DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 19 Tahun 2018

Nomor: 19
Tahun: 2018
Ditetapkan: 13 Juli 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 153

Lembaga terkait

Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa restrukturisasi organisasi dan tata kerja kantor imigrasi telah memperoleh persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui surat Nomor B/313/M.KT.01/2018 tanggal 30 April 2018;
c.bahwa organisasi dan tata kerja kantor imigrasi sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.03-PR.07.04 Tahun 1991 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Nomor M.14-PR.07.04 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.03-PR.07.04 Tahun 1991 tentang Organisasi www.peraturan.go.id 2018, No.916 dan Tata Kerja Kantor Imigrasi sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan keimigrasian;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

2.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5894);
4.Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84);
5.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia www.peraturan.go.id 2018, No.916 Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 186); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR IMIGRASI.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

(1)Kantor Imigrasi yang selanjutnya disebut dengan Kanim adalah unit pelaksana teknis di bawah Direktorat Jenderal Imigrasi yang menjalankan fungsi keimigrasian di daerah kabupaten, kota, atau kecamatan.
(2)Kanim dipimpin oleh seorang Kepala.
(3)Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara teknis substantif berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Imigrasi melalui Kepala Divisi Keimigrasian.
(4)Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (3) secara administrasi dan fasilitatif berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Kepala Divisi Keimigrasian.

Pasal 2

Kanim mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal Imigrasi di wilayah kerjanya. www.peraturan.go.id 2018, No.916

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kanim menyelenggarakan fungsi:

a.penyusunan rencana dan program di bidang keimigrasian;
b.pelaksanaan tugas keimigrasian di bidang pelayanan dokumen perjalanan;
c.pelaksanaan tugas keimigrasian di bidang pemeriksaan keimigrasian;
d.pelaksanaan tugas keimigrasian di bidang pelayanan izin tinggal dan status keimigrasian;
e.pelaksanaan tugas keimigrasian di bidang pengawasan dan intelijen keimigrasian;
f.pelaksanaan tugas keimigrasian di bidang penindakan keimigrasian;
g.pelaksanaan tugas keimigrasian di bidang sistem dan teknologi informasi keimigrasian;
h.pelaksanaan tugas keimigrasian di bidang informasi dan komunikasi publik keimigrasian;
i.pelaksanaan administrasi kepegawaian, keuangan, persuratan, barang milik negara, dan rumah tangga; dan
j.pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan tugas keimigrasian.

BAB II

KLASIFIKASI

Pasal 4

Klasifikasi Kanim terdiri atas:

a.Kanim Kelas I Khusus;
b.Kanim Kelas I;
c.Kanim Kelas II; dan
d.Kanim Kelas III. www.peraturan.go.id 2018, No.916

BAB III

KANIM KELAS I KHUSUS

Pasal 5

Kanim Kelas I Khusus terdiri atas:

a.Kanim Kelas I Khusus TPI; dan
b.Kanim Kelas I Khusus Non TPI.

Pasal 6

(1)Kanim Kelas I Khusus TPI membawahi TPI pada wilayah kerjanya.
(2)Kanim Kelas I Khusus TPI terdiri atas:
1. a.Bagian Tata Usaha;
2. b.Bidang Dokumen Perjalanan dan Izin Tinggal Keimigrasian;
3. c.Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian;
4. d.Bidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian; dan
5. e.Bidang Tempat Pemeriksaan Imigrasi.

Pasal 7

www.peraturan.go.id 2018, No.916

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

a.penyusunan rencana program, anggaran, evaluasi dan pelaporan;
b.pelaksanaan dan pengendalian internal;
c.pengelolaan urusan keuangan dan barang milik negara; dan
d.pengelolaan sumber daya manusia, tata usaha, dan rumah tangga.

Pasal 9

a.Subbagian Kepegawaian dan Umum; dan
b.Subbagian Keuangan.

Pasal 10

(1)Subbagian Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas melakukan penyiapan pengelolaan sumber daya manusia, tata usaha, dan rumah tangga, barang milik negara, pengendalian internal, dan evaluasi serta pelaporan kegiatan Kanim.
(2)Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana program dan anggaran, pengelolaan urusan keuangan, dan evaluasi serta pelaporan di bidang keuangan.

Isi peraturan

Teks153PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa restrukturisasi organisasi dan tata kerja kantor imigrasi telah memperoleh persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui surat Nomor B/313/M.KT.01/2018 tanggal 30 April 2018;
c.bahwa organisasi dan tata kerja kantor imigrasi sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.03-PR.07.04 Tahun 1991 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Nomor M.14-PR.07.04 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.03-PR.07.04 Tahun 1991 tentang Organisasi www.peraturan.go.id 2018, No.916 dan Tata Kerja Kantor Imigrasi sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan keimigrasian;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5894);
4.Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84);
5.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia www.peraturan.go.id 2018, No.916 Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 186); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR IMIGRASI.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

(1)Kantor Imigrasi yang selanjutnya disebut dengan Kanim adalah unit pelaksana teknis di bawah Direktorat Jenderal Imigrasi yang menjalankan fungsi keimigrasian di daerah kabupaten, kota, atau kecamatan.
(2)Kanim dipimpin oleh seorang Kepala.
(3)Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara teknis substantif berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Imigrasi melalui Kepala Divisi Keimigrasian.
(4)Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (3) secara administrasi dan fasilitatif berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Kepala Divisi Keimigrasian.

Pasal 2

Kanim mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal Imigrasi di wilayah kerjanya. www.peraturan.go.id 2018, No.916

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kanim menyelenggarakan fungsi:

a.penyusunan rencana dan program di bidang keimigrasian;
b.pelaksanaan tugas keimigrasian di bidang pelayanan dokumen perjalanan;
c.pelaksanaan tugas keimigrasian di bidang pemeriksaan keimigrasian;
d.pelaksanaan tugas keimigrasian di bidang pelayanan izin tinggal dan status keimigrasian;
e.pelaksanaan tugas keimigrasian di bidang pengawasan dan intelijen keimigrasian;
f.pelaksanaan tugas keimigrasian di bidang penindakan keimigrasian;
g.pelaksanaan tugas keimigrasian di bidang sistem dan teknologi informasi keimigrasian;
h.pelaksanaan tugas keimigrasian di bidang informasi dan komunikasi publik keimigrasian;
i.pelaksanaan administrasi kepegawaian, keuangan, persuratan, barang milik negara, dan rumah tangga; dan
j.pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan tugas keimigrasian.

BAB II

KLASIFIKASI

Pasal 4

Klasifikasi Kanim terdiri atas:

a.Kanim Kelas I Khusus;
b.Kanim Kelas I;
c.Kanim Kelas II; dan
d.Kanim Kelas III. www.peraturan.go.id 2018, No.916

BAB III

KANIM KELAS I KHUSUS

Pasal 5

Kanim Kelas I Khusus terdiri atas:

a.Kanim Kelas I Khusus TPI; dan
b.Kanim Kelas I Khusus Non TPI.

Pasal 6

(1)Kanim Kelas I Khusus TPI membawahi TPI pada wilayah kerjanya.
(2)Kanim Kelas I Khusus TPI terdiri atas:
1. a.Bagian Tata Usaha;
2. b.Bidang Dokumen Perjalanan dan Izin Tinggal Keimigrasian;
3. c.Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian;
4. d.Bidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian; dan
5. e.Bidang Tempat Pemeriksaan Imigrasi.

Pasal 7

www.peraturan.go.id 2018, No.916

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

a.penyusunan rencana program, anggaran, evaluasi dan pelaporan;
b.pelaksanaan dan pengendalian internal;
c.pengelolaan urusan keuangan dan barang milik negara; dan
d.pengelolaan sumber daya manusia, tata usaha, dan rumah tangga.

Pasal 9

a.Subbagian Kepegawaian dan Umum; dan
b.Subbagian Keuangan.

Pasal 10

(1)Subbagian Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas melakukan penyiapan pengelolaan sumber daya manusia, tata usaha, dan rumah tangga, barang milik negara, pengendalian internal, dan evaluasi serta pelaporan kegiatan Kanim.
(2)Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana program dan anggaran, pengelolaan urusan keuangan, dan evaluasi serta pelaporan di bidang keuangan.