DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 2 Tahun 2024

Nomor: 2
Tahun: 2024
Ditetapkan: 9 Januari 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 23

Lembaga terkait

Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan

Ringkasan

Permenkumham ini diatur tentang Tata Cara Penetapan Negara Calling Visa serta Permohonan dan Pemberian Visa bagi Warga Negara dari Negara Calling Visa dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Warga negara dari Negara Calling Visa dapat diberikan Visa yang terdiri atas visa kunjungan dan visa tinggal terbatas. Menteri Hukum dan HAM menetapkan negara yang dikategorikan sebagai Negara Calling Visa.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Tata Cara Penetapan Negara Calling Visa serta Permohonan dan Pemberian Visa bagi Warga Negara dari Negara Calling Visa; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); www.peraturan.go.id 2024, No.27
4.Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6886);
5.Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2023 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 33);
6.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 22 Tahun 2023 tentang Visa dan Izin Tinggal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 651);
7.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 28 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 900); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG TATA CARA PENETAPAN NEGARA CALLING VISA SERTA PERMOHONAN DAN PEMBERIAN VISA BAGI WARGA NEGARA DARI NEGARA CALLING VISA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Negara Calling Visa adalah negara yang kondisi atau keadaan negaranya dinilai mempunyai tingkat kerawanan tertentu ditinjau dari aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan negara, dan keimigrasian.
2.Visa Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Visa adalah keterangan tertulis baik secara manual maupun elektronik yang diberikan oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan perjalanan ke wilayah Indonesia dan menjadi dasar untuk pemberian Izin Tinggal.
3.Affidavit adalah pernyataan tertulis yang sah yang dilampirkan pada paspor warga negara dari Negara Calling Visa yang tidak memiliki hubungan diplomatik dengan negara Indonesia untuk masuk dan tinggal di wilayah Indonesia dalam waktu tertentu.
4.Pejabat Imigrasi adalah pegawai yang telah melalui pendidikan khusus Keimigrasian dan memiliki keahlian teknis Keimigrasian serta memiliki wewenang untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab berdasarkan undang-undang mengenai Keimigrasian. www.peraturan.go.id 2024, No.27
5.Pejabat Dinas Luar Negeri adalah pegawai negeri sipil yang telah mengikuti pendidikan dan latihan khusus untuk bertugas di Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia.
6.Penjamin adalah orang atau korporasi yang bertanggung jawab atas keberadaan dan kegiatan warga negara dari Negara Calling Visa selama berada di wilayah Indonesia.
7.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
8.Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Imigrasi.

Pasal 2

Menteri menetapkan negara yang dikategorikan sebagai Negara Calling Visa.

Pasal 3

(1)Warga negara dari Negara Calling Visa dapat diberikan Visa.
(2)Visa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.Visa kunjungan; dan
2. b.Visa tinggal terbatas.
(3)Pemberian Visa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kewenangan Menteri.
(4)Kewenangan pemberian Visa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 4

(1)Visa kunjungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a terdiri atas:
1. a.Visa kunjungan 1 (satu) kali perjalanan; dan
2. b.Visa kunjungan beberapa kali perjalanan.
(2)Visa kunjungan dan Visa tinggal terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) diberikan kepada warga Negara Calling Visa untuk melakukan kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II

TIM KOORDINASI PENILAI VISA

Pasal 5

(1)Dalam Menetapkan negara yang dikategorikan sebagai Negara Calling Visa, Menteri membentuk tim koordinasi penilai Visa.
(2)Tim koordinasi penilai Visa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas:
1. a.kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia;
2. b.kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri;
3. c.Badan Intelijen Negara;
4. d.Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
5. e.Tentara Nasional Indonesia. www.peraturan.go.id 2024, No.27

Pasal 6

Tim koordinasi penilai Visa bertugas:

a.mengevaluasi negara yang kondisi atau keadaan negaranya mempunyai tingkat kerawanan tertentu;
b.memberikan rekomendasi kepada Menteri dalam menetapkan Negara Calling Visa; dan
c.memberikan rekomendasi kepada Direktur Jenderal dalam menyetujui atau menolak permohonan Visa yang diajukan oleh warga negara dari negara Calling Visa.

Pasal 7

Evaluasi Negara Calling Visa oleh tim koordinasi penilai Visa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

BAB III

PERMOHONAN VISA BAGI WARGA NEGARA DARI NEGARA CALLING VISA

Pasal 8

(1)Permohonan Visa diajukan oleh warga negara dari Negara Calling Visa kepada Pejabat Imigrasi yang ditunjuk pada Direktorat Jenderal.
(2)Warga negara dari Negara Calling Visa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki Penjamin yang merupakan Warga Negara Indonesia atau korporasi berbadan hukum yang berdomisili di Indonesia.
(3)Selain diajukan oleh warga negara dari Negara Calling Visa, permohonan Visa Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dapat dilakukan oleh Penjamin.
(4)Dalam hal untuk alasan kemanusiaan dan/atau keadaan kahar, permohonan Visa dapat diajukan oleh warga negara dari Negara Calling Visa melalui Pejabat Imigrasi yang ditunjuk pada perwakilan Republik Indonesia di negara asalnya.
(5)Dalam hal Pejabat Imigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum ada, permohonan Visa diajukan kepada Pejabat Dinas Luar Negeri pada perwakilan Republik Indonesia di negara asalnya.

Pasal 9

(1)Permohonan Visa kunjungan 1 (satu) kali perjalanan bagi warga negara dari Negara Calling Visa diajukan kepada Direktur Jenderal oleh Penjamin dalam hal:
1. a.tanpa kewarganegaraan;
2. b.memiliki dokumen perjalanan bukan paspor kebangsaan;
3. c.melakukan pembicaraan bisnis;
4. d.melakukan pembelian barang;
5. e.memberikan ceramah atau mengikuti seminar;
6. f.mengikuti pameran internasional;
7. g.mengikuti rapat yang diadakan dengan kantor pusat atau perwakilan di Indonesia; www.peraturan.go.id 2024, No.27
8. h.melakukan kunjungan jurnalistik;
9. i.melakukan pembuatan film;
10. j.memberikan bimbingan, penyuluhan, dan pelatihan dalam penerapan dan inovasi teknologi industri untuk meningkatkan mutu dan desain produk industri serta kerja sama pemasaran luar negeri bagi Indonesia;
11. k.melakukan audit, kendali mutu produksi, atau inspeksi pada cabang perusahaan di Indonesia; dan
12. l.calon tenaga kerja asing dalam uji coba kemampuan dalam bekerja.
(2)Permohonan Visa tinggal terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b dan Visa kunjungan beberapa kali perjalanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b diajukan kepada Direktur Jenderal oleh Penjamin.

Pasal 10

(1)Permohonan Visa diajukan melalui sistem informasi manajemen keimigrasian dengan melampirkan persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bagi permohonan Visa yang diajukan di luar negara asalnya melalui perwakilan Republik Indonesia wajib melampirkan dokumen tambahan berupa kartu penduduk tetap (permanent resident card).

Isi peraturan

Teks23PDFHirarki

Memuat teks peraturan…