DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 23 Tahun 2016

Nomor: 23
Tahun: 2016
Ditetapkan: 27 Juni 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 6

Lembaga terkait

Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Orang Asing atau Ahli Waris yang Merupakan Orang Asing Sebagai Pemilik Rumah Tinggal atau Hunian yang Tidak Lagi Berkedudukan di Indonesia; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

2.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216); www.peraturan.go.id 2016, No.936
3.Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5409);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2015 tentang Pemilikan Rumah Tempat Tinggal atau Hunian oleh Orang Asing yang Berkedudukan di Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 325);
5.Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84);
6.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 186); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG ORANG ASING ATAU AHLI WARIS YANG MERUPAKAN ORANG ASING SEBAGAI PEMILIK RUMAH TINGGAL ATAU HUNIAN YANG TIDAK LAGI BERKEDUDUKAN DI INDONESIA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Orang Asing yang berkedudukan di Indonesia yang selanjutnya disebut Orang Asing adalah orang yang bukan warga negara Indonesia yang keberadaannya www.peraturan.go.id 2016, No.936 memberikan manfaat, melakukan usaha, bekerja, atau berinventasi di Indonesia.
2.Tanda keluar adalah tanda tertentu berupa cap yang dibubuhkan pada dokumen perjalanan warga negara Indonesia dan Orang Asing, baik manual maupun elektronik, yang diberikan oleh pejabat imigrasi sebagai tanda bahwa yang bersangkutan keluar wilayah Indonesia.
3.Wilayah Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Wilayah Indonesia adalah seluruh wilayah Indonesia serta zona tertentu yang ditetapkan berdasarkan undang-undang.
4.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
5.Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Imigrasi.

Pasal 2

(1)Orang Asing dapat memiliki rumah tempat tinggal atau hunian dengan hak pakai.
(2)Dalam hal Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meninggalkan Wilayah Indonesia dalam jangka waktu 1 (satu) tahun wajib melepaskan atau mengalihkan hak atas rumah dan tanahnya kepada pihak lain yang memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terhitung sejak tanggal diberikannya Tanda Keluar.

Pasal 3

Ketentuan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) berlaku juga bagi ahli waris yang merupakan Orang Asing.

Pasal 4

(1)Orang Asing atau ahli waris yang merupakan Orang Asing yang tidak lagi berkedudukan di Indonesia dibuktikan dengan surat keterangan. www.peraturan.go.id 2016, No.936
(2)Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Menteri atau Direktur Jenderal.
(3)Permohonan surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diajukan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria.
(4)Format surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. www.peraturan.go.id 2016, No.936 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 27 Juni 2016 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd YASONNA H. LAOLY Diundangkan di Jakarta pada tanggal 27 Juni 2016 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd WIDODO EKATJAHJANA www.peraturan.go.id 2016, No.936 SURAT KETERANGAN NOMOR : Berdasarkan surat Saudara Nomor...... tanggal... hal........, dengan ini dinyatakan bahwa:

1.Nama :......................................................
2.Jenis kelamin :......................................................
3.Tempat dan tanggal lahir :......................................................
4.Kebanggsaan :......................................................
5.Nomor paspor :...................................................... adalah Orang Asing/ahli waris yang merupakan Orang Asing yang tidak lagi berkedudukan di Indonesia. Jakarta, ........................... 20... Menteri/Direktur Jenderal Imigrasi, LAMPIRAN PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR 23 TAHUN 2016 TENTANG ORANG ASING ATAU AHLI WARIS YANG MERUPAKAN ORANG ASING SEBAGAI PEMILIK RUMAH TINGGAL ATAU HUNIAN YANG TIDAK LAGI BERKEDUDUKAN DI INDONESIA MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd YASONNA H. LAOLY www.peraturan.go.id

Isi peraturan

Teks6PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216); www.peraturan.go.id 2016, No.936
3.Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5409);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2015 tentang Pemilikan Rumah Tempat Tinggal atau Hunian oleh Orang Asing yang Berkedudukan di Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 325);
5.Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84);
6.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 186); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG ORANG ASING ATAU AHLI WARIS YANG MERUPAKAN ORANG ASING SEBAGAI PEMILIK RUMAH TINGGAL ATAU HUNIAN YANG TIDAK LAGI BERKEDUDUKAN DI INDONESIA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Orang Asing yang berkedudukan di Indonesia yang selanjutnya disebut Orang Asing adalah orang yang bukan warga negara Indonesia yang keberadaannya www.peraturan.go.id 2016, No.936 memberikan manfaat, melakukan usaha, bekerja, atau berinventasi di Indonesia.
2.Tanda keluar adalah tanda tertentu berupa cap yang dibubuhkan pada dokumen perjalanan warga negara Indonesia dan Orang Asing, baik manual maupun elektronik, yang diberikan oleh pejabat imigrasi sebagai tanda bahwa yang bersangkutan keluar wilayah Indonesia.
3.Wilayah Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Wilayah Indonesia adalah seluruh wilayah Indonesia serta zona tertentu yang ditetapkan berdasarkan undang-undang.
4.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
5.Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Imigrasi.

Pasal 2

(1)Orang Asing dapat memiliki rumah tempat tinggal atau hunian dengan hak pakai.
(2)Dalam hal Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meninggalkan Wilayah Indonesia dalam jangka waktu 1 (satu) tahun wajib melepaskan atau mengalihkan hak atas rumah dan tanahnya kepada pihak lain yang memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terhitung sejak tanggal diberikannya Tanda Keluar.

Pasal 3

Ketentuan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) berlaku juga bagi ahli waris yang merupakan Orang Asing.

Pasal 4

(1)Orang Asing atau ahli waris yang merupakan Orang Asing yang tidak lagi berkedudukan di Indonesia dibuktikan dengan surat keterangan. www.peraturan.go.id 2016, No.936
(2)Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Menteri atau Direktur Jenderal.
(3)Permohonan surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diajukan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria.
(4)Format surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

1.Nama :......................................................
2.Jenis kelamin :......................................................
3.Tempat dan tanggal lahir :......................................................
4.Kebanggsaan :......................................................
5.Nomor paspor :...................................................... adalah Orang Asing/ahli waris yang merupakan Orang Asing yang tidak lagi berkedudukan di Indonesia. Jakarta, ........................... 20... Menteri/Direktur Jenderal Imigrasi, LAMPIRAN PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR 23 TAHUN 2016 TENTANG ORANG ASING ATAU AHLI WARIS YANG MERUPAKAN ORANG ASING SEBAGAI PEMILIK RUMAH TINGGAL ATAU HUNIAN YANG TIDAK LAGI BERKEDUDUKAN DI INDONESIA MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd YASONNA H. LAOLY www.peraturan.go.id