DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 20 Tahun 2014

Nomor: 20
Tahun: 2014
Ditetapkan: 22 Agustus 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 15

Lembaga terkait

Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka melindungi kepentingan hukum warga negara Indonesia yang memerlukan penanganan khusus, serta untuk meningkatkan kerja sama di bidang hukum dengan negara lain, perlu dibentuk atase hukum pada Perwakilan Republik Indonesia di negara Malaysia;
c.bahwa menindaklanjuti surat persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/2436.1/M.PAN- www.djpp.kemenkumham.go.id 2014, No.1186 2 RB/10/2011 tanggal 11 Oktober 2011 dan Nomor B/1331/M.PAN-RB/3/2014 tanggal 26 Maret 2014 serta berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Tugas dan Fungsi Atase Hukum pada Perwakilan Republik Indonesia di Negara Malaysia; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3882);

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2003 tentang Organisasi Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri;
4.Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor SK.65/OR/VI/84/01 Tahun 1984 tentang Pedoman Penempatan Atase Pertahanan dan Atase Teknis pada Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri;
5.Keputusan Menteri Luar Negeri NomorSK.06/A/OTN/2004/01 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri;
6.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 740); www.djpp.kemenkumham.go.id 2014, No.1186 3 MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG TUGAS DAN FUNGSI ATASE HUKUM PADA PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA DI NEGARA MALAYSIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan Atase Hukum Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Atase Hukum adalah Pegawai Negeri Sipil Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang ditempatkan pada Perwakilan Republik Indonesia di negara Malaysia.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI ATASE HUKUM

Pasal 2

(1)Atase Hukum berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Menteri.
(2)Atase Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara operasional dan administratif merupakan bagian dari Perwakilan Republik Indonesia di negara Malaysia.

Pasal 3

Atase Hukum mempunyai tugas melaksanakan koordinasi kerjasama di bidang hukum, perlindungan warga negara Indonesia dalam hal kewarganegaraan, dan pendampingan dalam proses hukum yang memerlukan penanganan khusus.

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Atase Hukum menyelenggarakan fungsi:

a.pelaksanaan koordinasi dalam meningkatkan kerja sama hukum dengan Kementerian/Instansi Teknis Negara Penerima meliputi, bantuan hukum timbal balik dalam masalah pidana, ekstradisi, dan pemindahan narapidana antarnegara
b.pemberian fasilitasi hukum dengan instansi negara Malaysia dan atase teknis pada Perwakilan Republik Indonesia di negara Malaysia;
c.pelaksanaan permohonan untuk memperoleh kembali kewarganegaraan Republik Indonesia; www.djpp.kemenkumham.go.id 2014, No.1186 4
d.pelaksanaan koordinasi dengan fungsi konsuler dan/atau atase teknis lainnya untuk membantu penanganan warga negara Indonesia yang memerlukan penanganan khusus;
e.pemantauan proses hukum warga negara Indonesia yang memerlukan penanganan khusus disetiap tingkatan pengadilan serta melakukan upaya hukum yang dapat ditempuh;
f.pelaksanaan koordinasi dengan retainer dan/atau in-house lawyer dalam proses persidangan atas warga negara Indonesia yang terancam hukuman berat atau mati di setiap tingkatan pengadilan serta melakukan upaya hukum yang dapat ditempuh; dan
g.pemantauan, penyusunan analisis, dan pelaporan yang berkaitan dengan masalah pelindungan warga negara Indonesia dalam hal kewarganegaraan, pendampingan dalam proses hukum yang memerlukan penanganan khusus, dan pelaksanaan kerjasama dalam bidang hukum dengan negara Malaysia.

Pasal 5

Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Atase Hukum dapat melaksanakan tugas tertentu yang diberikan oleh:

a.Menteri dengan sepengetahuan Kepala Perwakilan Republik Indonesia di negara Malaysia; dan
b.Kepala Perwakilan Republik Indonesia di negara Malaysia.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Atase Hukum wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dengan seluruh jajaran Perwakilan Republik Indonesia di negara Malaysia.

Pasal 7

(1)Menteri melalui Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Atase Hukum.
(2)Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek:
1. a.ketatausahaan;
2. b.personil; dan
3. c.perlengkapan, yang bersifat administratif atau fasilitatif. www.djpp.kemenkumham.go.id 2014, No.1186 5

BAB III

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN ATASE HUKUM

Pasal 8

(1)Atase Hukum merupakan jabatan fungsional yang disetarakan dengan jabatan struktural setingkat eselon IIIA.
(2)Atase Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan status diplomatik untuk melaksanakan tugas dan fungsi Menteri untuk pelindungan terhadap kepentingan hukum Warga Negara Indonesia.
(3)Status diplomatik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan status yang diberikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri untuk memperoleh hak diplomatik dari negara Malaysia atau organisasi internasional guna memfasilitasi tugas dan fungsinya.

Pasal 9

(1)Atase Hukum diangkat oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri berdasarkan usul Menteri.
(2)Untuk dapat diangkat sebagai Atase Hukum sebagaimana dimaksud ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
1. a.telah menduduki jabatan struktural paling rendah setingkat pejabat struktural eselon IVA;
2. b.masa kerja paling singkat 10 (sepuluh) tahun;
3. c.telah ditempatkan atau mempunyai pengalaman di bidang hukum paling singkat 5 (lima) tahun;
4. d.berpendidikan paling rendah sarjana strata I di bidang hukum;
5. e.menguasai bahasa inggris secara aktif baik lisan maupun tulisan; dan
6. f.mengerti, memahami, dan menguasai sistem hukum, hukum acara, dan sistem peradilan negara Malaysia.

Pasal 10

Pemberhentian dari jabatan Atase Hukum dilakukan dengan Keputusan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri berdasarkan usul Menteri. www.djpp.kemenkumham.go.id 2014, No.1186 6

Isi peraturan

Teks15PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka melindungi kepentingan hukum warga negara Indonesia yang memerlukan penanganan khusus, serta untuk meningkatkan kerja sama di bidang hukum dengan negara lain, perlu dibentuk atase hukum pada Perwakilan Republik Indonesia di negara Malaysia;
c.bahwa menindaklanjuti surat persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/2436.1/M.PAN- www.djpp.kemenkumham.go.id 2014, No.1186 2 RB/10/2011 tanggal 11 Oktober 2011 dan Nomor B/1331/M.PAN-RB/3/2014 tanggal 26 Maret 2014 serta berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2003 tentang Organisasi Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri;
4.Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor SK.65/OR/VI/84/01 Tahun 1984 tentang Pedoman Penempatan Atase Pertahanan dan Atase Teknis pada Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri;
5.Keputusan Menteri Luar Negeri NomorSK.06/A/OTN/2004/01 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri;
6.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 740); www.djpp.kemenkumham.go.id 2014, No.1186 3 MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG TUGAS DAN FUNGSI ATASE HUKUM PADA PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA DI NEGARA MALAYSIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI ATASE HUKUM

Pasal 2

(1)Atase Hukum berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Menteri.
(2)Atase Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara operasional dan administratif merupakan bagian dari Perwakilan Republik Indonesia di negara Malaysia.

Pasal 3

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Atase Hukum menyelenggarakan fungsi:

a.pelaksanaan koordinasi dalam meningkatkan kerja sama hukum dengan Kementerian/Instansi Teknis Negara Penerima meliputi, bantuan hukum timbal balik dalam masalah pidana, ekstradisi, dan pemindahan narapidana antarnegara
b.pemberian fasilitasi hukum dengan instansi negara Malaysia dan atase teknis pada Perwakilan Republik Indonesia di negara Malaysia;
c.pelaksanaan permohonan untuk memperoleh kembali kewarganegaraan Republik Indonesia; www.djpp.kemenkumham.go.id 2014, No.1186 4
d.pelaksanaan koordinasi dengan fungsi konsuler dan/atau atase teknis lainnya untuk membantu penanganan warga negara Indonesia yang memerlukan penanganan khusus;
e.pemantauan proses hukum warga negara Indonesia yang memerlukan penanganan khusus disetiap tingkatan pengadilan serta melakukan upaya hukum yang dapat ditempuh;
f.pelaksanaan koordinasi dengan retainer dan/atau in-house lawyer dalam proses persidangan atas warga negara Indonesia yang terancam hukuman berat atau mati di setiap tingkatan pengadilan serta melakukan upaya hukum yang dapat ditempuh; dan
g.pemantauan, penyusunan analisis, dan pelaporan yang berkaitan dengan masalah pelindungan warga negara Indonesia dalam hal kewarganegaraan, pendampingan dalam proses hukum yang memerlukan penanganan khusus, dan pelaksanaan kerjasama dalam bidang hukum dengan negara Malaysia.

Pasal 5

Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Atase Hukum dapat melaksanakan tugas tertentu yang diberikan oleh:

a.Menteri dengan sepengetahuan Kepala Perwakilan Republik Indonesia di negara Malaysia; dan
b.Kepala Perwakilan Republik Indonesia di negara Malaysia.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Atase Hukum wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dengan seluruh jajaran Perwakilan Republik Indonesia di negara Malaysia.

Pasal 7

(1)Menteri melalui Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Atase Hukum.
(2)Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek:
1. a.ketatausahaan;
2. b.personil; dan
3. c.perlengkapan, yang bersifat administratif atau fasilitatif. www.djpp.kemenkumham.go.id 2014, No.1186 5

BAB III

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN ATASE HUKUM

Pasal 8

(1)Atase Hukum merupakan jabatan fungsional yang disetarakan dengan jabatan struktural setingkat eselon IIIA.
(2)Atase Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan status diplomatik untuk melaksanakan tugas dan fungsi Menteri untuk pelindungan terhadap kepentingan hukum Warga Negara Indonesia.
(3)Status diplomatik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan status yang diberikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri untuk memperoleh hak diplomatik dari negara Malaysia atau organisasi internasional guna memfasilitasi tugas dan fungsinya.

Pasal 9

(1)Atase Hukum diangkat oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri berdasarkan usul Menteri.
(2)Untuk dapat diangkat sebagai Atase Hukum sebagaimana dimaksud ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
1. a.telah menduduki jabatan struktural paling rendah setingkat pejabat struktural eselon IVA;
2. b.masa kerja paling singkat 10 (sepuluh) tahun;
3. c.telah ditempatkan atau mempunyai pengalaman di bidang hukum paling singkat 5 (lima) tahun;
4. d.berpendidikan paling rendah sarjana strata I di bidang hukum;
5. e.menguasai bahasa inggris secara aktif baik lisan maupun tulisan; dan
6. f.mengerti, memahami, dan menguasai sistem hukum, hukum acara, dan sistem peradilan negara Malaysia.