DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 18 Tahun 2017

Nomor: 18
Tahun: 2017
Ditetapkan: 11 Oktober 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 22

Lembaga terkait

Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk meningkatkan pemberian pelayanan kepada masyarakat dan mempercepat proses penggabungan dan berakhirnya status badan hukum yayasan, perlu diatur mengenai tata cara penggabungan dan pembubaran badan hukum yayasan yang dilakukan melalui media elektronik;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Penggabungan www.peraturan.go.id 2017, No.1538 dan Pemberitahuan Berakhirnya Status Badan Hukum Yayasan; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Yayasan Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4894) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5387);
4.Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5387);
5.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri www.peraturan.go.id 2017, No.1538 Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 186); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN PENGGABUNGAN DAN PEMBERITAHUAN BERAKHIRNYA STATUS BADAN HUKUM YAYASAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota.
2.Sistem Administrasi Badan Hukum yang selanjutnya disingkat SABH adalah sistem pelayanan administrasi badan hukum secara elektronik yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.
3.Pemohon adalah notaris yang diberikan kuasa untuk mengajukan permohonan pengesahan badan hukum Yayasan melalui SABH.
4.Penggabungan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu Yayasan atau lebih untuk menggabungkan diri dengan Yayasan lain yang mengakibatkan beralihnya karena hukum semua aktiva dan pasiva dari Yayasan yang menggabungkan diri kepada Yayasan yang menerima penggabungan dan Yayasan yang menggabungkan diri bubar karena hukum tanpa diperlukan likuidasi.
5.Pembubaran adalah perbuatan hukum membubarkan Yayasan yang diakibatkan karena jangka waktu telah www.peraturan.go.id 2017, No.1538 berakhir, tujuan telah tercapai atau tidak tercapai, dan/atau adanya putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
6.Berakhirnya Status Badan Hukum adalah penghapusan data pada daftar Badan Hukum Yayasan setelah melakukan perbuatan hukum Pembubaran.
7.Daftar Yayasan adalah daftar yang diadakan oleh Menteri yang memuat catatan resmi mengenai hal yang berkaitan dengan Yayasan.
8.Format Isian adalah bentuk pengisian data yang dilakukan secara elektronik untuk permohonan Penggabungan dan pemberitahuan Berakhirnya Status Badan Hukum Yayasan.
9.Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
10.Hari adalah Hari kerja.

Pasal 2

Yayasan yang dimaksud dalam Peraturan Menteri ini merupakan Yayasan yang telah berstatus badan hukum dalam Daftar Yayasan di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Pasal 3

(1)Penggabungan dan pemberitahuan Berakhirnya Status Badan Hukum Yayasan diajukan kepada Menteri melalui permohonan.
(2)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan melalui SABH. www.peraturan.go.id 2017, No.1538

BAB II

PENGGABUNGAN YAYASAN

Pasal 4

(1)Dalam mengajukan permohonan Penggabungan Yayasan, Pemohon harus mengisi Format Isian.
(2)Pengisian Format Isian sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)harus dilengkapi dengan dokumen pendukung yang disampaikan secara elektronik.

Pasal 5

(1)Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) berupa pernyataan secara elektronik dari Pemohon tentang dokumen untuk Penggabungan yang telah lengkap.
(2)Selain menyampaikan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemohon harus mengunggah akta Penggabungan.
(3)Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)meliputi:
1. a.rancangan akta Penggabungan;
2. b.persetujuan rancangan akta Penggabungan dari pembina Yayasan yang akan melakukan Penggabungan;
3. c.persetujuan rancangan akta Penggabungan dari pembina Yayasan yang akan menerima Penggabungan;
4. d.akta Penggabungan;
5. e.pengumuman surat kabar harian berbahasa Indonesia mengenai hasil Penggabungan;
6. f.fotokopi kartu nomor pokok wajib pajak Yayasan penerima Penggabungan dan laporan penerimaan surat pemberitahuan tahunan 2 (dua) tahun terakhir; dan www.peraturan.go.id 2017, No.1538
7. g.fotokopi kartu nomor pokok wajib pajak Yayasan yang menggabungkan diri dan laporan penerimaan surat pemberitahuan tahunan 2 (dua) tahun terakhir.
(4)Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disimpan dan menjadi tanggung jawab Pemohon.
(5)Persetujuan terhadap rancangan Penggabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan huruf c harus disetujui paling sedikit ¾ (tiga per empat) dari jumlah Pembina yang tercatat terakhir dalam daftar Yayasan.

Pasal 6

(1)Pemohon wajib mengisi surat pernyataan secara elektronik yang menyatakan data isian Penggabungan dan keterangan mengenai dokumen pendukung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang–undangan.
(2)Pemohon bertanggung jawab penuh terhadap data isian Penggabungan dan keterangan mengenai dokumen pendukung.
(3)Dalam hal data isian Penggabungan dan keterangan mengenai dokumen pendukung telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang–undangan, Menteri menyatakan tidak berkeberatan atas permohonan Penggabungan secara elektronik.

Pasal 7

(1)Menteri menerbitkan surat penerimaan pemberitahuan mengenai Penggabungan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) Hari terhitung sejak tanggal pernyataan tidak keberatan dari Menteri.
(2)Surat penerimaan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pemohon secara elektronik.
(3)Pemohon dapat langsung melakukan pencetakan sendiri surat penerimaan pemberitahuan mengenai www.peraturan.go.id 2017, No.1538 Penggabungan, menggunakan kertas berwarna putih ukuran F4/Folio dengan berat 80 (delapan puluh) gram.
(4)Surat penerimaan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib ditandatangani dan dibubuhi cap jabatan oleh Notaris serta memuat frasa yang menyatakan “Surat Penerimaan Pemberitahuan ini dicetak dari SABH”.

Pasal 8

Dalam hal data dalam Format Isian permohonan Penggabungan yang dilengkapi dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, surat penerimaan pemberitahuan Penggabungan dicabut.

Pasal 9

Format Isian permohonan Penggabungan dan tata cara pengisiannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 serta surat pernyataan dan tata cara pengisiannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 10

(1)Penggabungan Yayasan dapat diikuti dengan perubahan.
(2)Penggabungan yang diikuti dengan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.Penggabungan yang diikuti perubahan angaran dasar tertentu yang harus mendapat persetujuan Menteri; dan/atau
2. b.Penggabungan yang diikuti perubahan anggaran dasar dan perubahan data Yayasan yang tidak memerlukan persetujuan Menteri. www.peraturan.go.id 2017, No.1538
(3)Penggabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Isi peraturan

Teks22PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk meningkatkan pemberian pelayanan kepada masyarakat dan mempercepat proses penggabungan dan berakhirnya status badan hukum yayasan, perlu diatur mengenai tata cara penggabungan dan pembubaran badan hukum yayasan yang dilakukan melalui media elektronik;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4894) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5387);
4.Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5387);
5.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri www.peraturan.go.id 2017, No.1538 Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 186); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN PENGGABUNGAN DAN PEMBERITAHUAN BERAKHIRNYA STATUS BADAN HUKUM YAYASAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota.
2.Sistem Administrasi Badan Hukum yang selanjutnya disingkat SABH adalah sistem pelayanan administrasi badan hukum secara elektronik yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.
3.Pemohon adalah notaris yang diberikan kuasa untuk mengajukan permohonan pengesahan badan hukum Yayasan melalui SABH.
4.Penggabungan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu Yayasan atau lebih untuk menggabungkan diri dengan Yayasan lain yang mengakibatkan beralihnya karena hukum semua aktiva dan pasiva dari Yayasan yang menggabungkan diri kepada Yayasan yang menerima penggabungan dan Yayasan yang menggabungkan diri bubar karena hukum tanpa diperlukan likuidasi.
5.Pembubaran adalah perbuatan hukum membubarkan Yayasan yang diakibatkan karena jangka waktu telah www.peraturan.go.id 2017, No.1538 berakhir, tujuan telah tercapai atau tidak tercapai, dan/atau adanya putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
6.Berakhirnya Status Badan Hukum adalah penghapusan data pada daftar Badan Hukum Yayasan setelah melakukan perbuatan hukum Pembubaran.
7.Daftar Yayasan adalah daftar yang diadakan oleh Menteri yang memuat catatan resmi mengenai hal yang berkaitan dengan Yayasan.
8.Format Isian adalah bentuk pengisian data yang dilakukan secara elektronik untuk permohonan Penggabungan dan pemberitahuan Berakhirnya Status Badan Hukum Yayasan.
9.Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
10.Hari adalah Hari kerja.

Pasal 2

Yayasan yang dimaksud dalam Peraturan Menteri ini merupakan Yayasan yang telah berstatus badan hukum dalam Daftar Yayasan di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Pasal 3

(1)Penggabungan dan pemberitahuan Berakhirnya Status Badan Hukum Yayasan diajukan kepada Menteri melalui permohonan.
(2)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan melalui SABH. www.peraturan.go.id 2017, No.1538

BAB II

PENGGABUNGAN YAYASAN

Pasal 4

(1)Dalam mengajukan permohonan Penggabungan Yayasan, Pemohon harus mengisi Format Isian.
(2)Pengisian Format Isian sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)harus dilengkapi dengan dokumen pendukung yang disampaikan secara elektronik.

Pasal 5

(1)Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) berupa pernyataan secara elektronik dari Pemohon tentang dokumen untuk Penggabungan yang telah lengkap.
(2)Selain menyampaikan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemohon harus mengunggah akta Penggabungan.
(3)Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)meliputi:
1. a.rancangan akta Penggabungan;
2. b.persetujuan rancangan akta Penggabungan dari pembina Yayasan yang akan melakukan Penggabungan;
3. c.persetujuan rancangan akta Penggabungan dari pembina Yayasan yang akan menerima Penggabungan;
4. d.akta Penggabungan;
5. e.pengumuman surat kabar harian berbahasa Indonesia mengenai hasil Penggabungan;
6. f.fotokopi kartu nomor pokok wajib pajak Yayasan penerima Penggabungan dan laporan penerimaan surat pemberitahuan tahunan 2 (dua) tahun terakhir; dan www.peraturan.go.id 2017, No.1538
7. g.fotokopi kartu nomor pokok wajib pajak Yayasan yang menggabungkan diri dan laporan penerimaan surat pemberitahuan tahunan 2 (dua) tahun terakhir.
(4)Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disimpan dan menjadi tanggung jawab Pemohon.
(5)Persetujuan terhadap rancangan Penggabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan huruf c harus disetujui paling sedikit ¾ (tiga per empat) dari jumlah Pembina yang tercatat terakhir dalam daftar Yayasan.

Pasal 6

(1)Pemohon wajib mengisi surat pernyataan secara elektronik yang menyatakan data isian Penggabungan dan keterangan mengenai dokumen pendukung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang–undangan.
(2)Pemohon bertanggung jawab penuh terhadap data isian Penggabungan dan keterangan mengenai dokumen pendukung.
(3)Dalam hal data isian Penggabungan dan keterangan mengenai dokumen pendukung telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang–undangan, Menteri menyatakan tidak berkeberatan atas permohonan Penggabungan secara elektronik.

Pasal 7

(1)Menteri menerbitkan surat penerimaan pemberitahuan mengenai Penggabungan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) Hari terhitung sejak tanggal pernyataan tidak keberatan dari Menteri.
(2)Surat penerimaan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pemohon secara elektronik.
(3)Pemohon dapat langsung melakukan pencetakan sendiri surat penerimaan pemberitahuan mengenai www.peraturan.go.id 2017, No.1538 Penggabungan, menggunakan kertas berwarna putih ukuran F4/Folio dengan berat 80 (delapan puluh) gram.
(4)Surat penerimaan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib ditandatangani dan dibubuhi cap jabatan oleh Notaris serta memuat frasa yang menyatakan “Surat Penerimaan Pemberitahuan ini dicetak dari SABH”.

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

(1)Penggabungan Yayasan dapat diikuti dengan perubahan.
(2)Penggabungan yang diikuti dengan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.Penggabungan yang diikuti perubahan angaran dasar tertentu yang harus mendapat persetujuan Menteri; dan/atau
2. b.Penggabungan yang diikuti perubahan anggaran dasar dan perubahan data Yayasan yang tidak memerlukan persetujuan Menteri. www.peraturan.go.id 2017, No.1538
(3)Penggabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.