DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 23 Tahun 2017

Nomor: 23
Tahun: 2017
Ditetapkan: 14 November 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 6

Lembaga terkait

Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa ketentuan mengenai pengelolaan arsip vital dan arsip terjaga sebagaimana dimaksud dalam huruf a belum diatur secara khusus dalam peraturan perundang- undangan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Tata Kelola Arsip Vital dan Arsip Terjaga di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran www.peraturan.go.id 2017, No.1668 Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3.Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
5.Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015);
6.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1473 Tahun 2015) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 186 Tahun 2016); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG TATA KELOLA ARSIP VITAL DAN ARSIP TERJAGA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA. www.peraturan.go.id 2017, No.1668

Pasal 1

(1)Pengaturan mengenai tata kelola arsip vital dan arsip terjaga dimaksudkan sebagai pedoman bagi seluruh satuan kerja di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam mengelola dan menyimpan arsip vital dan arsip terjaga guna mendukung pencapaian tugas dan fungsi Kementerian.
(2)Pengelolaan arsip vital dan arsip terjaga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bertujuan untuk:
1. a.mewujudkan pengelolaan arsip vital yang andal dan mampu menjamin tersedianya arsip vital dengan cepat, tepat, aman sesuai dengan pedoman program arsip vital;
2. b.menjamin penyampaian dan pelaporan arsip dalam kategori arsip terjaga kepada Arsip Nasional
3. c.mendukung layanan publik melalui akses informasi publik yang bersumber dari arsip vital;
4. d.mendukung dan memperlancar penyelenggaraan administrasi kearsipan kementerian;
5. e.mempertinggi mutu pengelolaan arsip dinamis di kementerian; dan
6. f.menjamin keselamatan dan keamanan arsip vital sebelum dan sesudah bencana.

Pasal 2

(1)Pengelolaan arsip vital dan arsip terjaga meliputi kegiatan:
1. a.identifikasi arsip; dan
2. b.penataan arsip.
(2)Dalam melaksanakan pengelolaan arsip vital dan arsip terjaga, setiap pimpinan unit satuan kerja membentuk Tim. www.peraturan.go.id 2017, No.1668

Pasal 3

Pengelolaan arsip vital dan arsip terjaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 14 November 2017 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd YASONNA H. LAOLY Diundangkan di Jakarta pada tanggal 21 November 2017 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd WIDODO EKATJAHJANA www.peraturan.go.id 2017, No.1668 www.peraturan.go.id 2017, No.1668 www.peraturan.go.id 2017, No.1668 www.peraturan.go.id 2017, No.1668 www.peraturan.go.id 2017, No.1668 www.peraturan.go.id 2017, No.1668 www.peraturan.go.id 2017, No.1668 www.peraturan.go.id 2017, No.1668 www.peraturan.go.id 2017, No.1668 www.peraturan.go.id 2017, No.1668 www.peraturan.go.id 2017, No.1668 www.peraturan.go.id 2017, No.1668 www.peraturan.go.id 2017, No.1668 www.peraturan.go.id 2017, No.1668 www.peraturan.go.id 2017, No.1668 www.peraturan.go.id 2017, No.1668 www.peraturan.go.id 2017, No.1668 www.peraturan.go.id 2017, No.1668 www.peraturan.go.id 2017, No.1668 www.peraturan.go.id 2017, No.1668 www.peraturan.go.id 2017, No.1668 www.peraturan.go.id 2017, No.1668 www.peraturan.go.id 2017, No.1668 www.peraturan.go.id 2017, No.1668 www.peraturan.go.id 2017, No.1668 www.peraturan.go.id 2017, No.1668 www.peraturan.go.id 2017, No.1668 www.peraturan.go.id 2017, No.1668 www.peraturan.go.id 2017, No.1668 www.peraturan.go.id 2017, No.1668 www.peraturan.go.id 2017, No.1668 www.peraturan.go.id 2017, No.1668 www.peraturan.go.id 2017, No.1668 www.peraturan.go.id 2017, No.1668 www.peraturan.go.id 2017, No.1668 www.peraturan.go.id 2017, No.1668 www.peraturan.go.id 2017, No.1668 www.peraturan.go.id 2017, No.1668 www.peraturan.go.id 2017, No.1668 www.peraturan.go.id 2017, No.1668 www.peraturan.go.id 2017, No.1668 www.peraturan.go.id 2017, No.1668 www.peraturan.go.id 2017, No.1668 www.peraturan.go.id 2017, No.1668 www.peraturan.go.id 2017, No.1668 www.peraturan.go.id 2017, No.1668 www.peraturan.go.id 2017, No.1668 www.peraturan.go.id 2017, No.1668 www.peraturan.go.id 2017, No.1668 www.peraturan.go.id 2017, No.1668 www.peraturan.go.id 2017, No.1668 www.peraturan.go.id

Isi peraturan

Teks6PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa ketentuan mengenai pengelolaan arsip vital dan arsip terjaga sebagaimana dimaksud dalam huruf a belum diatur secara khusus dalam peraturan perundang- undangan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3.Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
5.Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015);
6.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1473 Tahun 2015) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 186 Tahun 2016); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG TATA KELOLA ARSIP VITAL DAN ARSIP TERJAGA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA. www.peraturan.go.id 2017, No.1668

Pasal 1

(1)Pengaturan mengenai tata kelola arsip vital dan arsip terjaga dimaksudkan sebagai pedoman bagi seluruh satuan kerja di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam mengelola dan menyimpan arsip vital dan arsip terjaga guna mendukung pencapaian tugas dan fungsi Kementerian.
(2)Pengelolaan arsip vital dan arsip terjaga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bertujuan untuk:
1. a.mewujudkan pengelolaan arsip vital yang andal dan mampu menjamin tersedianya arsip vital dengan cepat, tepat, aman sesuai dengan pedoman program arsip vital;
2. b.menjamin penyampaian dan pelaporan arsip dalam kategori arsip terjaga kepada Arsip Nasional
3. c.mendukung layanan publik melalui akses informasi publik yang bersumber dari arsip vital;
4. d.mendukung dan memperlancar penyelenggaraan administrasi kearsipan kementerian;
5. e.mempertinggi mutu pengelolaan arsip dinamis di kementerian; dan
6. f.menjamin keselamatan dan keamanan arsip vital sebelum dan sesudah bencana.

Pasal 2

(1)Pengelolaan arsip vital dan arsip terjaga meliputi kegiatan:
1. a.identifikasi arsip; dan
2. b.penataan arsip.
(2)Dalam melaksanakan pengelolaan arsip vital dan arsip terjaga, setiap pimpinan unit satuan kerja membentuk Tim. www.peraturan.go.id 2017, No.1668

Pasal 3

Pengelolaan arsip vital dan arsip terjaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.