DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 20 Tahun 2020

Nomor: 20
Tahun: 2020
Ditetapkan: 21 Juli 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 33

Lembaga terkait

Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Syarat dan Tata Cara Pengenaan Tarif Tertentu pada Pelayanan Paten dan Hak Cipta; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599); www.peraturan.go.id 2020, No. 833
4.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5922);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6335);
6.Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84);
7.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1473) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1135); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG SYARAT DAN TATA CARA PENGENAAN TARIF TERTENTU PADA PELAYANAN PATEN DAN HAK CIPTA. www.peraturan.go.id 2020, No. 833

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Tarif Tertentu Pelayanan Paten dan Hak Cipta yang selanjutnya disebut Tarif Tertentu adalah tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari pelayanan kekayaan intelektual sebagaimana tercantum dalam Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
2.Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia.
3.Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar dan memenuhi kriteria Usaha Kecil yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia.
4.Lembaga Penelitian dan Pengembangan Pemerintah yang selanjutnya disebut dengan Lembaga Litbang Pemerintah adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan penelitian dan/atau pengembangan pemerintah, tidak termasuk Lembaga Penelitian dan Pengembangan yang berasal dari Badan Usaha Milik Negara/Daerah.
5.Lembaga Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan. www.peraturan.go.id 2020, No. 833
6.Lembaga Pendidikan Pemerintah Lainya adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan dan dikelola oleh pemerintah selain jalur formal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
7.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.
8.Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

(1)Terhadap Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari pelayanan kekayaan intelektual berupa biaya tahunan Paten bagi Usaha Mikro, Usaha Kecil, Lembaga Pendidikan, dan Lembaga Litbang Pemerintah dapat dikenakan tarif sebesar 10% (sepuluh persen) dari tarif yang tercantum dalam Lampiran angka IV huruf B nomor 25 huruf a dan nomor 26 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
(2)Dalam keadaan tertentu, terhadap Lembaga Litbang Pemerintah, Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta, dan Sekolah Negeri dan Swasta serta Lembaga Pendidikan Pemerintah lainnya dapat dikenakan tarif sebesar Rp0,00 (nol rupiah) dari kewajiban pembayaran biaya tahunan paten.
(3)Dalam hal paten dihibahkan atau diwakafkan untuk kepentingan sosial dan/atau umum, terhadap pemegang paten dikenakan tarif sebesar Rp0,00 (nol rupiah) atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari biaya tahunan paten.
(4)Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari permohonan perubahan data dan perubahan nama www.peraturan.go.id 2020, No. 833 dan/atau alamat dikenakan tarif sebesar Rp0,00 (nol rupiah) dalam hal perubahan data dan perubahan nama dan/atau alamat pencipta, pemegang hak cipta, pemilik produk hak terkait, dan/atau penerima hak diajukan bukan karena kesalahan pemohon.

BAB III

SYARAT PENGENAAN TARIF TERTENTU PADA PELAYANAN PATEN DAN HAK CIPTA

Pasal 3

(1)Pengenaan tarif pada pelayanan paten dan pelayanan hak cipta berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Dalam hal tertentu, pengenaan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan sebesar:
1. a.10% (sepuluh persen) dari tarif yang tercantum dalam Lampiran angka IV huruf B nomor 25 huruf a dan nomor 26 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2019 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; atau
2. b.Rp0,00 (nol rupiah).
(3)Pengenaan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
1. a.biaya tahunan Paten bagi Usaha Mikro dan Usaha Kecil;
2. b.biaya tahunan Paten bagi Lembaga Pendidikan; dan
3. c.biaya tahunan Paten bagi Lembaga Penelitian dan Pengembangan Pemerintah.
(4)Pengenaan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
1. a.biaya tahunan Paten bagi Lembaga Penelitian dan Pengembangan Pemerintah; www.peraturan.go.id 2020, No. 833
2. b.biaya tahunan Paten bagi Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta;
3. c.biaya tahunan Paten bagi Sekolah Negeri dan Swasta;
4. d.biaya tahunan Paten bagi Lembaga Pendidikan Pemerintah lainnya;
5. e.biaya tahunan paten dalam hal paten tersebut telah dihibahkan atau diwakafkan untuk kepentingan sosial dan/atau umum; dan
6. f.biaya permohonan perubahan data dan perubahan nama dan/atau alamat pencipta, pemegang hak cipta, pemilik produk hak terkait, dan/atau penerima hak yang diajukan bukan karena kesalahan pemohon.

Pasal 4

Permohonan pengenaan tarif 10% (sepuluh persen) terhadap biaya tahunan paten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), diajukan oleh:

a.Usaha Mikro;
b.Usaha Kecil;
c.Lembaga Pendidikan; atau
d.Lembaga Litbang Pemerintah.

Pasal 5

Syarat pengenaan tarif 10% (sepuluh persen) untuk Usaha Mikro dan Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dan huruf b, sebagai berikut:

a.terdaftar sebagai Usaha Mikro atau Usaha Kecil; dan
b.mengajukan permohonan pengenaan tarif 10% (sepuluh persen) biaya jasa tahunan atas paten. www.peraturan.go.id 2020, No. 833

Pasal 6

Syarat pengenaan tarif 10% (sepuluh persen) untuk Lembaga Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, sebagai berikut:

a.paten terdaftar atas nama Lembaga Pendidikan; dan
b.mengajukan permohonan pengenaan tarif 10% (sepuluh persen) biaya jasa tahunan atas paten.

Pasal 7

Syarat pengenaan tarif 10% (sepuluh persen) untuk Lembaga Litbang Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, sebagai berikut:

a.paten terdaftar atas nama Lembaga Litbang Pemerintah; dan
b.mengajukan permohonan pengenaan tarif 10% (sepuluh persen) biaya jasa tahunan atas paten.

Pasal 8

Permohonan pengenaan tarif Rp0,00 (nol rupiah) untuk biaya tahunan Paten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), diajukan oleh:

a.Lembaga Litbang Pemerintah;
b.perguruan tinggi negeri dan swasta;
c.sekolah negeri dan swasta; atau
d.Lembaga Pendidikan Pemerintah Lainnya.

Pasal 9

Syarat pengenaan tarif Rp0,00 (nol rupiah) untuk Lembaga Litbang Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, sebagai berikut:

a.paten terdaftar atas nama Lembaga Litbang Pemerintah;
b.paten belum komersial; dan
c.mengajukan permohonan pengenaan tarif sebesar Rp0,00 (nol rupiah) terhadap biaya jasa tahunan paten. www.peraturan.go.id 2020, No. 833

Pasal 10

Syarat pengenaan tarif Rp0,00 (nol rupiah) untuk perguruan tinggi negeri dan swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, sebagai berikut:

a.paten terdaftar atas nama perguruan tinggi negeri dan swasta;
b.paten belum komersial; dan
c.mengajukan permohonan pengenaan tarif sebesar Rp0,00 (nol rupiah) terhadap biaya jasa tahunan paten.

Pasal 11

Syarat pengenaan tarif Rp0,00 (nol rupiah) untuk sekolah negeri dan swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, sebagai berikut:

a.paten terdaftar atas nama sekolah negeri dan swasta;
b.paten belum komersial; dan
c.mengajukan permohonan pengenaan tarif sebesar Rp0,00 (nol rupiah) terhadap biaya jasa tahunan paten.

Isi peraturan

Teks33PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599); www.peraturan.go.id 2020, No. 833
4.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5922);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6335);
6.Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84);
7.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1473) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1135); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG SYARAT DAN TATA CARA PENGENAAN TARIF TERTENTU PADA PELAYANAN PATEN DAN HAK CIPTA. www.peraturan.go.id 2020, No. 833

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Tarif Tertentu Pelayanan Paten dan Hak Cipta yang selanjutnya disebut Tarif Tertentu adalah tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari pelayanan kekayaan intelektual sebagaimana tercantum dalam Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
2.Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia.
3.Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar dan memenuhi kriteria Usaha Kecil yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia.
4.Lembaga Penelitian dan Pengembangan Pemerintah yang selanjutnya disebut dengan Lembaga Litbang Pemerintah adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan penelitian dan/atau pengembangan pemerintah, tidak termasuk Lembaga Penelitian dan Pengembangan yang berasal dari Badan Usaha Milik Negara/Daerah.
5.Lembaga Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan. www.peraturan.go.id 2020, No. 833
6.Lembaga Pendidikan Pemerintah Lainya adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan dan dikelola oleh pemerintah selain jalur formal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
7.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.
8.Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

(1)Terhadap Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari pelayanan kekayaan intelektual berupa biaya tahunan Paten bagi Usaha Mikro, Usaha Kecil, Lembaga Pendidikan, dan Lembaga Litbang Pemerintah dapat dikenakan tarif sebesar 10% (sepuluh persen) dari tarif yang tercantum dalam Lampiran angka IV huruf B nomor 25 huruf a dan nomor 26 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
(2)Dalam keadaan tertentu, terhadap Lembaga Litbang Pemerintah, Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta, dan Sekolah Negeri dan Swasta serta Lembaga Pendidikan Pemerintah lainnya dapat dikenakan tarif sebesar Rp0,00 (nol rupiah) dari kewajiban pembayaran biaya tahunan paten.
(3)Dalam hal paten dihibahkan atau diwakafkan untuk kepentingan sosial dan/atau umum, terhadap pemegang paten dikenakan tarif sebesar Rp0,00 (nol rupiah) atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari biaya tahunan paten.
(4)Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari permohonan perubahan data dan perubahan nama www.peraturan.go.id 2020, No. 833 dan/atau alamat dikenakan tarif sebesar Rp0,00 (nol rupiah) dalam hal perubahan data dan perubahan nama dan/atau alamat pencipta, pemegang hak cipta, pemilik produk hak terkait, dan/atau penerima hak diajukan bukan karena kesalahan pemohon.

BAB III

SYARAT PENGENAAN TARIF TERTENTU PADA PELAYANAN PATEN DAN HAK CIPTA

Pasal 3

(1)Pengenaan tarif pada pelayanan paten dan pelayanan hak cipta berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Dalam hal tertentu, pengenaan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan sebesar:
1. a.10% (sepuluh persen) dari tarif yang tercantum dalam Lampiran angka IV huruf B nomor 25 huruf a dan nomor 26 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2019 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; atau
2. b.Rp0,00 (nol rupiah).
(3)Pengenaan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
1. a.biaya tahunan Paten bagi Usaha Mikro dan Usaha Kecil;
2. b.biaya tahunan Paten bagi Lembaga Pendidikan; dan
3. c.biaya tahunan Paten bagi Lembaga Penelitian dan Pengembangan Pemerintah.
(4)Pengenaan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
1. a.biaya tahunan Paten bagi Lembaga Penelitian dan Pengembangan Pemerintah; www.peraturan.go.id 2020, No. 833
2. b.biaya tahunan Paten bagi Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta;
3. c.biaya tahunan Paten bagi Sekolah Negeri dan Swasta;
4. d.biaya tahunan Paten bagi Lembaga Pendidikan Pemerintah lainnya;
5. e.biaya tahunan paten dalam hal paten tersebut telah dihibahkan atau diwakafkan untuk kepentingan sosial dan/atau umum; dan
6. f.biaya permohonan perubahan data dan perubahan nama dan/atau alamat pencipta, pemegang hak cipta, pemilik produk hak terkait, dan/atau penerima hak yang diajukan bukan karena kesalahan pemohon.

Pasal 4

Permohonan pengenaan tarif 10% (sepuluh persen) terhadap biaya tahunan paten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), diajukan oleh:

a.Usaha Mikro;
b.Usaha Kecil;
c.Lembaga Pendidikan; atau
d.Lembaga Litbang Pemerintah.

Pasal 5

Syarat pengenaan tarif 10% (sepuluh persen) untuk Usaha Mikro dan Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dan huruf b, sebagai berikut:

a.terdaftar sebagai Usaha Mikro atau Usaha Kecil; dan
b.mengajukan permohonan pengenaan tarif 10% (sepuluh persen) biaya jasa tahunan atas paten. www.peraturan.go.id 2020, No. 833

Pasal 6

Syarat pengenaan tarif 10% (sepuluh persen) untuk Lembaga Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, sebagai berikut:

a.paten terdaftar atas nama Lembaga Pendidikan; dan
b.mengajukan permohonan pengenaan tarif 10% (sepuluh persen) biaya jasa tahunan atas paten.

Pasal 7

Syarat pengenaan tarif 10% (sepuluh persen) untuk Lembaga Litbang Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, sebagai berikut:

a.paten terdaftar atas nama Lembaga Litbang Pemerintah; dan
b.mengajukan permohonan pengenaan tarif 10% (sepuluh persen) biaya jasa tahunan atas paten.

Pasal 8

Permohonan pengenaan tarif Rp0,00 (nol rupiah) untuk biaya tahunan Paten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), diajukan oleh:

a.Lembaga Litbang Pemerintah;
b.perguruan tinggi negeri dan swasta;
c.sekolah negeri dan swasta; atau
d.Lembaga Pendidikan Pemerintah Lainnya.

Pasal 9

Syarat pengenaan tarif Rp0,00 (nol rupiah) untuk Lembaga Litbang Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, sebagai berikut:

a.paten terdaftar atas nama Lembaga Litbang Pemerintah;
b.paten belum komersial; dan
c.mengajukan permohonan pengenaan tarif sebesar Rp0,00 (nol rupiah) terhadap biaya jasa tahunan paten. www.peraturan.go.id 2020, No. 833

Pasal 10

Syarat pengenaan tarif Rp0,00 (nol rupiah) untuk perguruan tinggi negeri dan swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, sebagai berikut:

a.paten terdaftar atas nama perguruan tinggi negeri dan swasta;
b.paten belum komersial; dan
c.mengajukan permohonan pengenaan tarif sebesar Rp0,00 (nol rupiah) terhadap biaya jasa tahunan paten.

Pasal 11

Syarat pengenaan tarif Rp0,00 (nol rupiah) untuk sekolah negeri dan swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, sebagai berikut:

a.paten terdaftar atas nama sekolah negeri dan swasta;
b.paten belum komersial; dan
c.mengajukan permohonan pengenaan tarif sebesar Rp0,00 (nol rupiah) terhadap biaya jasa tahunan paten.