DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 17 Tahun 2015

Nomor: 17
Tahun: 2015
Ditetapkan: 4 Agustus 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 36

Lembaga terkait

Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk mendukung tugas dan fungsi lembaga penempatan anak sementara perlu diatur mengenai organisasi dan tata kerja lembaga penempatan anak sementara;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penempatan Anak Sementara; www.peraturan.go.id 2015, No.1147 2 Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3614);

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5372);
4.Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84);
5.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-0OT.01.01 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-0OT.01.01 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 740); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA PENEMPATAN ANAK SEMENTARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan Lembaga Penempatan Anak Sementara yang selanjutnya disingkat LPAS adalah tempat sementara bagi anak selama proses peradilan berlangsung. www.peraturan.go.id 2015, No.1147 3

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 2

(1)LPAS merupakan unit pelaksana teknis yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan.
(2)LPAS dipimpin oleh seorang kepala.

Pasal 3

LPAS mempunyai tugas melaksanakan pelayanan anak didik pemasyarakatan.

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, LPAS menyelenggarakan fungsi:

a.pelaksanaan registrasi, perawatan dan pelayanan meliputi penerimaan, pencatatan baik secara manual maupun elektronik, penilaian, pengklasifikasian, perencanaan program pelayanan, pelayanan informasi, pelayanan makanan dan minuman, pendistribusian perlengkapan dan pelayanan kesehatan, pendidikan, pengasuhan, dan pelatihan keterampilan;
b.pelaksanaan administrasi pengawasan dan penegakan disiplin meliputi administrasi pengawasan, pencegahan dan penegakan disiplin serta pengelolaan pengaduan; dan
c.pelaksanaan pengelolaan urusan umum yang meliputi urusan kepegawaian, tata usaha, penyusunan rencana anggaran, pengelolaan urusan keuangan serta perlengkapan dan rumah tangga.

BAB III

KLASIFIKASI

Pasal 5

(1)LPAS dibagi dalam 2 (dua) klasifikasi, yaitu:
1. a.LPAS Klas I; dan
2. b.LPAS Klas II.
(2)Klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas kedudukan, kapasitas, dan beban kerja.
(3)Kedudukan, kapasitas, dan beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. www.peraturan.go.id 2015, No.1147 4

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

LPAS Klas I terdiri atas:

a.Subbagian Umum;
b.Seksi Registrasi, Perawatan dan Pelayanan;
c.Seksi Pengawasan dan Penegakan Disiplin;
d.Regu Pengawas; dan
e.Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 7

Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan pengelolaan kepegawaian, tata usaha, penyusunan rencana anggaran, pengelolaan urusan keuangan, serta perlengkapan dan rumah tangga.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Subbagian Umum menyelenggarakan fungsi:

a.pengelolaan urusan kepegawaian dan tata usaha;
b.penyusunan rencana anggaran;
c.pengelolaan urusan keuangan; dan
d.pengelolaan perlengkapan dan rumah tangga.

Pasal 9

Seksi Registrasi, Perawatan dan Pelayanan mempunyai tugas melaksanakan registrasi, penilaian dan pengklasifikasian, perencanaan program pelayanan, dan pelayanan informasi, perawatan kesehatan, pelayanan makanan dan minuman, perlengkapan, pelayanan kesehatan, pelayanan hukum, pelayanan mental, pelayanan sosial, pendidikan, dan pelatihan keterampilan.

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Seksi Registrasi, Perawatan dan Pelayanan menyelenggarakan fungsi:

a.pelaksanaan registrasi, penilaian dan pengklasifikasian;
b.perencanaan program pelayanan dan pelayanan informasi;
c.perawatan kesehatan yang meliputi preventif, kuratif, dan promotif;
d.pengelolaan makanan dan minuman; www.peraturan.go.id 2015, No.1147 5
e.pendistribusian perlengkapan;
f.pelayanan hukum, pelayanan mental dan pelayanan sosial;
g.pendidikan; dan
h.pelatihan keterampilan.

Isi peraturan

Teks36PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk mendukung tugas dan fungsi lembaga penempatan anak sementara perlu diatur mengenai organisasi dan tata kerja lembaga penempatan anak sementara;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5372);
4.Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84);
5.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-0OT.01.01 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-0OT.01.01 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 740); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA PENEMPATAN ANAK SEMENTARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 2

(1)LPAS merupakan unit pelaksana teknis yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan.
(2)LPAS dipimpin oleh seorang kepala.

Pasal 3

LPAS mempunyai tugas melaksanakan pelayanan anak didik pemasyarakatan.

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, LPAS menyelenggarakan fungsi:

a.pelaksanaan registrasi, perawatan dan pelayanan meliputi penerimaan, pencatatan baik secara manual maupun elektronik, penilaian, pengklasifikasian, perencanaan program pelayanan, pelayanan informasi, pelayanan makanan dan minuman, pendistribusian perlengkapan dan pelayanan kesehatan, pendidikan, pengasuhan, dan pelatihan keterampilan;
b.pelaksanaan administrasi pengawasan dan penegakan disiplin meliputi administrasi pengawasan, pencegahan dan penegakan disiplin serta pengelolaan pengaduan; dan
c.pelaksanaan pengelolaan urusan umum yang meliputi urusan kepegawaian, tata usaha, penyusunan rencana anggaran, pengelolaan urusan keuangan serta perlengkapan dan rumah tangga.

BAB III

KLASIFIKASI

Pasal 5

(1)LPAS dibagi dalam 2 (dua) klasifikasi, yaitu:
1. a.LPAS Klas I; dan
2. b.LPAS Klas II.
(2)Klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas kedudukan, kapasitas, dan beban kerja.
(3)Kedudukan, kapasitas, dan beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. www.peraturan.go.id 2015, No.1147 4

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

LPAS Klas I terdiri atas:

a.Subbagian Umum;
b.Seksi Registrasi, Perawatan dan Pelayanan;
c.Seksi Pengawasan dan Penegakan Disiplin;
d.Regu Pengawas; dan
e.Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 7

Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan pengelolaan kepegawaian, tata usaha, penyusunan rencana anggaran, pengelolaan urusan keuangan, serta perlengkapan dan rumah tangga.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Subbagian Umum menyelenggarakan fungsi:

a.pengelolaan urusan kepegawaian dan tata usaha;
b.penyusunan rencana anggaran;
c.pengelolaan urusan keuangan; dan
d.pengelolaan perlengkapan dan rumah tangga.

Pasal 9

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Seksi Registrasi, Perawatan dan Pelayanan menyelenggarakan fungsi:

a.pelaksanaan registrasi, penilaian dan pengklasifikasian;
b.perencanaan program pelayanan dan pelayanan informasi;
c.perawatan kesehatan yang meliputi preventif, kuratif, dan promotif;
d.pengelolaan makanan dan minuman; www.peraturan.go.id 2015, No.1147 5
e.pendistribusian perlengkapan;
f.pelayanan hukum, pelayanan mental dan pelayanan sosial;
g.pendidikan; dan
h.pelatihan keterampilan.