DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 23 Tahun 2021

Nomor: 23
Tahun: 2021
Ditetapkan: 16 Juni 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 21

Lembaga terkait

Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pengelolaan Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-Undangan diperlukan untuk menata mekanisme kerja perancang peraturan perundang-undangan berdasarkan jenjang jabatan;
c.bahwa pengelolaan Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-Undangan perlu diberikan landasan hukum untuk lebih menghasilkan peraturan perundang-undangan yang berkualitas;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi 2021, No.717 Manusia tentang Pengelolaan Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216);
3.Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84);
4.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1473) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1135);
5.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1441); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG PENGELOLAAN JABATAN FUNGSIONAL PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN. 2021, No.717

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang- undangan yang selanjutnya disebut Jabatan Fungsional Perancang adalah jabatan yang mempunyai tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pembentukan peraturan perundang-undangan dan penyusunan instrumen hukum lainnya pada instansi pemerintah pusat dan instansi pemerintah daerah.
2.Perancang Peraturan Perundang-undangan yang selanjutnya disebut Perancang adalah pegawai negeri sipil yang telah diangkat dalam Jabatan Fungsional Perancang yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pembentukan peraturan perundang-undangan dan penyusunan instrumen hukum lainnya.
3.Koordinator Perancang adalah Perancang yang ditunjuk oleh pimpinan Unit Kerja atau pimpinan Pemerintahan Daerah untuk melakukan koordinasi pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Perancang di Unit Kerja atau Pemerintahan Daerah.
4.Koordinator Utama adalah Perancang ahli utama yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal untuk melakukan koordinasi pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Perancang di tingkat pusat dan daerah.
5.Kelompok Kerja Pengharmonisasian yang selanjutnya disebut Pokja adalah kelompok kerja yang dibentuk oleh Direktur Jenderal yang mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan peraturan perundang-undangan. 2021, No.717
6.Unit Kerja adalah unit kerja eselon I dan/atau kantor wilayah pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, kementerian, lembaga negara, lembaga pemerintah nonkementerian, dan lembaga nonstruktural.
7.Pemerintahan Daerah adalah pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, dewan perwakilan rakyat daerah provinsi, dan dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten/kota.
8.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.
9.Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan yang selanjutnya disebut Direktur Jenderal adalah pejabat pimpinan tinggi madya yang menyelenggarakan urusan di bidang peraturan perundang-undangan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.

BAB II

PELAKSANAAN PENGELOLAAN JABATAN FUNGSIONAL PERANCANG

Pasal 2

(1)Menteri melaksanakan pengelolaan Jabatan Fungsional Perancang.
(2)Dalam melaksanakan pengelolaan Jabatan Fungsional Perancang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri menugaskan kepada Direktur Jenderal.

Pasal 3

Pengelolaan Jabatan Fungsional Perancang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) meliputi:

a.kedudukan dan tanggung jawab; dan
b.tugas.

Pasal 4

(1)Dalam melaksanakan tugasnya, Perancang berdasarkan jenjang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada pejabat pimpinan tinggi madya, 2021, No.717 pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, atau pejabat pengawas.
(2)Kedudukan dan tanggung jawab secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan fungsi dan tugas Jabatan Fungsional Perancang di bidang pembentukan peraturan perundang- undangan dan penyusunan instrumen hukum lainnya.

Pasal 5

Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan mengenai Jabatan Fungsional Perancang.

Pasal 6

(1)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, setiap pimpinan Unit Kerja atau pimpinan Pemerintahan Daerah menunjuk 1 (satu) orang sebagai Koordinator Perancang.
(2)Penunjukan Koordinator Perancang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada kompetensi.
(3)Koordinator Perancang sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)bertugas mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab perancang pada Unit Kerjanya atau Pemerintahan Daerah.

Pasal 7

(1)Dalam pelaksanaan fungsi pengelolaan Jabatan Fungsional Perancang, Direktur Jenderal menunjuk 1 (satu) orang Perancang ahli utama sebagai Koordinator Utama.
(2)Koordinator Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas untuk:
1. a.berkoordinasi dengan Koordinator Perancang terkait tugas dan tanggung jawab pembentukan peraturan perundang-undangan dan penyusunan instrumen hukum lainnya di Unit Kerja atau Pemerintahan Daerah; 2021, No.717
2. b.berkoordinasi dengan Koordinator Perancang terkait keterlibatan Perancang di Unit Kerja atau Pemerintahan Daerah dalam proses pengharmonisasian rancangan peraturan perundang-undangan di Pokja sesuai dengan substansinya; dan
3. c.berkoordinasi dengan pembina Pokja.
(3)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Koordinator Utama dapat dibantu oleh paling sedikit 2 (dua) staf administrasi.
(4)Staf administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), bertugas memberikan dukungan teknis operasional pelaksanaan kegiatan Koordinator Utama.

Pasal 8

(1)Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), Koordinator Utama dibantu oleh 2 (dua) orang wakil yang berasal dari Perancang ahli utama.
(2)Wakil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.wakil koordinator utama I, yang mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab di Unit Kerja; dan
2. b.wakil koordinator utama II, yang mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab di Pemerintahan Daerah.
(3)Wakil koordinator utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat memberikan masukan dan pertimbangan substansi dalam hal terdapat permasalahan pelaksanaan tugas Koordinator Utama.

Pasal 9

(1)Untuk mendukung pelaksanaan tugas, Koordinator Utama dan Perancang ahli utama dapat diberikan fasilitas jabatan setara pejabat pimpinan tinggi pratama.
(2)Pemberian fasilitas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan anggaran Unit Kerja atau Pemerintahan Daerah. 2021, No.717

Pasal 10

(1)Tugas berkoordinasi dengan pembina Pokja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c, dilaksanakan dalam pelaksanaan pengharmonisasian rancangan peraturan perundang-undangan.
(2)Pengharmonisasian rancangan peraturan perundang- undangan oleh Pokja sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dilaksanakan pada tingkat:
1. a.pusat; dan
2. b.daerah.

Isi peraturan

Teks21PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pengelolaan Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-Undangan diperlukan untuk menata mekanisme kerja perancang peraturan perundang-undangan berdasarkan jenjang jabatan;
c.bahwa pengelolaan Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-Undangan perlu diberikan landasan hukum untuk lebih menghasilkan peraturan perundang-undangan yang berkualitas;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216);
3.Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84);
4.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1473) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1135);
5.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1441); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG PENGELOLAAN JABATAN FUNGSIONAL PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN. 2021, No.717

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang- undangan yang selanjutnya disebut Jabatan Fungsional Perancang adalah jabatan yang mempunyai tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pembentukan peraturan perundang-undangan dan penyusunan instrumen hukum lainnya pada instansi pemerintah pusat dan instansi pemerintah daerah.
2.Perancang Peraturan Perundang-undangan yang selanjutnya disebut Perancang adalah pegawai negeri sipil yang telah diangkat dalam Jabatan Fungsional Perancang yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pembentukan peraturan perundang-undangan dan penyusunan instrumen hukum lainnya.
3.Koordinator Perancang adalah Perancang yang ditunjuk oleh pimpinan Unit Kerja atau pimpinan Pemerintahan Daerah untuk melakukan koordinasi pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Perancang di Unit Kerja atau Pemerintahan Daerah.
4.Koordinator Utama adalah Perancang ahli utama yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal untuk melakukan koordinasi pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Perancang di tingkat pusat dan daerah.
5.Kelompok Kerja Pengharmonisasian yang selanjutnya disebut Pokja adalah kelompok kerja yang dibentuk oleh Direktur Jenderal yang mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan peraturan perundang-undangan. 2021, No.717
6.Unit Kerja adalah unit kerja eselon I dan/atau kantor wilayah pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, kementerian, lembaga negara, lembaga pemerintah nonkementerian, dan lembaga nonstruktural.
7.Pemerintahan Daerah adalah pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, dewan perwakilan rakyat daerah provinsi, dan dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten/kota.
8.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.
9.Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan yang selanjutnya disebut Direktur Jenderal adalah pejabat pimpinan tinggi madya yang menyelenggarakan urusan di bidang peraturan perundang-undangan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.

BAB II

PELAKSANAAN PENGELOLAAN JABATAN FUNGSIONAL PERANCANG

Pasal 2

(1)Menteri melaksanakan pengelolaan Jabatan Fungsional Perancang.
(2)Dalam melaksanakan pengelolaan Jabatan Fungsional Perancang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri menugaskan kepada Direktur Jenderal.

Pasal 3

Pengelolaan Jabatan Fungsional Perancang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) meliputi:

a.kedudukan dan tanggung jawab; dan
b.tugas.

Pasal 4

(1)Dalam melaksanakan tugasnya, Perancang berdasarkan jenjang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada pejabat pimpinan tinggi madya, 2021, No.717 pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, atau pejabat pengawas.
(2)Kedudukan dan tanggung jawab secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan fungsi dan tugas Jabatan Fungsional Perancang di bidang pembentukan peraturan perundang- undangan dan penyusunan instrumen hukum lainnya.

Pasal 5

Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan mengenai Jabatan Fungsional Perancang.

Pasal 6

(1)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, setiap pimpinan Unit Kerja atau pimpinan Pemerintahan Daerah menunjuk 1 (satu) orang sebagai Koordinator Perancang.
(2)Penunjukan Koordinator Perancang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada kompetensi.
(3)Koordinator Perancang sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)bertugas mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab perancang pada Unit Kerjanya atau Pemerintahan Daerah.

Pasal 7

(1)Dalam pelaksanaan fungsi pengelolaan Jabatan Fungsional Perancang, Direktur Jenderal menunjuk 1 (satu) orang Perancang ahli utama sebagai Koordinator Utama.
(2)Koordinator Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas untuk:
1. a.berkoordinasi dengan Koordinator Perancang terkait tugas dan tanggung jawab pembentukan peraturan perundang-undangan dan penyusunan instrumen hukum lainnya di Unit Kerja atau Pemerintahan Daerah; 2021, No.717
2. b.berkoordinasi dengan Koordinator Perancang terkait keterlibatan Perancang di Unit Kerja atau Pemerintahan Daerah dalam proses pengharmonisasian rancangan peraturan perundang-undangan di Pokja sesuai dengan substansinya; dan
3. c.berkoordinasi dengan pembina Pokja.
(3)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Koordinator Utama dapat dibantu oleh paling sedikit 2 (dua) staf administrasi.
(4)Staf administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), bertugas memberikan dukungan teknis operasional pelaksanaan kegiatan Koordinator Utama.

Pasal 8

(1)Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), Koordinator Utama dibantu oleh 2 (dua) orang wakil yang berasal dari Perancang ahli utama.
(2)Wakil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.wakil koordinator utama I, yang mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab di Unit Kerja; dan
2. b.wakil koordinator utama II, yang mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab di Pemerintahan Daerah.
(3)Wakil koordinator utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat memberikan masukan dan pertimbangan substansi dalam hal terdapat permasalahan pelaksanaan tugas Koordinator Utama.

Pasal 9

(1)Untuk mendukung pelaksanaan tugas, Koordinator Utama dan Perancang ahli utama dapat diberikan fasilitas jabatan setara pejabat pimpinan tinggi pratama.
(2)Pemberian fasilitas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan anggaran Unit Kerja atau Pemerintahan Daerah. 2021, No.717

Pasal 10

(1)Tugas berkoordinasi dengan pembina Pokja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c, dilaksanakan dalam pelaksanaan pengharmonisasian rancangan peraturan perundang-undangan.
(2)Pengharmonisasian rancangan peraturan perundang- undangan oleh Pokja sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dilaksanakan pada tingkat:
1. a.pusat; dan
2. b.daerah.