DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 24 Tahun 2016

Nomor: 24
Tahun: 2016
Ditetapkan: 30 Juni 2016
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 52

Lembaga terkait

Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Prosedur Teknis Permohonan dan Pemberian Visa Kunjungan dan Visa Tinggal Terbatas; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216);

2.Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5409); www.peraturan.go.id 2016, No.1052
3.Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84);
4.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 186); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG PROSEDUR TEKNIS PERMOHONAN DAN PEMBERIAN VISA KUNJUNGAN DAN VISA TINGGAL TERBATAS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Keimigrasian adalah hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara.
2.Visa Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Visa adalah keterangan tertulis yang diberikan oleh pejabat yang berwenang di Perwakilan Republik Indonesia atau di tempat lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia yang memuat persetujuan bagi Orang Asing untuk melakukan perjalanan ke Wilayah Indonesia dan menjadi dasar untuk pemberian Izin Tinggal. www.peraturan.go.id 2016, No.1052
3.Paspor Kebangsaan adalah dokumen yang dikeluarkan oleh negara asing kepada warga negaranya untuk melakukan perjalanan antarnegara yang berlaku selama jangka waktu tertentu.
4.Izin Tinggal adalah izin yang diberikan kepada Orang Asing oleh Pejabat Imigrasi atau pejabat dinas luar negeri untuk berada di Wilayah Indonesia.
5.Wilayah Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Wilayah Indonesia adalah seluruh Wilayah Indonesia serta zona tertentu yang ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.
6.Orang Asing adalah orang yang bukan warga negara Indonesia.
7.Tempat Pemeriksaan Imigrasi adalah tempat pemeriksaan di pelabuhan laut, bandar udara, pos lintas batas, atau tempat lain sebagai tempat masuk dan keluar Wilayah Indonesia.
8.Alat Angkut adalah kapal laut, pesawat udara, atau sarana transportasi lain yang lazim digunakan, baik untuk mengangkut orang maupun barang.
9.Penanggung Jawab Alat Angkut adalah pemilik, pengurus, agen, nakhoda, kapten kapal, kapten pilot, atau pengemudi Alat Angkut yang bersangkutan.
10.Dokumen Perjalanan adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dari suatu negara, Perserikatan Bangsa-Bangsa, atau organisasi internasional lainnya untuk melakukan perjalanan antar negara yang memuat identitas pemegangnya.
11.Penjamin adalah orang atau korporasi yang bertanggung jawab atas keberadaan dan kegiatan Orang Asing selama berada di Wilayah Indonesia.
12.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
13.Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Imigrasi. www.peraturan.go.id 2016, No.1052
14.Pejabat Imigrasi adalah pegawai yang telah melalui pendidikan khusus Keimigrasian dan memiliki keahlian teknis Keimigrasian serta memiliki wewenang untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.
15.Pejabat Dinas Luar Negeri adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Luar Negeri yang telah mengikuti pendidikan dan khusus untuk bertugas di Perwakilan Republik Indonesia.
16.Perwakilan Republik Indonesia adalah Kedutaan Besar Republik Indonesia, Konsulat Jenderal Republik Indonesia, dan Konsulat Republik Indonesia.
17.Surat Persetujuan Visa adalah surat yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk yang memuat penguasaan kepada Perwakilan Republik Indonesia untuk menerbitkan Visa bagi Orang Asing.
18.Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian adalah sistem teknologi informasi dan komunikasi yang digunakan untuk mengumpulkan, mengolah dan menyajikan informasi guna mendukung operasional, manajemen, dan pengambilan keputusan dalam melaksanakan fungsi Keimigrasian.
19.Indeks Visa adalah kode klasifikasi yang terdiri dari huruf dan angka yang penggunaannya untuk menentukan maksud dan tujuan pemberian Visa.
20.Direktorat Jenderal Imigrasi adalah unsur pelaksana tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di bidang Keimigrasian.
21.Kantor Imigrasi adalah kantor imigrasi yang memiliki Tempat Pemeriksaan Imigrasi dalam penyelenggara penerbitan Visa kunjungan saat kedatangan dan Visa tinggal terbatas saat kedatangan. www.peraturan.go.id 2016, No.1052

Pasal 2

(1)Setiap Orang Asing yang masuk ke Wilayah Indonesia wajib memiliki Visa yang sah dan masih berlaku, kecuali ditentukan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan perjanjian internasional.
(2)Setiap Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya memiliki 1 (satu) Visa.

Pasal 3

(1)Visa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:
1. a.Visa kunjungan; dan
2. b.Visa tinggal terbatas.
(2)Pemberian Visa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewenangan Menteri.
(3)Kewenangan pemberian Visa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 4

(1)Visa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 harus dipergunakan dalam jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal diterbitkan.
(2)Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Visa tidak digunakan, Visa dinyatakan tidak berlaku.

BAB II

VISA KUNJUNGAN

Pasal 5

Visa kunjungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a terdiri atas:

a.Visa kunjungan 1 (satu) kali perjalanan;
b.Visa kunjungan beberapa kali perjalanan; dan
c.Visa kunjungan saat kedatangan. www.peraturan.go.id 2016, No.1052

Pasal 6

(1)Visa kunjungan 1 (satu) kali perjalanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal di Wilayah Indonesia paling lama 60 (enam puluh) hari.
(2)Visa kunjungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Orang Asing dalam rangka:
1. a.wisata;
2. b.keluarga;
3. c.sosial;
4. d.seni dan budaya;
5. e.tugas pemerintahan;
6. f.olahraga yang tidak bersifat komersial;
7. g.studi banding, kursus singkat dan pelatihan singkat;
8. h.memberikan bimbingan, penyuluhan dan pelatihan dalam penerapan dan inovasi teknologi industri untuk meningkatkan mutu dan desain produk industri serta kerja sama pemasaran luar negeri bagi Indonesia;
9. i.melakukan pekerjaan darurat dan mendesak;
10. j.jurnalistik yang telah mendapat izin dari instansi yang berwenang;
11. k.pembuatan film yang tidak bersifat komersial dan telah mendapat izin dari instansi yang berwenang;
12. l.melakukan pembicaraan bisnis;
13. m.melakukan pembelian barang;
14. n.memberikan ceramah atau mengikuti seminar;
15. o.mengikuti pameran internasional;
16. p.mengikuti rapat yang diadakan dengan kantor pusat atau perwakilan di Indonesia;
17. q.melakukan audit, kendali mutu produksi atau inspeksi pada cabang perusahaan di Indonesia;
18. r.calon tenaga kerja asing dalam uji coba kemampuan dalam bekerja;
19. s.meneruskan perjalanan ke negara lain; dan
20. t.bergabung dengan alat angkut yang berada di Wilayah Indonesia. www.peraturan.go.id 2016, No.1052

Pasal 7

(1)Visa kunjungan beberapa kali perjalanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b diberikan kepada Orang Asing dengan masa berlaku Visa selama 5 (lima) Tahun untuk tinggal di Wilayah Indonesia paling lama 60 (enam puluh) hari.
(2)Visa kunjungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Orang Asing dalam rangka:
1. a.keluarga;
2. b.sosial;
3. c.seni dan budaya;
4. d.tugas pemerintahan;
5. e.melakukan pembicaraan bisnis;
6. f.melakukan pembelian barang;
7. g.mengikuti seminar;
8. h.mengikuti pameran internasional;
9. i.mengikuti rapat yang diadakan dengan kantor pusat atau perwakilan di Indonesia; dan
10. j.meneruskan perjalanan ke negara lain.

Pasal 8

(1)Visa kunjungan saat kedatangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal di Wilayah Indonesia paling lama 30 (tiga puluh) hari.
(2)Visa kunjungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Orang Asing dalam rangka:
1. a.wisata;
2. b.keluarga;
3. c.sosial;
4. d.seni dan budaya;
5. e.tugas pemerintahan;
6. f.olahraga yang tidak bersifat komersial;
7. g.studi banding, kursus singkat dan pelatihan singkat;
8. h.melakukan pekerjaan darurat dan mendesak;
9. i.melakukan pembicaraan bisnis;
10. j.melakukan pembelian barang; www.peraturan.go.id 2016, No.1052
11. k.memberikan ceramah atau mengikuti seminar;
12. l.mengikuti pameran internasional;
13. m.mengikuti rapat yang diadakan dengan kantor pusat atau perwakilan di Indonesia;
14. n.meneruskan perjalanan ke negara lain; dan
15. o.bergabung dengan alat angkut yang berada di Wilayah Indonesia.

Pasal 9

(1)Visa kunjungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diberikan berdasarkan permohonan.
(2)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan secara:
1. a.manual; atau
2. b.elektronik.
(3)Permohonan Visa kunjungan secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan melalui Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian.

Pasal 10

(1)Permohonan Visa kunjungan 1 (satu) kali perjalanan atau beberapa kali perjalanan diajukan oleh Orang Asing kepada Pejabat Imigrasi pada Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri.
(2)Dalam hal pada Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri belum ada Pejabat Imigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), permohonan Visa kunjungan diajukan kepada pejabat dinas luar negeri.
(3)Permohonan Visa kunjungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengisi aplikasi data dan melampirkan persyaratan:
1. a.paspor yang sah dan masih berlaku paling singkat:
  1. 1.6 (enam) bulan untuk 1 (satu) kali perjalanan; www.peraturan.go.id 2016, No.1052
  2. 2.18 (delapan belas) bulan untuk beberapa kali perjalanan selama 1 (satu) tahun;
  3. 3.3 (tiga) tahun untuk beberapa kali perjalanan selama 2 (dua) tahun;
  4. 4.4 (empat) tahun untuk beberapa kali perjalanan selama 3 (tiga) tahun;
  5. 5.5 (lima) bulan untuk beberapa kali perjalanan selama 4 (empat) tahun; dan
  6. 6.6 (enam) tahun untuk beberapa kali perjalanan selama 5 (lima) tahun;
2. b.surat penjaminan dari Penjamin kecuali untuk kunjungan dalam rangka pariwisata;
3. c.bukti memiliki biaya hidup bagi dirinya dan/atau keluarganya selama berada di Wilayah Indonesia paling sedikit US$1500 (seribu lima ratus dollar Amerika);
4. d.tiket kembali atau tiket terusan untuk melanjutkan perjalanan ke negara lain kecuali bagi awak alat angkut yang akan singgah untuk bergabung dengan kapalnya dan melanjutkan perjalanan ke negara lain; dan
5. e.pasfoto berwarna dengan ukuran 4 cm x 6 cm (empat sentimeter kali enam sentimeter) sebanyak 2 (dua) lembar.
(4)Bagi Orang Asing yang akan melakukan kegiatan jurnalistik dan/atau pembuatan film, selain harus melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) juga harus melampirkan surat rekomendasi dari instansi terkait.

Pasal 11

(1)Permohonan Visa kunjungan saat kedatangan diajukan oleh Orang Asing dari negara tertentu kepada Pejabat Imigrasi yang ditunjuk pada saat kedatangan di Tempat Pemeriksaan Imigrasi tertentu. www.peraturan.go.id 2016, No.1052
(2)Permohonan Visa kunjungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengisi aplikasi data dan melampirkan persyaratan:
1. a.paspor asli yang sah dan masih berlaku paling singkat 6 (enam) bulan; dan
2. b.tiket kembali atau tiket terusan untuk melanjutkan perjalanan ke negara lain kecuali bagi awak alat angkut yang akan singgah untuk bergabung dengan kapalnya dan melanjutkan perjalanan ke negara lain.

Isi peraturan

Teks52PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

2.Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5409); www.peraturan.go.id 2016, No.1052
3.Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84);
4.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 186); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG PROSEDUR TEKNIS PERMOHONAN DAN PEMBERIAN VISA KUNJUNGAN DAN VISA TINGGAL TERBATAS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Keimigrasian adalah hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara.
2.Visa Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Visa adalah keterangan tertulis yang diberikan oleh pejabat yang berwenang di Perwakilan Republik Indonesia atau di tempat lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia yang memuat persetujuan bagi Orang Asing untuk melakukan perjalanan ke Wilayah Indonesia dan menjadi dasar untuk pemberian Izin Tinggal. www.peraturan.go.id 2016, No.1052
3.Paspor Kebangsaan adalah dokumen yang dikeluarkan oleh negara asing kepada warga negaranya untuk melakukan perjalanan antarnegara yang berlaku selama jangka waktu tertentu.
4.Izin Tinggal adalah izin yang diberikan kepada Orang Asing oleh Pejabat Imigrasi atau pejabat dinas luar negeri untuk berada di Wilayah Indonesia.
5.Wilayah Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Wilayah Indonesia adalah seluruh Wilayah Indonesia serta zona tertentu yang ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.
6.Orang Asing adalah orang yang bukan warga negara Indonesia.
7.Tempat Pemeriksaan Imigrasi adalah tempat pemeriksaan di pelabuhan laut, bandar udara, pos lintas batas, atau tempat lain sebagai tempat masuk dan keluar Wilayah Indonesia.
8.Alat Angkut adalah kapal laut, pesawat udara, atau sarana transportasi lain yang lazim digunakan, baik untuk mengangkut orang maupun barang.
9.Penanggung Jawab Alat Angkut adalah pemilik, pengurus, agen, nakhoda, kapten kapal, kapten pilot, atau pengemudi Alat Angkut yang bersangkutan.
10.Dokumen Perjalanan adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dari suatu negara, Perserikatan Bangsa-Bangsa, atau organisasi internasional lainnya untuk melakukan perjalanan antar negara yang memuat identitas pemegangnya.
11.Penjamin adalah orang atau korporasi yang bertanggung jawab atas keberadaan dan kegiatan Orang Asing selama berada di Wilayah Indonesia.
12.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
13.Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Imigrasi. www.peraturan.go.id 2016, No.1052
14.Pejabat Imigrasi adalah pegawai yang telah melalui pendidikan khusus Keimigrasian dan memiliki keahlian teknis Keimigrasian serta memiliki wewenang untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.
15.Pejabat Dinas Luar Negeri adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Luar Negeri yang telah mengikuti pendidikan dan khusus untuk bertugas di Perwakilan Republik Indonesia.
16.Perwakilan Republik Indonesia adalah Kedutaan Besar Republik Indonesia, Konsulat Jenderal Republik Indonesia, dan Konsulat Republik Indonesia.
17.Surat Persetujuan Visa adalah surat yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk yang memuat penguasaan kepada Perwakilan Republik Indonesia untuk menerbitkan Visa bagi Orang Asing.
18.Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian adalah sistem teknologi informasi dan komunikasi yang digunakan untuk mengumpulkan, mengolah dan menyajikan informasi guna mendukung operasional, manajemen, dan pengambilan keputusan dalam melaksanakan fungsi Keimigrasian.
19.Indeks Visa adalah kode klasifikasi yang terdiri dari huruf dan angka yang penggunaannya untuk menentukan maksud dan tujuan pemberian Visa.
20.Direktorat Jenderal Imigrasi adalah unsur pelaksana tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di bidang Keimigrasian.
21.Kantor Imigrasi adalah kantor imigrasi yang memiliki Tempat Pemeriksaan Imigrasi dalam penyelenggara penerbitan Visa kunjungan saat kedatangan dan Visa tinggal terbatas saat kedatangan. www.peraturan.go.id 2016, No.1052

Pasal 2

(1)Setiap Orang Asing yang masuk ke Wilayah Indonesia wajib memiliki Visa yang sah dan masih berlaku, kecuali ditentukan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan perjanjian internasional.
(2)Setiap Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya memiliki 1 (satu) Visa.

Pasal 3

(1)Visa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:
1. a.Visa kunjungan; dan
2. b.Visa tinggal terbatas.
(2)Pemberian Visa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewenangan Menteri.
(3)Kewenangan pemberian Visa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 4

(1)Visa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 harus dipergunakan dalam jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal diterbitkan.
(2)Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Visa tidak digunakan, Visa dinyatakan tidak berlaku.

BAB II

VISA KUNJUNGAN

Pasal 5

Visa kunjungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a terdiri atas:

a.Visa kunjungan 1 (satu) kali perjalanan;
b.Visa kunjungan beberapa kali perjalanan; dan
c.Visa kunjungan saat kedatangan. www.peraturan.go.id 2016, No.1052

Pasal 6

(1)Visa kunjungan 1 (satu) kali perjalanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal di Wilayah Indonesia paling lama 60 (enam puluh) hari.
(2)Visa kunjungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Orang Asing dalam rangka:
1. a.wisata;
2. b.keluarga;
3. c.sosial;
4. d.seni dan budaya;
5. e.tugas pemerintahan;
6. f.olahraga yang tidak bersifat komersial;
7. g.studi banding, kursus singkat dan pelatihan singkat;
8. h.memberikan bimbingan, penyuluhan dan pelatihan dalam penerapan dan inovasi teknologi industri untuk meningkatkan mutu dan desain produk industri serta kerja sama pemasaran luar negeri bagi Indonesia;
9. i.melakukan pekerjaan darurat dan mendesak;
10. j.jurnalistik yang telah mendapat izin dari instansi yang berwenang;
11. k.pembuatan film yang tidak bersifat komersial dan telah mendapat izin dari instansi yang berwenang;
12. l.melakukan pembicaraan bisnis;
13. m.melakukan pembelian barang;
14. n.memberikan ceramah atau mengikuti seminar;
15. o.mengikuti pameran internasional;
16. p.mengikuti rapat yang diadakan dengan kantor pusat atau perwakilan di Indonesia;
17. q.melakukan audit, kendali mutu produksi atau inspeksi pada cabang perusahaan di Indonesia;
18. r.calon tenaga kerja asing dalam uji coba kemampuan dalam bekerja;
19. s.meneruskan perjalanan ke negara lain; dan
20. t.bergabung dengan alat angkut yang berada di Wilayah Indonesia. www.peraturan.go.id 2016, No.1052

Pasal 7

(1)Visa kunjungan beberapa kali perjalanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b diberikan kepada Orang Asing dengan masa berlaku Visa selama 5 (lima) Tahun untuk tinggal di Wilayah Indonesia paling lama 60 (enam puluh) hari.
(2)Visa kunjungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Orang Asing dalam rangka:
1. a.keluarga;
2. b.sosial;
3. c.seni dan budaya;
4. d.tugas pemerintahan;
5. e.melakukan pembicaraan bisnis;
6. f.melakukan pembelian barang;
7. g.mengikuti seminar;
8. h.mengikuti pameran internasional;
9. i.mengikuti rapat yang diadakan dengan kantor pusat atau perwakilan di Indonesia; dan
10. j.meneruskan perjalanan ke negara lain.

Pasal 8

(1)Visa kunjungan saat kedatangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal di Wilayah Indonesia paling lama 30 (tiga puluh) hari.
(2)Visa kunjungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Orang Asing dalam rangka:
1. a.wisata;
2. b.keluarga;
3. c.sosial;
4. d.seni dan budaya;
5. e.tugas pemerintahan;
6. f.olahraga yang tidak bersifat komersial;
7. g.studi banding, kursus singkat dan pelatihan singkat;
8. h.melakukan pekerjaan darurat dan mendesak;
9. i.melakukan pembicaraan bisnis;
10. j.melakukan pembelian barang; www.peraturan.go.id 2016, No.1052
11. k.memberikan ceramah atau mengikuti seminar;
12. l.mengikuti pameran internasional;
13. m.mengikuti rapat yang diadakan dengan kantor pusat atau perwakilan di Indonesia;
14. n.meneruskan perjalanan ke negara lain; dan
15. o.bergabung dengan alat angkut yang berada di Wilayah Indonesia.

Pasal 9

(1)Visa kunjungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diberikan berdasarkan permohonan.
(2)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan secara:
1. a.manual; atau
2. b.elektronik.
(3)Permohonan Visa kunjungan secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan melalui Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian.

Pasal 10

(1)Permohonan Visa kunjungan 1 (satu) kali perjalanan atau beberapa kali perjalanan diajukan oleh Orang Asing kepada Pejabat Imigrasi pada Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri.
(2)Dalam hal pada Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri belum ada Pejabat Imigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), permohonan Visa kunjungan diajukan kepada pejabat dinas luar negeri.
(3)Permohonan Visa kunjungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengisi aplikasi data dan melampirkan persyaratan:
1. a.paspor yang sah dan masih berlaku paling singkat:
  1. 1.6 (enam) bulan untuk 1 (satu) kali perjalanan; www.peraturan.go.id 2016, No.1052
  2. 2.18 (delapan belas) bulan untuk beberapa kali perjalanan selama 1 (satu) tahun;
  3. 3.3 (tiga) tahun untuk beberapa kali perjalanan selama 2 (dua) tahun;
  4. 4.4 (empat) tahun untuk beberapa kali perjalanan selama 3 (tiga) tahun;
  5. 5.5 (lima) bulan untuk beberapa kali perjalanan selama 4 (empat) tahun; dan
  6. 6.6 (enam) tahun untuk beberapa kali perjalanan selama 5 (lima) tahun;
2. b.surat penjaminan dari Penjamin kecuali untuk kunjungan dalam rangka pariwisata;
3. c.bukti memiliki biaya hidup bagi dirinya dan/atau keluarganya selama berada di Wilayah Indonesia paling sedikit US$1500 (seribu lima ratus dollar Amerika);
4. d.tiket kembali atau tiket terusan untuk melanjutkan perjalanan ke negara lain kecuali bagi awak alat angkut yang akan singgah untuk bergabung dengan kapalnya dan melanjutkan perjalanan ke negara lain; dan
5. e.pasfoto berwarna dengan ukuran 4 cm x 6 cm (empat sentimeter kali enam sentimeter) sebanyak 2 (dua) lembar.
(4)Bagi Orang Asing yang akan melakukan kegiatan jurnalistik dan/atau pembuatan film, selain harus melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) juga harus melampirkan surat rekomendasi dari instansi terkait.

Pasal 11

(1)Permohonan Visa kunjungan saat kedatangan diajukan oleh Orang Asing dari negara tertentu kepada Pejabat Imigrasi yang ditunjuk pada saat kedatangan di Tempat Pemeriksaan Imigrasi tertentu. www.peraturan.go.id 2016, No.1052
(2)Permohonan Visa kunjungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengisi aplikasi data dan melampirkan persyaratan:
1. a.paspor asli yang sah dan masih berlaku paling singkat 6 (enam) bulan; dan
2. b.tiket kembali atau tiket terusan untuk melanjutkan perjalanan ke negara lain kecuali bagi awak alat angkut yang akan singgah untuk bergabung dengan kapalnya dan melanjutkan perjalanan ke negara lain.