DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 20 Tahun 2015

Nomor: 20
Tahun: 2015
Ditetapkan: 19 Agustus 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 24

Lembaga terkait

Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Tata Cara dan Prosedur Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Perundang-undangan; www.peraturan.go.id 2015, No.1257 2 Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
4.Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84);
5.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-0OT.01.01 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-0OT.01.01 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 740); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG TATA CARA DAN PROSEDUR PENGHARMONISASIAN, PEMBULATAN, DAN PEMANTAPAN KONSEPSI RANCANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: www.peraturan.go.id 2015, No.1257 3

1.Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Perundang-undangan yang selanjutnya disebut dengan Pengharmonisasian Konsepsi Rancangan Peraturan Perundang-undangan adalah proses penyelarasan substansi Rancangan Peraturan Perundang-Undangan dan teknik penyusunan Peraturan Perundang-undangan, sehingga menjadi Peraturan Perundang-undangan yang merupakan satu kesatuan yang utuh dalam kerangka sistem hukum nasional.
2.Program Legislasi Nasional yang selanjutnya disebut Prolegnas adalah instrumen perencanaan program pembentukan Undang-Undang yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis.
3.Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Undang- Undang sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.
4.Panitia Antarkementerian dan/atau Antarnonkementerian adalah panitia yang ditetapkan oleh Pemrakarsa yang bertugas untuk menyusun Rancangan Undang-Undang Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Peraturan Presiden.
5.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.
6.Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Peraturan Perundang- undangan.

Pasal 2

Pengharmonisasian Konsepsi Rancangan Peraturan Perundang-undangan dilakukan terhadap:

a.Rancangan Undang-Undang;
b.Rancangan Peraturan Pemerintah; dan
c.Rancangan Peraturan Presiden.

Pasal 3

Pengharmonisasian Konsepsi Rancangan Peraturan Perundang-undangan dilakukan dengan tujuan untuk:

a.menyelaraskan dengan:
1. 1.Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan peraturan perundang-undangan lain; dan
2. 2.teknik penyusunan peraturan perundang-undangan, dan
b.menghasilkan kesepakatan terhadap substansi yang diatur. www.peraturan.go.id 2015, No.1257 4

BAB II

PENGHARMONISASIAN KONSEPSI RANCANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Pasal 4

(1)Pengharmonisasian Konsepsi Rancangan Peraturan Perundang- undangan dilakukan terhadap Rancangan Peraturan Perundang- undangan hasil rapat Panitia Antarkementerian dan/atau Antarnonkementerian yang telah mendapatkan paraf persetujuan anggota Panitia Antarkementerian dan/atau Antarnonkementerian.
(2)Pengharmonisasian Konsepsi Rancangan Peraturan Perundang- undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Menteri.

Pasal 5

Pengharmonisasian Konsepsi Rancangan Peraturan Perundang-undangan dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

a.permohonan Pengharmonisasian Konsepsi Rancangan Peraturan Perundang-undangan;
b.pemeriksaan administratif;
c.analisis konsepsi;
d.rapat Pengharmonisasian Konsepsi Rancangan Peraturan Perundang- undangan;
e.paraf persetujuan; dan
f.penyampaian hasil Pengharmonisasian Konsepsi Rancangan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 6

(1)Permohonan Pengharmonisasian Konsepsi Rancangan Peraturan Perundang-undangan diajukan secara tertulis kepada Menteri dengan tembusan kepada Direktur Jenderal yang disertai dengan kelengkapan dokumen persyaratan.
(2)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh menteri atau sekretaris jenderal atas nama menteri. www.peraturan.go.id 2015, No.1257 5
(3)Dalam hal Rancangan Peraturan Perundang-undangan disiapkan oleh pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian, permohonan Pengharmonisasian Konsepsi Rancangan Peraturan Perundang- undangan diajukan oleh menteri yang mengoordinasikan lembaga pemerintah nonkementerian tersebut.

Pasal 7

(1)Permohonan Pengharmonisasian Konsepsi Rancangan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat paling sedikit memuat:
1. a.tujuan dan dasar penyusunan Rancangan Peraturan Perundang- undangan;
2. b.gambaran umum arah pengaturan dan ruang lingkup materi muatan Rancangan Peraturan Perundang-undangan;
3. c.keterkaitan dengan Peraturan Perundang-undangan lain;
4. d.isu krusial yang perlu dibahas; dan
5. e.hal lain yang berkembang pada tahap penyusunan Panitia Antarkementerian dan/atau Antarnonkementerian.
(2)Format permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 8

(1)Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat harus melampirkan dokumen:
1. a.Naskah Akademik untuk Rancangan Undang-Undang;
2. b.penjelasan mengenai urgensi dan pokok pikiran;
3. c.keputusan mengenai pembentukan Panitia Antarkementerian dan/atau Antarnonkementerian;
4. d.Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, atau Rancangan Peraturan Presiden yang telah mendapatkan paraf persetujuan seluruh anggota Panitia Antarkementerian dan/atau Antarnonkementerian; dan
5. e.izin prakarsa dalam hal:
  1. 1.Rancangan Undang-Undang tidak masuk dalam daftar Prolegnas;
  2. 2.Rancangan Peraturan Pemerintah tidak masuk dalam daftar Program Penyusunan Peraturan Pemerintah; atau www.peraturan.go.id 2015, No.1257 6
  3. 3.Rancangan Peraturan Presiden tidak masuk dalam daftar Program Penyusunan Peraturan Presiden.
(2)Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf d harus disertai dengan dokumen dalam bentuk elektronik.
(3)Format Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, atau Rancangan Peraturan Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 9

(1)Pemeriksaan administratif terhadap permohonan dan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 dilakukan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan diterima di Direktorat Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan.
(2)Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) permohonan dinyatakan tidak lengkap dan/atau tidak diajukan oleh pejabat yang berwenang, Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan atas nama Direktur Jenderal memberitahukan secara tertulis kepada kementerian pemohon untuk melengkapi dokumen.
(3)Kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disampaikan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal pemberitahuan diterima oleh kementerian pemohon.
(4)Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kementerian pemohon tidak memenuhi kelengkapan persyaratan, Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan atas nama Direktur Jenderal mengembalikan permohonan secara tertulis kepada kementerian pemohon.
(5)Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) permohonan dinyatakan lengkap, Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan atas nama Direktur Jenderal melakukan analisis konsepsi Rancangan Peraturan Perundang-undangan.
(6)Pemeriksaan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Fungsional Perancang Peraturan Perundang- undangan. www.peraturan.go.id 2015, No.1257 7

Pasal 10

(1)Analisis konsepsi Rancangan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5) dilakukan untuk melihat kejelasan konsepsi.
(2)Analisis konsepsi Rancangan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap substansi dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan.
(3)Analisis konsepsi Rancangan Peraturan Perundang-undangan terhadap substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan memperhatikan:
1. a.keterkaitan dan keselarasan substansi dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan peraturan perundang-undangan lain;
2. b.asas hukum;
3. c.putusan Mahkamah Konstitusi mengenai pengujian Undang- Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
4. d.putusan Mahkamah Agung mengenai pengujian peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang;
5. e.yurispridensi;
6. f.alasan pembentukan;
7. g.dasar kewenangan pembentukan dan dasar pembentukan;
8. h.arah dan jangkauan pengaturan;
9. i.keterkaitan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, dan Rencana Kerja Pemerintah;
10. j.hubungan terhadap kelembagaan yang sudah ada;
11. k.konsekuensi terhadap keuangan negara; dan/atau
12. l.unsur lainnya.
(4)Analisis konsepsi Rancangan Peraturan Perundang-undangan terhadap teknik penyusunan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. www.peraturan.go.id 2015, No.1257 8
(5)Analisis konsepsi Rancangan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Pejabat Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 11

Analisis konsepsi Rancangan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilakukan secara:

a.komprehensif terhadap substansi dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan; dan
b.khusus terhadap ketentuan pasal demi pasal baik secara internal maupun eksternal.

Isi peraturan

Teks24PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
4.Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84);
5.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-0OT.01.01 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-0OT.01.01 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 740); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG TATA CARA DAN PROSEDUR PENGHARMONISASIAN, PEMBULATAN, DAN PEMANTAPAN KONSEPSI RANCANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: www.peraturan.go.id 2015, No.1257 3

1.Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Perundang-undangan yang selanjutnya disebut dengan Pengharmonisasian Konsepsi Rancangan Peraturan Perundang-undangan adalah proses penyelarasan substansi Rancangan Peraturan Perundang-Undangan dan teknik penyusunan Peraturan Perundang-undangan, sehingga menjadi Peraturan Perundang-undangan yang merupakan satu kesatuan yang utuh dalam kerangka sistem hukum nasional.
2.Program Legislasi Nasional yang selanjutnya disebut Prolegnas adalah instrumen perencanaan program pembentukan Undang-Undang yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis.
3.Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Undang- Undang sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.
4.Panitia Antarkementerian dan/atau Antarnonkementerian adalah panitia yang ditetapkan oleh Pemrakarsa yang bertugas untuk menyusun Rancangan Undang-Undang Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Peraturan Presiden.
5.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.
6.Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Peraturan Perundang- undangan.

Pasal 2

Pengharmonisasian Konsepsi Rancangan Peraturan Perundang-undangan dilakukan terhadap:

a.Rancangan Undang-Undang;
b.Rancangan Peraturan Pemerintah; dan
c.Rancangan Peraturan Presiden.

Pasal 3

Pengharmonisasian Konsepsi Rancangan Peraturan Perundang-undangan dilakukan dengan tujuan untuk:

a.menyelaraskan dengan:
1. 1.Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan peraturan perundang-undangan lain; dan
2. 2.teknik penyusunan peraturan perundang-undangan, dan
b.menghasilkan kesepakatan terhadap substansi yang diatur. www.peraturan.go.id 2015, No.1257 4

BAB II

PENGHARMONISASIAN KONSEPSI RANCANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Pasal 4

(1)Pengharmonisasian Konsepsi Rancangan Peraturan Perundang- undangan dilakukan terhadap Rancangan Peraturan Perundang- undangan hasil rapat Panitia Antarkementerian dan/atau Antarnonkementerian yang telah mendapatkan paraf persetujuan anggota Panitia Antarkementerian dan/atau Antarnonkementerian.
(2)Pengharmonisasian Konsepsi Rancangan Peraturan Perundang- undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Menteri.

Pasal 5

Pengharmonisasian Konsepsi Rancangan Peraturan Perundang-undangan dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

a.permohonan Pengharmonisasian Konsepsi Rancangan Peraturan Perundang-undangan;
b.pemeriksaan administratif;
c.analisis konsepsi;
d.rapat Pengharmonisasian Konsepsi Rancangan Peraturan Perundang- undangan;
e.paraf persetujuan; dan
f.penyampaian hasil Pengharmonisasian Konsepsi Rancangan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 6

(1)Permohonan Pengharmonisasian Konsepsi Rancangan Peraturan Perundang-undangan diajukan secara tertulis kepada Menteri dengan tembusan kepada Direktur Jenderal yang disertai dengan kelengkapan dokumen persyaratan.
(2)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh menteri atau sekretaris jenderal atas nama menteri. www.peraturan.go.id 2015, No.1257 5
(3)Dalam hal Rancangan Peraturan Perundang-undangan disiapkan oleh pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian, permohonan Pengharmonisasian Konsepsi Rancangan Peraturan Perundang- undangan diajukan oleh menteri yang mengoordinasikan lembaga pemerintah nonkementerian tersebut.

Pasal 7

(1)Permohonan Pengharmonisasian Konsepsi Rancangan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat paling sedikit memuat:
1. a.tujuan dan dasar penyusunan Rancangan Peraturan Perundang- undangan;
2. b.gambaran umum arah pengaturan dan ruang lingkup materi muatan Rancangan Peraturan Perundang-undangan;
3. c.keterkaitan dengan Peraturan Perundang-undangan lain;
4. d.isu krusial yang perlu dibahas; dan
5. e.hal lain yang berkembang pada tahap penyusunan Panitia Antarkementerian dan/atau Antarnonkementerian.
(2)Format permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 8

(1)Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat harus melampirkan dokumen:
1. a.Naskah Akademik untuk Rancangan Undang-Undang;
2. b.penjelasan mengenai urgensi dan pokok pikiran;
3. c.keputusan mengenai pembentukan Panitia Antarkementerian dan/atau Antarnonkementerian;
4. d.Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, atau Rancangan Peraturan Presiden yang telah mendapatkan paraf persetujuan seluruh anggota Panitia Antarkementerian dan/atau Antarnonkementerian; dan
5. e.izin prakarsa dalam hal:
  1. 1.Rancangan Undang-Undang tidak masuk dalam daftar Prolegnas;
  2. 2.Rancangan Peraturan Pemerintah tidak masuk dalam daftar Program Penyusunan Peraturan Pemerintah; atau www.peraturan.go.id 2015, No.1257 6
  3. 3.Rancangan Peraturan Presiden tidak masuk dalam daftar Program Penyusunan Peraturan Presiden.
(2)Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf d harus disertai dengan dokumen dalam bentuk elektronik.
(3)Format Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, atau Rancangan Peraturan Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 9

(1)Pemeriksaan administratif terhadap permohonan dan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 dilakukan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan diterima di Direktorat Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan.
(2)Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) permohonan dinyatakan tidak lengkap dan/atau tidak diajukan oleh pejabat yang berwenang, Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan atas nama Direktur Jenderal memberitahukan secara tertulis kepada kementerian pemohon untuk melengkapi dokumen.
(3)Kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disampaikan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal pemberitahuan diterima oleh kementerian pemohon.
(4)Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kementerian pemohon tidak memenuhi kelengkapan persyaratan, Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan atas nama Direktur Jenderal mengembalikan permohonan secara tertulis kepada kementerian pemohon.
(5)Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) permohonan dinyatakan lengkap, Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan atas nama Direktur Jenderal melakukan analisis konsepsi Rancangan Peraturan Perundang-undangan.
(6)Pemeriksaan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Fungsional Perancang Peraturan Perundang- undangan. www.peraturan.go.id 2015, No.1257 7

Pasal 10

(1)Analisis konsepsi Rancangan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5) dilakukan untuk melihat kejelasan konsepsi.
(2)Analisis konsepsi Rancangan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap substansi dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan.
(3)Analisis konsepsi Rancangan Peraturan Perundang-undangan terhadap substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan memperhatikan:
1. a.keterkaitan dan keselarasan substansi dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan peraturan perundang-undangan lain;
2. b.asas hukum;
3. c.putusan Mahkamah Konstitusi mengenai pengujian Undang- Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
4. d.putusan Mahkamah Agung mengenai pengujian peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang;
5. e.yurispridensi;
6. f.alasan pembentukan;
7. g.dasar kewenangan pembentukan dan dasar pembentukan;
8. h.arah dan jangkauan pengaturan;
9. i.keterkaitan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, dan Rencana Kerja Pemerintah;
10. j.hubungan terhadap kelembagaan yang sudah ada;
11. k.konsekuensi terhadap keuangan negara; dan/atau
12. l.unsur lainnya.
(4)Analisis konsepsi Rancangan Peraturan Perundang-undangan terhadap teknik penyusunan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. www.peraturan.go.id 2015, No.1257 8
(5)Analisis konsepsi Rancangan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Pejabat Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 11

Analisis konsepsi Rancangan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilakukan secara:

a.komprehensif terhadap substansi dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan; dan
b.khusus terhadap ketentuan pasal demi pasal baik secara internal maupun eksternal.