DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 19 Tahun 2022

Nomor: 19
Tahun: 2022
Ditetapkan: 30 September 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 13

Lembaga terkait

Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Tata Cara Koordinasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan serta Sekretariat Panitia Nasional Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
3.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4.Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84);
5.Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2021- 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 135);
6.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 41 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1365); www.peraturan.go.id 2022, No.1035 MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG TATA CARA KOORDINASI, PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN, SERTA SEKRETARIAT PANITIA NASIONAL RENCANA AKSI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disingkat HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta pelindungan harkat dan martabat manusia.
2.Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disingkat RANHAM adalah dokumen yang memuat sasaran strategis yang digunakan sebagai acuan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota dalam rangka melaksanakan penghormatan, pelindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan HAM di Indonesia.
3.Aksi HAM adalah penjabaran lebih lanjut dari RANHAM untuk dilaksanakan oleh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota.
4.Panitia Nasional RANHAM yang selanjutnya disebut PANRANHAM adalah 5 (lima) kementerian yang ditugaskan untuk menyelenggarakan RANHAM.
5.Sekretariat Panitia Nasional RANHAM yang selanjutnya disebut Sekretariat PANRANHAM adalah unit utama yang membidangi HAM di Kementerian Hukum dan HAM yang mendukung kelancaran tugas PANRANHAM.
6.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Hukum dan HAM.

Pasal 2

(1)Dalam rangka menyelenggarakan RANHAM dibentuk PANRANHAM.
(2)PANRANHAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.Menteri;
2. b.menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial;
3. c.menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang pemerintahan dalam negeri;
4. d.menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional; dan
5. e.menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri.
(3)PANRANHAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Menteri. www.peraturan.go.id 2022, No.1035

Pasal 3

PANRANHAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertugas:

a.merencanakan, mengoordinasikan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan RANHAM di kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota;
b.menyampaikan laporan capaian pelaksanaan RANHAM di kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota kepada Presiden; dan
c.memublikasikan laporan capaian RANHAM sebagaimana dimaksud dalam huruf b.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, PANRANHAM memiliki tanggung jawab sebagai berikut:

a.Menteri bertanggung jawab untuk merencanakan, mengoordinasikan, memantau, mengevaluasi, dan melaporkan pelaksanaan Aksi HAM pada kementerian, lembaga, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota;
b.menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial bertanggung jawab untuk merencanakan, mengoordinasikan, memantau, mengevaluasi, dan melaporkan pelaksanaan Aksi HAM yang terkait dengan penanganan penyandang disabilitas pada kementerian, lembaga, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota;
c.menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang pemerintahan dalam negeri bertanggung jawab untuk mengoordinasikan dukungan program dan kegiatan, pelaksanaan dan pembinaan pada pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota untuk menyelenggarakan Aksi HAM di daerah;
d.menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional bertanggung jawab untuk merencanakan, mengoordinasikan, memantau, mengevaluasi, serta melaporkan pelaksanaan Aksi HAM antarkementerian dan lembaga; dan
e.menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri bertanggung jawab untuk mengoordinasikan, memantau, dan melaporkan pelaksanaan Aksi HAM sesuai dengan kewajiban Indonesia di forum internasional.

Pasal 5

(1)Dalam pelaksanaan tugasnya, PANRANHAM didukung oleh Sekretariat PANRANHAM.
(2)Sekretariat PANRANHAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Direktur Jenderal HAM.
(3)Dalam pelaksanaan RANHAM di pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota, Sekretariat PANRANHAM berkoordinasi dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM. www.peraturan.go.id 2022, No.1035
(4)Susunan keanggotaan, tugas, dan tata kerja Sekretariat PANRANHAM ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal HAM.

Pasal 6

Perencanaan pelaksanaan RANHAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a disusun secara sistematis, terarah, terpadu, dan menyeluruh dalam rangka mencapai sasaran strategis RANHAM.

Pasal 7

(1)Dalam melaksanakan tugas koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, PANRANHAM berkoordinasi dengan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dengan melibatkan peran serta masyarakat.
(2)Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan:
1. a.rapat koordinasi diselenggarakan paling sedikit 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) tahun; dan
2. b.rapat penajaman ukuran keberhasilan Aksi HAM diselenggarakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
(3)Rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan untuk membahas, mengoordinasikan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan RANHAM di kementerian, lembaga, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota.
(4)Rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diselenggarakan dengan melibatkan anggota PANRANHAM dan/atau kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah yang memiliki tanggung jawab Aksi HAM.
(5)Rapat penajaman ukuran keberhasilan Aksi HAM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf (b) dilaksanakan untuk menetapkan ukuran keberhasilan tahunan Aksi HAM melalui pengumpulan, pengolahan, dan analisis data dan informasi dari kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota.
(6)Dalam rapat penajaman ukuran keberhasilan Aksi HAM sebagaimana dimaksud pada ayat (5), PANRANHAM mengikutsertakan kementerian/lembaga lain dan pemerintah daerah dalam upaya menentukan target tahunan Aksi HAM.
(7)Sekretariat PANRANHAM memberikan dukungan fasilitatif dan administratif bagi kelancaran rapat koordinasi yang dilakukan PANRANHAM.
(8)Pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota berkoordinasi dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM dalam melaksanakan Aksi HAM.
(9)Koordinasi penyelenggaraan Aksi HAM di provinsi dan kabupaten/kota dilaksanakan oleh:
1. a.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi www.peraturan.go.id 2022, No.1035 dan biro hukum provinsi; dan
2. b.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota dan bagian hukum kabupaten/kota.

Pasal 8

(1)Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a bertujuan untuk:
1. a.memastikan agar ukuran keberhasilan yang ditetapkan dapat tercapai sesuai dengan yang ditargetkan;
2. b.mengidentifikasi dan mengantisipasi berbagai persoalan yang dihadapi kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dalam pelaksanaan Aksi HAM; dan
3. c.memberikan rekomendasi untuk mendorong perubahan dan perbaikan pelaksanaan Aksi HAM.
(2)Dalam mewujudkan tujuan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PANRANHAM melakukan:
1. a.pengumpulan data dan informasi pelaksanaan Aksi HAM yang dilakukan oleh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah;
2. b.verifikasi pelaporan Aksi HAM yang dilaksanakan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah sesuai penetapan target capaian Aksi HAM;
3. c.rapat koordinasi dengan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah; dan/atau
4. d.kunjungan lapangan.
(3)Pelaksanaan pemantauan dilaksanakan 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) tahun.
(4)Dalam hal tertentu, pemantauan dapat dilaksanakan sesuai kebutuhan.

Pasal 9

(1)Dalam melaksanakan tugas evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, PANRANHAM melakukan:
1. a.pengkajian mengenai capaian Aksi HAM dengan target yang telah ditetapkan pada setiap tahun;
2. b.pengukuran capaian dan dampak pelaksanaan Aksi HAM secara berkala;
3. c.penyusunan rekomendasi aksi untuk pelaksanaan Aksi HAM berikutnya; dan
4. d.evaluasi pelaksanaan RANHAM.
(2)PANRANHAM melakukan evaluasi berdasarkan laporan Aksi HAM yang dilaksanakan oleh kementerian, lembaga dan pemerintah daerah.
(3)Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan 1 (satu) kali dalam setahun.

Pasal 10

(1)Menteri, pimpinan lembaga, gubernur, bupati/walikota menyampaikan laporan pelaksanaan Aksi HAM kepada PANRANHAM setiap 4 (empat) bulan sekali.
(2)Berdasarkan laporan pelaksanaan Aksi HAM www.peraturan.go.id 2022, No.1035 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PANRANHAM melakukan verifikasi dan menyusun laporan capaian pelaksanaan Aksi HAM.
(3)PANRANHAM melalui Sekretariat PANRANHAM menyampaikan laporan capaian pelaksanaan Aksi HAM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada kementerian dan lembaga, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM, serta pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota.

Pasal 11

(1)PANRANHAM melalui Menteri menyampaikan laporan pelaksanaan RANHAM kepada Presiden setiap 12 (dua belas) bulan sekali dan/atau sewaktu-waktu jika diperlukan.
(2)Laporan pelaksanaan RANHAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipublikasikan oleh Sekretariat PANRANHAM sebagai wujud akuntabilitas publik melalui laman resmi Direktorat Jenderal HAM Kementerian Hukum dan HAM.

Isi peraturan

Teks13PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
3.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4.Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84);
5.Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2021- 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 135);
6.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 41 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1365); www.peraturan.go.id 2022, No.1035 MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG TATA CARA KOORDINASI, PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN, SERTA SEKRETARIAT PANITIA NASIONAL RENCANA AKSI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disingkat HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta pelindungan harkat dan martabat manusia.
2.Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disingkat RANHAM adalah dokumen yang memuat sasaran strategis yang digunakan sebagai acuan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota dalam rangka melaksanakan penghormatan, pelindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan HAM di Indonesia.
3.Aksi HAM adalah penjabaran lebih lanjut dari RANHAM untuk dilaksanakan oleh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota.
4.Panitia Nasional RANHAM yang selanjutnya disebut PANRANHAM adalah 5 (lima) kementerian yang ditugaskan untuk menyelenggarakan RANHAM.
5.Sekretariat Panitia Nasional RANHAM yang selanjutnya disebut Sekretariat PANRANHAM adalah unit utama yang membidangi HAM di Kementerian Hukum dan HAM yang mendukung kelancaran tugas PANRANHAM.
6.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Hukum dan HAM.

Pasal 2

(1)Dalam rangka menyelenggarakan RANHAM dibentuk PANRANHAM.
(2)PANRANHAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.Menteri;
2. b.menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial;
3. c.menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang pemerintahan dalam negeri;
4. d.menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional; dan
5. e.menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri.
(3)PANRANHAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Menteri. www.peraturan.go.id 2022, No.1035

Pasal 3

PANRANHAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertugas:

a.merencanakan, mengoordinasikan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan RANHAM di kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota;
b.menyampaikan laporan capaian pelaksanaan RANHAM di kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota kepada Presiden; dan
c.memublikasikan laporan capaian RANHAM sebagaimana dimaksud dalam huruf b.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, PANRANHAM memiliki tanggung jawab sebagai berikut:

a.Menteri bertanggung jawab untuk merencanakan, mengoordinasikan, memantau, mengevaluasi, dan melaporkan pelaksanaan Aksi HAM pada kementerian, lembaga, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota;
b.menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial bertanggung jawab untuk merencanakan, mengoordinasikan, memantau, mengevaluasi, dan melaporkan pelaksanaan Aksi HAM yang terkait dengan penanganan penyandang disabilitas pada kementerian, lembaga, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota;
c.menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang pemerintahan dalam negeri bertanggung jawab untuk mengoordinasikan dukungan program dan kegiatan, pelaksanaan dan pembinaan pada pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota untuk menyelenggarakan Aksi HAM di daerah;
d.menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional bertanggung jawab untuk merencanakan, mengoordinasikan, memantau, mengevaluasi, serta melaporkan pelaksanaan Aksi HAM antarkementerian dan lembaga; dan
e.menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri bertanggung jawab untuk mengoordinasikan, memantau, dan melaporkan pelaksanaan Aksi HAM sesuai dengan kewajiban Indonesia di forum internasional.

Pasal 5

(1)Dalam pelaksanaan tugasnya, PANRANHAM didukung oleh Sekretariat PANRANHAM.
(2)Sekretariat PANRANHAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Direktur Jenderal HAM.
(3)Dalam pelaksanaan RANHAM di pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota, Sekretariat PANRANHAM berkoordinasi dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM. www.peraturan.go.id 2022, No.1035
(4)Susunan keanggotaan, tugas, dan tata kerja Sekretariat PANRANHAM ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal HAM.

Pasal 6

Perencanaan pelaksanaan RANHAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a disusun secara sistematis, terarah, terpadu, dan menyeluruh dalam rangka mencapai sasaran strategis RANHAM.

Pasal 7

(1)Dalam melaksanakan tugas koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, PANRANHAM berkoordinasi dengan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dengan melibatkan peran serta masyarakat.
(2)Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan:
1. a.rapat koordinasi diselenggarakan paling sedikit 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) tahun; dan
2. b.rapat penajaman ukuran keberhasilan Aksi HAM diselenggarakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
(3)Rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan untuk membahas, mengoordinasikan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan RANHAM di kementerian, lembaga, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota.
(4)Rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diselenggarakan dengan melibatkan anggota PANRANHAM dan/atau kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah yang memiliki tanggung jawab Aksi HAM.
(5)Rapat penajaman ukuran keberhasilan Aksi HAM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf (b) dilaksanakan untuk menetapkan ukuran keberhasilan tahunan Aksi HAM melalui pengumpulan, pengolahan, dan analisis data dan informasi dari kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota.
(6)Dalam rapat penajaman ukuran keberhasilan Aksi HAM sebagaimana dimaksud pada ayat (5), PANRANHAM mengikutsertakan kementerian/lembaga lain dan pemerintah daerah dalam upaya menentukan target tahunan Aksi HAM.
(7)Sekretariat PANRANHAM memberikan dukungan fasilitatif dan administratif bagi kelancaran rapat koordinasi yang dilakukan PANRANHAM.
(8)Pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota berkoordinasi dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM dalam melaksanakan Aksi HAM.
(9)Koordinasi penyelenggaraan Aksi HAM di provinsi dan kabupaten/kota dilaksanakan oleh:
1. a.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi www.peraturan.go.id 2022, No.1035 dan biro hukum provinsi; dan
2. b.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota dan bagian hukum kabupaten/kota.

Pasal 8

(1)Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a bertujuan untuk:
1. a.memastikan agar ukuran keberhasilan yang ditetapkan dapat tercapai sesuai dengan yang ditargetkan;
2. b.mengidentifikasi dan mengantisipasi berbagai persoalan yang dihadapi kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dalam pelaksanaan Aksi HAM; dan
3. c.memberikan rekomendasi untuk mendorong perubahan dan perbaikan pelaksanaan Aksi HAM.
(2)Dalam mewujudkan tujuan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PANRANHAM melakukan:
1. a.pengumpulan data dan informasi pelaksanaan Aksi HAM yang dilakukan oleh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah;
2. b.verifikasi pelaporan Aksi HAM yang dilaksanakan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah sesuai penetapan target capaian Aksi HAM;
3. c.rapat koordinasi dengan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah; dan/atau
4. d.kunjungan lapangan.
(3)Pelaksanaan pemantauan dilaksanakan 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) tahun.
(4)Dalam hal tertentu, pemantauan dapat dilaksanakan sesuai kebutuhan.

Pasal 9

(1)Dalam melaksanakan tugas evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, PANRANHAM melakukan:
1. a.pengkajian mengenai capaian Aksi HAM dengan target yang telah ditetapkan pada setiap tahun;
2. b.pengukuran capaian dan dampak pelaksanaan Aksi HAM secara berkala;
3. c.penyusunan rekomendasi aksi untuk pelaksanaan Aksi HAM berikutnya; dan
4. d.evaluasi pelaksanaan RANHAM.
(2)PANRANHAM melakukan evaluasi berdasarkan laporan Aksi HAM yang dilaksanakan oleh kementerian, lembaga dan pemerintah daerah.
(3)Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan 1 (satu) kali dalam setahun.

Pasal 10

(1)Menteri, pimpinan lembaga, gubernur, bupati/walikota menyampaikan laporan pelaksanaan Aksi HAM kepada PANRANHAM setiap 4 (empat) bulan sekali.
(2)Berdasarkan laporan pelaksanaan Aksi HAM www.peraturan.go.id 2022, No.1035 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PANRANHAM melakukan verifikasi dan menyusun laporan capaian pelaksanaan Aksi HAM.
(3)PANRANHAM melalui Sekretariat PANRANHAM menyampaikan laporan capaian pelaksanaan Aksi HAM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada kementerian dan lembaga, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM, serta pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota.

Pasal 11

(1)PANRANHAM melalui Menteri menyampaikan laporan pelaksanaan RANHAM kepada Presiden setiap 12 (dua belas) bulan sekali dan/atau sewaktu-waktu jika diperlukan.
(2)Laporan pelaksanaan RANHAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipublikasikan oleh Sekretariat PANRANHAM sebagai wujud akuntabilitas publik melalui laman resmi Direktorat Jenderal HAM Kementerian Hukum dan HAM.