DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 20 Tahun 2022

Nomor: 20
Tahun: 2022
Ditetapkan: 5 Oktober 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 5

Lembaga terkait

Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 28 Tahun 2018 tentang Cap Keimigrasian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 28 Tahun 2018 tentang Cap Keimigrasian belum mengakomodir kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sehingga perlu diubah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 28 Tahun 2018 tentang Cap Keimigrasian; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216); www.peraturan.go.id 2022, No.1036
4.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6660);
6.Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84);
7.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 28 Tahun 2018 tentang Cap Keimigrasian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1293) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 28 Tahun 2018 tentang Cap Keimigrasian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 34);
8.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 41 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1365); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR 28 TAHUN 2018 TENTANG CAP KEIMIGRASIAN. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 28 Tahun 2018 tentang Cap Keimigrasian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1293) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 28 Tahun 2018 tentang Cap Keimigrasian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 34), diubah sebagai berikut: www.peraturan.go.id 2022, No.1036
1.Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Jenis Cap Keimigrasian terdiri atas:

a.cap Tanda Masuk;
b.cap Tanda Keluar;
c.cap penolakan izin masuk;
d.cap yang digunakan untuk pelayanan Izin Tinggal;
e.cap yang digunakan untuk penindakan keimigrasian; dan
f.cap pemeriksaan daftar awak Alat Angkut dan daftar penumpang.
1. 2.Ketentuan ayat (1) Pasal 10 diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

(1)Cap yang digunakan untuk pelayanan Izin Tinggal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, terdiri atas:
1. a.cap pemberian atau perpanjangan Izin Tinggal kunjungan;
2. b.cap pemberian atau perpanjangan Izin Tinggal terbatas sekaligus Izin Masuk Kembali;
3. c.cap pemberian atau perpanjangan Izin Tinggal terbatas perairan sekaligus Izin Masuk Kembali;
4. d.cap pemberian Izin Tinggal tetap;
5. e.cap Izin Tinggal tetap dengan jangka waktu tidak terbatas;
6. f.cap pelaporan Izin Tinggal tetap dengan jangka waktu tidak terbatas;
7. g.cap pemberian Izin Masuk Kembali bagi pemegang Izin Tinggal tetap;
8. h.cap pemberian atau perpanjangan Izin Tinggal keadaan terpaksa;
9. i.cap izin meninggalkan wilayah Indonesia bagi pemegang Izin Tinggal terbatas dan Izin Tinggal tetap;
10. j.cap pencabutan dokumen keimigrasian bagi Orang Asing yang memperoleh kewarganegaraan Indonesia atau meninggal dunia;
11. k.cap pemberian fasilitas keimigrasian bagi anak berkewarganegaraan ganda; dan
12. l.cap pemulangan.
(2)Cap yang digunakan untuk pelayanan Izin Tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(3)Spesifikasi cap sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi. www.peraturan.go.id 2022, No.1036

3.Di antara BAB VI dan BAB VII disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB VIA sehingga berbunyi sebagai berikut: BAB VIA CAP PEMERIKSAAN DAFTAR AWAK ALAT ANGKUT DAN DAFTAR PENUMPANG
4.Di antara Pasal 12 dan Pasal 13 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 12A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12A

(1)Cap pemeriksaan daftar awak Alat Angkut dan daftar penumpang digunakan sebagai tanda telah dilakukan penyelesaian administrasi pemeriksaan keimigrasian masuk dan keluar wilayah Indonesia di TPI.
(2)Cap pemeriksaan daftar awak Alat Angkut dan daftar penumpang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

5.Lampiran diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. Pasal II Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. www.peraturan.go.id 2022, No.1036 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 5 Oktober 2022 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd. YASONNA H. LAOLY Diundangkan di Jakarta pada tanggal 11 Oktober 2022 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd. YASONNA H. LAOLY www.peraturan.go.id (No. Paspor) Oat. of Entry : (DD/MM/YV) Valid Until : (DDIMMIYY) Duration : 30 Days Visa Type : Visa Exemption Not Extendable STAY PERMIT (KODE TPI) ( NIP)
2.CAP TANDA MASUK ELEKTRONIK

a.Tanda Masuk dan Izin Tinggal Subjek Bebas Visa Kunjungan A. CAP TANDA MASUK
1. 1.CAP TANDA MASUK MANUAL Tanda Masuk untuk Warga Negara Indonesia, Anak Berkewarganegaraan Ganda, Awak Alat Angkut, Pemegang Izin Masuk Kembali, Orang Asing Pemegang Pas Lintas Batas, Orang Asing Pemegang Visa DinasjDiplomatik, dan Orang Asing yang Masuk Wilayah Indonesia dalam Keadaan Darurat. CAP KEIMIGRASIAN LAMPIRAN PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR 28 TAHUN 2018 TENTANG CAP KEIMIGRASIAN 2022, No.1036 www.peraturan.go.id Not Extendable (No. Paspor) ( NIP) Dato of Entry : (DDIMMIYY) Valid Until : (DDIMMIYY) Duration : 30 Days Visa Typo : ABTe STAY PERMIT (KODE TPI)
d.Tanda Masuk dan Izin Tinggal Pemegang Kartu Perjalanan Pebisnis Asia Pacific Economic Cooperation (APEC) (No. Pa.por) ~ ~ ( NIP) Dato of Entry : (DD/MMlYV) Valid Until : (DDIMMIYY) Duration : 30 Days VI.a Typo : VOA STAY PERMIT (KODE TPI) Extendable
c.Tanda Masuk dan Izin Tinggal Pemegang Visa Kunjungan Saat Kedatangan (No. Paspor) ( NIP) Dato of Entry : (DD/MMlYV) Valid Untlt : (DDIMMlYY) Duration : 30 Days Visa Type : Visit STAY PERMIT (KODE TPI) Extendable
b.Tanda Masuk dan Izin Tinggal Pemegang Visa Kunjungan 2022, No.1036 www.peraturan.go.id (No. Pa.por) ( NIP) Oat. of Entry : (DD/MMIYY) Valid Until : (DD/MMIYY) Duration : 30 Days Not Extendable STAY PERMIT AND RE·ENTRY (KODE TPI) (No. Paspor) ~ ~ ( NIP) Date of Entry : (DD/MMIYY) Valid Until : (OD/MMJYY) Durallon : 30 Days Not Extendablo STAY PERMIT (KODE TPI)
g.Tanda Masuk Visa TinggalTerbatas Saat Kedatangan Yang Juga Berlaku Sebagai Izin Masuk Kembali (No. Paspor) Date of Entry : (DD/MMIYY) Valid Until : (DD/MMJYY) Subject Must Apply For Limited Stay Permit At local Immigration Office Within 30 Days ( NIP) ENTRY PERMIT (KODE TPI)
f.Tanda Masuk dan Izin Tinggal Pemegang Visa Tinggal Terbatas Saat Kedatangan
e.Tanda Masuk dan Izin Tinggal Pemegang Visa Tinggal Terbatas 2022, No.1036 www.peraturan.go.id (No. Paspor) ( NIP I Dale of Entry . (DD/MMIYY) Valid Unlil (DDIMMIYYI Duration : 30 Days Vlsa Type : Diplomatic Not Extendable STAY PERMIT (KODE TPI) (No. Paspor) ( NIP) Dato of Entry : (DD/MMIYY) Valid Until : (DD/MMIYY) Duration : 1 Year Visa Typo : Working holiday Not Extendablo STAY PERMIT (KODE TPI)
j.Tanda Masuk dan Izin Tinggal Subjek Bebas Visa Kunjungan Diplomatik atau Dinas (NO.Pasporl ( NIP I Dato of Entry : (DD/MMIYYI Valid Until : (DD/MMlYYI Duration : 1 Year Extendable STAY PERMIT AND RE·ENTRY (KODE TPI)
i.Tanda Masuk dan Izin Tinggal Pemegang Visa Tinggal Terbatas Kemudahan Bekerja Saat Berlibur
h.Tanda Masuk Visa Tinggal Terbatas Dengan Izin Masuk Kembali Bagi Tenaga Kerja Asing 2022, No.1036 www.peraturan.go.id (NIP) Date of Issued: (DD/MMIYY) Valid Unlil : (DD/MMfYY) Type : VISIT STAY (I) No : 2B2100001JE (No. Paspcr] D. CAPYANGDIGUNAKANUNTUKPELAYANANIZIN TINGGAL
1. 1.Cap Pemberianatau PerpanjanganIzin TinggalKunjungan C. CAPPENOLAKANIZIN MASUK Cap Penolakan Izin Masuk Sebagai Tanda Penolakan Masuk Kepada OrangAsing 1'''-'0 ~~~~:2~~~~~ ~\ B. CAP TANDA KELUAR Tanda Keluar untuk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang Memenuhi Persyaratan untuk Meninggalkan Wilayah Indonesia 2022, No.1036 www.peraturan.qo.id STAY (NIP) No : 2D1200001JE Date of Issued : (DD/MM/YY) Valid Until : (DD/MM/YY) Type : PERMANENT (No Paspor) (NIP)
2. 4.Cap Pemberian Izin TinggalTetap Dateof Issued: (DD/MM/YY) ValidUntil : (DD/MM/yy) Type : LIMITEDSTAY & RE-ENTRY FORWORKER ONVESEL(I) : 2N2100001JE (No. Paspor) (NIP)
3. 3.Cap Pemberian dan Perpanjangan Izin Tinggal Terbatas Perairan Sekaligus Izin Masuk Kembali Dateof Issued: (DD/MM/yy) ValidUntil : (DD/MM/yy) Type : LIMITEDSTAY &RE·ENTRY (I) No : 2C2100001JE (No. Paspor)
4. 2.Cap Pemberian atau Perpanjangan Izin Tinggal Terbatas Sekaligus Izin Masuk Kembali 2022, No.1036 www.peraturan.go.id (NIP) No : 2D6100001JE STAY PERMANENT Date of Issued : (DD/MM/YY) Date to Report (DO/MMjYY) Type REPORTING (NO Paspor) (NIP) No : 2D2100001JE STAY Date to Report & Re-Entrv Valid Until: (DD/MM/YYj Type ; PERMANENT
5. 6.Cap Pelaporan Izin Tinggal Tetap dengan Jangka Waktu Tidak Terbatas : (DD/MM/YV)Date of Issued (No Pespcr]
6. 5.Cap Izin Tinggal Tetap dengan Jangka Waktu Tidak Terbatas 2022, No.1036 www.peraturan.go.id (NIP) Dale of Issued: (DD/MMIYY) Should leave RI Terrilory wilhin days Documenl Relumed : Type : EXIT PERMIT ONLY No. : 2G1200001JE (No. Paspcr] (NIP)
7. 9.Cap Izin MeninggalkanWilayah Indonesia bagi Pemegang Izin Tinggal Terbatas dan Izin TinggalTetap Dale 01 Issued: (DD/MMIYY) Valid Unlil : (DD/MMIYY) Type : VISIT STAY ON FORCE (I) MAJEURE No : 2N1200001JE (No. Paspor] (NIP)
8. 8.Cap Pemberian atau Perpanjangan Izin Tinggal Keadaan Terpaksa Dale 01 Issued: (DD/MMIYY) Valid Unlil : (DD/MMlYY) Type : RE-ENTRY PERMIT No : 2M1200001JE 'should nolleave Indonesia more Ihan 1 (one) year from !he dale of departure (No. P•• por)
9. 7.Cap Pemberian Izin Masuk Kembali bagi Pemegang Izin Tinggal Tetap 2022, No.1036 www.peraturan.go.id AnakbagiKeimigrasian (NIP) Permilted 10leave RI Terrilory wilhin 7 (seven) days. Dale of Issued: (DD/MMIYY) Type : EXITPASS No : 2G1200001JE Ij ..I!l I~. " I!l'" ".i!J (No. P•• por)
10. 12.Cap Pemulangan ~ (NIP) ~ r---------------~ Bearer of this passport is subject to Article 4 paints c, d, h and I, Article 5, 21, and 25 Law Number 12 of 2006 on Citizenship Date of Issued : (DD/MM/YY Type : CHILDREN OF DUAL CITIZENSHIP No. : 1G120000000 (No Paspor) (NIP) ~ ~ No.
11. 11.Cap Pemberian Fasilitas Berkewarganegaraan Ganda : 2D1200001JE : Revocation of Immigration Documents : 2G32000000 No Type Date of Issued : (DD/MM/YY) Doc. No : 2D41000000 Reason (No Paspor)
12. 10.Cap Pencabutan Dokumen Keimigrasian bagi Orang Asing yang Memperoleh Kewarganegaraan Indonesia atau Meninggal Dunia 2022, No.1036 www.peraturan.go.id YASONNAH. LAOLY ttd. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA liRI.rJ:GMFHI.-101J LltDE j'1.i'!jj. i'!iFIf!~\i'i'II.. OElW\Ti,.i;FicE CREVI' I'ASSeNOe!i: A®6NT F. CAP YANG DIGUNAKAN UNTUK PEMERIKSAAN DAFTAR AWAK ALAT ANGKUT DAN DAFTARPENUMPANG Cap Pemeriksaan Daftar AwakAlat Angkut dan Daftar Penumpang ·NO: . Ordered to leave RI territory withiu 7 (seven) days. DEPORTATIOr\ Immigmtion Officer E. CAP YANG DIGUNAKAN UNTUK PENINDAKAN KEIMIGRASIAN Cap Deportasi sebagai Pemberian Tindakan Administrasi Keimigrasian 2022, No.1036

Isi peraturan

Teks5PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 28 Tahun 2018 tentang Cap Keimigrasian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 28 Tahun 2018 tentang Cap Keimigrasian belum mengakomodir kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sehingga perlu diubah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216); www.peraturan.go.id 2022, No.1036
4.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6660);
6.Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84);
7.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 28 Tahun 2018 tentang Cap Keimigrasian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1293) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 28 Tahun 2018 tentang Cap Keimigrasian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 34);
8.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 41 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1365); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR 28 TAHUN 2018 TENTANG CAP KEIMIGRASIAN. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 28 Tahun 2018 tentang Cap Keimigrasian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1293) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 28 Tahun 2018 tentang Cap Keimigrasian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 34), diubah sebagai berikut: www.peraturan.go.id 2022, No.1036
1.Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Jenis Cap Keimigrasian terdiri atas:

a.cap Tanda Masuk;
b.cap Tanda Keluar;
c.cap penolakan izin masuk;
d.cap yang digunakan untuk pelayanan Izin Tinggal;
e.cap yang digunakan untuk penindakan keimigrasian; dan
f.cap pemeriksaan daftar awak Alat Angkut dan daftar penumpang.
1. 2.Ketentuan ayat (1) Pasal 10 diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

(1)Cap yang digunakan untuk pelayanan Izin Tinggal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, terdiri atas:
1. a.cap pemberian atau perpanjangan Izin Tinggal kunjungan;
2. b.cap pemberian atau perpanjangan Izin Tinggal terbatas sekaligus Izin Masuk Kembali;
3. c.cap pemberian atau perpanjangan Izin Tinggal terbatas perairan sekaligus Izin Masuk Kembali;
4. d.cap pemberian Izin Tinggal tetap;
5. e.cap Izin Tinggal tetap dengan jangka waktu tidak terbatas;
6. f.cap pelaporan Izin Tinggal tetap dengan jangka waktu tidak terbatas;
7. g.cap pemberian Izin Masuk Kembali bagi pemegang Izin Tinggal tetap;
8. h.cap pemberian atau perpanjangan Izin Tinggal keadaan terpaksa;
9. i.cap izin meninggalkan wilayah Indonesia bagi pemegang Izin Tinggal terbatas dan Izin Tinggal tetap;
10. j.cap pencabutan dokumen keimigrasian bagi Orang Asing yang memperoleh kewarganegaraan Indonesia atau meninggal dunia;
11. k.cap pemberian fasilitas keimigrasian bagi anak berkewarganegaraan ganda; dan
12. l.cap pemulangan.
(2)Cap yang digunakan untuk pelayanan Izin Tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(3)Spesifikasi cap sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi. www.peraturan.go.id 2022, No.1036

3.Di antara BAB VI dan BAB VII disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB VIA sehingga berbunyi sebagai berikut: BAB VIA CAP PEMERIKSAAN DAFTAR AWAK ALAT ANGKUT DAN DAFTAR PENUMPANG
4.Di antara Pasal 12 dan Pasal 13 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 12A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12A

(1)Cap pemeriksaan daftar awak Alat Angkut dan daftar penumpang digunakan sebagai tanda telah dilakukan penyelesaian administrasi pemeriksaan keimigrasian masuk dan keluar wilayah Indonesia di TPI.
(2)Cap pemeriksaan daftar awak Alat Angkut dan daftar penumpang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

5.Lampiran diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. Pasal II Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. www.peraturan.go.id 2022, No.1036 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 5 Oktober 2022 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd. YASONNA H. LAOLY Diundangkan di Jakarta pada tanggal 11 Oktober 2022 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd. YASONNA H. LAOLY www.peraturan.go.id (No. Paspor) Oat. of Entry : (DD/MM/YV) Valid Until : (DDIMMIYY) Duration : 30 Days Visa Type : Visa Exemption Not Extendable STAY PERMIT (KODE TPI) ( NIP)
2.CAP TANDA MASUK ELEKTRONIK

a.Tanda Masuk dan Izin Tinggal Subjek Bebas Visa Kunjungan A. CAP TANDA MASUK
1. 1.CAP TANDA MASUK MANUAL Tanda Masuk untuk Warga Negara Indonesia, Anak Berkewarganegaraan Ganda, Awak Alat Angkut, Pemegang Izin Masuk Kembali, Orang Asing Pemegang Pas Lintas Batas, Orang Asing Pemegang Visa DinasjDiplomatik, dan Orang Asing yang Masuk Wilayah Indonesia dalam Keadaan Darurat. CAP KEIMIGRASIAN LAMPIRAN PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR 28 TAHUN 2018 TENTANG CAP KEIMIGRASIAN 2022, No.1036 www.peraturan.go.id Not Extendable (No. Paspor) ( NIP) Dato of Entry : (DDIMMIYY) Valid Until : (DDIMMIYY) Duration : 30 Days Visa Typo : ABTe STAY PERMIT (KODE TPI)
d.Tanda Masuk dan Izin Tinggal Pemegang Kartu Perjalanan Pebisnis Asia Pacific Economic Cooperation (APEC) (No. Pa.por) ~ ~ ( NIP) Dato of Entry : (DD/MMlYV) Valid Until : (DDIMMIYY) Duration : 30 Days VI.a Typo : VOA STAY PERMIT (KODE TPI) Extendable
c.Tanda Masuk dan Izin Tinggal Pemegang Visa Kunjungan Saat Kedatangan (No. Paspor) ( NIP) Dato of Entry : (DD/MMlYV) Valid Untlt : (DDIMMlYY) Duration : 30 Days Visa Type : Visit STAY PERMIT (KODE TPI) Extendable
b.Tanda Masuk dan Izin Tinggal Pemegang Visa Kunjungan 2022, No.1036 www.peraturan.go.id (No. Pa.por) ( NIP) Oat. of Entry : (DD/MMIYY) Valid Until : (DD/MMIYY) Duration : 30 Days Not Extendable STAY PERMIT AND RE·ENTRY (KODE TPI) (No. Paspor) ~ ~ ( NIP) Date of Entry : (DD/MMIYY) Valid Until : (OD/MMJYY) Durallon : 30 Days Not Extendablo STAY PERMIT (KODE TPI)
g.Tanda Masuk Visa TinggalTerbatas Saat Kedatangan Yang Juga Berlaku Sebagai Izin Masuk Kembali (No. Paspor) Date of Entry : (DD/MMIYY) Valid Until : (DD/MMJYY) Subject Must Apply For Limited Stay Permit At local Immigration Office Within 30 Days ( NIP) ENTRY PERMIT (KODE TPI)
f.Tanda Masuk dan Izin Tinggal Pemegang Visa Tinggal Terbatas Saat Kedatangan
e.Tanda Masuk dan Izin Tinggal Pemegang Visa Tinggal Terbatas 2022, No.1036 www.peraturan.go.id (No. Paspor) ( NIP I Dale of Entry . (DD/MMIYY) Valid Unlil (DDIMMIYYI Duration : 30 Days Vlsa Type : Diplomatic Not Extendable STAY PERMIT (KODE TPI) (No. Paspor) ( NIP) Dato of Entry : (DD/MMIYY) Valid Until : (DD/MMIYY) Duration : 1 Year Visa Typo : Working holiday Not Extendablo STAY PERMIT (KODE TPI)
j.Tanda Masuk dan Izin Tinggal Subjek Bebas Visa Kunjungan Diplomatik atau Dinas (NO.Pasporl ( NIP I Dato of Entry : (DD/MMIYYI Valid Until : (DD/MMlYYI Duration : 1 Year Extendable STAY PERMIT AND RE·ENTRY (KODE TPI)
i.Tanda Masuk dan Izin Tinggal Pemegang Visa Tinggal Terbatas Kemudahan Bekerja Saat Berlibur
h.Tanda Masuk Visa Tinggal Terbatas Dengan Izin Masuk Kembali Bagi Tenaga Kerja Asing 2022, No.1036 www.peraturan.go.id (NIP) Date of Issued: (DD/MMIYY) Valid Unlil : (DD/MMfYY) Type : VISIT STAY (I) No : 2B2100001JE (No. Paspcr] D. CAPYANGDIGUNAKANUNTUKPELAYANANIZIN TINGGAL
1. 1.Cap Pemberianatau PerpanjanganIzin TinggalKunjungan C. CAPPENOLAKANIZIN MASUK Cap Penolakan Izin Masuk Sebagai Tanda Penolakan Masuk Kepada OrangAsing 1'''-'0 ~~~~:2~~~~~ ~\ B. CAP TANDA KELUAR Tanda Keluar untuk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang Memenuhi Persyaratan untuk Meninggalkan Wilayah Indonesia 2022, No.1036 www.peraturan.qo.id STAY (NIP) No : 2D1200001JE Date of Issued : (DD/MM/YY) Valid Until : (DD/MM/YY) Type : PERMANENT (No Paspor) (NIP)
2. 4.Cap Pemberian Izin TinggalTetap Dateof Issued: (DD/MM/YY) ValidUntil : (DD/MM/yy) Type : LIMITEDSTAY & RE-ENTRY FORWORKER ONVESEL(I) : 2N2100001JE (No. Paspor) (NIP)
3. 3.Cap Pemberian dan Perpanjangan Izin Tinggal Terbatas Perairan Sekaligus Izin Masuk Kembali Dateof Issued: (DD/MM/yy) ValidUntil : (DD/MM/yy) Type : LIMITEDSTAY &RE·ENTRY (I) No : 2C2100001JE (No. Paspor)
4. 2.Cap Pemberian atau Perpanjangan Izin Tinggal Terbatas Sekaligus Izin Masuk Kembali 2022, No.1036 www.peraturan.go.id (NIP) No : 2D6100001JE STAY PERMANENT Date of Issued : (DD/MM/YY) Date to Report (DO/MMjYY) Type REPORTING (NO Paspor) (NIP) No : 2D2100001JE STAY Date to Report & Re-Entrv Valid Until: (DD/MM/YYj Type ; PERMANENT
5. 6.Cap Pelaporan Izin Tinggal Tetap dengan Jangka Waktu Tidak Terbatas : (DD/MM/YV)Date of Issued (No Pespcr]
6. 5.Cap Izin Tinggal Tetap dengan Jangka Waktu Tidak Terbatas 2022, No.1036 www.peraturan.go.id (NIP) Dale of Issued: (DD/MMIYY) Should leave RI Terrilory wilhin days Documenl Relumed : Type : EXIT PERMIT ONLY No. : 2G1200001JE (No. Paspcr] (NIP)
7. 9.Cap Izin MeninggalkanWilayah Indonesia bagi Pemegang Izin Tinggal Terbatas dan Izin TinggalTetap Dale 01 Issued: (DD/MMIYY) Valid Unlil : (DD/MMIYY) Type : VISIT STAY ON FORCE (I) MAJEURE No : 2N1200001JE (No. Paspor] (NIP)
8. 8.Cap Pemberian atau Perpanjangan Izin Tinggal Keadaan Terpaksa Dale 01 Issued: (DD/MMIYY) Valid Unlil : (DD/MMlYY) Type : RE-ENTRY PERMIT No : 2M1200001JE 'should nolleave Indonesia more Ihan 1 (one) year from !he dale of departure (No. P•• por)
9. 7.Cap Pemberian Izin Masuk Kembali bagi Pemegang Izin Tinggal Tetap 2022, No.1036 www.peraturan.go.id AnakbagiKeimigrasian (NIP) Permilted 10leave RI Terrilory wilhin 7 (seven) days. Dale of Issued: (DD/MMIYY) Type : EXITPASS No : 2G1200001JE Ij ..I!l I~. " I!l'" ".i!J (No. P•• por)
10. 12.Cap Pemulangan ~ (NIP) ~ r---------------~ Bearer of this passport is subject to Article 4 paints c, d, h and I, Article 5, 21, and 25 Law Number 12 of 2006 on Citizenship Date of Issued : (DD/MM/YY Type : CHILDREN OF DUAL CITIZENSHIP No. : 1G120000000 (No Paspor) (NIP) ~ ~ No.
11. 11.Cap Pemberian Fasilitas Berkewarganegaraan Ganda : 2D1200001JE : Revocation of Immigration Documents : 2G32000000 No Type Date of Issued : (DD/MM/YY) Doc. No : 2D41000000 Reason (No Paspor)
12. 10.Cap Pencabutan Dokumen Keimigrasian bagi Orang Asing yang Memperoleh Kewarganegaraan Indonesia atau Meninggal Dunia 2022, No.1036 www.peraturan.go.id YASONNAH. LAOLY ttd. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA liRI.rJ:GMFHI.-101J LltDE j'1.i'!jj. i'!iFIf!~\i'i'II.. OElW\Ti,.i;FicE CREVI' I'ASSeNOe!i: A®6NT F. CAP YANG DIGUNAKAN UNTUK PEMERIKSAAN DAFTAR AWAK ALAT ANGKUT DAN DAFTARPENUMPANG Cap Pemeriksaan Daftar AwakAlat Angkut dan Daftar Penumpang ·NO: . Ordered to leave RI territory withiu 7 (seven) days. DEPORTATIOr\ Immigmtion Officer E. CAP YANG DIGUNAKAN UNTUK PENINDAKAN KEIMIGRASIAN Cap Deportasi sebagai Pemberian Tindakan Administrasi Keimigrasian 2022, No.1036

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 20 Tahun 2022

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 2

Pasal 10

Pasal 12A

Dasar hukum (2)

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 28 Tahun 2018

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 1 Tahun 2020

Peraturan turunan (1)

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 27 Tahun 2023

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 2

Pasal 10

Pasal 12A

Dasar hukum (2)

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 28 Tahun 2018

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 1 Tahun 2020

Peraturan turunan (1)

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 27 Tahun 2023