.setiap orang yang telah menjadi korban penangkapan atau penahanan yang tidak sah, berhak untuk mendapat ganti rugi;
170. f.setiap orang berhak atas pemeriksaan yang adil dan terbuka untuk umum, oleh peradilan yang berwenang;
171. g.media dan masyarakat dapat dilarang untuk mengikuti seluruh atau sebagian sidang karena alasan moral, ketertiban umum atau keamanan nasional;
172. h.setiap orang yang didakwa melakukan pelanggaran pidana harus dianggap tidak bersalah sampai terbukti kesalahannya menurut hukum;
173. i.adanya pengaturan terkait penentuan suatu tindak kejahatan, setiap orang paling sedikit berhak untuk:
  1. 1.diberikan informasi yang cepat dan terinci dalam bahasa yang dimengerti tentang sifat dan alasan tuduhan yang dikenakan terhadapnya;
  2. 2.diberi waktu dan fasilitas yang memadai untuk mempersiapkan pembelaannya dan berhubungan dengan pengacara yang dipilihnya sendiri;
  3. 3.diadili tanpa penundaan yang tidak semestinya;
  4. 4.diadili dengan dihadirinya dan membela diri secara langsung atau melalui bantuan hukum pilihannya sendiri, diberitahukan haknya;
  5. 5.memeriksa atau meminta diperiksanya saksi-saksi yang memberatkannya dan meminta dihadirkan dan diperiksanya saksi-saksi yang meringankannya; dan
  6. 6.mendapatkan bantuan penerjemah secara cuma-cuma apabila tidak dapat mengerti atau berbicara bahasa yang digunakan dalam peradilan;
  7. 7.tidak dipaksa memberikan kesaksian yang memberatkan dirinya sendiri atau dipaksa mengaku bersalah,
174. j.dalam kasus anak, harus mempertimbangkan usia dan rehabilitasi bagi mereka;
175. k.setiap orang yang dijatuhi hukuman berhak atas peninjauan kembali terhadap keputusan dan hukumannya oleh pengadilan yang lebih tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
176. l.dalam hal seseorang telah dijatuhi hukuman dengan keputusan hukum yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, kemudian ditemukan fakta baru yang mengakibatkan diputuskan sebaliknya atau diampuni berdasarkan suatu fakta baru, atau fakta yang baru saja ditemukan menunjukkan secara meyakinkan bahwa telah terjadi kesalahan dalam menegakkan keadilan, maka orang tersebut harus diberi ganti rugi menurut hukum, kecuali terbukti bahwa tidak terungkapnya fakta yang tidak diketahui itu yang sepenuhnya atau sebagian disebabkan karena dirinya sendiri; dan
177. m.tidak seorang pun dapat diadili atau dihukum kembali untuk tindak pidana, di mana ia telah dihukum atau dibebaskan.
  1. 5.HAK MEMPEROLEH KEADILAN Dasar hukum:
178. a.Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
179. b.Pasal 17, Pasal 18, dan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; dan
180. c.Pasal 14 Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik yang telah disahkan melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik). Muatan hak memperoleh keadilan, meliputi:
181. a.akses dan kesempatan yang sama bagi para pihak di dalam persidangan, serta tidak diperlakukan secara diskriminatif;
182. b.akses dan persamaan di hadapan pengadilan tidak hanya berlaku untuk warga negaranya, tetapi juga berlaku kepada seluruh individu, terlepas dari kewarganegaraannya atau yang tidak memiliki kewarganegaraan, atau dalam status apa pun, baik sebagai pencari suaka, pengungsi, pekerja migran, atau anak-anak tanpa pendamping, yang mungkin berada di wilayah atau tunduk pada yurisdiksi negara pihak;
183. c.menyediakan bantuan hukum tanpa dipungut biaya baik dalam perkara pidana atau perkara lainnya, khususnya bagi mereka yang tidak mampu;
184. d.menjamin kesetaraan bagi pihak-pihak yang terlibat dalam litigasi, seperti menerapkan prosedur yang sama dan memberikan kesempatan yang sama dalam menguji pembuktian yang disampaikan pihak lain, kecuali terdapat perbedaan yang didasarkan hukum dan dibenarkan secara wajar dan obyektif, serta tidak menimbulkan kerugian nyata atau ketidakadilan lainnya bagi terdakwa;
185. e.pemeriksaan perkara pidana atau yang berkaitan dengan gugatan hukum pada prinsipnya harus dilakukan secara lisan dan terbuka untuk memastikan transparansi saat proses peradilan;
186. f.setiap putusan yang diambil dalam perkara pidana maupun perdata harus diucapkan dalam sidang yang terbuka, kecuali bilamana kepentingan anak-anak menentukan sebaliknya, atau apabila persidangan tersebut berkenaan dengan perselisihan perkawinan atau perwalian anak-anak;
187. g.persidangan yang adil dan terbuka oleh pengadilan yang kompeten, independen dan tidak memihak yang dibentuk oleh hukum. Hak ini bersifat absolut yang tidak tunduk pada pengecualian apapun;
188. h.mengambil langkah-langkah khusus yang menjamin independensi peradilan, yakni dengan melindungi hakim dari segala bentuk pengaruh politik dalam pengambilan keputusan mereka melalui konstitusi atau Undang-Undang yang menetapkan prosedur yang jelas dan kriteria yang obyektif dalam hal pengangkatan, pengupahan, masa jabatan, promosi, penangguhan, pemberhentian, dan disipliner dari anggota peradilan;
189. i.setiap orang yang dituduh melakukan kejahatan berhak dianggap tidak bersalah sampai kesalahannya dibuktikan menurut hukum;
190. j.membentuk sistem peradilan pidana anak untuk memastikan bahwa anak diperlakukan dengan cara yang sesuai dengan kepentingan dan kerentanannya;
191. k.seseorang yang dihukum karena kejahatan berhak untuk ditinjau kembali keputusan dan hukumannya oleh pengadilan yang lebih tinggi menurut hukum;
192. l.memastikan bahwa setiap orang yang dituduh melakukan kejahatan memperoleh hak-hak sebagai berikut:
  1. 1.mendapatkan informasi secepatnya dan secara rinci dalam bahasa yang dapat dimengertinya, tentang sifat dan alasan tuntutan pidana yang diajukan terhadapnya;
  2. 2.mendapatkan waktu dan fasilitas yang memadai untuk mempersiapkan pembelaan mereka dan untuk berkomunikasi dengan penasihat hukum yang mereka pilih sendiri;
  3. 3.diadili tanpa penundaan yang tidak semestinya, agar seseorang tidak dirampas kebebasannya lebih lama dari yang diperlukan;
  4. 4.mendapatkan pilihan untuk diadili dengan kehadirannya untuk membela diri secara langsung atau melalui pembela hukum yang dipilihnya sendiri;
  5. 5.mendapatkan bantuan hukum demi kepentingan keadilan dan tanpa membayar jika tidak memiliki kemampuan untuk membayarnya;
  6. 6.memeriksa atau meminta diperiksanya saksi-saksi yang memberatkannya serta meminta dihadirkan dan diperiksanya saksi-saksi yang meringankannya dengan syarat-syarat yang sama;
  7. 7.mendapatkan bantuan secara cuma-cuma dari penerjemah jika terdakwa tidak dapat mengerti atau berbicara bahasa yang digunakan di pengadilan sebagaimana ditentukan; dan
  8. 8.tidak dipaksa bersaksi melawan diri sendiri atau mengaku bersalah,
193. m.tidak memberhentikan hakim karena bertentangan dengan prinsip independensi dari peradilan, kecuali dikarenakan kesalahan atau ketidakmampuan yang serius, berdasarkan prosedur yang adil sebagaimana diatur dalam konstitusi atau Undang-Undang;
194. n.mengakui bahwa pengadilan memiliki kekuasaan untuk mengecualikan semua atau sebagian persidangan dari masyarakat karena alasan moral, ketertiban umum atau keamanan nasional dalam suatu masyarakat demokratis, atau ketika kepentingan pribadi para pihak memerlukannya, atau apabila benar-benar diperlukan menurut pendapat pengadilan dalam keadaan khusus, di mana publikasi justru akan merugikan kepentingan keadilan sendiri;
195. o.ganti rugi/kompensasi dalam jangka waktu yang wajar bagi orang-orang yang telah dihukum karena kesalahan dalam penerapan hukum, atau dirampas kemerdekaannya (ditangkap atau ditahan) secara tidak sah; dan
196. p.melindungi hak dan kepentingan anak-anak yang menjadi korban kejahatan dengan mengakui kerentanannya dan melakukan penyesuaian prosedur untuk mengenali kebutuhan khusus mereka.
  1. 6.HAK KESAMAAN DI HADAPAN HUKUM Dasar hukum:
197. a.Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (1) dan ayat
(5)Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
1. b.Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; dan
2. c.Pasal 26 Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik yang telah disahkan melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik). Muatan kesamaan di hadapan hukum, meliputi:
3. a.akses yang sama terhadap pengadilan dan proses hukum tanpa diskriminasi berdasarkan ras, warna kulit, agama, gender, atau latar belakang sosial lainnya;
4. b.keadilan dan kesetaraan dalam penegakan hukum, termasuk perlindungan hak-hak setiap orang dalam sistem peradilan;
5. c.menghentikan segala bentuk diskriminasi atau kriminalisasi dalam sistem hukum terhadap kelompok masyarakat yang rentan, termasuk perempuan, minoritas, penyandang disabilitas, lansia, anak, masyarakat hukum adat;
6. d.sistem hukum dan lembaga peradilan memberikan perlakuan yang adil dan setara bagi semua individu, tanpa memihak atau memberikan perlakuan khusus pada kelompok tertentu;
7. e.pelindungan hak atas privasi individu dari penyalahgunaan data atau pengintaian ilegal oleh pihak berwenang;
8. f.mencegah dan menindak tegas segala bentuk tindakan diskriminatif oleh pihak berwenang atau lembaga hukum;
9. g.menghentikan kekerasan atau perlakuan yang tidak manusiawi oleh aparat keamanan terhadap warga negara;
10. h.melindungi korban kekerasan atau intimidasi yang terkait dengan proses hukum dan memberikan perlindungan khusus bagi kelompok yang rentan;
11. i.menegakkan prinsip "keadilan bagi semua" dalam pemidanaan dan perlakuan terhadap narapidana dan tahanan;
12. j.menghindari penyalahgunaan sistem peradilan untuk tujuan politik tertentu yang melanggar hukum;
13. k.sistem peradilan berfungsi dengan adil, independen, dan berintegritas untuk menegakkan hukum dengan tidak memihak serta menghindari tebang pilih atau diskriminasi;
14. l.mekanisme pengawasan dan akuntabilitas yang efektif untuk memastikan bahwa hak kesamaan di hadapan hukum dihormati dan dipenuhi dengan baik oleh pihak berwenang;
15. m.menyediakan pendidikan hukum kepada warga negara untuk memastikan bahwa mereka memahami hak dan kewajiban mereka dalam sistem hukum;
16. n.mekanisme pemantauan dan evaluasi terhadap upaya pemenuhan hak kesamaan di hadapan hukum; dan
17. o.melibatkan masyarakat sipil dan lembaga independen dalam proses perbaikan dan reformasi sistem peradilan.
  1. 7.HAK UNTUK TIDAK DIPIDANA/DIHUKUM DALAM HAL KEJAHATAN TERSEBUT BELUM DIATUR DALAM HUKUM Dasar hukum:
18. a.Pasal 28I ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
19. b.Pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; dan
20. c.Pasal 15 Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik yang telah disahkan melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik). Muatan hak untuk tidak dipidana/ dihukum dalam hal kejahatan tersebut belum diatur dalam hukum, meliputi:
21. a.asas legalitas di dalam peraturan perundang-undangan;
22. b.suatu tindak pidana dan pemidanaannya diatur secara jelas dan tidak multitafsir di dalam hukum;
23. c.peraturan yang dapat diakses oleh publik;
24. d.seorang terlapor, tersangka atau terdakwa memahami tindak pidana yang dituduhkan dan pemidanaannya dengan bantuan pengacara dan penerjemah jika dibutuhkan;
25. e.tidak mempidanakan atau menghukum seseorang lebih berat atau lebih lama dari pemidanaan yang telah diatur di dalam peraturan; dan
26. f.ganti rugi/kompensasi dalam jangka waktu yang wajar bagi orang-orang yang telah dihukum karena kesalahan dalam penerapan hukum, atau dirampas kemerdekaannya (ditangkap atau ditahan) secara tidak sah.
  1. 8.HAK TAHANAN ATAS PERLAKUAN MANUSIAWI Dasar hukum:
27. a.Pasal 28G Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
28. b.Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 34, dan Pasal 66 Undang- Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; dan
29. c.Pasal 2, Pasal 10, dan Pasal 14 Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik yang telah disahkan melalui Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik). Muatan hak tahanan atas perlakuan manusiawi, meliputi:
30. a.tidak seorang pun dapat dirampas kebebasannya kecuali berdasarkan alasan-alasan yang sah dan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh hukum;
31. b.setiap orang yang kebebasannya dirampas dengan cara penangkapan atau penahanan, berhak untuk disidangkan di depan pengadilan agar ditentukan keabsahan panangkapannya, dan memerintahkan pembebasannya apabila penahanan tidak sah menurut hukum;
32. c.seseorang yang masih anak atau memiliki status hukum tersangka/terdakwa dipisahkan dari narapidana pada umumnya; dan
33. d.membuat langkah-langkah praktis, legislatif maupun administratif untuk memajukan reformasi dan rehabilitasi sosial narapidana, misalnya melalui pendidikan, pendidikan kejuruan, dan pekerjaan yang berguna.
  1. 9.HAK ATAS KEBEBASAN PRIBADI (PRIVASI) Dasar hukum:
34. a.Pasal 28G Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
35. b.Pasal 4, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 29, dan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; dan
36. c.Pasal 17 Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik yang telah disahkan melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik). Muatan hak kebebasan pribadi, meliputi:
37. a.perlindungan Hak atas privasi termasuk peraturan perlindungan data dan pembatasan pengawasan negara;
38. b.kebebasan sipil setiap orang, yaitu kebebasan berbicara, mengekspresikan pikiran, keyakinan, pendapat, berkumpul, beragama, dan pers;
39. c.pelindungan atas privasi, keluarga dan rumah setiap orang;
40. d.pelindungan atas privasi seperti pengawasan yang tidak beralasan hukum, gangguan terhadap kehidupan pribadi, akses yang tidak sah terhadap informasi pribadi;
41. e.campur tangan terkait hak atas kebebasan pribadi hanya berdasarkan keputusan hukum yang sah dan dilaksanakan oleh pihak yang memiliki kewenangan saja dengan menjelaskan secara rinci keadaan yang tepat di mana campur tangan tersebut dapat diizinkan;
42. f.komunikasi setiap orang harus disampaikan kepada penerima tanpa intersepsi dan tanpa dibuka atau dibaca terlebih dahulu;
43. g.pengawasan, tidak dilakukan secara menyadap baik secara elektronik maupun tidak, yaitu dalam bentuk telepon, telegraf, dan bentuk komunikasi lainnya. Penyadapan hanya diperbolehkan jika diatur dalam peraturan perundang- undangan;
44. h.penggeledahan rumah seseorang harus dengan alasan pencarian bukti yang diperlukan;
45. i.penggeledahan pada tubuh seseorang maka orang yang menjadi sasaran penggeledahan hanya boleh diperiksa oleh orang yang berjenis kelamin sama; dan
46. j.pembatasan terhadap hak atas kebebasan pribadi adalah hak dan kebebasan orang lain, keselamatan publik dan kesejahteraan masyarakat.
  1. 10.HAK KEBEBASAN BERAGAMA DAN BERKEYAKINAN Dasar hukum:
47. a.Pasal 28E dan Pasal 28I Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
48. b.Pasal 4 dan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; dan
49. c.Pasal 18 Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik yang telah disahkan melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik). Muatan kebebasan beragama dan berkeyakinan, meliputi:
50. a.orang-orang yang dibatasi haknya secara sah, misalnya narapidana, dapat menikmati hak mereka untuk menjalankan agama atau kepercayaannya;
51. b.melaporkan langkah-langkah yang telah diambil dalam pelaksanaan Kebebasan beragama dan berkeyakinan;
52. c.tidak boleh membatasi pelaksanaan kebebasan berpikir, berkeyakinan, dan beragama khususnya agama dan kepercayaan tradisional dan minoritas;
53. d.menjamin kebebasan untuk menganut suatu agama atau kepercayaan, termasuk memilih, mempertahankan, atau mengganti agama atau kepercayaannya termasuk untuk mengadopsi pandangan ateisme;
54. e.tidak boleh memaksakan seseorang untuk menganut atau menerima suatu agama atau kepercayaan, termasuk penggunaan ancaman kekerasan fisik atau sanksi hukum;
55. f.menjamin seseorang dapat menjalankan agama atau kepercayaan “baik secara individu maupun bersama-sama dengan orang lain, dan baik di tempat umum atau tertutup”, seperti:
  1. 1.kegiatan ritual dan seremonial, penggunaan obyek ritual, penunjukan simbol-simbol, menjalankan hari raya tertentu, dan lain-lain;
  2. 2.kebiasaan yang merupakan ajaran agama terkait makanan, pemakaian pakaian tertentu atau penutup kepala, dan pemakaian bahasa tertentu, dan lain-lain; dan
  3. 3.kebebasan untuk memilih pemimpin agama, pendeta, dan guru, membentuk seminar atau sekolah agama, membuat dan menyebarluaskan teks-teks atau publikasi-publikasi agama, dan lain-lain,
56. g.melarang penggunaan agama atau kepercayaan sebagai propaganda untuk berperang atau provokasi kebencian nasional, rasial, atau agama, yang dapat mendorong terjadinya diskriminasi, permusuhan, atau kekerasan;
57. h.larangan diskriminasi pelayanan berdasarkan agama, seperti membatasi akses pelayanan pemerintah atau memberikan kemudahan ekonomi hanya bagi penganut agama yang dominan;
58. i.larangan menganut agama yang dibatasi pada agama resmi;
59. j.melindungi kepercayaan-kepercayaan tauhid, nontauhid, dan atheisme, serta hak untuk tidak menganut agama atau kepercayaan apapun; dan
60. k.melindungi kelompok minoritas dari tindakan kekerasan atau diskriminatif dalam melaksanakan kebebasan berpikir, berkeyakinan, dan beragama.
  1. 11.HAK BERPENDAPAT DAN MENYAMPAIKAN EKSPRESI dasar Hukum:
61. a.Pasal 28, Pasal 28E, dan Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
62. b.Pasal 23, Pasal 25, Pasal 44, dan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; dan
63. c.Pasal 2 dan Pasal 19 Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik yang telah disahkan melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik). Muatan hak berpendapat dan menyampaikan ekspresi, meliputi:
64. a.adanya peraturan perundang-undangan yang melindungi dan menjamin kebebasan berpendapat dan berekspresi yang secara jelas mendefinisikan ruang lingkup dan batasan kebebasan ini;
65. b.hal yang perlu diperhatikan dalam peraturan Perundang- undangan terkait kebebasan berpendapat dan berekspresi antara lain:
  1. 1.tidak membatasi ekspresi dan pendapat seseorang yang berkaitan dengan profesinya seperti Pers bersifat bebas dan independen dan seniman;
  2. 2.melarang diskriminasi, pelecehan, intimidasi atau stigmatisasi atas segala bentuk penyampaian pendapat maupun ekspresi;
  3. 3.pengambilan keputusan negara yang bersifat substantif dilakukan melalui proses pengumpulan informasi dan pendapat dari masyarakat yang terkena dampak; dan
  4. 4.pihak berwenang harus memberikan alasan untuk setiap penolakan untuk memberikan akses terhadap informasi,
66. c.pembatasan terhadap kebebasan berpendapat dan berekspresi dapat dilakukan atas dasar ketertiban umum, kepentingan masyarakat, keselamatan publik, keamanan nasional, dan hak- hak orang lain tidak merupakan ujaran kebencian dan hasutan.
  1. 12.HAK UNTUK BERKUMPUL Dasar hukum:
67. a.Pasal 28 dan Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
68. b.Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; dan
69. c.Pasal 21 Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik yang telah disahkan melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik). Muatan hak untuk berkumpul, meliputi:
70. a.kebebasan untuk berkumpul secara damai dengan tidak membatasi melarang, membatasi, memblokir, membubarkan, atau mengganggu pertemuan damai tanpa alasan yang memaksa, atau memberi sanksi kepada peserta atau penyelenggara tanpa alasan yang sah;
71. b.tidak diskriminatif yang menghambat penikmatan atas hak berkumpul dengan damai, misalnya diskriminasi yang berkaitan dengan suku, agama, ras, dan golongan politik atau lainnya pendapat, asal kebangsaan atau sosial, kelahiran, minoritas, penduduk asli atau status lainnya, disabilitas, orientasi seksual atau identitas gender, atau status lainnya;
72. c.memberikan pelindungan penuh terhadap hak untuk berkumpul bagi setiap orang/kelompok dari ancaman yang mungkin timbul dari pihak non-negara lainnya berupa intimidasi maupun ancaman kekerasan;
73. d.melindungi jurnalis dari tindakan-tindakan yang menghalangi tugasnya seperti pelecehan, pembalasan, dan perusakan serta penyitaan peralatan;
74. e.hak kebebasan berkumpul dapat dibatasi apabila secara nyata tidak dapat melindungi dari risiko keamanan dan keselamatan peserta sebuah perkumpulan, namun harus dapat dibuktikan dengan konkret;
75. f.untuk alasan risiko keamanan dan keselamatan, negara dapat mengatur waktu, tempat dan cara pertemuan yang ditentukan berdasarkan karakter kasus per kasus;
76. g.melindungi hak privasi dari masing-masing peserta perkumpulan meskipun diselenggarakan di depan umum. Hal serupa juga dilakukan apabila perkumpulan dilaksanakan di dalam jaringan (online);
77. h.sanksi pidana dapat diterapkan bagi penyelenggara dan/atau peserta perkumpulan apabila melanggar hukum, namun sanksi tersebut harus adil, proporsional, tidak diskriminatif, dan tidak boleh didasarkan pada ambiguitas, serta diproses sesuai prosedur yang berlaku;
78. i.penggunaan kekuatan keamanan dalam pengamanan perkumpulan berfungsi untuk menjaga keamanan dan meredakan situasi apabila berpotensi terjadi kekerasan. Setiap penggunaan kekuatan harus mematuhi prinsip-prinsip dasar legalitas, kebutuhan, proporsionalitas, kehati-hatian dan nondiskriminasi. Selain itu aparat tidak diperbolehkan menggunakan senjata yang mematikan;
79. j.memfasilitasi hak untuk berkumpul secara damai dalam rangka mencapai tujuan pesertanya dengan memberikan tempat yang baik atau mengeluarkan kebijakan yang dapat mendukung pelaksanaan hak untuk berkumpul dengan damai seperti kebijakan pengalihan lalu lintas, pemblokiran, jalan, dan penyediaan keamanan dengan tetap mempertimbangkan kepentingan masyarakat; dan
80. k.memberikan pelatihan dan pemahaman bagi pejabat yang terlibat dalam pengambilan keputusan tentang pemenuhan hak untuk berkumpul.
  1. 13.HAK BERPOLITIK Dasar hukum:
81. a.Pasal 6A, Pasal 22E, Pasal 24C, Pasal 28, Pasal 28D ayat (3), Pasal 28E ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
82. b.Pasal 23 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; dan
83. c.Pasal 25 Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik yang telah disahkan melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik). Muatan hak berpolitik, meliputi:
84. a.menyediakan pendidikan politik dan informasi yang independen untuk meningkatkan partisipasi aktif warga negara dalam proses politik;
85. b.mendorong inklusivitas politik melalui partisipasi aktif dari semua kelompok masyarakat dalam berpolitik tanpa diskriminasi termasuk kepada perempuan, minoritas, penyandang disabilitas, lansia, masyarakat hukum adat dan kelompok masyarakat rentan lainnya dalam pengambilan keputusan politik;
86. c.hak warga negara untuk memilih dan dipilih dalam pemilihan umum, serta terlibat dalam partai politik tanpa tekanan atau intervensi;
87. d.proses pemilihan umum yang langsung, jujur, adil, bebas, dan transparan; dan
88. e.pelindungan warga negara dari ancaman atau kekerasan yang timbul akibat partisipasi dalam proses politik, termasuk mencegah aksi intimidasi, pemaksaan, atau tindakan represif lainnya oleh pihak yang berwenang atau pihak lain.
  1. 14.HAK BAGI KELOMPOK MINORITAS Dasar hukum:
89. a.Pasal 18B ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28H ayat (2), Pasal 28I ayat
(2)dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan
1. b.Pasal 5 ayat (3), Pasal 6, dan Pasal 41 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; dan
2. c.Pasal 27 Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik yang telah disahkan melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik). Muatan hak bagi kelompok minoritas, meliputi:
3. a.adanya pengaturan tentang penghormatan dan pelindungan identitas serta warisan budaya, bahasa, dan kepercayaan atau agama, adat istiadat kelompok minoritas, serta mempertahankan dan mengembangkan praktik budaya dan tradisi mereka;
4. b.adanya pengaturan tentang pencegahan dan pelindungan atas tindakan kekerasan atau intimidasi terhadap kelompok minoritas dalam segala aspek kehidupan;
5. c.adanya pengaturan untuk mencegah, menghindari, dan menghentikan tindakan/kebijakan yang diskriminatif terhadap kelompok minoritas;
6. d.adanya pengaturan bahwa kelompok minoritas mendapatkan akses dan perlakuan yang sama, adil, dan setara di semua aspek kehidupan, termasuk dalam proses peradilan, pelayanan publik, lapangan kerja, pendidikan, dan layanan kesehatan;
7. e.adanya pengaturan untuk menjamin dan mendorong partisipasi aktif kelompok minoritas dalam proses pengambilan kebijakan, keterwakilan dan kesempatan yang sama dalam politik dan keterwakilan yang setara bagi kelompok minoritas dalam pemerintahan;
8. f.adanya pengaturan untuk melindungi hak-hak hukum dan kesamaan di hadapan hukum, serta mekanisme pengawasan dan akuntabilitas bagi kelompok minoritas; dan
9. g.adanya pengaturan untuk membuat kebijakan dan program untuk mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi bagi kelompok minoritas.
  1. 15.HAK BERKELUARGA DAN MELANJUTKAN KETURUNAN Dasar hukum:
10. a.Pasal 28B ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
11. b.Pasal 10, Pasal 29, dan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; dan
12. c.Pasal 23 Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik yang telah disahkan melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik). Muatan hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan, meliputi:
13. a.informasi yang jelas mengenai langkah-langkah dalam membentuk keluarga, seperti batas usia perkawinan, mekanisme dan pengakuan perkawinan secara agama maupun hukum, melahirkan anak, hidup bersama dan kesetaraan mengenai hak dan tanggung jawab suami dan istri selama masa perkawinan dan pada saat perkawinan berakhir;
14. b.perkawinan dilakukan dengan persetujuan yang bebas dan penuh dari para pihak yang akan menikah;
15. c.kebijakan keluarga berencana tidak bersifat diskriminatif dan tidak diwajibkan;
16. d.perkawinan tidak menyebabkan seseorang kehilangan kewarganegaraannya;
17. e.kesetaraan hak dan kewajiban dalam perkawinan, seperti pilihan tempat tinggal, menjalankan rumah tangga, pendidikan anak-anak, dan pengelolaan aset; dan
18. f.kesetaraan dalam hak dan kewajiban pada saat berakhirnya perkawinan, serta pelarangan perlakuan diskriminatif demi kepentingan terbaik bagi anak, seperti dalam hal perceraian, perwalian anak, uang tunjangan perceraian, hak kunjungan, atau penghilangan atau pemulihan hak-hak orang tua.
  1. 16.HAK ATAS PERLINDUNGAN KELUARGA Dasar hukum:
19. a.Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
20. b.Pasal 10, Pasal 29, dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; dan
21. c.Pasal 10 Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya yang telah disahkan melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya). Muatan hak atas perlindungan keluarga, meliputi:
22. a.program dan kebijakan yang memuat pemenuhan pendidikan, kesehatan, dan jaminan sosial dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan ketahanan keluarga;
23. b.pelindungan hukum bagi anak dari tindakan eksploitasi ekonomi maupun sosial termasuk pekerjaan yang membahayakan kehidupan dan tumbuh kembang anak;
24. c.kebijakan ramah keluarga seperti cuti dan jaminan sosial yang memadai bagi ibu sebelum dan sesudah melahirkan, jam kerja yang fleksibel memungkinkan individu untuk memenuhi tanggung jawab pekerjaan dalam keluarga; dan
25. d.menetapkan batasan umur minimal anak boleh bekerja dan ketentuan hukum bagi pekerja anak di bawah umur.
  1. 17.HAK BEBAS BERPINDAH DAN MEMILIH TEMPAT TINGGAL Dasar hukum:
26. a.Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
27. b.Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; dan
28. c.Pasal 12 Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik yang telah disahkan melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik). Muatan hak bebas berpindah dan memilih tempat tinggal meliputi:
29. a.nondiskriminasi bagi setiap orang dalam berpindah tempat, bergerak, maupun mengakses dan memilih tempat tinggal;
30. b.tidak membatasi dan tidak melarang secara sewenang-wenang kepada seseorang untuk berpindah tempat tinggal kecuali bertujuan untuk keamanan nasional, kepentingan publik, kesehatan atau moral publik, dan kebebasan orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
31. c.informasi yang jelas, cepat, dan transparan berkaitan dengan prosedur dan syarat untuk memperoleh dokumen kependudukan maupun perjalanan.
  1. 18.HAK BEBAS DARI PENAHANAN ATAS HUTANG Dasar hukum:
32. a.Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
33. b.Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; dan
34. c.Pasal 11 Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik yang telah disahkan melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik). Muatan bebas dari penahanan atas hutang, meliputi:
35. a.seseorang tidak dapat ditahan atau dipenjara sebagai akibat langsung dari kegagalan untuk membayar utang;
36. b.perlindungan terhadap penyalahgunaan dalam kasus penahanan atas hutang. Ini dapat meliputi pengaturan batas waktu untuk penahanan, persyaratan pembuktian yang jelas, atau mekanisme banding untuk memastikan bahwa penahanan hanya dilakukan dalam situasi yang benar dan adil; dan
37. c.menyediakan alternatif yang memungkinkan individu untuk membayar hutang mereka tanpa harus ditahan atau dipenjara, seperti restrukturisasi hutang, negosiasi pembayaran, atau program bantuan guna melunasi hutang.
  1. 19.HAK KEBEBASAN BAGI WARGA NEGARA ASING Dasar hukum:
38. a.Pasal 26 ayat (2), Pasal 28E ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
39. b.Pasal 26 ayat (2) dan Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia; dan
40. c.Pasal 13 Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik yang telah disahkan melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik). Muatan hak kebebasan bagi warga negara asing, meliputi:
41. a.warga negara asing untuk mematuhi peraturan negara dia berdomisili;
42. b.perlindungan dari penyiksaan atau diperlakukan atau dihukum dengan kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat manusia;
43. c.akses kepada layanan dasar, seperti layanan kesehatan, pendidikan, tempat tinggal, dan layanan publik lainnya;
44. d.akses pemenuhan hak atas pekerjaan bagi warga negara asing, seperti upah yang adil, jam kerja yang wajar, serta pelindungan dari eksploitasi dan diskriminasi; dan
45. e.informasi yang jelas mengenai mekanisme dan prosedur bagi warga negara asing untuk dideportasi termasuk dalam hal mengajukan keberatan atas deportasinya. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd YASONNA H. LAOLY LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2024 TENTANG PEDOMAN PENGARUSTAMAAN HAK ASASI MANUSIA DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN PENGIMPLEMENTASIAN PENGARUSUTAMAAN HAK ASASI MANUSIA DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan) menyatakan bahwa Peraturan Perundang-undangan merupakan peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Dalam membentuk suatu peraturan perundang- undangan terdapat beberapa tahapan sebagaimana diatur di dalam Undang- Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yaitu tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan. Materi muatan suatu peraturan perundang-undangan harus sesuai dengan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan. Pasal 6 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menjelaskan bahwa salah satu asas yang harus ada dalam peraturan perundang-undangan adalah asas “kemanusiaan”, hal ini berarti setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia, serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional. Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak konstitusional setiap orang yang wajib diimplementasikan dan diintegrasikan dalam setiap kebijakan negara termasuk kebijakan dalam peraturan perundang-undangan baik di tingkat pusat maupun daerah. Oleh karenanya agar dapat dihasilkan Peraturan Perundang-undangan yang berkualitas, aspiratif dan responsif selaras dengan sistem hukum dan tujuan pembangunan nasional secara menyeluruh sebagaimana dimandatkan oleh konstitusi, serta instrumen HAM nasional dan internasional maka pengintegrasian HAM di dalam peraturan perundang-undangan sudah menjadi keharusan. Upaya mengintegrasikan HAM dalam peraturan perundang-undangan dimaknai sebagai pelibatan pihak pemangku hak (rights holders) dalam tahapan pembentukan peraturan perundang-udangan untuk memastikan terakomodirnya hak-hak asasi yang dimiliki sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga dibutuhkan kemampuan dan pemahaman yang mendalam tentang sistem hukum serta prinsip dan nilai HAM yang dianut Indonesia dalam pengintegrasian HAM. Pengintegrasian muatan HAM dalam pembentukan peraturan perundang-undangan berada pada: Tujuan dari Peraturan Menteri Hukum dan HAM ini adalah agar lembaga atau pejabat yang berwenang membentuk peraturan perundang-undangan dapat mengintegrasikan muatan HAM dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dengan berpedoman kepada Peraturan ini. Hal ini bermanfaat untuk meminimalisir eksistensi peraturan perundang-undangan yang tidak berperspektif HAM. Langkah-langkah untuk mengintegrasikan materi muatan HAM dalam pembentukan sebuah peraturan perundang- undangan adalah sebagai berikut:
46. a.menyusun konsep umum sesuai yang diatur dalam Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Konsep umum dirumuskan dengan: 1) menentukan jenis rancangan peraturan yang sedang disusun. Apakah rancangan peraturan ini terbentuk karena amanat kepada lembaga (atribusi) atau amanat dari peraturan diatasnya (delegasi) atau amanat kepada pejabat yang berwenang (diskresi). Hal ini dilakukan untuk mengetahui kewenangan rancangan peraturan perundang-undangan tersebut; 2) menentukan topik yang akan diatur dalam rancangan peraturan perundang-undangan tersebut; 3) menentukan ruang lingkup rancangan peraturan perundang- undangan; 4) memetakan perihal eksistensi rancangan peraturan perundang- undanngan (apa hal yang mendesak agar terbentuknya rancangan peraturan tersebut, apa tujuan dibentuknya rancangan peraturan tersebut, apa dampak yang ditimbulkan jika tidak adanya rancangan peraturan tersebut); dan 5) menentukan kapan dibutuhkannya rancangan peraturan perundang-undangan (waktu berlaku),
47. b.setelah menyusun konsep umum, langkah berikutnya adalah menyusun konsep HAM atas rancangan peraturan yang dibentuk dengan cara: 1) menentukan pihak pemangku hak (rights holder) yang akan diatur melalui rancangan peraturan perundang-undangan; 2) menentukan pihak pemangku kewajiban (duty bearers) yang akan diatur melalui rancangan peraturan perundang-undangan 3) menentukan asas dan prinsip HAM yang dibutuhkan dalam rancangan perundang-undangan; 4) menentukan hak dari para pihak pemangku hak (rights holder); dan 5) menentukan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pihak pemangku kewajiban (duty bearers),
48. c.penormaan dilaksanakan setelah terpenuhinya kebutuhan konsep umum dan konsep HAM atas rancangan peraturan yang disusun. Penormaan dimulai dari langkah mengintegrasikan instrumen HAM pada bagian konsideran hingga kemudian menyusun norma yang akan diatur dalam substansi pasal per pasal sesuai aturan dalam UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Pengintegrasian muatan HAM dalam proses pembentukan suatu peraturan perundang-undangan merupakan bagian penting dalam mekanisme pengimplementasian pengarusutamaan HAM dalam peraturan perundang- undangan. Suatu peraturan perundang-undangan dapat dikategorikan telah mengintegrasikan muatan HAM jika seluruh tahapan diatas telah terpenuhi, dan substansinya tidak bertentangan dengan muatan hak serta prinsip dan nilai HAM yang terdapat dalam Lampiran Peraturan Menteri ini. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd YASONNA H. LAOLY

Isi peraturan

Teks9PDFHirarki

Memuat teks peraturan…