DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 22 Tahun 2022

Nomor: 22
Tahun: 2022
Ditetapkan: 19 Oktober 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 14

Lembaga terkait

Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Peraturan Presiden 60 Tahun 2012 tentang Wakil Menteri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 129) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 134 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2012 tentang Wakil Menteri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 272);
4.Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84); www.peraturan.go.id 2022, No.1084
5.Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2017 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 274);
6.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1636);
7.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 176/PMK.02/2015 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Lainnya bagi Wakil Menteri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1412);
8.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Harta Peninggalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 100);
9.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2021 tentang Jabatan dan Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 102) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 21 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2021 tentang Jabatan dan Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1083);
10.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 103);
11.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 41 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1365);
12.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 42 Tahun 2021 tentang Uraian Fungsi Organisasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Tugas Koordinator Jabatan Fungsional di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1366);
13.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.05/2022 tentang Tata Cara Pemberian dan Penghentian Pembayaran Penghasilan Pejabat Administrasi yang Terdampak Penataan Birokrasi bagi Pegawai Negeri Sipil di Instansi Pusat yang Dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 900); www.peraturan.go.id 2022, No.1084 MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR 10 TAHUN 2021 TENTANG PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 103), diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
2.Pegawai Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disebut Pegawai adalah PNS dan pegawai lain yang berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang diangkat dalam suatu jabatan atau ditugaskan dan bekerja secara penuh pada satuan organisasi di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
3.Tunjangan Kinerja adalah tunjangan yang diberikan kepada Pegawai untuk meningkatkan kesejahteraan yang pelaksanaannya sesuai dengan peraturan perundangan-undangan.
4.Kelas Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seorang PNS dalam rangkaian susunan instansi pemerintah yang meskipun berbeda dalam hal jenis pekerjaan, tetapi cukup setara dalam hal tingkat kesulitan dan tanggung jawab, dan tingkat persyaratan kualifikasi pekerjaan, dan digunakan sebagai dasar penggajian.
5.Sasaran Kinerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah ekspektasi kinerja yang akan dicapai oleh Pegawai setiap tahun.
6.Jam Kerja adalah rentang waktu Pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana telah ditentukan dalam peraturan perundang- undangan.
7.Tugas Belajar adalah tugas yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada Pegawai untuk mengikuti pendidikan lanjutan dan/atau pendidikan www.peraturan.go.id 2022, No.1084 keterampilan baik di dalam maupun di luar negeri dalam jangka waktu lebih dari 6 (enam) bulan yang pembiayaan studinya diberikan oleh lembaga/negara yang mendanai pelaksanaan Tugas Belajar dan tidak mengikat kecuali mengikuti sekolah kedinasan.
8.Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai adalah pedoman sikap, perilaku, perbuatan, tulisan dan ucapan Pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta kegiatan sehari-hari.
9.Hukuman Disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada PNS karena melanggar peraturan disiplin PNS.
10.Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
11.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
12.Wakil Menteri adalah pejabat yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dan bertugas membantu Menteri dalam melaksanakan tugas Kementerian.
2.Di antara Pasal 5 dan Pasal 6 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 5A dan Pasal 5B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5A

(1)Calon PNS yang dalam pengangkatan pertamanya sebagai pejabat fungsional, diberikan Tunjangan Kinerja setinggi-tingginya setara jabatan pelaksana dengan Kelas Jabatan 6 (enam).
(2)Calon PNS yang dalam pengangkatan pertamanya sebagai pejabat fungsional atau pelaksana, namun nomenklatur jabatannya belum ditetapkan, diberikan jabatan dengan Tunjangan Kinerja setinggi-tingginya setara jabatan pelaksana dengan Kelas Jabatan 6 (enam).

Pasal 5B

Calon PNS yang telah diangkat sebagai PNS dan belum diangkat dalam jabatan fungsional, diberikan Tunjangan Kinerja setinggi-tingginya setara jabatan pelaksana dengan Kelas Jabatan 6 (enam).

3.Ketentuan ayat (1) dan ayat (4) Pasal 11 diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

(1)Tunjangan Kinerja Pegawai yang dibebaskan dari tugas sehari-hari karena melaksanakan Tugas Belajar di luar sekolah kedinasan Kementerian, dibayarkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari jumlah Tunjangan Kinerja yang diterima. www.peraturan.go.id 2022, No.1084
(2)Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)diberikan kepada Pegawai yang melaksanakan Tugas Belajar dalam jangka waktu pelaksanaan sebagai berikut:
1. a.program Diploma I (D1) paling lama 1 (satu) tahun;
2. b.program Diploma II (D2) paling lama 2 (dua) tahun;
3. c.program Diploma III (D3) paling lama 3 (tiga) tahun;
4. d.program Diploma IV (D4)/Strata I (S1) paling lama 4 (empat) tahun;
5. e.program Strata II (S2) atau setara paling lama 2 (dua) tahun); dan
6. f.program Strata III (S3) atau setara paling lama 4 (empat) tahun.
(3)Jangka waktu pelaksanaan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masing-masing dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) tahun/2 (dua) semester sesuai kebutuhan instansi dan persetujuan sponsor dan/atau instansi.
(4)Dalam hal Pegawai melaksanakan perpanjangan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Tunjangan Kinerja dibayarkan sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah Tunjangan Kinerja yang diterima.

4.Di antara Pasal 11 dan Pasal 12 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 11A, sehingga Pasal 11A berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11A

(1)Tunjangan Kinerja Pegawai yang menjalani Tugas Belajar yang tidak diberhentikan dari jabatannya, selama menjalani masa Tugas Belajar berkedudukan pada unit kerja sesuai dengan jabatannya serta pendanaannya bersumber dari APBN maupun nonAPBN dibayarkan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah Tunjangan Kinerja yang diterima dalam jabatannya.
(2)Tunjangan Kinerja Pegawai yang menjalani Tugas Belajar yang diberhentikan dari jabatannya dan tidak melaksanakan tugas kedinasan sehari-hari selama menjalani masa Tugas Belajar, serta pendanaannya bersumber dari APBN maupun nonAPBN dibayarkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari jumlah Tunjangan Kinerja yang diterima dalam jabatannya.
(3)Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)diberikan kepada Pegawai yang melaksanakan Tugas Belajar dalam jangka waktu pelaksanaan sebagai berikut:
1. a.program Diploma I (D1) paling lama 1 (satu) tahun; www.peraturan.go.id 2022, No.1084
2. b.program Diploma II (D2) paling lama 2 (dua) tahun;
3. c.program Diploma III (D3) paling lama 3 (tiga) tahun;
4. d.program Diploma IV (D4)/Strata I (S1) paling lama 4 (empat) tahun;
5. e.program Strata II (S2) atau setara paling lama 2 (dua) tahun); dan
6. f.program Strata III (S3) atau setara paling lama 4 (empat) tahun.
(4)Jangka waktu pelaksanaan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masing-masing dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) tahun/2 (dua) semester sesuai kebutuhan instansi dan persetujuan sponsor dan/atau instansi.

5.Ketentuan ayat (2) Pasal 16 dihapus, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

(1)Bagi Pegawai yang melaksanakan cuti tahunan atau cuti besar, Tunjangan Kinerja dibayarkan dengan ketentuan sebagai berikut:
1. a.Pegawai yang melaksanakan cuti tahunan, Tunjangan Kinerja dibayarkan sebesar 100% (seratus per seratus);
2. b.Pegawai yang melaksanakan cuti besar, Tunjangan Kinerja dibayarkan sebagai berikut:
  1. 1.periode pembayaran bulan pertama sebesar 50% (lima puluh per seratus);
  2. 2.periode pembayaran bulan kedua sebesar 25% (dua puluh lima per seratus); dan
  3. 3.periode pembayaran bulan ketiga sebesar 10% (sepuluh per seratus).
(2)Dihapus.

6.Di antara Pasal 20 dan Pasal 21 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 20A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20A

Pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang dikenakan pemotongan Tunjangan Kinerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

7.Ketentuan Pasal 22 diubah, sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

Dalam hal terjadi pengangkatan dan perubahan jabatan, penyesuaian Tunjangan Kinerjanya dibayarkan pada bulan berikutnya terhitung sejak tanggal surat pernyataan melaksanakan tugas. www.peraturan.go.id 2022, No.1084

8.Di antara Pasal 22 dan Pasal 23 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 22A dan Pasal 22B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22A

Tunjangan Kinerja bagi Pegawai yang terdampak penataan birokrasi diberikan dengan ketentuan:

a.dalam hal akumulasi komponen penghasilan yang diterima mengalami penurunan, maka penghasilannya dibayarkan sebesar penghasilannya pada jabatan administrasinya.
b.dalam hal akumulasi komponen penghasilan yang diterima lebih besar atau sama dengan besaran penghasilan pada saat menjadi pejabat administrasi, maka penghasilannya dibayarkan sesuai penghasilan yang diterima pada jabatan fungsionalnya.

Pasal 22B

(1)Pembayaran selisih Tunjangan Kinerja bagi pejabat administrasi yang terdampak penataan birokrasi diberikan terhitung sejak pejabat administrasi dialihkan dan dilantik menjadi pejabat fungsional.
(2)Pembayaran selisih Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemberian dan penghentian pembayaran penghasilan pejabat administrasi yang terdampak penataan birokrasi bagi pegawai negeri sipil di instansi pusat yang dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara.

9.Di antara BAB VI dan BAB VII disisipkan 1 (satu) bab yakni BAB VIA, sehingga berbunyi sebagai berikut: BAB VIA
10.Di antara Pasal 24 dan Pasal 25 disisipkan 2 (dua) pasal yakni Pasal 24A dan Pasal 24B, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Isi peraturan

Teks14PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Peraturan Presiden 60 Tahun 2012 tentang Wakil Menteri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 129) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 134 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2012 tentang Wakil Menteri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 272);
4.Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84); www.peraturan.go.id 2022, No.1084
5.Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2017 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 274);
6.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1636);
7.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 176/PMK.02/2015 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Lainnya bagi Wakil Menteri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1412);
8.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Harta Peninggalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 100);
9.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2021 tentang Jabatan dan Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 102) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 21 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2021 tentang Jabatan dan Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1083);
10.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 103);
11.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 41 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1365);
12.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 42 Tahun 2021 tentang Uraian Fungsi Organisasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Tugas Koordinator Jabatan Fungsional di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1366);
13.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.05/2022 tentang Tata Cara Pemberian dan Penghentian Pembayaran Penghasilan Pejabat Administrasi yang Terdampak Penataan Birokrasi bagi Pegawai Negeri Sipil di Instansi Pusat yang Dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 900); www.peraturan.go.id 2022, No.1084 MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR 10 TAHUN 2021 TENTANG PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 103), diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
2.Pegawai Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disebut Pegawai adalah PNS dan pegawai lain yang berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang diangkat dalam suatu jabatan atau ditugaskan dan bekerja secara penuh pada satuan organisasi di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
3.Tunjangan Kinerja adalah tunjangan yang diberikan kepada Pegawai untuk meningkatkan kesejahteraan yang pelaksanaannya sesuai dengan peraturan perundangan-undangan.
4.Kelas Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seorang PNS dalam rangkaian susunan instansi pemerintah yang meskipun berbeda dalam hal jenis pekerjaan, tetapi cukup setara dalam hal tingkat kesulitan dan tanggung jawab, dan tingkat persyaratan kualifikasi pekerjaan, dan digunakan sebagai dasar penggajian.
5.Sasaran Kinerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah ekspektasi kinerja yang akan dicapai oleh Pegawai setiap tahun.
6.Jam Kerja adalah rentang waktu Pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana telah ditentukan dalam peraturan perundang- undangan.
7.Tugas Belajar adalah tugas yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada Pegawai untuk mengikuti pendidikan lanjutan dan/atau pendidikan www.peraturan.go.id 2022, No.1084 keterampilan baik di dalam maupun di luar negeri dalam jangka waktu lebih dari 6 (enam) bulan yang pembiayaan studinya diberikan oleh lembaga/negara yang mendanai pelaksanaan Tugas Belajar dan tidak mengikat kecuali mengikuti sekolah kedinasan.
8.Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai adalah pedoman sikap, perilaku, perbuatan, tulisan dan ucapan Pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta kegiatan sehari-hari.
9.Hukuman Disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada PNS karena melanggar peraturan disiplin PNS.
10.Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
11.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
12.Wakil Menteri adalah pejabat yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dan bertugas membantu Menteri dalam melaksanakan tugas Kementerian.
2.Di antara Pasal 5 dan Pasal 6 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 5A dan Pasal 5B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5A

(1)Calon PNS yang dalam pengangkatan pertamanya sebagai pejabat fungsional, diberikan Tunjangan Kinerja setinggi-tingginya setara jabatan pelaksana dengan Kelas Jabatan 6 (enam).
(2)Calon PNS yang dalam pengangkatan pertamanya sebagai pejabat fungsional atau pelaksana, namun nomenklatur jabatannya belum ditetapkan, diberikan jabatan dengan Tunjangan Kinerja setinggi-tingginya setara jabatan pelaksana dengan Kelas Jabatan 6 (enam).

Pasal 5B

Calon PNS yang telah diangkat sebagai PNS dan belum diangkat dalam jabatan fungsional, diberikan Tunjangan Kinerja setinggi-tingginya setara jabatan pelaksana dengan Kelas Jabatan 6 (enam).

3.Ketentuan ayat (1) dan ayat (4) Pasal 11 diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

(1)Tunjangan Kinerja Pegawai yang dibebaskan dari tugas sehari-hari karena melaksanakan Tugas Belajar di luar sekolah kedinasan Kementerian, dibayarkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari jumlah Tunjangan Kinerja yang diterima. www.peraturan.go.id 2022, No.1084
(2)Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)diberikan kepada Pegawai yang melaksanakan Tugas Belajar dalam jangka waktu pelaksanaan sebagai berikut:
1. a.program Diploma I (D1) paling lama 1 (satu) tahun;
2. b.program Diploma II (D2) paling lama 2 (dua) tahun;
3. c.program Diploma III (D3) paling lama 3 (tiga) tahun;
4. d.program Diploma IV (D4)/Strata I (S1) paling lama 4 (empat) tahun;
5. e.program Strata II (S2) atau setara paling lama 2 (dua) tahun); dan
6. f.program Strata III (S3) atau setara paling lama 4 (empat) tahun.
(3)Jangka waktu pelaksanaan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masing-masing dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) tahun/2 (dua) semester sesuai kebutuhan instansi dan persetujuan sponsor dan/atau instansi.
(4)Dalam hal Pegawai melaksanakan perpanjangan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Tunjangan Kinerja dibayarkan sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah Tunjangan Kinerja yang diterima.

4.Di antara Pasal 11 dan Pasal 12 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 11A, sehingga Pasal 11A berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11A

(1)Tunjangan Kinerja Pegawai yang menjalani Tugas Belajar yang tidak diberhentikan dari jabatannya, selama menjalani masa Tugas Belajar berkedudukan pada unit kerja sesuai dengan jabatannya serta pendanaannya bersumber dari APBN maupun nonAPBN dibayarkan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah Tunjangan Kinerja yang diterima dalam jabatannya.
(2)Tunjangan Kinerja Pegawai yang menjalani Tugas Belajar yang diberhentikan dari jabatannya dan tidak melaksanakan tugas kedinasan sehari-hari selama menjalani masa Tugas Belajar, serta pendanaannya bersumber dari APBN maupun nonAPBN dibayarkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari jumlah Tunjangan Kinerja yang diterima dalam jabatannya.
(3)Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)diberikan kepada Pegawai yang melaksanakan Tugas Belajar dalam jangka waktu pelaksanaan sebagai berikut:
1. a.program Diploma I (D1) paling lama 1 (satu) tahun; www.peraturan.go.id 2022, No.1084
2. b.program Diploma II (D2) paling lama 2 (dua) tahun;
3. c.program Diploma III (D3) paling lama 3 (tiga) tahun;
4. d.program Diploma IV (D4)/Strata I (S1) paling lama 4 (empat) tahun;
5. e.program Strata II (S2) atau setara paling lama 2 (dua) tahun); dan
6. f.program Strata III (S3) atau setara paling lama 4 (empat) tahun.
(4)Jangka waktu pelaksanaan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masing-masing dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) tahun/2 (dua) semester sesuai kebutuhan instansi dan persetujuan sponsor dan/atau instansi.

5.Ketentuan ayat (2) Pasal 16 dihapus, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

(1)Bagi Pegawai yang melaksanakan cuti tahunan atau cuti besar, Tunjangan Kinerja dibayarkan dengan ketentuan sebagai berikut:
1. a.Pegawai yang melaksanakan cuti tahunan, Tunjangan Kinerja dibayarkan sebesar 100% (seratus per seratus);
2. b.Pegawai yang melaksanakan cuti besar, Tunjangan Kinerja dibayarkan sebagai berikut:
  1. 1.periode pembayaran bulan pertama sebesar 50% (lima puluh per seratus);
  2. 2.periode pembayaran bulan kedua sebesar 25% (dua puluh lima per seratus); dan
  3. 3.periode pembayaran bulan ketiga sebesar 10% (sepuluh per seratus).
(2)Dihapus.

6.Di antara Pasal 20 dan Pasal 21 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 20A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20A

Pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang dikenakan pemotongan Tunjangan Kinerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

7.Ketentuan Pasal 22 diubah, sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

8.Di antara Pasal 22 dan Pasal 23 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 22A dan Pasal 22B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22A

Tunjangan Kinerja bagi Pegawai yang terdampak penataan birokrasi diberikan dengan ketentuan:

a.dalam hal akumulasi komponen penghasilan yang diterima mengalami penurunan, maka penghasilannya dibayarkan sebesar penghasilannya pada jabatan administrasinya.
b.dalam hal akumulasi komponen penghasilan yang diterima lebih besar atau sama dengan besaran penghasilan pada saat menjadi pejabat administrasi, maka penghasilannya dibayarkan sesuai penghasilan yang diterima pada jabatan fungsionalnya.

Pasal 22B

(1)Pembayaran selisih Tunjangan Kinerja bagi pejabat administrasi yang terdampak penataan birokrasi diberikan terhitung sejak pejabat administrasi dialihkan dan dilantik menjadi pejabat fungsional.
(2)Pembayaran selisih Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemberian dan penghentian pembayaran penghasilan pejabat administrasi yang terdampak penataan birokrasi bagi pegawai negeri sipil di instansi pusat yang dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara.

9.Di antara BAB VI dan BAB VII disisipkan 1 (satu) bab yakni BAB VIA, sehingga berbunyi sebagai berikut: BAB VIA
10.Di antara Pasal 24 dan Pasal 25 disisipkan 2 (dua) pasal yakni Pasal 24A dan Pasal 24B, sehingga berbunyi sebagai berikut: