DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 24 Tahun 2012

Nomor: 24
Tahun: 2012
Ditetapkan: 28 Desember 2012
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 17

Lembaga terkait

Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum dan persetujuan perubahan anggaran dasar, surat penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar dan perubahan data perseroan, maupun akta notaris, dapat menjadi obyek sengketa oleh para pihak perseroan melalui lembaga pengadilan dan lembaga penyelesaian sengketa di luar pengadilan;
c.bahwa untuk memberikan kepastian hukum terhadap badan hukum perseroan yang sedang menjadi obyek sengketa oleh para pihak perseroan melalui lembaga pengadilan dan lembaga penyelesaian sengketa di luar pengadilan, perlu www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.1385 2 diatur mekanisme pemblokiran akses sistem administrasi badan hukum perseroan terbatas;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Tata Cara Pemblokiran dan Pembukaan Pemblokiran Akses Sistem Administrasi Badan Hukum Perseroan Terbatas; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 141);
4.Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 142);
5.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 676);
6.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-01.AH.01.01 TAHUN 2011 Tentang Tata www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.13853 Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Serta Penyampaian Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan perubahan Data Perseroan Terbatas; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG TATA CARA PEMBLOKIRAN DAN PEMBUKAAN PEMBLOKIRAN AKSES SISTEM ADMINISTRASI BADAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Sistem Administrasi Badan Hukum yang selanjutnya disingkat SABH adalah sistem pelayanan administrasi perseroan secara elektronik yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.
2.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
3.Hari adalah hari kalender.

BAB II

PEMBLOKIRAN AKSES PERSEROAN TERBATAS

Pasal 2

Pemblokiran akses perseroan terbatas dilakukan berdasarkan permohonan secara tertulis kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum.

Pasal 3

Permohonan pemblokiran dapat diajukan oleh:

a.pemegang saham atau gabungan pemegang saham selaku pemilik saham paling rendah 51% (lima puluh satu per seratus) yang dibuktikan dengan melampirkan salinan akta notaris atau fotokopi salinan akta notaris yang dilegalisir oleh Notaris yang terakhir tercatat dalam pangkalan data SABH; dan
b.pemegang saham atau gabungan pemegang saham selaku pemilik saham paling rendah 1/10 (satu per sepuluh) saham dalam perseroan dengan melampirkan putusan pengadilan yang telah memiliki www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.1385 4 kekuatan hukum tetap, putusan provisi, atau penetapan penyelesaian sengketa di luar Pengadilan.

Pasal 4

Permohonan pemblokiran akses perseroan terbatas diajukan secara tertulis kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum dengan menyebutkan alasan dan melampirkan dokumen terkait dengan alasan tersebut.

Pasal 5

Direktur Jenderal Adiministrasi Hukum Umum dapat menyetujui atau menolak permohonan pemblokiran akses perseroan terbatas.

Pasal 6

(1)Dalam hal tertentu, pemblokiran akses perseroan terbatas dapat dilakukan oleh Menteri tanpa adanya permohonan.
(2)Pemblokiran akses perseroan terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri melalui Direktur Jenderal Adiministrasi Hukum Umum memberitahukan secara tertulis kepada pihak terkait mengenai alasan pemblokiran akses perseroan terbatas.

Pasal 7

Persetujuan atau penolakan akses perseroan terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diberitahukan secara tertulis kepada pemohon dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak tanggal permohonan diterima.

BAB III

PEMBUKAAN PEMBLOKIRAN AKSES PERSEROAN TERBATAS

Pasal 8

Pembukaan pemblokiran akses perseroan terbatas dilakukan berdasarkan permohonan secara tertulis kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum.

Pasal 9

Permohonan pembukaan pemblokiran akses perseroan terbatas dapat diajukan oleh:

a.pemegang saham atau gabungan pemegang saham selaku pemilik saham paling rendah 51% (lima puluh satu per seratus) yang dibuktikan dengan melampirkan salinan Akta Notaris atau fotokopi salinan Akta Notaris yang dilegalisir oleh Notaris yang terakhir tercatat dalam pangkalan data SABH; dan
b.pemegang saham atau gabungan pemegang saham selaku pemilik saham paling rendah 1/10 (satu per sepuluh) saham dalam perseroan dengan melampirkan putusan pengadilan yang telah memiliki www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.13855 kekuatan hukum tetap, putusan provisi, atau penetapan penyelesaian sengketa di luar Pengadilan.

Pasal 10

Permohonan pembukaan pemblokiran akses perseroan terbatas diajukan secara tertulis kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum dengan menyebutkan alasan dan melampirkan dokumen terkait dengan alasan tersebut.

Isi peraturan

Teks17PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum dan persetujuan perubahan anggaran dasar, surat penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar dan perubahan data perseroan, maupun akta notaris, dapat menjadi obyek sengketa oleh para pihak perseroan melalui lembaga pengadilan dan lembaga penyelesaian sengketa di luar pengadilan;
c.bahwa untuk memberikan kepastian hukum terhadap badan hukum perseroan yang sedang menjadi obyek sengketa oleh para pihak perseroan melalui lembaga pengadilan dan lembaga penyelesaian sengketa di luar pengadilan, perlu www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.1385 2 diatur mekanisme pemblokiran akses sistem administrasi badan hukum perseroan terbatas;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 141);
4.Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 142);
5.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 676);
6.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-01.AH.01.01 TAHUN 2011 Tentang Tata www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.13853 Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Serta Penyampaian Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan perubahan Data Perseroan Terbatas; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG TATA CARA PEMBLOKIRAN DAN PEMBUKAAN PEMBLOKIRAN AKSES SISTEM ADMINISTRASI BADAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Sistem Administrasi Badan Hukum yang selanjutnya disingkat SABH adalah sistem pelayanan administrasi perseroan secara elektronik yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.
2.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
3.Hari adalah hari kalender.

BAB II

PEMBLOKIRAN AKSES PERSEROAN TERBATAS

Pasal 2

Pemblokiran akses perseroan terbatas dilakukan berdasarkan permohonan secara tertulis kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum.

Pasal 3

Permohonan pemblokiran dapat diajukan oleh:

a.pemegang saham atau gabungan pemegang saham selaku pemilik saham paling rendah 51% (lima puluh satu per seratus) yang dibuktikan dengan melampirkan salinan akta notaris atau fotokopi salinan akta notaris yang dilegalisir oleh Notaris yang terakhir tercatat dalam pangkalan data SABH; dan
b.pemegang saham atau gabungan pemegang saham selaku pemilik saham paling rendah 1/10 (satu per sepuluh) saham dalam perseroan dengan melampirkan putusan pengadilan yang telah memiliki www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.1385 4 kekuatan hukum tetap, putusan provisi, atau penetapan penyelesaian sengketa di luar Pengadilan.

Pasal 4

Pasal 5

Direktur Jenderal Adiministrasi Hukum Umum dapat menyetujui atau menolak permohonan pemblokiran akses perseroan terbatas.

Pasal 6

(1)Dalam hal tertentu, pemblokiran akses perseroan terbatas dapat dilakukan oleh Menteri tanpa adanya permohonan.
(2)Pemblokiran akses perseroan terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri melalui Direktur Jenderal Adiministrasi Hukum Umum memberitahukan secara tertulis kepada pihak terkait mengenai alasan pemblokiran akses perseroan terbatas.

Pasal 7

BAB III

PEMBUKAAN PEMBLOKIRAN AKSES PERSEROAN TERBATAS

Pasal 8

Pembukaan pemblokiran akses perseroan terbatas dilakukan berdasarkan permohonan secara tertulis kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum.

Pasal 9

Permohonan pembukaan pemblokiran akses perseroan terbatas dapat diajukan oleh:

a.pemegang saham atau gabungan pemegang saham selaku pemilik saham paling rendah 51% (lima puluh satu per seratus) yang dibuktikan dengan melampirkan salinan Akta Notaris atau fotokopi salinan Akta Notaris yang dilegalisir oleh Notaris yang terakhir tercatat dalam pangkalan data SABH; dan
b.pemegang saham atau gabungan pemegang saham selaku pemilik saham paling rendah 1/10 (satu per sepuluh) saham dalam perseroan dengan melampirkan putusan pengadilan yang telah memiliki www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.13855 kekuatan hukum tetap, putusan provisi, atau penetapan penyelesaian sengketa di luar Pengadilan.

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (2)

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 19 Tahun 2017

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 29 Tahun 2022

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (2)

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 19 Tahun 2017

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 29 Tahun 2022