DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 20 Tahun 2019

Nomor: 20
Tahun: 2019
Ditetapkan: 12 September 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 29

Lembaga terkait

Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk mewujudkan tata administrasi yang tertib terhadap pengelolaan Uang Pihak Ketiga, perlu mengatur penatausahaan uang Pihak Ketiga pada Balai Harta Peninggalan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Penatausahaan Uang Pihak Ketiga oleh Balai Harta Peninggalan; Mengingat : 1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek voor Indonesie, Staatsblad 1847:23);

2.Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang 2019, No.1060 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443);
3.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216);
4.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5204);
5.Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84);
6.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1473) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1135); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG PENATAUSAHAAN UANG PIHAK KETIGA PADA BALAI HARTA PENINGGALAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Balai Harta Peninggalan adalah unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang berada dan bertanggung jawab 2019, No.1060 langsung kepada Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum.
2.Pihak Ketiga adalah orang atau badan usaha yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum yang tidak diketahui keberadaannya berdasarkan putusan/penetapan Pengadilan tentang ketidakhadiran, pewaris yang meninggal dunia yang tidak memiliki Ahli waris, serta subjek hukum yang tidak cakap di hadapan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
3.Ahli waris adalah orang yang berhak menerima harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
5.Direktur Jenderal adalah direktur jenderal administrasi hukum umum.
6.Hari adalah hari kerja.

Pasal 2

(1)Balai Harta Peninggalan melakukan penatausahaan uang Pihak Ketiga yang diperoleh dari:
1. a.penjualan dan hasil sewa menyewa harta kekayaan orang atau badan usaha yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum yang dinyatakan tidak hadir;
2. b.penjualan dan hasil sewa menyewa harta peninggalan yang tidak ada kuasanya atau tidak terurus yang berada dalam penguasaan dan pengawasan Balai Harta Peninggalan; atau
3. c.harta lain karena hukum atau berdasarkan putusan dan/atau penetapan Pengadilan.
(2)Harta lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi namun tidak terbatas pada:
1. a.dana hasil transfer secara tunai yang harus diambil namun tidak diambil oleh penerima dan pengirim yang tidak diketahui keberadaannya; 2019, No.1060
2. b.uang program asuransi jaminan hari tua dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang tidak ada Ahli waris dan tidak ada pihak yang ditunjuk dalam wasiatnya;
3. c.penjualan harta pailit yang tidak diambil oleh kreditur setelah dilakukan pengumuman daftar pembagian dan kepailitan; atau
4. d.titipan daluwarsa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

(1)Penatausahaan uang Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi:
1. a.pencatatan;
2. b.penyimpanan dalam rekening bank;
3. c.penghitungan penutup;
4. d.pengajuan penetapan;
5. e.pembayaran kepada pihak yang berhak;
6. f.penyetoran ke kas negara; dan
7. g.pelaporan.
(2)Penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Balai Harta Peninggalan.

Pasal 4

(1)Pencatatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat
(1)huruf a dilakukan oleh Balai Harta Peninggalan pada saat menerima uang Pihak Ketiga.
(2)Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara elektronik dan non elektronik.
(3)Pencatatan secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui laman resmi Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.

Pasal 5

(1)Pencatatan terhadap uang Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf b, paling sedikit meliputi: 2019, No.1060
1. a.nama subjek hukum terkait uang Pihak Ketiga;
2. b.nomor dan tanggal putusan atau penetapan pengadilan;
3. c.nomor dan tanggal akta kematian atau surat keterangan kematian;
4. d.nomor bukti transaksi;
5. e.tanggal perolehan; dan
6. f.nilai nominal yang diterima atau yang diperoleh.
(2)Pencatatan uang Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c paling sedikit meliputi:
1. a.nama subjek hukum terkait uang Pihak Ketiga;
2. b.nilai nominal yang diterima atau yang diperoleh; dan
3. c.bukti penyetoran atau penyerahan.

Pasal 6

(1)Pencatatan uang Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a disertai data dukung berupa fotokopi putusan atau penetapan pengadilan.
(2)Pencatatan uang Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b disertai data dukung berupa akta kematian atau surat keterangan kematian.
(3)Pencatatan uang Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c disertai data dukung yang terdiri atas:
1. a.bukti transfer atau kwitansi penerimaan; dan
2. b.berita acara penyerahan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 7

(1)Dalam hal nilai nominal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f dan ayat (2) huruf b terdapat angka desimal maka pencatatan dilakukan dengan pembulatan.
(2)Pembulatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pembulatan ke bawah. 2019, No.1060

Pasal 8

(1)Balai Harta Peninggalan melakukan penyimpanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b terhadap uang Pihak Ketiga dalam bentuk rekening giro pada bank yang telah disetujui oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.
(2)Penyimpanan uang Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun.

Pasal 9

(1)Dalam melakukan penyimpanan uang Pihak Ketiga pada rekening giro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat
(1), mendapatkan jasa giro.
(2)Jasa giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambahkan pada masing-masing rekening uang Pihak Ketiga.
(3)Ketentuan mengenai mekanisme penghitungan uang Pihak Ketiga dengan penambahan jasa giro sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 10

Setelah melewati masa penyimpanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), Balai Harta Peninggalan wajib melakukan penghitungan penutup uang Pihak Ketiga.

Isi peraturan

Teks29PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk mewujudkan tata administrasi yang tertib terhadap pengelolaan Uang Pihak Ketiga, perlu mengatur penatausahaan uang Pihak Ketiga pada Balai Harta Peninggalan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang 2019, No.1060 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443);
3.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216);
4.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5204);
5.Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84);
6.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1473) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1135); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG PENATAUSAHAAN UANG PIHAK KETIGA PADA BALAI HARTA PENINGGALAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Balai Harta Peninggalan adalah unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang berada dan bertanggung jawab 2019, No.1060 langsung kepada Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum.
2.Pihak Ketiga adalah orang atau badan usaha yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum yang tidak diketahui keberadaannya berdasarkan putusan/penetapan Pengadilan tentang ketidakhadiran, pewaris yang meninggal dunia yang tidak memiliki Ahli waris, serta subjek hukum yang tidak cakap di hadapan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
3.Ahli waris adalah orang yang berhak menerima harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
5.Direktur Jenderal adalah direktur jenderal administrasi hukum umum.
6.Hari adalah hari kerja.

Pasal 2

(1)Balai Harta Peninggalan melakukan penatausahaan uang Pihak Ketiga yang diperoleh dari:
1. a.penjualan dan hasil sewa menyewa harta kekayaan orang atau badan usaha yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum yang dinyatakan tidak hadir;
2. b.penjualan dan hasil sewa menyewa harta peninggalan yang tidak ada kuasanya atau tidak terurus yang berada dalam penguasaan dan pengawasan Balai Harta Peninggalan; atau
3. c.harta lain karena hukum atau berdasarkan putusan dan/atau penetapan Pengadilan.
(2)Harta lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi namun tidak terbatas pada:
1. a.dana hasil transfer secara tunai yang harus diambil namun tidak diambil oleh penerima dan pengirim yang tidak diketahui keberadaannya; 2019, No.1060
2. b.uang program asuransi jaminan hari tua dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang tidak ada Ahli waris dan tidak ada pihak yang ditunjuk dalam wasiatnya;
3. c.penjualan harta pailit yang tidak diambil oleh kreditur setelah dilakukan pengumuman daftar pembagian dan kepailitan; atau
4. d.titipan daluwarsa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

(1)Penatausahaan uang Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi:
1. a.pencatatan;
2. b.penyimpanan dalam rekening bank;
3. c.penghitungan penutup;
4. d.pengajuan penetapan;
5. e.pembayaran kepada pihak yang berhak;
6. f.penyetoran ke kas negara; dan
7. g.pelaporan.
(2)Penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Balai Harta Peninggalan.

Pasal 4

(1)Pencatatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat
(1)huruf a dilakukan oleh Balai Harta Peninggalan pada saat menerima uang Pihak Ketiga.
(2)Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara elektronik dan non elektronik.
(3)Pencatatan secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui laman resmi Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.

Pasal 5

(1)Pencatatan terhadap uang Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf b, paling sedikit meliputi: 2019, No.1060
1. a.nama subjek hukum terkait uang Pihak Ketiga;
2. b.nomor dan tanggal putusan atau penetapan pengadilan;
3. c.nomor dan tanggal akta kematian atau surat keterangan kematian;
4. d.nomor bukti transaksi;
5. e.tanggal perolehan; dan
6. f.nilai nominal yang diterima atau yang diperoleh.
(2)Pencatatan uang Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c paling sedikit meliputi:
1. a.nama subjek hukum terkait uang Pihak Ketiga;
2. b.nilai nominal yang diterima atau yang diperoleh; dan
3. c.bukti penyetoran atau penyerahan.

Pasal 6

(1)Pencatatan uang Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a disertai data dukung berupa fotokopi putusan atau penetapan pengadilan.
(2)Pencatatan uang Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b disertai data dukung berupa akta kematian atau surat keterangan kematian.
(3)Pencatatan uang Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c disertai data dukung yang terdiri atas:
1. a.bukti transfer atau kwitansi penerimaan; dan
2. b.berita acara penyerahan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 7

(1)Dalam hal nilai nominal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f dan ayat (2) huruf b terdapat angka desimal maka pencatatan dilakukan dengan pembulatan.
(2)Pembulatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pembulatan ke bawah. 2019, No.1060

Pasal 8

(1)Balai Harta Peninggalan melakukan penyimpanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b terhadap uang Pihak Ketiga dalam bentuk rekening giro pada bank yang telah disetujui oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.
(2)Penyimpanan uang Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun.

Pasal 9

(1)Dalam melakukan penyimpanan uang Pihak Ketiga pada rekening giro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat
(1), mendapatkan jasa giro.
(2)Jasa giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambahkan pada masing-masing rekening uang Pihak Ketiga.
(3)Ketentuan mengenai mekanisme penghitungan uang Pihak Ketiga dengan penambahan jasa giro sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 10

Setelah melewati masa penyimpanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), Balai Harta Peninggalan wajib melakukan penghitungan penutup uang Pihak Ketiga.