DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 22 Tahun 2024

Nomor: 22
Tahun: 2024
Ditetapkan: 6 September 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 23

Lembaga terkait

Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan

Ringkasan

Permenkumham ini mengatur mengenai Pelaksanaan Fungsi Keimigrasian oleh Pejabat Imigrasi pada Perwakilan Republik Indonesia atau Tempat Lain di Luar Negeri dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Pejabat Imigrasi di Perwakilan merupakan unsur pelaksana fungsi Keimigrasian dalam struktur organisasi Perwakilan yang meliputi: a. atase imigrasi; b. staf teknis imigrasi; c. pembantu atase imigrasi; dan d. pembantu staf teknis imigrasi.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pengaturan mengenai pelaksanaan fungsi keimigrasian oleh pejabat imigrasi pada perwakilan Republik Indonesia atau tempat lain di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam huruf a bertujuan untuk mewakili dan memperjuangkan kepentingan bangsa, negara, dan Pemerintah Republik Indonesia serta memperlancar dan meningkatkan kerja sama ekonomi dan perdagangan luar negeri;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pelaksanaan Fungsi Keimigrasian oleh Pejabat Imigrasi pada Perwakilan Republik Indonesia atau Tempat Lain di Luar Negeri; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5409) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6886);
5.Keputusan Presiden Nomor 108 Tahun 2003 tentang Organisasi Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri;
6.Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2023 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 32);
7.Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor SK.06/A/OT/VI/2004/01 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 16 Tahun 2022 tentang Perubahan Keenam atas Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor SK.06/A/OT/VI/2004/01 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1369);
8.Peratuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 62 Tahun 2020 tentang Penugasan Pegawai Negeri Sipil pada Instansi Pemerintah dan di Luar Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1800);
9.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 28 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 900); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG PELAKSANAAN FUNGSI KEIMIGRASIAN OLEH PEJABAT IMIGRASI PADA PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA ATAU TEMPAT LAIN DI LUAR NEGERI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Keimigrasian adalah hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara.
2.Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri yang selanjutnya disebut Perwakilan adalah Perwakilan Diplomatik dan Perwakilan Konsuler Republik Indonesia yang secara resmi mewakili dan memperjuangkan kepentingan bangsa, negara, dan Pemerintah Republik Indonesia secara keseluruhan di negara penerima dan/atau Organisasi Internasional.
3.Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia yang selanjutnya disingkat KDEI adalah lembaga ekonomi yang bersifat nonpemerintah dan berfungsi memperlancar kerja sama ekonomi dan perdagangan dalam arti yang seluas-luasnya antara Indonesia dan Taiwan.
4.Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
5.Kepala Perwakilan adalah Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh, Wakil Tetap Republik Indonesia, Kuasa Usaha Tetap, Kuasa Usaha Sementara, Konsul Jenderal, Konsul, dan Pejabat Sementara (Acting) Kepala Perwakilan Konsuler yang masing-masing memimpin Perwakilan di Negara Penerima atau wilayah kerja atau Organisasi Internasional.
6.Kepala KDEI adalah pimpinan KDEI.
7.Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Imigrasi.
8.Pejabat Imigrasi adalah pegawai yang telah melalui pendidikan khusus Keimigrasian dan memiliki keahlian teknis Keimigrasian serta memiliki wewenang untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab berdasarkan Undang-Undang mengenai Keimigrasian.

Pasal 2

(1)Pejabat Imigrasi di Perwakilan merupakan unsur pelaksana fungsi Keimigrasian dalam struktur organisasi Perwakilan.
(2)Pejabat Imigrasi di Perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.atase imigrasi;
2. b.staf teknis imigrasi;
3. c.pembantu atase imigrasi; dan
4. d.pembantu staf teknis imigrasi.
(3)Selain di Perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaksanaan fungsi Keimigrasian di luar negeri juga dilaksanakan oleh Pejabat Imigrasi di KDEI.
(4)Pejabat Imigrasi di KDEI sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)meliputi:
1. a.kepala bidang imigrasi; dan
2. b.analis bidang imigrasi.

Pasal 3

(1)Atase imigrasi dan staf teknis imigrasi merupakan jabatan penugasan yang disetarakan dengan jabatan administrator.
(2)Pembantu atase imigrasi, pembantu staf teknis imigrasi, dan analis bidang imigrasi merupakan jabatan penugasan yang disetarakan dengan jabatan pengawas.

BAB II

KEDUDUKAN, FUNGSI, DAN TUGAS

Pasal 4

(1)Pejabat Imigrasi di Perwakilan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Perwakilan.
(2)Pejabat Imigrasi di Perwakilan secara operasional dan administratif merupakan bagian dari Perwakilan.

Pasal 5

(1)Pejabat Imigrasi di KDEI berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala KDEI.
(2)Pejabat Imigrasi di KDEI secara operasional dan administratif merupakan bagian dari KDEI.

Pasal 6

Pejabat Imigrasi di Perwakilan atau Pejabat Imigrasi di KDEI mempunyai fungsi melaksanakan pemberian pelayanan Keimigrasian, penegakan hukum, keamanan negara, dan fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 7

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pejabat Imigrasi di Perwakilan dan Pejabat Imigrasi di KDEI menyelenggarakan tugas:

a.penerbitan, penggantian, penarikan, pencabutan, dan pembatalan paspor biasa;
b.penerbitan surat perjalanan laksana paspor;
c.pemberian visa;
d.pendaftaran anak berkewarganegaraan ganda terbatas;
e.pemberian fasilitas Keimigrasian bagi anak berkewarganegaraan ganda terbatas;
f.pengawasan Keimigrasian terhadap Warga Negara Indonesia yang berada di luar negeri untuk mengetahui peta konsentrasi keberadaan Warga Negara Indonesia, dan juga kegiatannya;
g.mendukung upaya perlindungan Warga Negara Indonesia sesuai dengan misi dan kebijakan Perwakilan;
h.perbantuan dan pemberian saran kepada Perwakilan;
i.pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dengan pihak terkait di bidang Keimigrasian atau bidang lainnya; dan
j.pelaksanaan koordinasi, supervisi, dan diseminasi pemberian visa dan paspor biasa.

Pasal 8

Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pejabat Imigrasi di Perwakilan dan Pejabat Imigrasi di KDEI dapat melaksanakan tugas tertentu yang diberikan oleh:

a.Menteri dengan sepengetahuan Kepala Perwakilan atau Kepala KDEI; dan/atau
b.Kepala Perwakilan atau Kepala KDEI.

Pasal 9

(1)Dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya, Pejabat Imigrasi di Perwakilan menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dengan seluruh jajaran di Perwakilan.
(2)Dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya, Pejabat Imigrasi di KDEI menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dengan seluruh jajaran di KDEI.

BAB III

MASA JABATAN DAN PENARIKAN

Pasal 10

(1)Masa penugasan Pejabat Imigrasi di Perwakilan atau KDEI dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Dalam hal masa jabatan Pejabat Imigrasi di Perwakilan atau KDEI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir dan belum dilaksanakan seleksi calon Pejabat Imigrasi di Perwakilan atau KDEI, Menteri mengusulkan masa jabatan Pejabat Imigrasi di Perwakilan atau KDEI diperpanjang untuk jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan.
(3)Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada:
1. a.menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri untuk Pejabat Imigrasi di Perwakilan; atau
2. b.menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan untuk Pejabat Imigrasi di KDEI.

Isi peraturan

Teks23PDFHirarki

Memuat teks peraturan…