DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 17 Tahun 2012

Nomor: 17
Tahun: 2012
Ditetapkan: 5 Oktober 2012
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 11

Lembaga terkait

Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Standar Kompetensi Aparatur Pengawasan Intern di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok- Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.982 2 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 Tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 Tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
4.Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 141);
5.Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 142);
6.Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor PER-211/K/JF/2010 tentang Standar Kompetensi Auditor;
7.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 tentang www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.9823 MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG STANDAR KOMPETENSI APARATUR PENGAWASAN INTERN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1.Aparatur Pengawasan Intern adalah instansi pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah, yang terdiri dari badan pengawasan keuangan dan pembangunan, inspektorat jenderal departemen, inspektorat/unit pengawasan intern pada Kementerian Negara, inspektorat utama/inspektorat lembaga pemerintah non departemen, inspektorat/unit pengawasan intern pada kesekretariatan lembaga tinggi negara dan lembaga negara, inspektorat provinsi/kabupaten/kota, dan unit pengawasan intern pada badan hukum pemerintah lainnya sesuai dengan peraturan perundang- undangan.
2.Auditor adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan pengawasan intern pada instansi pemerintah, lembaga dan/atau pihak lain yang di dalamnya terdapat kepentingan negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil dengan hak dan kewajiban yang diberikan secara penuh oleh pejabat yang berwenang.
3.Standar Kompetensi adalah ukuran dan kemampuan minimal yang harus dimiliki pegawai yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan/keahlian, dan sikap perilaku untuk dapat melakukan tugas dengan hasil yang baik.
4.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
5.Inspektorat Jenderal adalah unsur pengawas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.

Pasal 2

Standar Kompetensi Aparatur Pengawasan Intern bertujuan untuk:

a.meningkatkan kompetensi, profesionalitas, dan independensi, serta integritas Aparatur Pengawasan Intern;
b.meningkatkan hasil pengawasan yang akuntabel, transparan, efektif dan efisien. Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 676); www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.982 4

Pasal 3

Standar Kompetensi Aparatur Pengawasan Intern di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia diperuntukan bagi:

a.pejabat struktural di bidang pengawasan intern; dan
b.Auditor.

Pasal 4

Standar Kompetensi bagi pejabat struktural di bidang pengawasan intern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Standar Kompetensi jabatan struktural pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Pasal 5

Standar Kompetensi Auditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b terdiri atas:

a.kompetensi umum; dan
b.kompetensi teknis.

Pasal 6

Kompetensi umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a terdiri atas:

a.kompetensi bidang manajemen resiko, pengendalian internal dan tata kelola sektor publik;
b.kompetensi bidang strategi pengawasan;
c.kompetensi bidang pelaporan hasil pengawasan;
d.kompetensi bidang sikap professional;
e.kompetensi bidang komunikasi;
f.kompetensi bidang lingkungan pemerintahan; dan
g.kompetensi bidang manajemen pengawasan.

Pasal 7

Kompetensi teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b terdiri atas:

a.kompetensi bidang keimigrasian;
b.kompetensi bidang pemasyarakatan;
c.kompetensi bidang hukum;
d.kompetensi bidang hak asasi manusia; dan
e.kompetensi bidang hak kekayaan intelektual.

Pasal 8

Standar Kompetensi Auditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 9

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.9825 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 5 Oktober 2012 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA AMIR SYAMSUDIN Diundangkan di Jakarta pada tanggal 5 Oktober 2012 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA AMIR SYAMSUDIN www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.982 6 LAMPIRAN PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2012 TENTANG STANDAR KOMPETENSI APARATUR PENGAWASAN INTERN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA STANDAR KOMPETENSI AUDITOR I. Standar Kompetensi Auditor Utama

a.Ikhtisar Jabatan: Auditor utama wajib memiliki kompetensi untuk merencanakan, mengevaluasi dan mengendalikan mutu pelaksanaan kegiatan pengawasan.
b.Kompetensi:
1. 1.Auditor utama wajib memiliki kompetensi Auditor utama sebagaimana tercantum dalam Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor PER- 211/K/JF/2010 tentang Standar Kompetensi Auditor.
2. 2.Auditor utama memiliki kemampuan untuk mengevaluasi Standar Operasional Prosedur, peraturan, kebijakan dan kewenangan serta koordinasi yang dilakukan dalam pelayanan dokumen perjalanan Republik Indonesia, pemberian fasilitas dan tindakan keimigrasian serta mampu mengevaluasi blue print Keimigrasian.
3. 3.Auditor utama memiliki kemampuan untuk mengevaluasi Standar Operasional Prosedur, peraturan, kebijakan dan kewenangan serta koordinasi yang dilakukan dalam pelaksanaan registrasi dan statistik warga binaan, pelayanan warga binaan dan mampu mengevaluasi blue print Pemasyarakatan.
4. 4.Auditor utama memiliki kemampuan untuk mengevaluasi Standar Operasional Prosedur, peraturan, kebijakan dan kewenangan serta koordinasi yang dilakukan dalam pemberian kepastian hukum, pelayanan administrasi hukum, penyusunan, legalisasi, harmonisasi peraturan perundang- undangan, dan mampu mengevaluasi blue print Sistem Administrasi Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.9827
5. 5.Auditor utama memiliki kemampuan untuk mengevaluasi standar operasional prosedur, peraturan, kebijakan dan kewenangan serta tingkat koordinasi yang dilakukan dalam pelayanan dan penyusunan rencana aksi nasional hak asasi manusia, dan mampu mengevaluasi blue print hak asasi manusia.
6. 6.Auditor utama memiliki kemampuan untuk mengevaluasi Standar operasional prosedur, peraturan, kebijakan dan kewenangan serta tingkat koordinasi yang dilakukan dalam pelayanan hak kekayaan intelektual dan mampu mengevaluasi blue print hak kekayaan intelektual. II. Standar Kompetensi Auditor Madya
a.Ikhtisar Jabatan: Auditor madya wajib memiliki kompetensi untuk mengatur, mengkoordinir, mengarahkan dan memimpin teknis persiapan, pelaksanaan dan pelaporan kegiatan pengawasan.
b.Kompetensi :
1. 1.Auditor madya wajib memiliki kompetensi Auditor madya sebagaimana tercantum dalam Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor PER- 211/K/JF/2010 tentang Standar Kompetensi Auditor.
2. 2.Auditor madya harus lulus assestment sebelum naik jabatan ke Auditor utama.
3. 3.Auditor Madya memiliki kemampuan untuk menganalisis standar operasional prosedur, peraturan, kebijakan dan kewenangan dalam pelayanan dokumen perjalanan Republik Indonesia, pemberian fasilitas dan tindakan keimigrasian serta mampu memahami blue print Keimigrasian.
4. 4.Auditor madya memiliki kemampuan untuk menganalisis standar operasional prosedur, peraturan, kebijakan dan kewenangan serta koordinasi yang dilakukan dalam pelaksanaan registrasi dan statistik warga binaan, pelayanan warga binaan dan mampu memahami Blue Print Pemasyarakatan.
5. 5.Auditor madya memiliki kemampuan untuk menganalisis standar operasional prosedur, peraturan, kebijakan dan kewenangan serta koordinasi yang dilakukan dalam pemberian kepastian hukum, pelayanan administrasi hukum, penyusunan, legalisasi, harmonisasi peraturan perundang- undangan, dan mampu memahami Blue Print Sistem www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.982 8 Administrasi Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
6. 6.Auditor madya memiliki kemampuan untuk menganalisis standar operasional prosedur, peraturan, kebijakan dan kewenangan serta tingkat koordinasi yang dilakukan dalam pelayanan dan penyusunan rencana aksi nasional hak asasi manusia, dan mampu memahami blue print Hak Asasi Manusia.
7. 7.Auditor madya memiliki kemampuan untuk menganalisis standar operasional prosedur, peraturan, kebijakan dan kewenangan serta tingkat koordinasi yang dilakukan dalam pelayanan hak kekayaan intelektual dan mampu memahami blue print hak kekayaan intelektual. III. Standar Kompetensi Auditor Muda
a.Ikhtisar Jabatan: Auditor muda wajib memiliki kompetensi untuk memimpin pelaksanaan kegiatan pengawasan.
b.Kompetensi:
1. 1.Auditor muda wajib memiliki kompetensi Auditor muda sebagaimana tercantum dalam Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor PER- 211/K/JF/2010 tentang Standar Kompetensi Auditor.
2. 2.Auditor muda harus lulus assestmen sebelum naik jabatan ke Auditor madya.
3. 3.Auditor muda memiliki kemampuan untuk memahami dan menerapkan standar operasional prosedur, peraturan, kebijakan dan kewenangan dalam pelayanan dokumen perjalanan Republik Indonesia, pemberian fasilitas dan tindakan keimigrasian serta mampu memahami blue print keimigrasian.
4. 4.Auditor muda memiliki kemampuan untuk memahami dan menerapkan standar operasional prosedur, peraturan, kebijakan dan kewenangan serta koordinasi yang dilakukan dalam pelaksanaan registrasi dan statistik warga binaan, pelayanan warga binaan dan mampu memahami blue print pemasyarakatan.
5. 5.Auditor muda memiliki kemampuan untuk memahami dan menerapkan standar operasional prosedur, peraturan, kebijakan dan kewenangan serta koordinasi yang dilakukan dalam pemberian kepastian hukum, pelayanan administrasi www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.9829 hukum, penyusunan, legalisasi, harmonisasi peraturan perundang-undangan, dan mampu memahami blue print Sistem Administrasi Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
6. 6.Auditor muda memiliki kemampuan untuk memahami dan menerapkan standar operasional prosedur, peraturan, kebijakan dan kewenangan serta tingkat koordinasi yang dilakukan dalam pelayanan dan penyusunan rencana aksi nasional hak asasi manusia, dan mampu memahami blue print Hak Asasi Manusia.
7. 7.Auditor muda memiliki kemampuan untuk memahami dan menerapkan standar operasional prosedur, peraturan, kebijakan dan kewenangan serta tingkat koordinasi yang dilakukan dalam pelayanan hak kekayaan intelektual dan mampu memahami blue print hak kekayaan intelektual. IV. Standar Kompetensi Auditor Pertama
a.Ikhtisar Jabatan: Auditor pertama wajib memiliki kompetensi untuk melaksanakan kegiatan pengawasan.
b.Kompetensi:
1. 1.Auditor pertama wajib memiliki kompetensi Auditor pertama sebagaimana tercantum dalam Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor PER- 211/K/JF/2010 tentang Standar Kompetensi Auditor.
2. 2.Auditor pertama memiliki kemampuan untuk memahami standar operasional prosedur, peraturan, kebijakan dan kewenangan dalam pelayanan dokumen perjalanan Republik Indonesia, pemberian fasilitas dan tindakan keimigrasian serta mampu memahami blue print keimigrasian.
3. 3.Auditor pertama memiliki kemampuan untuk memahami standar operasional prosedur, peraturan, kebijakan dan kewenangan serta koordinasi yang dilakukan dalam pelaksanaan registrasi dan statistik warga binaan, pelayanan warga binaan dan mampu memahami blue print pemasyarakatan.
4. 4.Auditor pertama memiliki kemampuan untuk memahami standar operasional prosedur, peraturan, kebijakan dan kewenangan serta koordinasi yang dilakukan dalam pemberian kepastian hukum, pelayanan administrasi hukum, penyusunan, legalisasi, harmonisasi peraturan perundang- www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.982 10 undangan, dan mampu memahami blue print Sistem Administrasi Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
5. 5.Auditor pertama memiliki kemampuan untuk memahami standar operasional prosedur, peraturan, kebijakan dan kewenangan serta tingkat koordinasi yang dilakukan dalam pelayanan dan penyusunan rencana aksi nasional hak asasi manusia, dan mampu memahami blue print hak asasi manusia.
6. 6.Auditor pertama memiliki kemampuan untuk memahami standar operasional prosedur, peraturan, kebijakan dan kewenangan serta tingkat koordinasi yang dilakukan dalam pelayanan hak kekayaan intelektual dan mampu memahami blue print Hak kekayaan intelektual. V. Standar Kompetensi Auditor Penyelia
a.Ikhtisar Jabatan: Auditor penyelia wajib memiliki kompetensi untuk melaksanakan kegiatan pengawasan.
b.Kompetensi:
1. 1.Auditor penyelia wajib memiliki kompetensi Auditor Penyelia sebagaimana tercantum dalam Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor PER- 211/K/JF/2010 tentang Standar Kompetensi Auditor.
2. 2.Auditor penyelia memiliki kemampuan untuk memahami standar operasional prosedur, peraturan, kebijakan dan kewenangan dalam pelayanan dokumen perjalanan Republik Indonesia, pemberian fasilitas dan tindakan keimigrasian serta mampu memahami blue print keimigrasian.
3. 3.Auditor penyelia memiliki kemampuan untuk memahami standar operasional prosedur, peraturan, kebijakan dan kewenangan serta koordinasi yang dilakukan dalam pelaksanaan registrasi dan statistik warga binaan, pelayanan warga binaan dan mampu memahami blue print pemasyarakatan.
4. 4.Auditor penyelia memiliki kemampuan untuk memahami standar operasional prosedur, peraturan, kebijakan dan kewenangan serta koordinasi yang dilakukan dalam pemberian kepastian hukum, pelayanan administrasi hukum, penyusunan, legalisasi, harmonisasi peraturan perundang- undangan, dan mampu memahami blue print Sistem Administrasi Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.98211
5. 5.Auditor penyelia memiliki kemampuan untuk memahami standar operasional prosedur, peraturan, kebijakan dan kewenangan serta tingkat koordinasi yang dilakukan dalam pelayanan dan penyusunan rencana aksi nasional hak asasi manusia, dan mampu memahami blue print hak asasi manusia.
6. 6.Auditor penyelia memiliki kemampuan untuk memahami Standar Operasional Prosedur, peraturan, kebijakan dan kewenangan serta tingkat koordinasi yang dilakukan dalam pelayanan hak kekayaan intelektual dan mampu memahami blue print hak kekayaan intelektual. VI. Standar Kompetensi Auditor Pelaksana Lanjutan
a.Ikhtisar Jabatan: Auditor pelaksana Lanjutan wajib memiliki kompetensi untuk melaksanakan kegiatan pengawasan.
b.Kompetensi:
1. 1.Auditor pelaksana lanjutan wajib memiliki kompetensi Auditor pelaksana Lanjutan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor PER-211/K/JF/2010 tentang Standar Kompetensi Auditor.
2. 2.Auditor pelaksana lanjutan mengetahui standar operasional prosedur, peraturan, kebijakan dan kewenangan dalam pelayanan dokumen perjalanan Republik Indonesia, pemberian fasilitas dan tindakan keimigrasian serta mengetahui blue print keimigrasian.
3. 3.Auditor pelaksana lanjutan mengetahui standar operasional prosedur, peraturan, kebijakan dan kewenangan serta koordinasi yang dilakukan dalam pelaksanaan registrasi dan statistik warga binaan, pelayanan warga binaan dan mengetahui blue print pemasyarakatan.
4. 4.Auditor pelaksana Lanjutan mengetahui standar operasional prosedur, peraturan, kebijakan dan kewenangan serta koordinasi yang dilakukan dalam pemberian kepastian hukum, pelayanan administrasi hukum, penyusunan, legalisasi, harmonisasi peraturan perundang-undangan, dan mengetahui blue print Sistem Administrasi Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
5. 5.Auditor pelaksana lanjutan mengetahui standar operasional prosedur, peraturan, kebijakan dan kewenangan serta tingkat www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.982 12 koordinasi yang dilakukan dalam pelayanan dan penyusunan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia, dan mampu memahami blue print hak asasi manusia.
6. 6.Auditor pelaksana lanjutan mengetahui standar operasional prosedur, peraturan, kebijakan dan kewenangan serta tingkat koordinasi yang dilakukan dalam pelayanan hak kekayaan intelektual dan mampu memahami blue print hak kekayaan intelektual. VII. Standar Kompetensi Auditor Pelaksana
a.Ikhtisar Jabatan: Auditor pelaksana wajib memiliki kompetensi untuk melaksanakan kegiatan pengawasan.
b.Kompetensi:
1. 1.Auditor pelaksana wajib memiliki kompetensi Auditor pelaksana sebagaimana tercantum dalam Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor PER- 211/K/JF/2010 tentang Standar Kompetensi Auditor.
2. 2.Auditor pelaksana mengetahui standar operasional prosedur, peraturan, kebijakan dan kewenangan dalam pelayanan dokumen perjalanan Republik Indonesia, pemberian fasilitas dan tindakan keimigrasian serta mengetahui blue print keimigrasian.
3. 3.Auditor pelaksana mengetahui standar operasional prosedur, peraturan, kebijakan dan kewenangan serta koordinasi yang dilakukan dalam pelaksanaan registrasi dan statistik warga binaan, pelayanan warga binaan dan mengetahui blue print pemasyarakatan.
4. 4.Auditor pelaksana mengetahui standar operasional prosedur, peraturan, kebijakan dan kewenangan serta koordinasi yang dilakukan dalam pemberian kepastian hukum, pelayanan administrasi hukum, penyusunan, legalisasi, harmonisasi peraturan perundang-undangan, dan mengetahui blue print sistem administrasi hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
5. 5.Auditor pelaksana mengetahui standar operasional prosedur, peraturan, kebijakan dan kewenangan serta tingkat koordinasi yang dilakukan dalam pelayanan dan penyusunan rencana aksi nasional hak asasi manusia, dan mampu memahami blue print hak asasi manusia. www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.98213
6. 6.Auditor pelaksana mengetahui standar operasional prosedur, peraturan, kebijakan dan kewenangan serta tingkat koordinasi yang dilakukan dalam pelayanan hak kekayaan intelektual dan mampu memahami blue print hak kekayaan intelektual. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA AMIR SYAMSUDIN www.djpp.depkumham.go.id

Isi peraturan

Teks11PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 Tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 Tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
4.Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 141);
5.Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 142);
6.Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor PER-211/K/JF/2010 tentang Standar Kompetensi Auditor;
7.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 tentang www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.9823 MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG STANDAR KOMPETENSI APARATUR PENGAWASAN INTERN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1.Aparatur Pengawasan Intern adalah instansi pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah, yang terdiri dari badan pengawasan keuangan dan pembangunan, inspektorat jenderal departemen, inspektorat/unit pengawasan intern pada Kementerian Negara, inspektorat utama/inspektorat lembaga pemerintah non departemen, inspektorat/unit pengawasan intern pada kesekretariatan lembaga tinggi negara dan lembaga negara, inspektorat provinsi/kabupaten/kota, dan unit pengawasan intern pada badan hukum pemerintah lainnya sesuai dengan peraturan perundang- undangan.
2.Auditor adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan pengawasan intern pada instansi pemerintah, lembaga dan/atau pihak lain yang di dalamnya terdapat kepentingan negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil dengan hak dan kewajiban yang diberikan secara penuh oleh pejabat yang berwenang.
3.Standar Kompetensi adalah ukuran dan kemampuan minimal yang harus dimiliki pegawai yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan/keahlian, dan sikap perilaku untuk dapat melakukan tugas dengan hasil yang baik.
4.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
5.Inspektorat Jenderal adalah unsur pengawas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.

Pasal 2

Standar Kompetensi Aparatur Pengawasan Intern bertujuan untuk:

a.meningkatkan kompetensi, profesionalitas, dan independensi, serta integritas Aparatur Pengawasan Intern;
b.meningkatkan hasil pengawasan yang akuntabel, transparan, efektif dan efisien. Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 676); www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.982 4

Pasal 3

Standar Kompetensi Aparatur Pengawasan Intern di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia diperuntukan bagi:

a.pejabat struktural di bidang pengawasan intern; dan
b.Auditor.

Pasal 4

Pasal 5

Standar Kompetensi Auditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b terdiri atas:

a.kompetensi umum; dan
b.kompetensi teknis.

Pasal 6

Kompetensi umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a terdiri atas:

a.kompetensi bidang manajemen resiko, pengendalian internal dan tata kelola sektor publik;
b.kompetensi bidang strategi pengawasan;
c.kompetensi bidang pelaporan hasil pengawasan;
d.kompetensi bidang sikap professional;
e.kompetensi bidang komunikasi;
f.kompetensi bidang lingkungan pemerintahan; dan
g.kompetensi bidang manajemen pengawasan.

Pasal 7

Kompetensi teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b terdiri atas:

a.kompetensi bidang keimigrasian;
b.kompetensi bidang pemasyarakatan;
c.kompetensi bidang hukum;
d.kompetensi bidang hak asasi manusia; dan
e.kompetensi bidang hak kekayaan intelektual.

Pasal 8

Standar Kompetensi Auditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 9

a.Ikhtisar Jabatan: Auditor utama wajib memiliki kompetensi untuk merencanakan, mengevaluasi dan mengendalikan mutu pelaksanaan kegiatan pengawasan.
b.Kompetensi:
1. 1.Auditor utama wajib memiliki kompetensi Auditor utama sebagaimana tercantum dalam Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor PER- 211/K/JF/2010 tentang Standar Kompetensi Auditor.
2. 2.Auditor utama memiliki kemampuan untuk mengevaluasi Standar Operasional Prosedur, peraturan, kebijakan dan kewenangan serta koordinasi yang dilakukan dalam pelayanan dokumen perjalanan Republik Indonesia, pemberian fasilitas dan tindakan keimigrasian serta mampu mengevaluasi blue print Keimigrasian.
3. 3.Auditor utama memiliki kemampuan untuk mengevaluasi Standar Operasional Prosedur, peraturan, kebijakan dan kewenangan serta koordinasi yang dilakukan dalam pelaksanaan registrasi dan statistik warga binaan, pelayanan warga binaan dan mampu mengevaluasi blue print Pemasyarakatan.
4. 4.Auditor utama memiliki kemampuan untuk mengevaluasi Standar Operasional Prosedur, peraturan, kebijakan dan kewenangan serta koordinasi yang dilakukan dalam pemberian kepastian hukum, pelayanan administrasi hukum, penyusunan, legalisasi, harmonisasi peraturan perundang- undangan, dan mampu mengevaluasi blue print Sistem Administrasi Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.9827
5. 5.Auditor utama memiliki kemampuan untuk mengevaluasi standar operasional prosedur, peraturan, kebijakan dan kewenangan serta tingkat koordinasi yang dilakukan dalam pelayanan dan penyusunan rencana aksi nasional hak asasi manusia, dan mampu mengevaluasi blue print hak asasi manusia.
6. 6.Auditor utama memiliki kemampuan untuk mengevaluasi Standar operasional prosedur, peraturan, kebijakan dan kewenangan serta tingkat koordinasi yang dilakukan dalam pelayanan hak kekayaan intelektual dan mampu mengevaluasi blue print hak kekayaan intelektual. II. Standar Kompetensi Auditor Madya
a.Ikhtisar Jabatan: Auditor madya wajib memiliki kompetensi untuk mengatur, mengkoordinir, mengarahkan dan memimpin teknis persiapan, pelaksanaan dan pelaporan kegiatan pengawasan.
b.Kompetensi :
1. 1.Auditor madya wajib memiliki kompetensi Auditor madya sebagaimana tercantum dalam Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor PER- 211/K/JF/2010 tentang Standar Kompetensi Auditor.
2. 2.Auditor madya harus lulus assestment sebelum naik jabatan ke Auditor utama.
3. 3.Auditor Madya memiliki kemampuan untuk menganalisis standar operasional prosedur, peraturan, kebijakan dan kewenangan dalam pelayanan dokumen perjalanan Republik Indonesia, pemberian fasilitas dan tindakan keimigrasian serta mampu memahami blue print Keimigrasian.
4. 4.Auditor madya memiliki kemampuan untuk menganalisis standar operasional prosedur, peraturan, kebijakan dan kewenangan serta koordinasi yang dilakukan dalam pelaksanaan registrasi dan statistik warga binaan, pelayanan warga binaan dan mampu memahami Blue Print Pemasyarakatan.
5. 5.Auditor madya memiliki kemampuan untuk menganalisis standar operasional prosedur, peraturan, kebijakan dan kewenangan serta koordinasi yang dilakukan dalam pemberian kepastian hukum, pelayanan administrasi hukum, penyusunan, legalisasi, harmonisasi peraturan perundang- undangan, dan mampu memahami Blue Print Sistem www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.982 8 Administrasi Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
6. 6.Auditor madya memiliki kemampuan untuk menganalisis standar operasional prosedur, peraturan, kebijakan dan kewenangan serta tingkat koordinasi yang dilakukan dalam pelayanan dan penyusunan rencana aksi nasional hak asasi manusia, dan mampu memahami blue print Hak Asasi Manusia.
7. 7.Auditor madya memiliki kemampuan untuk menganalisis standar operasional prosedur, peraturan, kebijakan dan kewenangan serta tingkat koordinasi yang dilakukan dalam pelayanan hak kekayaan intelektual dan mampu memahami blue print hak kekayaan intelektual. III. Standar Kompetensi Auditor Muda
a.Ikhtisar Jabatan: Auditor muda wajib memiliki kompetensi untuk memimpin pelaksanaan kegiatan pengawasan.
b.Kompetensi:
1. 1.Auditor muda wajib memiliki kompetensi Auditor muda sebagaimana tercantum dalam Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor PER- 211/K/JF/2010 tentang Standar Kompetensi Auditor.
2. 2.Auditor muda harus lulus assestmen sebelum naik jabatan ke Auditor madya.
3. 3.Auditor muda memiliki kemampuan untuk memahami dan menerapkan standar operasional prosedur, peraturan, kebijakan dan kewenangan dalam pelayanan dokumen perjalanan Republik Indonesia, pemberian fasilitas dan tindakan keimigrasian serta mampu memahami blue print keimigrasian.
4. 4.Auditor muda memiliki kemampuan untuk memahami dan menerapkan standar operasional prosedur, peraturan, kebijakan dan kewenangan serta koordinasi yang dilakukan dalam pelaksanaan registrasi dan statistik warga binaan, pelayanan warga binaan dan mampu memahami blue print pemasyarakatan.
5. 5.Auditor muda memiliki kemampuan untuk memahami dan menerapkan standar operasional prosedur, peraturan, kebijakan dan kewenangan serta koordinasi yang dilakukan dalam pemberian kepastian hukum, pelayanan administrasi www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.9829 hukum, penyusunan, legalisasi, harmonisasi peraturan perundang-undangan, dan mampu memahami blue print Sistem Administrasi Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
6. 6.Auditor muda memiliki kemampuan untuk memahami dan menerapkan standar operasional prosedur, peraturan, kebijakan dan kewenangan serta tingkat koordinasi yang dilakukan dalam pelayanan dan penyusunan rencana aksi nasional hak asasi manusia, dan mampu memahami blue print Hak Asasi Manusia.
7. 7.Auditor muda memiliki kemampuan untuk memahami dan menerapkan standar operasional prosedur, peraturan, kebijakan dan kewenangan serta tingkat koordinasi yang dilakukan dalam pelayanan hak kekayaan intelektual dan mampu memahami blue print hak kekayaan intelektual. IV. Standar Kompetensi Auditor Pertama
a.Ikhtisar Jabatan: Auditor pertama wajib memiliki kompetensi untuk melaksanakan kegiatan pengawasan.
b.Kompetensi:
1. 1.Auditor pertama wajib memiliki kompetensi Auditor pertama sebagaimana tercantum dalam Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor PER- 211/K/JF/2010 tentang Standar Kompetensi Auditor.
2. 2.Auditor pertama memiliki kemampuan untuk memahami standar operasional prosedur, peraturan, kebijakan dan kewenangan dalam pelayanan dokumen perjalanan Republik Indonesia, pemberian fasilitas dan tindakan keimigrasian serta mampu memahami blue print keimigrasian.
3. 3.Auditor pertama memiliki kemampuan untuk memahami standar operasional prosedur, peraturan, kebijakan dan kewenangan serta koordinasi yang dilakukan dalam pelaksanaan registrasi dan statistik warga binaan, pelayanan warga binaan dan mampu memahami blue print pemasyarakatan.
4. 4.Auditor pertama memiliki kemampuan untuk memahami standar operasional prosedur, peraturan, kebijakan dan kewenangan serta koordinasi yang dilakukan dalam pemberian kepastian hukum, pelayanan administrasi hukum, penyusunan, legalisasi, harmonisasi peraturan perundang- www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.982 10 undangan, dan mampu memahami blue print Sistem Administrasi Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
5. 5.Auditor pertama memiliki kemampuan untuk memahami standar operasional prosedur, peraturan, kebijakan dan kewenangan serta tingkat koordinasi yang dilakukan dalam pelayanan dan penyusunan rencana aksi nasional hak asasi manusia, dan mampu memahami blue print hak asasi manusia.
6. 6.Auditor pertama memiliki kemampuan untuk memahami standar operasional prosedur, peraturan, kebijakan dan kewenangan serta tingkat koordinasi yang dilakukan dalam pelayanan hak kekayaan intelektual dan mampu memahami blue print Hak kekayaan intelektual. V. Standar Kompetensi Auditor Penyelia
a.Ikhtisar Jabatan: Auditor penyelia wajib memiliki kompetensi untuk melaksanakan kegiatan pengawasan.
b.Kompetensi:
1. 1.Auditor penyelia wajib memiliki kompetensi Auditor Penyelia sebagaimana tercantum dalam Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor PER- 211/K/JF/2010 tentang Standar Kompetensi Auditor.
2. 2.Auditor penyelia memiliki kemampuan untuk memahami standar operasional prosedur, peraturan, kebijakan dan kewenangan dalam pelayanan dokumen perjalanan Republik Indonesia, pemberian fasilitas dan tindakan keimigrasian serta mampu memahami blue print keimigrasian.
3. 3.Auditor penyelia memiliki kemampuan untuk memahami standar operasional prosedur, peraturan, kebijakan dan kewenangan serta koordinasi yang dilakukan dalam pelaksanaan registrasi dan statistik warga binaan, pelayanan warga binaan dan mampu memahami blue print pemasyarakatan.
4. 4.Auditor penyelia memiliki kemampuan untuk memahami standar operasional prosedur, peraturan, kebijakan dan kewenangan serta koordinasi yang dilakukan dalam pemberian kepastian hukum, pelayanan administrasi hukum, penyusunan, legalisasi, harmonisasi peraturan perundang- undangan, dan mampu memahami blue print Sistem Administrasi Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.98211
5. 5.Auditor penyelia memiliki kemampuan untuk memahami standar operasional prosedur, peraturan, kebijakan dan kewenangan serta tingkat koordinasi yang dilakukan dalam pelayanan dan penyusunan rencana aksi nasional hak asasi manusia, dan mampu memahami blue print hak asasi manusia.
6. 6.Auditor penyelia memiliki kemampuan untuk memahami Standar Operasional Prosedur, peraturan, kebijakan dan kewenangan serta tingkat koordinasi yang dilakukan dalam pelayanan hak kekayaan intelektual dan mampu memahami blue print hak kekayaan intelektual. VI. Standar Kompetensi Auditor Pelaksana Lanjutan
a.Ikhtisar Jabatan: Auditor pelaksana Lanjutan wajib memiliki kompetensi untuk melaksanakan kegiatan pengawasan.
b.Kompetensi:
1. 1.Auditor pelaksana lanjutan wajib memiliki kompetensi Auditor pelaksana Lanjutan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor PER-211/K/JF/2010 tentang Standar Kompetensi Auditor.
2. 2.Auditor pelaksana lanjutan mengetahui standar operasional prosedur, peraturan, kebijakan dan kewenangan dalam pelayanan dokumen perjalanan Republik Indonesia, pemberian fasilitas dan tindakan keimigrasian serta mengetahui blue print keimigrasian.
3. 3.Auditor pelaksana lanjutan mengetahui standar operasional prosedur, peraturan, kebijakan dan kewenangan serta koordinasi yang dilakukan dalam pelaksanaan registrasi dan statistik warga binaan, pelayanan warga binaan dan mengetahui blue print pemasyarakatan.
4. 4.Auditor pelaksana Lanjutan mengetahui standar operasional prosedur, peraturan, kebijakan dan kewenangan serta koordinasi yang dilakukan dalam pemberian kepastian hukum, pelayanan administrasi hukum, penyusunan, legalisasi, harmonisasi peraturan perundang-undangan, dan mengetahui blue print Sistem Administrasi Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
5. 5.Auditor pelaksana lanjutan mengetahui standar operasional prosedur, peraturan, kebijakan dan kewenangan serta tingkat www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.982 12 koordinasi yang dilakukan dalam pelayanan dan penyusunan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia, dan mampu memahami blue print hak asasi manusia.
6. 6.Auditor pelaksana lanjutan mengetahui standar operasional prosedur, peraturan, kebijakan dan kewenangan serta tingkat koordinasi yang dilakukan dalam pelayanan hak kekayaan intelektual dan mampu memahami blue print hak kekayaan intelektual. VII. Standar Kompetensi Auditor Pelaksana
a.Ikhtisar Jabatan: Auditor pelaksana wajib memiliki kompetensi untuk melaksanakan kegiatan pengawasan.
b.Kompetensi:
1. 1.Auditor pelaksana wajib memiliki kompetensi Auditor pelaksana sebagaimana tercantum dalam Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor PER- 211/K/JF/2010 tentang Standar Kompetensi Auditor.
2. 2.Auditor pelaksana mengetahui standar operasional prosedur, peraturan, kebijakan dan kewenangan dalam pelayanan dokumen perjalanan Republik Indonesia, pemberian fasilitas dan tindakan keimigrasian serta mengetahui blue print keimigrasian.
3. 3.Auditor pelaksana mengetahui standar operasional prosedur, peraturan, kebijakan dan kewenangan serta koordinasi yang dilakukan dalam pelaksanaan registrasi dan statistik warga binaan, pelayanan warga binaan dan mengetahui blue print pemasyarakatan.
4. 4.Auditor pelaksana mengetahui standar operasional prosedur, peraturan, kebijakan dan kewenangan serta koordinasi yang dilakukan dalam pemberian kepastian hukum, pelayanan administrasi hukum, penyusunan, legalisasi, harmonisasi peraturan perundang-undangan, dan mengetahui blue print sistem administrasi hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
5. 5.Auditor pelaksana mengetahui standar operasional prosedur, peraturan, kebijakan dan kewenangan serta tingkat koordinasi yang dilakukan dalam pelayanan dan penyusunan rencana aksi nasional hak asasi manusia, dan mampu memahami blue print hak asasi manusia. www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.98213
6. 6.Auditor pelaksana mengetahui standar operasional prosedur, peraturan, kebijakan dan kewenangan serta tingkat koordinasi yang dilakukan dalam pelayanan hak kekayaan intelektual dan mampu memahami blue print hak kekayaan intelektual. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA AMIR SYAMSUDIN www.djpp.depkumham.go.id