DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 22 Tahun 2016

Nomor: 22
Tahun: 2016
Ditetapkan: 20 Juni 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 31

Lembaga terkait

Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pedoman dan Tata Cara Sertifikasi Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Calon Pejabat Fungsional Perancang Peraturan Perundang- undangan; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun www.peraturan.go.id 2016, No.909 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);
4.Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84);
5.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2015 tentang Pendidikan dan Pelatihan Calon Pejabat Fungsional Perancang Peraturan Perundang- undangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1256);
6.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 186); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA SERTIFIKASI PELAKSANAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN CALON PEJABAT FUNGSIONAL PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN. www.peraturan.go.id 2016, No.909

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Calon Pejabat Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan yang selanjutnya disebut Diklat Fungsional Calon Perancang adalah pendidikan dan pelatihan bagi Pegawai Negeri Sipil untuk menduduki Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan Pertama.
2.Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Pemerintah yang selanjutnya disebut Lembaga Diklat adalah satuan unit organisasi penyelenggara fungsi pendidikan dan pelatihan bagi aparatur sipil negara, baik yang sifatnya berdiri sendiri maupun bagian dari satuan unit organisasi pada instansi pemerintah.
3.Instansi Pembina Pendidikan dan Pelatihan yang selanjutnya disebut Instansi Pembina Diklat adalah Lembaga Administrasi Negara yang secara fungsional bertanggung jawab atas pengaturan, koordinasi, dan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan.
4.Instansi Pembina Jabatan Fungsional Perancang yang selanjutnya disebut Instansi Pembina adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.
5.Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan adalah satuan unit organisasi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.
6.Sertifikasi adalah penilaian yang dilakukan oleh Instansi Pembina terhadap kelayakan penyelenggaraan Diklat Fungsional Calon Perancang.
7.Tim Sertifikasi adalah tim yang bertugas melaksanakan penilaian terhadap kelayakan penyelenggaraan Diklat Fungsional Calon Perancang. www.peraturan.go.id 2016, No.909
8.Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 2

(1)Lembaga Diklat dapat menyelenggarakan Diklat Fungsional Calon Perancang.
(2)Lembaga Diklat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat Sertifikasi dari Instansi Pembina.
(3)Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
1. a.kelembagaan Diklat Fungsional;
2. b.program Diklat Fungsional Calon Perancang;
3. c.sumber daya manusia penyelenggara dan pengelola Diklat Fungsional Calon Perancang; dan
4. d.tenaga pengajar.

Pasal 3

(1)Penilaian terhadap unsur kelembagaan Diklat Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a dengan bobot 20% (dua puluh per seratus) meliputi komponen:
1. a.dasar hukum pendirian Lembaga Diklat;
2. b.administrasi penyelenggaraan Diklat Fungsional Calon Perancang;
3. c.sarana Diklat Fungsional Calon Perancang;
4. d.prasarana Diklat Fungsional Calon Perancang;
5. e.pembiayaan Diklat Fungsional Calon Perancang;
6. f.lokasi dan lingkungan Diklat;
7. g.kualitas penyelenggaraan Diklat; dan
8. h.jumlah tenaga pengajar.
(2)Penilaian terhadap unsur program Diklat Fungsional Calon Perancang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b dengan bobot 30% (tiga puluh per seratus) meliputi komponen:
1. a.kurikulum Diklat Fungsional Calon Perancang;
2. b.bahan Diklat Fungsional Calon Perancang; www.peraturan.go.id 2016, No.909
3. c.metode pembelajaran Diklat Fungsional Calon Perancang;
4. d.jangka waktu Diklat Fungsional Calon Perancang;
5. e.peserta Diklat Fungsional Calon Perancang; dan
6. f.pedoman pelaksanaan Diklat Fungsional Calon Perancang.
(3)Penilaian terhadap unsur sumber daya manusia penyelenggara dan pengelola Diklat Fungsional Calon Perancang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf c dengan bobot 15% (lima belas per seratus) meliputi komponen:
1. a.pendidikan formal;
2. b.pendidikan di bidang kediklatan;
3. c.pengalaman menyelenggarakan dan mengelola Diklat;
4. d.jumlah sumber daya manusia penyelenggara dan pengelola Diklat Fungsional Calon Perancang; dan
5. e.kejelasan tugas dan tanggung jawab sumber daya manusia penyelenggara dan pengelola Diklat Fungsional Calon Perancang.
(4)Penilaian terhadap unsur tenaga pengajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf d dengan bobot 35% (tiga puluh lima per seratus) meliputi komponen:
1. a.pendidikan formal;
2. b.pendidikan di bidang kediklatan;
3. c.pengalaman jabatan;
4. d.pengalaman mengajar; dan
5. e.bidang spesialisasi.

BAB II

PENILAIAN KELEMBAGAAN DIKLAT FUNGSIONAL

Pasal 4

Penilaian terhadap dasar hukum pendirian Lembaga Diklat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a meliputi keabsahan: www.peraturan.go.id 2016, No.909

a.peraturan perundang-undangan yang mendasari pendirian Lembaga Diklat; dan
b.keputusan yang mendasari penyelenggaraan Diklat Fungsional Calon Perancang.

Pasal 5

Penilaian terhadap administrasi penyelenggaraan Diklat Fungsional Calon Perancang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b meliputi:

a.kejelasan tugas dan tanggung jawab penyelenggara Diklat Fungsional Calon Perancang; dan
b.ketepatan, kelengkapan, dan keserasian dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pelaksanaan Diklat Fungsional Calon Perancang.

Pasal 6

(1)Penilaian terhadap sarana Diklat Fungsional Calon Perancang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c meliputi ketersediaan dan kesesuaian sarana dengan mata Diklat Fungsional Calon Perancang.
(2)Sarana Diklat Fungsional Calon Perancang paling sedikit terdiri atas:
1. a.buku modul;
2. b.papan tulis;
3. c.flipchart;
4. d.infocus;
5. e.televisi dan video;
6. f.audio pengeras suara;
7. g.komputer/laptop;
8. h.meja dan kursi;
9. i.genset; dan
10. j.teknologi multimedia.

Pasal 7

(1)Penilaian terhadap prasarana Diklat Fungsional Calon Perancang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d meliputi ketersediaan dan kesesuaian prasarana www.peraturan.go.id 2016, No.909 dengan kebutuhan pelaksanaan Diklat Fungsional Calon Perancang.
(2)Prasarana Diklat Fungsional Calon Perancang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas:
1. a.ruang kelas;
2. b.ruang diskusi;
3. c.ruang seminar;
4. d.perpustakaan;
5. e.asrama;
6. f.ruang kantor;
7. g.ruang dan wisma tenaga pengajar;
8. h.poliklinik;
9. i.lapangan olahraga; dan
10. j.kamar mandi/toilet.

Pasal 8

Penilaian terhadap pembiayaan Diklat Fungsional Calon Perancang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e meliputi ketersediaan dana, sumber pendanaan, dan kesesuaian standar pendanaan.

Pasal 9

Penilaian terhadap lokasi dan lingkungan Diklat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f meliputi:

a.aksesibilitas;
b.kesesuaian kondisi lingkungan; dan
c.keamanan dan ketertiban lingkungan.

Pasal 10

Penilaian terhadap kualitas penyelenggaraan Diklat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf g meliputi:

a.Diklat yang pernah dilaksanakan;
b.lulusan Diklat yang telah dihasilkan dan pemanfaatannya; dan
c.laporan akhir penyelenggaraan Diklat. www.peraturan.go.id 2016, No.909

Pasal 11

(1)Penilaian terhadap jumlah tenaga pengajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf h meliputi keseimbangan antara jumlah tenaga pengajar yang tersedia dengan tenaga pengajar yang dipersyaratkan berdasarkan pengalaman mengajar pada Diklat Fungsional Calon Perancang.
(2)Tenaga Pengajar yang tersedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari:
1. a.widyaiswara;
2. b.fungsional perancang;
3. c.tenaga pengajar luar biasa;
4. d.pakar/ahli;
5. e.pejabat negara;
6. f.pejabat karier; dan/atau
7. g.dosen.

Isi peraturan

Teks31PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun www.peraturan.go.id 2016, No.909 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);
4.Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84);
5.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2015 tentang Pendidikan dan Pelatihan Calon Pejabat Fungsional Perancang Peraturan Perundang- undangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1256);
6.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 186); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA SERTIFIKASI PELAKSANAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN CALON PEJABAT FUNGSIONAL PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN. www.peraturan.go.id 2016, No.909

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Calon Pejabat Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan yang selanjutnya disebut Diklat Fungsional Calon Perancang adalah pendidikan dan pelatihan bagi Pegawai Negeri Sipil untuk menduduki Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan Pertama.
2.Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Pemerintah yang selanjutnya disebut Lembaga Diklat adalah satuan unit organisasi penyelenggara fungsi pendidikan dan pelatihan bagi aparatur sipil negara, baik yang sifatnya berdiri sendiri maupun bagian dari satuan unit organisasi pada instansi pemerintah.
3.Instansi Pembina Pendidikan dan Pelatihan yang selanjutnya disebut Instansi Pembina Diklat adalah Lembaga Administrasi Negara yang secara fungsional bertanggung jawab atas pengaturan, koordinasi, dan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan.
4.Instansi Pembina Jabatan Fungsional Perancang yang selanjutnya disebut Instansi Pembina adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.
5.Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan adalah satuan unit organisasi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.
6.Sertifikasi adalah penilaian yang dilakukan oleh Instansi Pembina terhadap kelayakan penyelenggaraan Diklat Fungsional Calon Perancang.
7.Tim Sertifikasi adalah tim yang bertugas melaksanakan penilaian terhadap kelayakan penyelenggaraan Diklat Fungsional Calon Perancang. www.peraturan.go.id 2016, No.909
8.Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 2

(1)Lembaga Diklat dapat menyelenggarakan Diklat Fungsional Calon Perancang.
(2)Lembaga Diklat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat Sertifikasi dari Instansi Pembina.
(3)Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
1. a.kelembagaan Diklat Fungsional;
2. b.program Diklat Fungsional Calon Perancang;
3. c.sumber daya manusia penyelenggara dan pengelola Diklat Fungsional Calon Perancang; dan
4. d.tenaga pengajar.

Pasal 3

(1)Penilaian terhadap unsur kelembagaan Diklat Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a dengan bobot 20% (dua puluh per seratus) meliputi komponen:
1. a.dasar hukum pendirian Lembaga Diklat;
2. b.administrasi penyelenggaraan Diklat Fungsional Calon Perancang;
3. c.sarana Diklat Fungsional Calon Perancang;
4. d.prasarana Diklat Fungsional Calon Perancang;
5. e.pembiayaan Diklat Fungsional Calon Perancang;
6. f.lokasi dan lingkungan Diklat;
7. g.kualitas penyelenggaraan Diklat; dan
8. h.jumlah tenaga pengajar.
(2)Penilaian terhadap unsur program Diklat Fungsional Calon Perancang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b dengan bobot 30% (tiga puluh per seratus) meliputi komponen:
1. a.kurikulum Diklat Fungsional Calon Perancang;
2. b.bahan Diklat Fungsional Calon Perancang; www.peraturan.go.id 2016, No.909
3. c.metode pembelajaran Diklat Fungsional Calon Perancang;
4. d.jangka waktu Diklat Fungsional Calon Perancang;
5. e.peserta Diklat Fungsional Calon Perancang; dan
6. f.pedoman pelaksanaan Diklat Fungsional Calon Perancang.
(3)Penilaian terhadap unsur sumber daya manusia penyelenggara dan pengelola Diklat Fungsional Calon Perancang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf c dengan bobot 15% (lima belas per seratus) meliputi komponen:
1. a.pendidikan formal;
2. b.pendidikan di bidang kediklatan;
3. c.pengalaman menyelenggarakan dan mengelola Diklat;
4. d.jumlah sumber daya manusia penyelenggara dan pengelola Diklat Fungsional Calon Perancang; dan
5. e.kejelasan tugas dan tanggung jawab sumber daya manusia penyelenggara dan pengelola Diklat Fungsional Calon Perancang.
(4)Penilaian terhadap unsur tenaga pengajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf d dengan bobot 35% (tiga puluh lima per seratus) meliputi komponen:
1. a.pendidikan formal;
2. b.pendidikan di bidang kediklatan;
3. c.pengalaman jabatan;
4. d.pengalaman mengajar; dan
5. e.bidang spesialisasi.

BAB II

PENILAIAN KELEMBAGAAN DIKLAT FUNGSIONAL

Pasal 4

Penilaian terhadap dasar hukum pendirian Lembaga Diklat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a meliputi keabsahan: www.peraturan.go.id 2016, No.909

a.peraturan perundang-undangan yang mendasari pendirian Lembaga Diklat; dan
b.keputusan yang mendasari penyelenggaraan Diklat Fungsional Calon Perancang.

Pasal 5

Penilaian terhadap administrasi penyelenggaraan Diklat Fungsional Calon Perancang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b meliputi:

a.kejelasan tugas dan tanggung jawab penyelenggara Diklat Fungsional Calon Perancang; dan
b.ketepatan, kelengkapan, dan keserasian dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pelaksanaan Diklat Fungsional Calon Perancang.

Pasal 6

(1)Penilaian terhadap sarana Diklat Fungsional Calon Perancang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c meliputi ketersediaan dan kesesuaian sarana dengan mata Diklat Fungsional Calon Perancang.
(2)Sarana Diklat Fungsional Calon Perancang paling sedikit terdiri atas:
1. a.buku modul;
2. b.papan tulis;
3. c.flipchart;
4. d.infocus;
5. e.televisi dan video;
6. f.audio pengeras suara;
7. g.komputer/laptop;
8. h.meja dan kursi;
9. i.genset; dan
10. j.teknologi multimedia.

Pasal 7

(1)Penilaian terhadap prasarana Diklat Fungsional Calon Perancang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d meliputi ketersediaan dan kesesuaian prasarana www.peraturan.go.id 2016, No.909 dengan kebutuhan pelaksanaan Diklat Fungsional Calon Perancang.
(2)Prasarana Diklat Fungsional Calon Perancang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas:
1. a.ruang kelas;
2. b.ruang diskusi;
3. c.ruang seminar;
4. d.perpustakaan;
5. e.asrama;
6. f.ruang kantor;
7. g.ruang dan wisma tenaga pengajar;
8. h.poliklinik;
9. i.lapangan olahraga; dan
10. j.kamar mandi/toilet.

Pasal 8

Penilaian terhadap pembiayaan Diklat Fungsional Calon Perancang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e meliputi ketersediaan dana, sumber pendanaan, dan kesesuaian standar pendanaan.

Pasal 9

Penilaian terhadap lokasi dan lingkungan Diklat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f meliputi:

a.aksesibilitas;
b.kesesuaian kondisi lingkungan; dan
c.keamanan dan ketertiban lingkungan.

Pasal 10

Penilaian terhadap kualitas penyelenggaraan Diklat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf g meliputi:

a.Diklat yang pernah dilaksanakan;
b.lulusan Diklat yang telah dihasilkan dan pemanfaatannya; dan
c.laporan akhir penyelenggaraan Diklat. www.peraturan.go.id 2016, No.909

Pasal 11

(1)Penilaian terhadap jumlah tenaga pengajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf h meliputi keseimbangan antara jumlah tenaga pengajar yang tersedia dengan tenaga pengajar yang dipersyaratkan berdasarkan pengalaman mengajar pada Diklat Fungsional Calon Perancang.
(2)Tenaga Pengajar yang tersedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari:
1. a.widyaiswara;
2. b.fungsional perancang;
3. c.tenaga pengajar luar biasa;
4. d.pakar/ahli;
5. e.pejabat negara;
6. f.pejabat karier; dan/atau
7. g.dosen.