DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 18 Tahun 2020

Nomor: 18
Tahun: 2020
Ditetapkan: 2 Juli 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 29

Lembaga terkait

Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M-08.UM.06.08 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan tentang Pendaftaran Pendirian, Pendaftaran Perubahan Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga, Nama, Lambang, Tanda Gambar, Pengurus Pusat, Pembubaran dan Penggabungan Partai Politik Lokal di Nanggroe Aceh Darussalam (NAD), belum mengatur mengenai pelayanan partai politik lokal berbasis teknologi informasi, sehingga perlu diganti;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan 2020, No. 809 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Tata Cara Pendaftaran Pendirian Badan Hukum, Perubahan Anggaran Dasar, dan Anggaran Rumah Tangga, serta Perubahan Kepengurusan Partai Politik Lokal di Aceh; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2007 tentang Partai Politik Lokal di Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4771);
5.Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84);
6.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1473) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1135);
7.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor 2020, No. 809 Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1441); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG TATA CARA PENDAFTARAN PENDIRIAN BADAN HUKUM, PERUBAHAN ANGGARAN DASAR, DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA, SERTA PERUBAHAN KEPENGURUSAN PARTAI POLITIK LOKAL DI ACEH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Partai Politik Lokal adalah organisasi politik yang dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia yang berdomisili di Aceh secara suka rela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa dan negara melalui pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA)/Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota (DPRK), Gubernur dan Wakil Gubernur, serta bupati/wakil bupati, dan walikota dan wakil walikota.
2.Badan Hukum Partai Politik Lokal di Aceh adalah subyek hukum berupa organisasi Partai Politik Lokal di Aceh yang telah mendapat pengesahan dari Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Aceh.
3.Anggaran Dasar Partai Politik Lokal di Aceh yang selanjutnya disebut AD Partai Politik Lokal adalah peraturan dasar Partai Politik Lokal di Aceh.
4.Anggaran Rumah Tangga Partai Politik Lokal di Aceh yang selanjutnya disebut ART Partai Politik Lokal adalah 2020, No. 809 peraturan yang dibentuk sebagai penjabaran AD Partai Politik Lokal.
5.Pemohon adalah ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lain sesuai anggaran dasar/anggaran rumah tangga Partai Politik Lokal di Aceh.
6.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang hukum dan hak asasi manusia.
7.Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Aceh yang selanjutnya disebut Kepala Kantor Wilayah adalah Kepala instansi vertikal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang berkedudukan di Aceh, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
8.Hari adalah hari kerja.

Pasal 2

(1)Partai Politik Lokal harus berbadan hukum.
(2)Pendirian Badan Hukum Partai Politik Lokal di Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didaftarkan kepada Kepala Kantor Wilayah.
(3)Selain pendirian Badan Hukum Partai Politik Lokal di Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (2), perubahan AD Partai Politik Lokal dan/atau ART Partai Politik Lokal, serta perubahan kepengurusan Partai Politik Lokal harus didaftarkan kepada Kepala Kantor Wilayah.
(4)Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan dengan cara:
1. a.elektronik; atau
2. b.nonelektronik.
(5)Permohonan pendaftaran secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a diajukan melalui laman resmi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Aceh.
(6)Permohonan pendaftaran secara nonelektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b diajukan secara langsung di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Aceh. 2020, No. 809

Pasal 3

Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dikenai biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

BAB II

PENDAFTARAN PENDIRIAN BADAN HUKUM PARTAI POLITIK LOKAL DI ACEH

Pasal 4

Permohonan pendaftaran pendirian Badan Hukum Partai Politik Lokal di Aceh secara elektronik atau nonelektronik dilakukan dengan mengisi format permohonan pendirian Badan Hukum Partai Politik Lokal di Aceh.

Pasal 5

(1)Format permohonan pendirian Badan Hukum Partai Politik Lokal di Aceh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, memuat:
1. a.data Pemohon;
2. b.data isian; dan
3. c.dokumen persyaratan.
(2)Data Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (a) meliputi:
1. a.nama Pemohon;
2. b.nomor induk kependudukan;
3. c.nomor pokok wajib pajak Pemohon;
4. d.nomor telepon yang dapat dihubungi;
5. e.tempat dan tanggal lahir;
6. f.jenis kelamin;
7. g.alamat tempat tinggal;
8. h.alamat surat elektronik;
9. i.pekerjaan;
10. j.kewarganegaraan; dan
11. k.jabatan dalam Partai Politik Lokal. 2020, No. 809
(3)Data isian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (b) meliputi:
1. a.nama Partai Politik Lokal;
2. b.nama, lambang, atau tanda gambar yang tidak mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan lambang negara, lambang pemerintah, lambang pemerintah daerah, Partai Politik Lokal dan partai politik nasional lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. c.alamat kantor pusat Partai Politik Lokal;
4. d.kepengurusan pada tingkat pusat;
5. e.kepengurusan pada setiap kabupaten/kota paling sedikit 50% (lima puluh perseratus) dari jumlah kabupaten/kota pada Provinsi Aceh dan paling sedikit 25% (dua puluh lima perseratus) dari jumlah kecamatan pada kabupaten/kota yang bersangkutan dengan memperhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh perseratus);
6. f.alamat kantor tetap pada tingkat pusat, kabupaten/kota; dan
7. g.rekening atas nama Partai Politik Lokal.
(4)Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf c berupa:
1. a.surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon sesuai dengan AD Partai Politik Lokal dan/atau ART Partai Politik Lokal;
2. b.1 (satu) salinan sah akta notaris tentang pendirian Partai Politik Lokal;
3. c.surat keputusan tentang kepengurusan tingkat pusat, kabupaten/kota, dan tingkat kecamatan;
4. d.surat keterangan terdaftar dari satuan kerja perangkat Aceh yang membidangi urusan partai politik;
5. e.surat keterangan terdaftar dari satuan kerja perangkat Aceh yang membidangi urusan partai politik tingkat kabupaten/kota; 2020, No. 809
6. f.surat keterangan domisili partai politik tingkat aceh, kabupaten/kota, dan kecamatan dari keuchik atau nama lain yang sejenis;
7. g.asli nama, lambang atau tanda gambar Partai Politik Lokal;
8. h.surat pernyataan sebagai pengurus partai politik disertai dengan fotokopi kartu tanda penduduk; dan
9. i.fotokopi rekening atas nama Partai Politik Lokal.

Pasal 6

Pemohon harus menyampaikan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) secara fisik kepada Kepala Kantor Wilayah dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) Hari setelah Pemohon melakukan pendaftaran pendirian secara elektronik.

Pasal 7

(1)Kepala Kantor Wilayah melakukan penelitian dan/atau verifikasi terhadap permohonan yang telah dilengkapi dengan dokumen fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
(2)Penelitian dan/atau verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap dokumen persyaratan.
(3)Penelitian dan/atau verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak tanggal diterimanya dokumen persyaratan secara lengkap.

Pasal 8

(1)Hasil penelitian dan/atau verifikasi dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dituangkan dalam Keputusan Kepala Kantor Wilayah.
(2)Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui laman resmi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Aceh.
(3)Kepala Kantor Wilayah menyampaikan salinan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada: 2020, No. 809
1. a.Pemerintah Aceh;
2. b.Pengadilan Negeri;
3. c.Dewan Perwakilan Rakyat Aceh;
4. d.Komisi Independen Pemilihan Aceh;
5. e.Menteri melalui Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum; dan
6. f.Percetakan Negara.
(4)Keputusan Kepala Kantor Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diumumkan dalam Berita Negara
(5)Biaya pengumuman dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibebankan kepada Pemohon.
(6)Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus menyerahkan fotokopi Berita Negara Republik Indonesia yang telah diumumkan kepada Kepala Kantor Wilayah paling lama 14 (empat belas) Hari sejak Keputusan Kepala Kantor Wilayah diumumkan.

BAB III

PERMOHONAN PENDAFTARAN PERUBAHAN AD PARTAI POLITIK LOKAL DAN/ATAU ART PARTAI POLITIK LOKAL

Pasal 9

(1)Permohonan pendaftaran perubahan AD Partai Politik Lokal dan/atau ART Partai Politik Lokal secara elektronik dan nonelektronik dilakukan dengan mengisi format perubahan AD Partai Politik Lokal dan/atau ART Partai Politik Lokal.
(2)Format perubahan AD Partai Politik Lokal dan/atau ART Partai Politik Lokal memuat:
1. a.data Pemohon;
2. b.data isian; dan
3. c.dokumen persyaratan. 2020, No. 809

Pasal 10

(1)Data Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a meliputi:
1. a.nama Pemohon;
2. b.nomor induk kependudukan;
3. c.nomor pokok wajib pajak;
4. d.nomor telepon yang bisa dihubungi;
5. e.tempat tanggal lahir;
6. f.jenis kelamin;
7. g.alamat tempat tinggal;
8. h.alamat surat elektronik;
9. i.pekerjaan;
10. j.kewarganegaraan; dan
11. k.jabatan dalam Partai Politik Lokal.
(2)Data isian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b meliputi:
1. a.nama Partai Politik Lokal;
2. b.lambang atau tanda gambar Partai Politik Lokal;
3. c.alamat kantor pusat Partai Politik Lokal; dan
4. d.rekening atas nama Partai Politik Lokal.
(3)Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf (c) meliputi:
1. a.surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon sesuai dengan AD Partai Politik Lokal dan/atau ART Partai Politik Lokal;
2. b.1 (satu) salinan sah akta notaris tentang perubahan AD Partai Politik Lokal dan/atau ART Partai Politik Lokal;
3. c.daftar hadir peserta forum tertinggi pengambilan keputusan Partai Politik Lokal yang ditandatangani oleh ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lain sesuai AD Partai Politik Lokal dan/atau ART Partai Politik Lokal;
4. d.notula forum tertinggi pengambilan keputusan Partai Politik Lokal yang ditandatangani oleh ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lain 2020, No. 809 sesuai AD Partai Politik Lokal dan/atau ART Partai Politik Lokal;
5. e.dokumentasi forum tertinggi pengambilan keputusan Partai Politik Lokal yang ditandatangani oleh ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lain sesuai AD Partai Politik Lokal dan/atau ART Partai Politik Lokal; dan
6. f.fotokopi nama, lambang, atau tanda gambar yang tidak mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan lambang negara, lambang lembaga negara, lambang pemerintah, lambang pemerintah daerah, nama, lambang dan tanda gambar Partai Politik Lokal dan partai politik nasional yang sudah berbadan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan, jika Partai Politik Lokal melakukan perubahan terhadap nama, lambang, atau tanda gambar.

Isi peraturan

Teks29PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M-08.UM.06.08 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan tentang Pendaftaran Pendirian, Pendaftaran Perubahan Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga, Nama, Lambang, Tanda Gambar, Pengurus Pusat, Pembubaran dan Penggabungan Partai Politik Lokal di Nanggroe Aceh Darussalam (NAD), belum mengatur mengenai pelayanan partai politik lokal berbasis teknologi informasi, sehingga perlu diganti;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2007 tentang Partai Politik Lokal di Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4771);
5.Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84);
6.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1473) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1135);
7.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor 2020, No. 809 Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1441); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG TATA CARA PENDAFTARAN PENDIRIAN BADAN HUKUM, PERUBAHAN ANGGARAN DASAR, DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA, SERTA PERUBAHAN KEPENGURUSAN PARTAI POLITIK LOKAL DI ACEH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Partai Politik Lokal adalah organisasi politik yang dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia yang berdomisili di Aceh secara suka rela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa dan negara melalui pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA)/Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota (DPRK), Gubernur dan Wakil Gubernur, serta bupati/wakil bupati, dan walikota dan wakil walikota.
2.Badan Hukum Partai Politik Lokal di Aceh adalah subyek hukum berupa organisasi Partai Politik Lokal di Aceh yang telah mendapat pengesahan dari Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Aceh.
3.Anggaran Dasar Partai Politik Lokal di Aceh yang selanjutnya disebut AD Partai Politik Lokal adalah peraturan dasar Partai Politik Lokal di Aceh.
4.Anggaran Rumah Tangga Partai Politik Lokal di Aceh yang selanjutnya disebut ART Partai Politik Lokal adalah 2020, No. 809 peraturan yang dibentuk sebagai penjabaran AD Partai Politik Lokal.
5.Pemohon adalah ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lain sesuai anggaran dasar/anggaran rumah tangga Partai Politik Lokal di Aceh.
6.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang hukum dan hak asasi manusia.
7.Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Aceh yang selanjutnya disebut Kepala Kantor Wilayah adalah Kepala instansi vertikal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang berkedudukan di Aceh, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
8.Hari adalah hari kerja.

Pasal 2

(1)Partai Politik Lokal harus berbadan hukum.
(2)Pendirian Badan Hukum Partai Politik Lokal di Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didaftarkan kepada Kepala Kantor Wilayah.
(3)Selain pendirian Badan Hukum Partai Politik Lokal di Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (2), perubahan AD Partai Politik Lokal dan/atau ART Partai Politik Lokal, serta perubahan kepengurusan Partai Politik Lokal harus didaftarkan kepada Kepala Kantor Wilayah.
(4)Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan dengan cara:
1. a.elektronik; atau
2. b.nonelektronik.
(5)Permohonan pendaftaran secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a diajukan melalui laman resmi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Aceh.
(6)Permohonan pendaftaran secara nonelektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b diajukan secara langsung di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Aceh. 2020, No. 809

Pasal 3

BAB II

PENDAFTARAN PENDIRIAN BADAN HUKUM PARTAI POLITIK LOKAL DI ACEH

Pasal 4

Pasal 5

(1)Format permohonan pendirian Badan Hukum Partai Politik Lokal di Aceh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, memuat:
1. a.data Pemohon;
2. b.data isian; dan
3. c.dokumen persyaratan.
(2)Data Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (a) meliputi:
1. a.nama Pemohon;
2. b.nomor induk kependudukan;
3. c.nomor pokok wajib pajak Pemohon;
4. d.nomor telepon yang dapat dihubungi;
5. e.tempat dan tanggal lahir;
6. f.jenis kelamin;
7. g.alamat tempat tinggal;
8. h.alamat surat elektronik;
9. i.pekerjaan;
10. j.kewarganegaraan; dan
11. k.jabatan dalam Partai Politik Lokal. 2020, No. 809
(3)Data isian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (b) meliputi:
1. a.nama Partai Politik Lokal;
2. b.nama, lambang, atau tanda gambar yang tidak mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan lambang negara, lambang pemerintah, lambang pemerintah daerah, Partai Politik Lokal dan partai politik nasional lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. c.alamat kantor pusat Partai Politik Lokal;
4. d.kepengurusan pada tingkat pusat;
5. e.kepengurusan pada setiap kabupaten/kota paling sedikit 50% (lima puluh perseratus) dari jumlah kabupaten/kota pada Provinsi Aceh dan paling sedikit 25% (dua puluh lima perseratus) dari jumlah kecamatan pada kabupaten/kota yang bersangkutan dengan memperhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh perseratus);
6. f.alamat kantor tetap pada tingkat pusat, kabupaten/kota; dan
7. g.rekening atas nama Partai Politik Lokal.
(4)Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf c berupa:
1. a.surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon sesuai dengan AD Partai Politik Lokal dan/atau ART Partai Politik Lokal;
2. b.1 (satu) salinan sah akta notaris tentang pendirian Partai Politik Lokal;
3. c.surat keputusan tentang kepengurusan tingkat pusat, kabupaten/kota, dan tingkat kecamatan;
4. d.surat keterangan terdaftar dari satuan kerja perangkat Aceh yang membidangi urusan partai politik;
5. e.surat keterangan terdaftar dari satuan kerja perangkat Aceh yang membidangi urusan partai politik tingkat kabupaten/kota; 2020, No. 809
6. f.surat keterangan domisili partai politik tingkat aceh, kabupaten/kota, dan kecamatan dari keuchik atau nama lain yang sejenis;
7. g.asli nama, lambang atau tanda gambar Partai Politik Lokal;
8. h.surat pernyataan sebagai pengurus partai politik disertai dengan fotokopi kartu tanda penduduk; dan
9. i.fotokopi rekening atas nama Partai Politik Lokal.

Pasal 6

Pasal 7

(1)Kepala Kantor Wilayah melakukan penelitian dan/atau verifikasi terhadap permohonan yang telah dilengkapi dengan dokumen fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
(2)Penelitian dan/atau verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap dokumen persyaratan.
(3)Penelitian dan/atau verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak tanggal diterimanya dokumen persyaratan secara lengkap.

Pasal 8

(1)Hasil penelitian dan/atau verifikasi dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dituangkan dalam Keputusan Kepala Kantor Wilayah.
(2)Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui laman resmi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Aceh.
(3)Kepala Kantor Wilayah menyampaikan salinan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada: 2020, No. 809
1. a.Pemerintah Aceh;
2. b.Pengadilan Negeri;
3. c.Dewan Perwakilan Rakyat Aceh;
4. d.Komisi Independen Pemilihan Aceh;
5. e.Menteri melalui Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum; dan
6. f.Percetakan Negara.
(4)Keputusan Kepala Kantor Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diumumkan dalam Berita Negara
(5)Biaya pengumuman dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibebankan kepada Pemohon.
(6)Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus menyerahkan fotokopi Berita Negara Republik Indonesia yang telah diumumkan kepada Kepala Kantor Wilayah paling lama 14 (empat belas) Hari sejak Keputusan Kepala Kantor Wilayah diumumkan.

BAB III

PERMOHONAN PENDAFTARAN PERUBAHAN AD PARTAI POLITIK LOKAL DAN/ATAU ART PARTAI POLITIK LOKAL

Pasal 9

(1)Permohonan pendaftaran perubahan AD Partai Politik Lokal dan/atau ART Partai Politik Lokal secara elektronik dan nonelektronik dilakukan dengan mengisi format perubahan AD Partai Politik Lokal dan/atau ART Partai Politik Lokal.
(2)Format perubahan AD Partai Politik Lokal dan/atau ART Partai Politik Lokal memuat:
1. a.data Pemohon;
2. b.data isian; dan
3. c.dokumen persyaratan. 2020, No. 809

Pasal 10

(1)Data Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a meliputi:
1. a.nama Pemohon;
2. b.nomor induk kependudukan;
3. c.nomor pokok wajib pajak;
4. d.nomor telepon yang bisa dihubungi;
5. e.tempat tanggal lahir;
6. f.jenis kelamin;
7. g.alamat tempat tinggal;
8. h.alamat surat elektronik;
9. i.pekerjaan;
10. j.kewarganegaraan; dan
11. k.jabatan dalam Partai Politik Lokal.
(2)Data isian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b meliputi:
1. a.nama Partai Politik Lokal;
2. b.lambang atau tanda gambar Partai Politik Lokal;
3. c.alamat kantor pusat Partai Politik Lokal; dan
4. d.rekening atas nama Partai Politik Lokal.
(3)Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf (c) meliputi:
1. a.surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon sesuai dengan AD Partai Politik Lokal dan/atau ART Partai Politik Lokal;
2. b.1 (satu) salinan sah akta notaris tentang perubahan AD Partai Politik Lokal dan/atau ART Partai Politik Lokal;
3. c.daftar hadir peserta forum tertinggi pengambilan keputusan Partai Politik Lokal yang ditandatangani oleh ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lain sesuai AD Partai Politik Lokal dan/atau ART Partai Politik Lokal;
4. d.notula forum tertinggi pengambilan keputusan Partai Politik Lokal yang ditandatangani oleh ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lain 2020, No. 809 sesuai AD Partai Politik Lokal dan/atau ART Partai Politik Lokal;
5. e.dokumentasi forum tertinggi pengambilan keputusan Partai Politik Lokal yang ditandatangani oleh ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lain sesuai AD Partai Politik Lokal dan/atau ART Partai Politik Lokal; dan
6. f.fotokopi nama, lambang, atau tanda gambar yang tidak mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan lambang negara, lambang lembaga negara, lambang pemerintah, lambang pemerintah daerah, nama, lambang dan tanda gambar Partai Politik Lokal dan partai politik nasional yang sudah berbadan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan, jika Partai Politik Lokal melakukan perubahan terhadap nama, lambang, atau tanda gambar.