DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 23 Tahun 2015

Nomor: 23
Tahun: 2015
Ditetapkan: 10 September 2015
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 62

Lembaga terkait

Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk menjamin pelaksanaan penjatuhan hukuman disiplin dan sanksi administratif dilakukan secara tepat guna dan berhasil guna, diperlukan pedoman penjatuhan hukuman disiplin dan sanksi administratif bagi pegawai di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; www.peraturan.go.id 2015, No.1408 2
c.bahwa Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Pedoman Penjatuhan Hukuman Disiplin dan Penindakan Administratif bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum, sehingga perlu diganti;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Tata Cara Penjatuhan Hukuman Disiplin dan Sanksi Administratif bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
4.Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84);
5.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-0OT.01.01 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-0OT.01.01 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik www.peraturan.go.id 2015, No.1408 3 Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 740); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG TATA CARA PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN DAN SANKSI ADMINISTRATIF BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Pelanggaran Disiplin adalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan Pegawai Negeri Sipil yang tidak menaati kewajiban dan/atau melanggar larangan ketentuan disiplin Pegawai Negeri Sipil, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja.
2.Hukuman Disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada Pegawai Negeri Sipil karena melanggar peraturan disiplin Pegawai Negeri Sipil.
3.Pegawai Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disebut Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, baik yang berada di pusat maupun di daerah.
4.Upaya Administratif adalah prosedur yang dapat ditempuh oleh Pegawai Negeri Sipil yang tidak puas terhadap Hukuman Disiplin yang dijatuhkan kepadanya berupa keberatan atau banding administratif.
5.Keberatan adalah Upaya Administratif yang dapat ditempuh oleh Pegawai Negeri Sipil yang tidak puas terhadap Hukuman Disiplin yang dijatuhkan oleh pejabat yang berwenang menghukum kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum.
6.Banding Administratif adalah Upaya Administratif yang dapat ditempuh oleh Pegawai Negeri Sipil yang tidak puas terhadap Hukuman Disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang dijatuhkan oleh pejabat yang berwenang menghukum, kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian.
7.Sanksi Administratif adalah tindakan yang diberikan kepada Pegawai yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang- undangan selain peraturan mengenai disiplin Pegawai. www.peraturan.go.id 2015, No.1408 4
8.Tim Pemeriksa adalah tim yang dibentuk oleh pejabat yang berwenang membentuk Tim Pemeriksa dengan surat perintah untuk melakukan pemeriksaan terhadap Pegawai yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dengan ancaman Hukuman Disiplin tingkat sedang dan/atau berat.
9.Proses Penjatuhan Hukuman Disiplin adalah rangkaian kegiatan mulai dari pemanggilan sampai dengan Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin ditetapkan.
10.Badan Pertimbangan Kepegawaian adalah lembaga yang menangani Banding Administratif sengketa kepegawaian sebagai akibat pelanggaran disiplin.
11.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
12.Pejabat yang Berwenang Menghukum adalah pejabat yang memiliki kewenangan untuk menjatuhkan Hukuman Disiplin kepada Pegawai yang melakukan Pelanggaran Disiplin.
13.Atasan Langsung adalah pejabat atasan dari Pegawai yang diperiksa.

Pasal 2

(1)Setiap Pegawai yang terbukti melakukan Pelanggaran Disiplin dikenai Hukuman Disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(2)Tingkat Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.Hukuman Disiplin ringan;
2. b.Hukuman Disiplin sedang, dan
3. c.Hukuman Disiplin berat.

Pasal 3

Jenis Hukuman Disiplin ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat

(2)huruf a terdiri atas:
1. a.teguran lisan;
2. b.teguran tertulis; dan
3. c.pernyataan tidak puas secara tertulis.

Pasal 4

Jenis Hukuman Disiplin sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b terdiri atas:

a.penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun;
b.penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun; dan
c.penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun. www.peraturan.go.id 2015, No.1408 5

Pasal 5

Jenis Hukuman Disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat

(2)huruf c terdiri atas:
1. a.penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun;
2. b.pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah;
3. c.pembebasan dari jabatan;
4. d.pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil; dan
5. e.pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 6

(1)Penjatuhan Hukuman Disiplin bagi Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 5 dilakukan oleh Pejabat yang Berwenang Menghukum sesuai dengan peraturan perundang- undangan di bidang disiplin Pegawai Negeri Sipil.
(2)Pejabat yang Berwenang Menghukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.Presiden;
2. b.Menteri;
3. c.Pejabat Eselon I;
4. d.Pejabat Eselon II;
5. e.Pejabat Eselon III;
6. f.Pejabat Eselon IV; dan
7. g.Pejabat Eselon V.

Pasal 7

Ruang lingkup pengaturan Peraturan Menteri ini meliputi:

a.pemanggilan Pegawai;
b.pemeriksaan Pegawai;
c.berita acara pemeriksaan dan laporan hasil pemeriksaan;
d.penetapan Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin;
e.Upaya Administratif;
f.pemberlakuan dan pendokumentasian Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin;
g.Sanksi Administratif; dan
h.pembatasan hak kepegawaian. www.peraturan.go.id 2015, No.1408 6

BAB II

PEMANGGILAN PEGAWAI

Pasal 8

(1)Pemanggilan Pegawai dilakukan dalam rangka pemeriksaan atas Pelanggaran Disiplin.
(2)Pemanggilan Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Atasan Langsung.
(3)Dalam hal pemeriksaan Pegawai dilakukan oleh Tim Pemeriksa, pemanggilan Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Pemeriksa.
(4)Pemanggilan Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat
(3)dilakukan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum tanggal pemeriksaan dilaksanakan.
(5)Pemanggilan Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan secara tertulis dalam bentuk surat panggilan Pegawai.
(6)Format surat panggilan Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 9

(1)Surat panggilan Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 disampaikan kepada Pegawai di tempat kerjanya.
(2)Dalam hal Pegawai tidak berada di tempat kerjanya, surat panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan ke alamat domisili Pegawai.
(3)Dalam hal alamat domisili Pegawai berubah atau tidak diketemukan atau Pegawai tidak diketahui lagi keberadaanya, surat panggilan Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada ketua rukun tetangga/rukun warga setempat atau nama lainnya sesuai dengan alamat domisili terakhir Pegawai.

Pasal 10

(1)Penyampaian surat panggilan Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 harus disertai dengan bukti tanda terima.
(2)Bukti tanda terima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat nama tanggal dan tanda tangan penerima surat panggilan Pegawai. www.peraturan.go.id 2015, No.1408 7

Isi peraturan

Teks62PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk menjamin pelaksanaan penjatuhan hukuman disiplin dan sanksi administratif dilakukan secara tepat guna dan berhasil guna, diperlukan pedoman penjatuhan hukuman disiplin dan sanksi administratif bagi pegawai di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; www.peraturan.go.id 2015, No.1408 2
c.bahwa Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Pedoman Penjatuhan Hukuman Disiplin dan Penindakan Administratif bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum, sehingga perlu diganti;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
4.Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84);
5.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-0OT.01.01 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-0OT.01.01 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik www.peraturan.go.id 2015, No.1408 3 Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 740); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG TATA CARA PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN DAN SANKSI ADMINISTRATIF BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Pelanggaran Disiplin adalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan Pegawai Negeri Sipil yang tidak menaati kewajiban dan/atau melanggar larangan ketentuan disiplin Pegawai Negeri Sipil, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja.
2.Hukuman Disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada Pegawai Negeri Sipil karena melanggar peraturan disiplin Pegawai Negeri Sipil.
3.Pegawai Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disebut Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, baik yang berada di pusat maupun di daerah.
4.Upaya Administratif adalah prosedur yang dapat ditempuh oleh Pegawai Negeri Sipil yang tidak puas terhadap Hukuman Disiplin yang dijatuhkan kepadanya berupa keberatan atau banding administratif.
5.Keberatan adalah Upaya Administratif yang dapat ditempuh oleh Pegawai Negeri Sipil yang tidak puas terhadap Hukuman Disiplin yang dijatuhkan oleh pejabat yang berwenang menghukum kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum.
6.Banding Administratif adalah Upaya Administratif yang dapat ditempuh oleh Pegawai Negeri Sipil yang tidak puas terhadap Hukuman Disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang dijatuhkan oleh pejabat yang berwenang menghukum, kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian.
7.Sanksi Administratif adalah tindakan yang diberikan kepada Pegawai yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang- undangan selain peraturan mengenai disiplin Pegawai. www.peraturan.go.id 2015, No.1408 4
8.Tim Pemeriksa adalah tim yang dibentuk oleh pejabat yang berwenang membentuk Tim Pemeriksa dengan surat perintah untuk melakukan pemeriksaan terhadap Pegawai yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dengan ancaman Hukuman Disiplin tingkat sedang dan/atau berat.
9.Proses Penjatuhan Hukuman Disiplin adalah rangkaian kegiatan mulai dari pemanggilan sampai dengan Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin ditetapkan.
10.Badan Pertimbangan Kepegawaian adalah lembaga yang menangani Banding Administratif sengketa kepegawaian sebagai akibat pelanggaran disiplin.
11.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
12.Pejabat yang Berwenang Menghukum adalah pejabat yang memiliki kewenangan untuk menjatuhkan Hukuman Disiplin kepada Pegawai yang melakukan Pelanggaran Disiplin.
13.Atasan Langsung adalah pejabat atasan dari Pegawai yang diperiksa.

Pasal 2

(1)Setiap Pegawai yang terbukti melakukan Pelanggaran Disiplin dikenai Hukuman Disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(2)Tingkat Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.Hukuman Disiplin ringan;
2. b.Hukuman Disiplin sedang, dan
3. c.Hukuman Disiplin berat.

Pasal 3

Jenis Hukuman Disiplin ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat

(2)huruf a terdiri atas:
1. a.teguran lisan;
2. b.teguran tertulis; dan
3. c.pernyataan tidak puas secara tertulis.

Pasal 4

Jenis Hukuman Disiplin sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b terdiri atas:

a.penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun;
b.penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun; dan
c.penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun. www.peraturan.go.id 2015, No.1408 5

Pasal 5

Jenis Hukuman Disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat

(2)huruf c terdiri atas:
1. a.penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun;
2. b.pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah;
3. c.pembebasan dari jabatan;
4. d.pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil; dan
5. e.pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 6

(1)Penjatuhan Hukuman Disiplin bagi Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 5 dilakukan oleh Pejabat yang Berwenang Menghukum sesuai dengan peraturan perundang- undangan di bidang disiplin Pegawai Negeri Sipil.
(2)Pejabat yang Berwenang Menghukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.Presiden;
2. b.Menteri;
3. c.Pejabat Eselon I;
4. d.Pejabat Eselon II;
5. e.Pejabat Eselon III;
6. f.Pejabat Eselon IV; dan
7. g.Pejabat Eselon V.

Pasal 7

Ruang lingkup pengaturan Peraturan Menteri ini meliputi:

a.pemanggilan Pegawai;
b.pemeriksaan Pegawai;
c.berita acara pemeriksaan dan laporan hasil pemeriksaan;
d.penetapan Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin;
e.Upaya Administratif;
f.pemberlakuan dan pendokumentasian Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin;
g.Sanksi Administratif; dan
h.pembatasan hak kepegawaian. www.peraturan.go.id 2015, No.1408 6

BAB II

PEMANGGILAN PEGAWAI

Pasal 8

(1)Pemanggilan Pegawai dilakukan dalam rangka pemeriksaan atas Pelanggaran Disiplin.
(2)Pemanggilan Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Atasan Langsung.
(3)Dalam hal pemeriksaan Pegawai dilakukan oleh Tim Pemeriksa, pemanggilan Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Pemeriksa.
(4)Pemanggilan Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat
(3)dilakukan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum tanggal pemeriksaan dilaksanakan.
(5)Pemanggilan Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan secara tertulis dalam bentuk surat panggilan Pegawai.
(6)Format surat panggilan Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 9

(1)Surat panggilan Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 disampaikan kepada Pegawai di tempat kerjanya.
(2)Dalam hal Pegawai tidak berada di tempat kerjanya, surat panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan ke alamat domisili Pegawai.
(3)Dalam hal alamat domisili Pegawai berubah atau tidak diketemukan atau Pegawai tidak diketahui lagi keberadaanya, surat panggilan Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada ketua rukun tetangga/rukun warga setempat atau nama lainnya sesuai dengan alamat domisili terakhir Pegawai.

Pasal 10

(1)Penyampaian surat panggilan Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 harus disertai dengan bukti tanda terima.
(2)Bukti tanda terima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat nama tanggal dan tanda tangan penerima surat panggilan Pegawai. www.peraturan.go.id 2015, No.1408 7

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 23 Tahun 2015

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

PEMANGGILAN PEGAWAI

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 24 Tahun 2013

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

PEMANGGILAN PEGAWAI

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 24 Tahun 2013