DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 24 Tahun 2014

Nomor: 24
Tahun: 2014
Ditetapkan: 30 September 2014
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 11

Lembaga terkait

Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pedoman Penilaian Pengubahan Klas Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3614); www.djpp.kemenkumham.go.id 2014, No.1452 2

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.01-PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan;
4.Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.04-PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Tahanan Negara dan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara;
5.Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.02-PR.07.03 Tahun 1987 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.01-PR.07.03 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.02-PR.07.03 Tahun 1987 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak;
6.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-PR.07.10 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
7.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 740); MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG PEDOMAN PENILAIAN PENGUBAHAN KLAS UNIT PELAKSANA TEKNIS PEMASYARAKATAN. www.djpp.kemenkumham.go.id 2014, No.1452 3

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana.
2.Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut UPT Pemasyarakatan adalah unit yang melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di bidang pemasyarakatan di wilayah masing-masing.
3.Klasifikasi UPT Pemasyarakatan adalah acuan dalam menentukan klasifikasi UPT Pemasyarakatan yang didasarkan pada unsur penilaian.
4.Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Lapas adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.
5.Rumah Tahanan Negara yang selanjutnya disebut Rutan adalah unit pelaksana teknis di bidang penahanan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang Pengadilan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
6.Balai Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Bapas adalah pranata untuk melaksanakan bimbingan Klien.
7.Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara yang selanjutnya disebut Rupbasan adalah tempat penyimpanan dan pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan negara.

Pasal 2

(1)Menteri menetapkan pedoman penilaian pengubahan klas UPT Pemasyarakatan.
(2)Pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku terhadap:
1. a.Lapas;
2. b.Rutan;
3. c.Bapas; dan
4. d.Rupbasan.
(3)Pedoman penilaian pengubahan klas UPT Pemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini www.djpp.kemenkumham.go.id 2014, No.1452 4

Pasal 3

Pengubahan klas UPT Pemasyarakatan dilakukan secara berjenjang terhadap:

a.struktur organisasi;
b.peningkatan kelas; dan
c.peningkatan jabatan.

Pasal 4

(1)Direktur Jenderal Pemasyarakatan melaksanakan evaluasi dan pengkajian terhadap klas UPT Pemasyarakatan berdasarkan usulan Kepala Kantor Wilayah.
(2)Direktur Jenderal Pemasyarakatan dalam melaksanakan evaluasi dan pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berkoordinasi dengan Sekretaris Jenderal.

Pasal 5

(1)Hasil evaluasi dan pengkajian klas UPT Pemasyarakatan disusun dalam bentuk naskah akademis.
(2)Naskah akademis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Sekretaris Jenderal kepada Menteri untuk mendapatkan persetujuan.
(3)Dalam hal Menteri memberikan persetujuan, Sekretaris Jenderal memerintahkan Kepala Kantor Wilayah untuk meminta rekomendasi pengubahan klas UPT Pemasyarakatan kepada Kepala Daerah.

Pasal 6

Naskah akademis dan rekomendasi Kepala Daerah disampaikan kepada menteri yang menyelenggarkan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara untuk mendapatkan persetujuan.

Pasal 7

Menteri menetapkan organisasi dan tata kerja UPT Pemasyarakatan berdasarkan surat persetujuan menteri yang menyelenggarkan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara.

Pasal 8

(1)Penilaian klas UPT Pemasyarakatan dilakukan secara berkala dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak penilaian terakhir.
(2)Peningkatan klas UPT Pemasyarakatan hanya dapat diajukan untuk 1 (satu) tingkat di atasnya. www.djpp.kemenkumham.go.id 2014, No.1452 5
(3)Pengusulan peningkatan klas berikutnya hanya dapat diajukan 3 (tiga) tahun setelah peningkatan klas UPT Pemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 9

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 September 2014 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA AMIR SYAMSUDIN Diundangkan di Jakarta pada tanggal 2 Oktober 2014 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA AMIR SYAMSUDIN www.djpp.kemenkumham.go.id 2014, No.1452 6 www.djpp.kemenkumham.go.id 2014, No.1452 7 www.djpp.kemenkumham.go.id 2014, No.1452 8 www.djpp.kemenkumham.go.id 2014, No.1452 9 www.djpp.kemenkumham.go.id 2014, No.1452 10 www.djpp.kemenkumham.go.id 2014, No.1452 11 www.djpp.kemenkumham.go.id 2014, No.1452 12 www.djpp.kemenkumham.go.id 2014, No.1452 13 www.djpp.kemenkumham.go.id 2014, No.1452 14 www.djpp.kemenkumham.go.id 2014, No.1452 15 www.djpp.kemenkumham.go.id 2014, No.1452 16 www.djpp.kemenkumham.go.id 2014, No.1452 17 www.djpp.kemenkumham.go.id 2014, No.1452 18 www.djpp.kemenkumham.go.id 2014, No.1452 19 www.djpp.kemenkumham.go.id 2014, No.1452 20 www.djpp.kemenkumham.go.id 2014, No.1452 21 www.djpp.kemenkumham.go.id 2014, No.1452 22 www.djpp.kemenkumham.go.id 2014, No.1452 23 www.djpp.kemenkumham.go.id 2014, No.1452 24 www.djpp.kemenkumham.go.id 2014, No.1452 25 www.djpp.kemenkumham.go.id 2014, No.1452 26 www.djpp.kemenkumham.go.id 2014, No.1452 27 www.djpp.kemenkumham.go.id 2014, No.1452 28 www.djpp.kemenkumham.go.id

Isi peraturan

Teks11PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.01-PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan;
4.Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.04-PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Tahanan Negara dan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara;
5.Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.02-PR.07.03 Tahun 1987 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.01-PR.07.03 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.02-PR.07.03 Tahun 1987 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak;
6.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-PR.07.10 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
7.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 740); MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG PEDOMAN PENILAIAN PENGUBAHAN KLAS UNIT PELAKSANA TEKNIS PEMASYARAKATAN. www.djpp.kemenkumham.go.id 2014, No.1452 3

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana.
2.Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut UPT Pemasyarakatan adalah unit yang melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di bidang pemasyarakatan di wilayah masing-masing.
3.Klasifikasi UPT Pemasyarakatan adalah acuan dalam menentukan klasifikasi UPT Pemasyarakatan yang didasarkan pada unsur penilaian.
4.Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Lapas adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.
5.Rumah Tahanan Negara yang selanjutnya disebut Rutan adalah unit pelaksana teknis di bidang penahanan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang Pengadilan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
6.Balai Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Bapas adalah pranata untuk melaksanakan bimbingan Klien.
7.Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara yang selanjutnya disebut Rupbasan adalah tempat penyimpanan dan pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan negara.

Pasal 2

(1)Menteri menetapkan pedoman penilaian pengubahan klas UPT Pemasyarakatan.
(2)Pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku terhadap:
1. a.Lapas;
2. b.Rutan;
3. c.Bapas; dan
4. d.Rupbasan.
(3)Pedoman penilaian pengubahan klas UPT Pemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini www.djpp.kemenkumham.go.id 2014, No.1452 4

Pasal 3

Pengubahan klas UPT Pemasyarakatan dilakukan secara berjenjang terhadap:

a.struktur organisasi;
b.peningkatan kelas; dan
c.peningkatan jabatan.

Pasal 4

(1)Direktur Jenderal Pemasyarakatan melaksanakan evaluasi dan pengkajian terhadap klas UPT Pemasyarakatan berdasarkan usulan Kepala Kantor Wilayah.
(2)Direktur Jenderal Pemasyarakatan dalam melaksanakan evaluasi dan pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berkoordinasi dengan Sekretaris Jenderal.

Pasal 5

(1)Hasil evaluasi dan pengkajian klas UPT Pemasyarakatan disusun dalam bentuk naskah akademis.
(2)Naskah akademis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Sekretaris Jenderal kepada Menteri untuk mendapatkan persetujuan.
(3)Dalam hal Menteri memberikan persetujuan, Sekretaris Jenderal memerintahkan Kepala Kantor Wilayah untuk meminta rekomendasi pengubahan klas UPT Pemasyarakatan kepada Kepala Daerah.

Pasal 6

Naskah akademis dan rekomendasi Kepala Daerah disampaikan kepada menteri yang menyelenggarkan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara untuk mendapatkan persetujuan.

Pasal 7

Menteri menetapkan organisasi dan tata kerja UPT Pemasyarakatan berdasarkan surat persetujuan menteri yang menyelenggarkan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara.

Pasal 8

(1)Penilaian klas UPT Pemasyarakatan dilakukan secara berkala dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak penilaian terakhir.
(2)Peningkatan klas UPT Pemasyarakatan hanya dapat diajukan untuk 1 (satu) tingkat di atasnya. www.djpp.kemenkumham.go.id 2014, No.1452 5
(3)Pengusulan peningkatan klas berikutnya hanya dapat diajukan 3 (tiga) tahun setelah peningkatan klas UPT Pemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).