DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 2 Tahun 2019

Nomor: 2
Tahun: 2019
Ditetapkan: 12 Februari 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 23

Lembaga terkait

Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk meningkatkan upaya penyelesaian disharmoni peraturan perundang-undangan melalui mediasi, perlu mengganti Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Peraturan Perundang- undangan Melalui Jalur Nonlitigasi;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia www.peraturan.go.id 2018, No.127 tentang Penyelesaian Disharmoni Peraturan Perundang- undangan Melalui Mediasi; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3.Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84);
4.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1473) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1135); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG PENYELESAIAN DISHARMONI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN MELALUI MEDIASI. www.peraturan.go.id 2018, No.127

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga Negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang- undangan.
2.Disharmoni Peraturan Perundang-undangan yang selanjutnya disebut Disharmoni adalah konflik/pertentangan antar norma hukum atau konflik kewenangan yang timbul karena berlakunya Peraturan Perundang-undangan.
3.Mediasi adalah upaya penyelesaian yang dilakukan di luar pengadilan terhadap disharmoni peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
4.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
5.Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan.
6.Tim Pemeriksa Pendahuluan adalah pejabat administrator pada Direktorat Litigasi Peraturan Perundang-undangan Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan.
7.Majelis Pemeriksa adalah majelis yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Direktur Jenderal untuk melakukan Mediasi Disharmoni Peraturan Perundang-undangan.
8.Tim Pendukung Persidangan adalah tim yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Direktur Jenderal untuk membantu Majelis Pemeriksa. www.peraturan.go.id 2018, No.127

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Jenis Peraturan Perundang-undangan yang diperiksa melalui Mediasi adalah:

a.Peraturan Menteri;
b.Peraturan Lembaga Pemerintah Nonkementerian;
c.Peraturan dari Lembaga Nonstruktural; dan
d.Peraturan perundang-undangan di daerah.

BAB III

PARA PIHAK DAN PERMOHONAN

Pasal 3

Pemohon penyelesaian disharmoni peraturan perundang- undangan melalui Mediasi adalah:

a.orang perseorangan atau kelompok orang;
b.badan/lembaga/kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian/pemerintahan daerah; dan/atau
c.badan hukum publik/privat.

Pasal 4

(1)Pihak Terkait adalah pihak yang berkepentingan secara langsung dengan permohonan.
(2)Pihak Terkait yang berkepentingan langsung adalah pihak yang hak dan/atau kewenangannya terpengaruh oleh pokok permohonan. www.peraturan.go.id 2018, No.127

Pasal 5

Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang bertentangan baik secara vertikal maupun horizontal yang menyebabkan timbulnya disharmoni norma hukum, konflik kewenangan antarkementerian/ lembaga, menimbulkan ketidakadilan bagi masyarakat dan pelaku usaha, serta menghambat iklim investasi, usaha, dan kegiatan ekonomi nasional dan daerah dapat diajukan permohonan penyelesaian disharmoni peraturan perundang- undangan melalui jalur Mediasi.

Pasal 6

(1)Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia oleh Pemohon atau kuasanya.
(2)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
1. a.identitas Pemohon;
2. b.tempat tanggal lahir/umur;
3. c.jenis Peraturan Perundang-undangan yang dimohonkan;
4. d.uraian hal yang menjadi dasar permohonan; dan
5. e.hal yang dimohonkan untuk diselesaikan.

BAB IV

TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN

Pasal 7

(1)Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diajukan kepada Menteri dengan tembusan kepada Direktur Jenderal.
(2)Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menugaskan Direktur Jenderal untuk memeriksa permohonan yang disampaikan oleh Pemohon. www.peraturan.go.id 2018, No.127
(3)Direktur Jenderal menugaskan Tim Pemeriksa Pendahuluan untuk memeriksa kelengkapan berkas permohonan.
(4)Apabila berkas permohonan belum memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 6 ayat
(2), Tim Pemeriksa Pendahuluan mengembalikan berkas permohonan kepada Pemohon disertai catatan perbaikan.
(5)Permohonan yang telah diperbaiki diserahkan kepada Direktur Jenderal untuk diregistrasi.

BAB V

PERSIAPAN MEDIASI

Pasal 8

(1)Berkas permohonan yang telah memenuhi ketentuan Pasal 2 dan Pasal 6 ayat (2) dilakukan registrasi.
(2)Salinan permohonan disampaikan kepada Pihak Terkait untuk diketahui melalui surat yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal atau Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama atas nama Direktur Jenderal paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan diregistrasi.
(3)Dalam hal Pemohon menarik kembali permohonan dari register, petugas registrasi menerbitkan surat pencabutan permohonan dan mengembalikan berkas permohonan kepada Pemohon disertai surat keterangan penarikan kembali yang diserahkan kepada Pihak Terkait untuk diketahui. www.peraturan.go.id 2018, No.127

Pasal 9

(1)Tim Pemeriksa Pendahuluan menyampaikan berkas permohonan yang telah diregistrasi kepada Direktur Jenderal untuk menetapkan susunan Majelis Pemeriksa, Ahli, dan Tim Pendukung Mediasi dengan Surat Keputusan.
(2)Majelis Pemeriksa terdiri 5 (lima) orang; 3 (tiga) orang berasal dari unsur Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan 2 (dua) orang berasal dari unsur akademisi.
(3)Direktur Jenderal menunjuk 1 (satu) orang dari Majelis Pemeriksa yang berasal dari unsur Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai Ketua Majelis Pemeriksa.
(4)Majelis Pemeriksa ditetapkan melalui Surat Keputusan Direktur Jenderal.

Pasal 10

(1)Ketua Majelis Pemeriksa menetapkan tanggal pelaksanaan Mediasi dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan diregistrasi.
(2)Dalam hal tertentu, jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang.

Isi peraturan

Teks23PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk meningkatkan upaya penyelesaian disharmoni peraturan perundang-undangan melalui mediasi, perlu mengganti Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Peraturan Perundang- undangan Melalui Jalur Nonlitigasi;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3.Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84);
4.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1473) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1135); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG PENYELESAIAN DISHARMONI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN MELALUI MEDIASI. www.peraturan.go.id 2018, No.127

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga Negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang- undangan.
2.Disharmoni Peraturan Perundang-undangan yang selanjutnya disebut Disharmoni adalah konflik/pertentangan antar norma hukum atau konflik kewenangan yang timbul karena berlakunya Peraturan Perundang-undangan.
3.Mediasi adalah upaya penyelesaian yang dilakukan di luar pengadilan terhadap disharmoni peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
4.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
5.Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan.
6.Tim Pemeriksa Pendahuluan adalah pejabat administrator pada Direktorat Litigasi Peraturan Perundang-undangan Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan.
7.Majelis Pemeriksa adalah majelis yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Direktur Jenderal untuk melakukan Mediasi Disharmoni Peraturan Perundang-undangan.
8.Tim Pendukung Persidangan adalah tim yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Direktur Jenderal untuk membantu Majelis Pemeriksa. www.peraturan.go.id 2018, No.127

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Jenis Peraturan Perundang-undangan yang diperiksa melalui Mediasi adalah:

a.Peraturan Menteri;
b.Peraturan Lembaga Pemerintah Nonkementerian;
c.Peraturan dari Lembaga Nonstruktural; dan
d.Peraturan perundang-undangan di daerah.

BAB III

PARA PIHAK DAN PERMOHONAN

Pasal 3

Pemohon penyelesaian disharmoni peraturan perundang- undangan melalui Mediasi adalah:

a.orang perseorangan atau kelompok orang;
b.badan/lembaga/kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian/pemerintahan daerah; dan/atau
c.badan hukum publik/privat.

Pasal 4

(1)Pihak Terkait adalah pihak yang berkepentingan secara langsung dengan permohonan.
(2)Pihak Terkait yang berkepentingan langsung adalah pihak yang hak dan/atau kewenangannya terpengaruh oleh pokok permohonan. www.peraturan.go.id 2018, No.127

Pasal 5

Pasal 6

(1)Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia oleh Pemohon atau kuasanya.
(2)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
1. a.identitas Pemohon;
2. b.tempat tanggal lahir/umur;
3. c.jenis Peraturan Perundang-undangan yang dimohonkan;
4. d.uraian hal yang menjadi dasar permohonan; dan
5. e.hal yang dimohonkan untuk diselesaikan.

BAB IV

TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN

Pasal 7

(1)Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diajukan kepada Menteri dengan tembusan kepada Direktur Jenderal.
(2)Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menugaskan Direktur Jenderal untuk memeriksa permohonan yang disampaikan oleh Pemohon. www.peraturan.go.id 2018, No.127
(3)Direktur Jenderal menugaskan Tim Pemeriksa Pendahuluan untuk memeriksa kelengkapan berkas permohonan.
(4)Apabila berkas permohonan belum memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 6 ayat
(2), Tim Pemeriksa Pendahuluan mengembalikan berkas permohonan kepada Pemohon disertai catatan perbaikan.
(5)Permohonan yang telah diperbaiki diserahkan kepada Direktur Jenderal untuk diregistrasi.

BAB V

PERSIAPAN MEDIASI

Pasal 8

(1)Berkas permohonan yang telah memenuhi ketentuan Pasal 2 dan Pasal 6 ayat (2) dilakukan registrasi.
(2)Salinan permohonan disampaikan kepada Pihak Terkait untuk diketahui melalui surat yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal atau Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama atas nama Direktur Jenderal paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan diregistrasi.
(3)Dalam hal Pemohon menarik kembali permohonan dari register, petugas registrasi menerbitkan surat pencabutan permohonan dan mengembalikan berkas permohonan kepada Pemohon disertai surat keterangan penarikan kembali yang diserahkan kepada Pihak Terkait untuk diketahui. www.peraturan.go.id 2018, No.127

Pasal 9

(1)Tim Pemeriksa Pendahuluan menyampaikan berkas permohonan yang telah diregistrasi kepada Direktur Jenderal untuk menetapkan susunan Majelis Pemeriksa, Ahli, dan Tim Pendukung Mediasi dengan Surat Keputusan.
(2)Majelis Pemeriksa terdiri 5 (lima) orang; 3 (tiga) orang berasal dari unsur Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan 2 (dua) orang berasal dari unsur akademisi.
(3)Direktur Jenderal menunjuk 1 (satu) orang dari Majelis Pemeriksa yang berasal dari unsur Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai Ketua Majelis Pemeriksa.
(4)Majelis Pemeriksa ditetapkan melalui Surat Keputusan Direktur Jenderal.

Pasal 10

(1)Ketua Majelis Pemeriksa menetapkan tanggal pelaksanaan Mediasi dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan diregistrasi.
(2)Dalam hal tertentu, jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang.

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2017

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2017