DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 2 Tahun 2023

Nomor: 2
Tahun: 2023
Ditetapkan: 16 Januari 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 10

Lembaga terkait

Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan

Ringkasan

Permenkumham ini mengatur tentang Pedoman Penghitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Analis Kekayaan Intelektual dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Pedoman penghitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Analis Kekayaan Intelektual sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini digunakan untuk penghitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Analis Kekayaan Intelektual pada Instansi Pembina. Penyusunan kebutuhan Jabatan Fungsional Analis Kekayaan Intelektual dilakukan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sesuai dengan rencana strategis dan mempertimbangkan dinamika/perkembangan organisasi Instansi Pembina

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pedoman Penghitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Analis Kekayaan Intelektual; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216);
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5.Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84); www.peraturan.go.id 2023, No.86
6.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia 41 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 365);
7.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2022 tentang Jabatan Fungsional Analis Kekayaan Intelektual (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 526); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG PEDOMAN PENGHITUNGAN KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL ANALIS KEKAYAAN INTELEKTUAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Jabatan Fungsional Analis Kekayaan Intelektual adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan Analisis dan Evaluasi di Bidang Kekayaan Intelektual.
2.Pejabat Fungsional Analis Kekayaan Intelektual yang selanjutnya disebut Analis Kekayaan Intelektual adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melaksanakan Analisis dan Evaluasi di Bidang Kekayaan Intelektual.
3.Analisis dan Evaluasi di Bidang Kekayaan Intelektual adalah kegiatan yang dilakukan Analis Kekayaan Intelektual yang meliputi perencanaan layanan kekayaan intelektual, pengelolaan permohonan layanan kekayaan intelektual, pemberdayaan kekayaan intelektual, penyelesaian sengketa kekayaan intelektual, evaluasi dan pemantuan layanan kekayaan intelektual dan rekomendasi tindak lanjut layanan kekayaan intelektual;
4.Hasil Kerja adalah sejumlah target pekerjaan atau target hasil yang harus dicapai dalam satu satuan waktu tertentu.
5.Instansi Pembina Jabatan Fungsional Analis Kekayaan Intelektual yang selanjutnya disebut dengan Instansi Pembina adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
6.Standar Kemampuan Rata-rata yang selanjutnya disingkat SKR adalah kemampuan rata-rata Pejabat Fungsional untuk menghasilkan output dalam waktu efektif setahun atau sebanyak 1.250 (seribu dua ratus lima puluh) jam.
7.Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disebut Sekretaris Jenderal adalah pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi kesekretariatan pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. www.peraturan.go.id 2023, No.86
8.Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual yang selanjutnya disebut Dirjen adalah pejabat pimpinan tinggi madya Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.

Pasal 2

Pedoman penghitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Analis Kekayaan Intelektual sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini digunakan untuk penghitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Analis Kekayaan Intelektual pada Instansi Pembina.

Pasal 3

Jenjang Jabatan Fungsional Analis Kekayaan Intelektual terdiri atas:

a.Analis Kekayaan Intelektual Ahli Pertama;
b.Analis Kekayaan Intelektual Ahli Muda;
c.Analis Kekayaan Intelektual Ahli Madya; dan
d.Analis Kekayaan Intelektual Ahli Utama.

BAB II

PENYUSUNAN KEBUTUHAN

Pasal 4

(1)Penyusunan kebutuhan Jabatan Fungsional Analis Kekayaan Intelektual dilakukan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sesuai dengan rencana strategis dan mempertimbangkan dinamika/perkembangan organisasi Instansi Pembina.
(2)Kebutuhan Jabatan Fungsional Analis Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperinci setiap 1 (satu) tahun berdasarkan prioritas kebutuhan.
(3)Penyusunan kebutuhan Jabatan Fungsional Analis Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dapat dilakukan dengan sistem elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Penyusunan kebutuhan Jabatan Fungsional Analis Kekayaan Intelektual dilakukan melalui tahapan:

a.penghitungan; dan
b.pengusulan.

Pasal 6

(1)Penghitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Analis Kekayaan Intelektual dilakukan berdasarkan:
1. a.Hasil Kerja; dan
2. b.SKR penyelesaian kegiatan
(2)Hasil Kerja pada Instansi Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperoleh berdasarkan jumlah target kerja yang ditetapkan pada tingkat unit kerja atau satuan kerja untuk masing-masing jenjang Jabatan Fungsional Analis Kekayaan Intelektual.
(3)SKR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan menghitung:
1. a.hasil analisis permohonan kekayaan intelektual; www.peraturan.go.id 2023, No.86
2. b.hasil analisis pascapermohonan kekayaan intelektual;
3. c.pelaksanaan diseminasi kekayaan intelektual; dan
4. d.penyelesaian sengketa kekayaan intelektual.

Pasal 7

(1)Penghitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Analis Kekayaan Intelektual dilakukan dengan memperhatikan aspek volume Hasil Kerja, SKR penyelesaian kegiatan, dan persentase kontribusi dari masing-masing jenjang Jabatan Fungsional Analis Kekayaan Intelektual.
(2)Penghitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Analis Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dilakukan melalui tahapan:
1. a.mengidentifikasi aspek Hasil Kerja berdasarkan rata- rata volume 3 (tiga) tahun terakhir atau target volume tahun berjalan; dan
2. b.menghitung kebutuhan Jabatan Fungsional Analis Kekayaan Intelektual berdasarkan volume Hasil Kerja, SKR, dan persentase kontribusi dari masing- masing jenjang Jabatan Fungsional Analis Kekayaan Intelektual.
(3)Penghitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Analis Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB III

PENGUSULAN KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL ANALIS KEKAYAAN INTELEKTUAL

Pasal 8

(1)Pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kesekretariatan pada unit kerja tingkat pusat dan pejabat pimpinan tinggi pratama yang memimpin Kantor Wilayah mengajukan usulan kebutuhan Jabatan Fungsional Analis Kekayaan Intelektual kepada Dirjen untuk mendapatkan rekomendasi penetapan.
(2)Dirjen melakukan verifikasi usulan penetapan kebutuhan Jabatan Fungsional Analis Kekayaan Intelektual.
(3)Dirjen memberikan rekomendasi atas hasil verifikasi usulan kebutuhan Jabatan Fungsional Analis Kekayaan Intelektual kepada Sekretaris Jenderal.
(4)Menteri melalui Sekretaris Jenderal menyampaikan usulan penetapan kebutuhan yang telah diverifikasi kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara. www.peraturan.go.id 2023, No.86

Pasal 9

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 16 Januari 2023 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd. YASONNA H. LAOLY Diundangkan di Jakarta pada tanggal 20 Januari 2023 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd. YASONNA H. LAOLY www.peraturan.go.id IIASIL KER.JA/LAYAlfAif TERBADAP '% Koa.t:ribualJe:o.j-c Jababa 110 OBYBK Pertua. Mud. Mad)'.• Utama 1 Hasil Analisis Permohonan 0,66 0,16 0,14 0,03 Kekayaan lntelektual 2 Hasil Analisis Pasca Permobonan 0,34 0,31 0,27 0,08 Kekavaan lntelektuaJ 3 Pelaksanaan Diseminasi Kekayaan 0,40 0,30 0,19 0,11 Intelekrual 4 Penyelesaian Sengkera Kekayaan 0,44 0,33 0,22 0,20 intelektuaJ TabeJ 2. Perseruase Kontribusi Setiap .Jenjang Jabatan Fungsional Analis K~kayaan lntelekrual

3.Menggunakan nilai persemase kontribusi seuap jenjang Jabatan Pungsional Analls Kekayaan tnielekrual yang telah ditetapkan dalam Tabel 2 sesuai dengan Hasil Kerja masing-masmg jeujang jabatan. 110 IlASIJ. KBlLJA/LAYAlfAII TBRHADAP OIlYll:K BKR
1.HasiJAnaJisis Pennohonan Kekavaan lnteldaual 3386
2.Hasil AnaJisis Pasta Permehonan Kekavaan IntelektuaJ 5173
3.Pelaksanaan Discminasi Kekavaan Intelekrual 1322
4.Penvelesaian Senzketa Kekavaan lrnelekrual 55,59 Tabel I.SKR Jabaum Fungsional Analis Kekayaan lmelektual
2.Menggunakan niJaj SKR yang telah ditetapkan dalam Tabel 1 sesuai dengan sasaran kegiatan. Penyusunan kebutuhan Jabatan Fungsional Analis Kekayaan tmetektua; dilakukan berdasarkan basil anallsis akhtr uniuk mengetahui jumlah kebutuhan Jabatan Fungsional Analis Kekayaan lruelektual yang diburuhken setiap jenjangjabatan. Tata cara pcnghitungan kcbutuhan .Jabatan Fungsional Analls Kekayaan Intelektual sebagai beriku t: L Mcngidcntifikasi dan mcngelompokan scsuai dcngan hasil kcrja, sebagai berikut:

a.basil anallsis pcrmobonan kekayaan intetektuat;
b.hasil analisis pascapermohonan kekayaan intelektual;
c.pclaksanaan diseminasi kekayaan intelekrual: dan
d.penyclesaian scngketa kckayaan intcJcktual A. TATA CARA PENOHrrUNOAN KEBUTUHAN JABATAN FUNOSIONAl.. ANALIS KEKAYMN INTELEI(rUAL DENOAN PENDEKATAN HASl)" KERJA PENGHITUNGAN KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL ANALIS KEKAYAAN INTELEKTUAL LAMPJRAN PERATURAN MENTER] HUh.lJM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAIIUN 2023 TENTANG PJ;;POMAN PENOHITUNOAN KI,SUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL ANALIS KEKAYAAN INTELEKTUAL 2023, No.86 www.peraturan.go.id L KebutuhanJF Analis KI Alill Mud. Persentase Kontribusi {P)X Volunle Hasil Kerja (V) Standar Kemampuan Rata Rata (SKR)
1. 2.OSl Persen1ase Kontribu.~i(I')X Volume H<.tsil t<erja (V) Standar Kemampuan Ram Rat. (SKR)Pennohonan - Kekayaan Intelektual
b.Kebutuhan Jabatan Fungsional Analis Kckayaan Intetektual untuk jenjang Ahli Muda : I. HasiJ Analisis L KebutuhanJ~'Analis KIAhliPcrtama Persent:a.c;eKontribu$i (P)X Volume HasU Kerja (V) Stander Kemampuan Rata- Rata(SKR)
1. 2.OS{
2. 7.Penentuan jumlah kebutuhan .Jabatan Fungsional Analis Kckayaan Int.elektual untuk tiap jenjangjabatan:
a.Kebutuban Jabatan Fungsional Analis Kekayaan tmelektual untuk jenjang AhU Pertama:
1. 1.HA;SilAna1isis Pennohonan rersentaseKonuibusl (r)X VolumeHasUKerja(V) Kekayaan Standar KemampuanRata Rata(SKR) Imelektual
2. 6.Pcncntuan jumlah kebutuhan Jabatan Fungsional Analis Kel<ayaan lntelektual:
a.ApabiJa berdasarkan penghitungan yang dilakukan te..badap Jabatan Fungslonal Analis Kekayaan Intelektual menurut jenis dan jenjangjabalan memperoleh nilai lebil besar arau sama dengan 0,50 maka dapat ditetapkan jumJah kebutuhan Analis Kekayaan Intelektual beljumlah I (satu) (pembulatan ke alas).
b.ApabiJa berdasarkan pcnghitungan yang dilakukan terhadap Jabatan Fungsional Analis Kekayaan Intelektual menu rut jenis dan jenjang jabatan memperoleh nilai kurang dan 0,50 malta udak dapat ditetapkan kebutuhan .Iabatan Fungsional Analis Kekayaan Intetekrual untuk jenis dan jenjang Jabatan Fungsional AJ1a1is Kekayaan Intelektual tcrsebui (pcmbulatan kc bawah]. I h S :_P.:_.'""""-";n"tas:=.:·e"K.:_o"'n"'ITI,.:·.:_bu=S1.:.·-,,(P.:.):..:X,,"V,.:o.:_lu=m=:e::-H::-a=S7.i1~K;;:e;,:rj.:.._,(V)-,- [um a OM =- Standar Kemampuan Rata Rata (SKR)
1. 5.Menghitung kebutuhan Jaoolan Fungsional Analis Kekayaan Intelektual per jenjang dengan eara menjumlahkan hasit penghitungan kebutuhan .Jabaran FungsionaJ Analis Kckayaan lntclcktual dan masiog-masiog sasaran kegiatan atau sebagaimana rumus berikut:
2. 4.Mcncnlukan volume Hasil Kclja (V) dengan menggunakan baselille data frekuenslfvolume hasil kerja minimal 3 (liga) tahun sebclumnya atau proycksi tahun bcrjalan yang discsuaikan dengan rencana stratcgis organisasi, tujuan organisasi, dan dinamlka crganlsasi. 2023, No.86 www.peraturan.go.id HASII. 2022 ao UIWA/LA"' ... AII THD '" KBII1lTl1IIAII0ImIK YOUIIIlt SlUt JllllJAlfO KOIITIUBUSI ,,- 0,66 57,5 Hasil AnaIisis Mud. 0.16 14.2 I Pennobonan 2618 33.86 Maclv. 0,]4 12.4 Kekayaan lntelektual u....... 0,03 24 "........ 034 5.2 Hasil :\Jl.ali.~$Pesce 51.73 Mucla 0,31 4.7 2 Permohol)M 782 Mad],. 027 40 Keb)-aan Inlelekm(d utam. 0.08 1.2 ,.......... 0,40 0.4 Pe1.'\k$on., ... Muda 030 03 3 I>isem.inasi Kekay....,. L2 13.22 Maclya 0,19 0.2 1nt.lcl<tual tr ....... 011 01 Pertama 0.44 0.0 Polye1csaian Mu.da 0,33 0,0 4 $engk",. Kclca)'aan 3 55.59 Madya 0.22 0.0 lntelektual U....... 0.20 0.0 : JF Analis Kl : Direktorat Hak Cipta dan Desain tndustri Nama .Jabatan Unit Kelja (Lokus, Formullr Penghituncan Formasl Untnk Keblltuhan JF Analls KI Contoh Penc,b.ituDgaDKebutuhan Jabatan Fungsional Analis Kekayaan Inte1elrtual AhJj Pertalna eli Direlrtorat Jeuderal Kekayaan Intelektllal I Kebutuhan JF Analia KI Ahli Utama ~ Kncu'IbIm AhII Uwna (Jt):I V~lIin1' IkNn Kula It 10000ns (Y) .MMI4'-fa:~ .....1;I. -It$ (SI(R)2. Ds,
d.xebutunan Jabalan FungsionaJAnalis Kekayaan lntelektual untuk jenjang AWi Utama : I. Has.iI AnaJisis Per'MlaSeJ(onUibusi(P)XVolumetJasllKer)a(V) Penuobonan = Scandar KCIUampU3Jl Rata Rata (SKR) Kekayaan jntelekiual ~ Keburuhan JF Analis Kl Ahli Madya PersentaseKonlrlbusl (P)XVolumellaslll(erja (V) Standar KeJnampuan Rata Rata (SKR)
1. 2.Dsl Analisis Persen'a",K.ntrib",i (P)XVolumeHasHKerjo(V) Standar Kemampuan Roy Rata (SKR)Pc:nnohona.n ~ Kekayaan Iatelektual
c.Kcbutuhan -Jabatan FungsionaJ Analis Kekayaan lntelektual untuk jenjang AhJj Madya : I. Hasil 2023, No.86 www.peraturan.go.id Sesuai dengan kerentuan angka 6, bahwa apablla berdasarkan penghitungan memperoleh nllai lebih besar atau sarna dengan O,SO maka dapat ditetapkan jumJah keouruhan Analis Kekayaan Intelektual berjumlah 1 (satu) [pernbulatan ke alas), sehingga Direktorat Hak Cipta dan Desain Indusui membutunkan 15 orang Analis Kekayaan Intclektual Ah1i Madya
1. 3.Analis Kekayaan Intelektual Ahli Madya = (0,14% X 2618)/33,86 + (0,27% X 782)/51,73 + (0,19% X 12)/13,22 + (0,22% X 3)/55,59 = JI,l + 4,0 -+ 0,2 + 0,0 = 15,29 Sesuai deogan ketentuan angka 6, bahwa apabila berdasarkan peoghitungan memperoleh nilai lebih besar atau sama dengan 0,50 maka dapat ditetapkan jumlah keburuhan Analis Kekayaan lntelektual beriumlah 1 (satul (pembulatan ke atasl, sehingga Direktorat Hak Cipta dan Desain Industri membutuhkan 18 orang Analis Kekayaan Intelektual Ah1i Muda
2. 2.AnalisKekayaan lntclcktual AWiMuda - (0,16% X 2618)/33,86 + (0,31% X 782)/51,73 + (0,30% X 12)/13,22 + (0.3300 X 3)/55,59 ., 12,7 + 4,7 + 0.3 -+- 0,0 - 17,73 Sesuai dengan kctentuan angka 6, bahwa apabila berdasarkan penghitungan memperoleh nilai lebih besar atau sama dengan 0,50 maka dapat ditetapkan jumlah kebutuban Analis Kekayaan lntelektual berjumlah 1 (satu] (pembulatan ke atasl, sehingga Direktorat Hak Cipta dan Desain Industri membutuhkan 57 orang Analis Kekayaan Intclektual AhUPertama,
3. 1.Analis Kekayaan Intelektua! AhUPertama = (0,66% X 2618)/33,86 + (0.34% X 782)/51.73 + (0,40% X (2)/13,22 + (0,4400 X 3)/55,59 = 51,4 + 5,2 -+ 0,4 + 0,0 = 56,96 Persenl ...$t' Konttibusl Ahli Ptnama (P) x VQtum~!leba" KerJ,ax I OrJlng M Sundar Kenl41mpU.iln Rata - Rata (SKR) JumJah JP ADalis K! AhIi Pertama Tabel di alas memperlihatkan hasil penghhungan kebutuhan .Jabatan F'ungsional Analis Kekayaan Intelektual pada Direktorat Hak Cipla dan Desain Indusui sesuai dengan sasaran kegiaian dan jumlah volume Hasil Kelja yang ditentukan oleh instansi sesuai dengan rencana strategts lnstansi dan mempcrtimbangkan dlnamlka/pcrkembangan organisast. Dengan menggunakan rumus penghitungan sebagai berikut: 2023, No.86 www.peraturan.go.id sesuai dengan ketentuan angka 6, bahwa apabila berdasarkan penghitungan mcmperolch nilai Icbib besar atau sama dcngan 0,50 maka dapat ditetapkan jumla.h kebutuhan Analis Kekayaanlntelektual beajum1a.h ) (satul (pembulaian ke alas), sehlnggaDirektorat Hak Cipta dan DesainIndustri membutuhkan 3 orang Analis I\ekayaan Intelektual Ah.Ii Utama,
4. 4.Analis Kckayaan Inrelektual AhUMadya - (0,0300 X 2618)/33,86 + (0,08% X 782)/51,73 + (0,11% X 12)/13,22 + (0,20% X 3)/55,59 ·2,1 + 1,2+0,1+0.0 = 3,43 2023, No.86 www.peraturan.go.id YASONNA H. l.AOLY ltd. MENTER! HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA Keterangan Tabel:
5. 1.Kolom 1 diisi dengan nomor urut.
6. 2.Kolom 2 diisi den.gan Hasil Kelja Jabatan FungsionaJ AnaHs Kekayaan InteJektuaJ.
7. 3.Kolom J diisi dengan Volume Hasil Kerja dalam tahu n yang berkenaan yang ditentukan oleh instansi, dapat dengan mcnggunakan baseline data frekuensi/volume kegiatan minimal 3 (liga) tahun sebelumnya atau proyeksi tahun berjalan yang disesuaikan dengan rencana strategis dan rujuan Instansi, serta mempertimbangkan dinamika/ perkembangan organisasi. Proyeksi volume 13eban Kerja dapat menggunakan penghitungan statistik berupa tren, baik meningkat, tetap, maupun rnenurun.
8. 4.Kolom 4 diisi dengan nilai SKR pada setiap sasaran kegiatan tugas Jabatan F'ungsional Analis Kekayaan lntelektual (Uhat dan diisi sesuai Tabeill.
9. 5.Kolom 5 diisi dengan Jenjang Jabatan AnaUs Kekayaan lntelektual.
10. 6.Kolom 6 diisi dengan nilai persentase kcntribusi seliap jenjang Jabatan Fungsional Analis Kekayaan lntelektual sesuai dengan sasaran Kegiatan rugas Jabatan Fungsional Analis Kekayaan Intelektual (Iihat dan diisi sesuai Tabel 21.
11. 7.Kolom 7 diisi dengan hasil penghitungan jumlah SDM pada setiap jenjang. HA8IL kD..IAJu..,AMJI THO .... "" OO\'D """ .... """ """"""" ~ KOtrnU8Vll "VTQ'HA.N I , • • • • 7 Nama Jabatan Unit Kelja B. FORMUUR PENOHITUNOAN KEBUTUHAN JABATAN FUNOSIONAI. ANAUS KEKAYAAN INTEl.EKTUAL TAHUN ..... 2023, No.86 www.peraturan.go.id

Isi peraturan

Teks10PDFHirarki

Memuat teks peraturan…