DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 24 Tahun 2019

Nomor: 24
Tahun: 2019
Ditetapkan: 30 September 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 21

Lembaga terkait

Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyesuaian/Inpassing Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan dan Jabatan Fungsional Asisten Pembimbing Kemasyarakatan tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 42 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional melalui Penyesuaian/Inpassing, sehingga perlu diganti;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu

Menetapkan

menetapkan www.peraturan.go.id 2019, No.1513 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan Melalui Penyesuaian/Inpassing; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6);

2.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74);
3.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63);
4.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6340);
5.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84);
6.Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 235);
7.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1473) www.peraturan.go.id 2019, No.1513 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1135);
8.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 tentang Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1716);
9.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248);
10.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pedoman Penghitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 607);
11.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional melalui Penyesuaian/Inpassing (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1274);
12.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengusulan, Penetapan, dan Pembinaan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 834); www.peraturan.go.id 2019, No.1513 MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN FUNGSIONAL PEMBIMBING KEMASYARAKATAN MELALUI PENYESUAIAN/INPASSING.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
2.Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
3.Pejabat Fungsional adalah pegawai aparatur sipil negara yang menduduki jabatan fungsional pada instansi pemerintah.
4.Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan yang selanjutnya disingkat JFPK adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melakukan kegiatan di bidang Bimbingan Kemasyarakatan.
5.Pejabat Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan adalah PNS yang diberikan tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan di bidang bimbingan kemasyarakatan.
6.Bimbingan Kemasyarakatan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan dalam menangani klien pemasyarakatan, yang meliputi penelitian kemasyarakatan, pendampingan www.peraturan.go.id 2019, No.1513 pembimbingan, pengawasan, dan sidang tim pengamat pemasyarakatan.
7.Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Aparatur Sipil Negara dan pembinaan manajemen Aparatur Sipil Negara di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8.Pejabat yang Berwenang yang selanjutnya disingkat PyB adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9.Instansi Pembina Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Instansi Pembina adalah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
10.Instansi Pengusul Calon Pejabat Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Instansi Pengusul antara lain Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
11.Penyesuaian/Inpassing yang selanjutnya disebut Inpassing adalah proses pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional guna memenuhi kebutuhan organisasi sesuai dengan peraturan perundangan dalam jangka waktu tertentu.
12.Uji Kompetensi adalah proses pengukuran dan penilaian terhadap kompetensi teknis, manajerial dan/atau sosial kultural dari seorang Aparatur Sipil Negara dalam melaksanakan tugas dan fungsi dalam jabatan.
13.Kompetensi Teknis adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang teknis jabatan. www.peraturan.go.id 2019, No.1513
14.Kompetensi Manajerial adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin dan/atau mengelola unit organisasi.
15.Kompetensi Sosial Kultural adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku dan budaya, perilaku, wawasan kebangsaan, etika, nilai-nilai, moral, emosi dan prinsip, yang harus dipenuhi oleh setiap pemegang jabatan untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi dan jabatan.
16.Rekomendasi adalah keterangan hasil uji kompetensi yang menyatakan tingkatan keterampilan / keahlian PNS pada Jabatan Fungsional yang ditetapkan oleh Instansi Pembina Jabatan Fungsional.
17.Sasaran Kinerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kinerja dan target yang akan dicapai oleh seorang PNS yang harus dicapai setiap tahun.
18.Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPKP adalah suatu proses penilaian secara sistematis yang dilakukan oleh pejabat penilai terhadap SKP dan perilaku kerja PNS.
19.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.
20.Direktur Jenderal adalah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.
21.Hari adalah Hari kerja.

BAB II

INPASSING JFPK

Pasal 2

(1)Instansi Pengusul yang memiliki kebutuhan atas JFPK, dapat mengusulkan pegawai untuk mengikuti proses www.peraturan.go.id 2019, No.1513 Inpassing dengan mempertimbangkan kebutuhan Jabatan Fungsional dan peta jabatan.
(2)Kebutuhan Jabatan Fungsional dan peta jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Instansi Pembina.
(3)Penyusunan kebutuhan JFPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 3

(1)PPK mengusulkan kebutuhan Jabatan Fungsional dan peta jabatan sesuai dengan penyusunan Instansi Pembina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) untuk pengangkatan melalui Inpassing.
(2)Usulan kebutuhan Jabatan Fungsional dan peta jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan dibidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.
(3)Penyusunan kebutuhan Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dilakukan melalui e-Formasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

(1)Pengangkatan PNS dalam JFPK melalui Inpassing dilaksanakan berdasarkan kebutuhan Jabatan Fungsional dan peta jabatan yang telah ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan dibidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.
(2)Dalam hal usulan kebutuhan Jabatan Fungsional dan peta jabatan belum ditetapkan sebagaimana dimaksud ayat (1), uji kompetensi dapat tetap dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan tahapan yang ditetapkan oleh Instansi Pembina. www.peraturan.go.id 2019, No.1513

Pasal 5

(1)Pengangkatan dalam JFPK melalui Inpassing pada Instansi Pemerintah ditujukan bagi:
1. a.PNS yang telah dan/atau masih menjalankan tugas di bidang Bimbingan Kemasyarakatan berdasarkan keputusan Pejabat yang Berwenang;
2. b.PNS yang masih menjalankan tugas jabatan sesuai dengan formasi Jabatan Fungsional dan telah mendapatkan kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi; dan
3. c.Pejabat Pimpinan Tinggi, Administrator dan Pengawas yang memiliki kesesuaian atau keterkaitan antara bidang tugas jabatan dengan JFPK.
(2)Pengangkatan PNS dalam JFPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk pengangkatan Jabatan Fungsional jenjang Ahli Pertama, Ahli Muda, dan Ahli Madya.

BAB III

PERSYARATAN INPASSING

Pasal 6

(1)PNS yang akan diangkat dalam JFPK melalui Inpassing harus memenuhi syarat sebagai berikut:
1. a.berijazah paling rendah Sarjana Strata Satu (S-1) / Diploma IV (D-4) / atau yang sederajat yang diakui secara kedinasan;
2. b.pangkat paling rendah sesuai dengan persyaratan kepangkatan dari jabatan yang akan diduduki;
3. c.memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang bimbingan Kemasyarakatan paling sedikit 2 (dua) tahun;
4. d.mengikuti dan lulus uji kompetensi di bidang Bimbingan Kemasyarakatan;
5. e.nilai prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; www.peraturan.go.id 2019, No.1513
6. f.Usia paling tinggi:
  1. 1.56 (lima puluh enam) tahun bagi yang akan diangkat dalam JFPK Ahli Pertama dan Ahli Muda;
  2. 2.58 (lima puluh delapan) tahun bagi yang akan diangkat dalam JFPK Ahli Madya;
7. g.sehat jasmani dan rohani;
8. h.bagi penyandang disabilitas harus sesuai dengan kriteria khusus;
9. i.mendapatkan persetujuan dari atasan langsung;
10. j.memiliki integritas dan moralitas yang baik;
11. k.tidak sedang dalam proses atau menjalani hukuman disiplin tingkat sedang/berat;
12. l.tidak pernah mengundurkan diri dari JFPK;
13. m.tidak sedang menduduki jabatan fungsional lainnya;
14. n.bersedia mengundurkan diri dari jabatan pimpinan tinggi atau jabatan administrasi bagi yang telah menjabat; dan
15. o.bersedia menduduki JFPK dan bersedia ditempatkan diseluruh wilayah Indonesia sesuai kebutuhan formasi.
(2)Penyandang disabilitas dengan kriteria khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h adalah sebagai berikut :
1. a.mampu melihat, mendengar dan berbicara dengan baik;
2. b.mampu melakukan tugas seperti menganalisa, mengetik, menyampaikan buah pikiran dan berdiskusi; dan
3. c.Mampu berjalan dengan menggunakan alat bantu jalan selain kursi roda. www.peraturan.go.id 2019, No.1513

BAB IV

TATA CARA INPASSING

Pasal 7

Tahapan pelaksanaan pengangkatan PNS ke dalam JFPK melalui Inpassing meliputi:

a.penyampaian permohonan dan berkas persyaratan administrasi;
b.Seleksi administrasi meliputi verifikasi dan validasi atas permohonan dan berkas persyaratan administrasi oleh Instansi Pembina;
c.pelaksanaan uji kompetensi oleh Instansi Pembina;
d.penetapan rekomendasi berdasarkan hasil uji kompetensi;
e.pengangkatan PNS dalam JFPK oleh Instansi Pembina berdasarkan rekomendasi, kebutuhan jabatan fungsional dan peta jabatan; dan
f.evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.

Pasal 8

(1)Dalam hal PNS telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dapat mengajukan permohonan Inpassing ke dalam JFPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dengan melakukan pendaftaran dan mengunggah berkas persyaratan secara elektronik.
(2)Dalam hal PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pegawai pada kantor wilayah atau unit pelaksana teknis, penyampaian permohonan dilakukan oleh kepala kantor wilayah kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan tembusan kepada Direktur Jenderal.
(3)Dalam hal PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pegawai pada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, penyampaian permohonan dilakukan www.peraturan.go.id 2019, No.1513 oleh Sekretaris Direktorat Jenderal kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan tembusan kepada Direktur Jenderal.
(4)Penyampaian permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan:
1. a.persetujuan kepala unit pelaksana teknis bagi pegawai pada unit pelaksana teknis;
2. b.persetujuan Kepala Divisi Pemasyarakatan bagi pegawai pada kantor wilayah; dan
3. c.persetujuan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama bagi pegawai pada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.
(5)Format penyampaian permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 9

(1)Berkas persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (6) sebagai berikut:
1. a.salinan ijazah Sarjana Strata Satu (S-1) / Diploma IV (D-4), Strata dua (S-2) atau yang sederajat yang diakui secara kedinasan;
2. b.salinan Keputusan Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS);
3. c.salinan Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (PNS);
4. d.salinan keputusan pangkat terakhir;
5. e.surat pernyataan dari atasan langsung, yang menyatakan bahwa PNS yang bersangkutan memiliki pengalaman di bidang bimbingan kemasyarakatan paling kurang 2 (dua) tahun sebagaimana format tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian yang tidak tepisahkan dari Peraturan Menteri ini;
6. f.salinan SKP dan PPKP periode 2 (dua) tahun terakhir; www.peraturan.go.id 2019, No.1513
7. g.surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter pemerintah;
8. h.surat keterangan dari dokter pemerintah yang menerangkan mampu melihat, mendengar dan berbicara dengan baik, mampu melakukan tugas seperti menganalisa, mengetik, menyampaikan buah pikiran dan berdiskusi dan mampu berjalan dengan menggunakan alat bantu jalan selain kursi roda bagi penyandang disabilitas dengan kriteria khusus;
9. i.surat persetujuan atasan langsung sebagaimana format tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian yang tidak tepisahkan dari Peraturan Menteri ini;
10. j.surat pernyataan memiliki integritas dan moralitas yang baik sebagaimana format tercantum dalam lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
11. k.surat pernyataan dari atasan langsung yang menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak sedang dalam proses pemeriksaan dan/atau sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat sebagaimana format tercantum dalam lampiran V yang merupakan bagian yang tidak tepisahkan dari Peraturan Menteri ini;
12. l.surat pernyataan dari atasan langsung yang menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak pernah mengundurkan diri dari JFPK sebagaimana format tercantum dalam lampiran VI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
13. m.surat pernyataan tidak sedang menduduki jabatan fungsional lainnya sebagaimana lampiran VII yang merupakan bagian yang tidak tepisahkan dari Peraturan Menteri ini;
14. n.surat pernyataan bersedia mengundurkan diri dari jabatan pimpinan tinggi atau jabatan administrasi bagi yang telah menjabat sebagaimana lampiran VIII www.peraturan.go.id 2019, No.1513 yang merupakan bagian yang tidak tepisahkan dari Peraturan Menteri ini; dan
15. o.surat pernyataan bersedia menduduki JFPK dan bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia sebagaimana format tercantum dalam lampiran IX yang merupakan bagian yang tidak tepisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 10

(1)Terhadap permohonan dan berkas persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9, dilakukan verifikasi dan validasi oleh tim.
(2)Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh Instansi Pembina.
(3)Verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1)dimaksudkan untuk:
1. a.menilai keabsahan dan kelengkapan berkas administrasi;
2. b.memeriksa kesesuaian antara permohonan dengan kebutuhan JFPK; dan
3. c.menentukan jenjang JFPK dan angka kredit kumulatif berdasarkan kualifikasi pendidikan, pangkat/ golongan ruang, pangkat terakhir, dan masa kerja PNS yang bersangkutan, sebagaimana tercantum dalam lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(4)Pelaksanaan verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum dalam pedoman pelaksanaan verifikasi dan validasi yang tercantum dalam lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(5)Verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dilakukan paling lama 21 (dua puluh satu) Hari sejak berakhirnya masa pengajuan permohonan.
(6)Hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud ayat
(1)diumumkan melalui laman resmi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. www.peraturan.go.id 2019, No.1513
(7)Dalam hal permohonan dinyatakan tidak lulus verifikasi dan validasi, PNS yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan kembali pada periode Inpassing berikutnya dengan memperhatikan kebutuhan JFPK.
(8)PNS yang telah dinyatakan lulus verifikasi dan validasi, wajib mengikuti uji kompetensi.

Isi peraturan

Teks21PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyesuaian/Inpassing Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan dan Jabatan Fungsional Asisten Pembimbing Kemasyarakatan tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 42 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional melalui Penyesuaian/Inpassing, sehingga perlu diganti;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu

Menetapkan

2.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74);
3.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63);
4.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6340);
5.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84);
6.Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 235);
7.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1473) www.peraturan.go.id 2019, No.1513 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1135);
8.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 tentang Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1716);
9.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248);
10.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pedoman Penghitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 607);
11.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional melalui Penyesuaian/Inpassing (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1274);
12.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengusulan, Penetapan, dan Pembinaan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 834); www.peraturan.go.id 2019, No.1513 MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN FUNGSIONAL PEMBIMBING KEMASYARAKATAN MELALUI PENYESUAIAN/INPASSING.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
2.Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
3.Pejabat Fungsional adalah pegawai aparatur sipil negara yang menduduki jabatan fungsional pada instansi pemerintah.
4.Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan yang selanjutnya disingkat JFPK adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melakukan kegiatan di bidang Bimbingan Kemasyarakatan.
5.Pejabat Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan adalah PNS yang diberikan tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan di bidang bimbingan kemasyarakatan.
6.Bimbingan Kemasyarakatan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan dalam menangani klien pemasyarakatan, yang meliputi penelitian kemasyarakatan, pendampingan www.peraturan.go.id 2019, No.1513 pembimbingan, pengawasan, dan sidang tim pengamat pemasyarakatan.
7.Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Aparatur Sipil Negara dan pembinaan manajemen Aparatur Sipil Negara di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8.Pejabat yang Berwenang yang selanjutnya disingkat PyB adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9.Instansi Pembina Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Instansi Pembina adalah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
10.Instansi Pengusul Calon Pejabat Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Instansi Pengusul antara lain Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
11.Penyesuaian/Inpassing yang selanjutnya disebut Inpassing adalah proses pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional guna memenuhi kebutuhan organisasi sesuai dengan peraturan perundangan dalam jangka waktu tertentu.
12.Uji Kompetensi adalah proses pengukuran dan penilaian terhadap kompetensi teknis, manajerial dan/atau sosial kultural dari seorang Aparatur Sipil Negara dalam melaksanakan tugas dan fungsi dalam jabatan.
13.Kompetensi Teknis adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang teknis jabatan. www.peraturan.go.id 2019, No.1513
14.Kompetensi Manajerial adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin dan/atau mengelola unit organisasi.
15.Kompetensi Sosial Kultural adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku dan budaya, perilaku, wawasan kebangsaan, etika, nilai-nilai, moral, emosi dan prinsip, yang harus dipenuhi oleh setiap pemegang jabatan untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi dan jabatan.
16.Rekomendasi adalah keterangan hasil uji kompetensi yang menyatakan tingkatan keterampilan / keahlian PNS pada Jabatan Fungsional yang ditetapkan oleh Instansi Pembina Jabatan Fungsional.
17.Sasaran Kinerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kinerja dan target yang akan dicapai oleh seorang PNS yang harus dicapai setiap tahun.
18.Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPKP adalah suatu proses penilaian secara sistematis yang dilakukan oleh pejabat penilai terhadap SKP dan perilaku kerja PNS.
19.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.
20.Direktur Jenderal adalah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.
21.Hari adalah Hari kerja.

BAB II

INPASSING JFPK

Pasal 2

(1)Instansi Pengusul yang memiliki kebutuhan atas JFPK, dapat mengusulkan pegawai untuk mengikuti proses www.peraturan.go.id 2019, No.1513 Inpassing dengan mempertimbangkan kebutuhan Jabatan Fungsional dan peta jabatan.
(2)Kebutuhan Jabatan Fungsional dan peta jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Instansi Pembina.
(3)Penyusunan kebutuhan JFPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 3

(1)PPK mengusulkan kebutuhan Jabatan Fungsional dan peta jabatan sesuai dengan penyusunan Instansi Pembina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) untuk pengangkatan melalui Inpassing.
(2)Usulan kebutuhan Jabatan Fungsional dan peta jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan dibidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.
(3)Penyusunan kebutuhan Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dilakukan melalui e-Formasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

(1)Pengangkatan PNS dalam JFPK melalui Inpassing dilaksanakan berdasarkan kebutuhan Jabatan Fungsional dan peta jabatan yang telah ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan dibidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.
(2)Dalam hal usulan kebutuhan Jabatan Fungsional dan peta jabatan belum ditetapkan sebagaimana dimaksud ayat (1), uji kompetensi dapat tetap dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan tahapan yang ditetapkan oleh Instansi Pembina. www.peraturan.go.id 2019, No.1513

Pasal 5

(1)Pengangkatan dalam JFPK melalui Inpassing pada Instansi Pemerintah ditujukan bagi:
1. a.PNS yang telah dan/atau masih menjalankan tugas di bidang Bimbingan Kemasyarakatan berdasarkan keputusan Pejabat yang Berwenang;
2. b.PNS yang masih menjalankan tugas jabatan sesuai dengan formasi Jabatan Fungsional dan telah mendapatkan kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi; dan
3. c.Pejabat Pimpinan Tinggi, Administrator dan Pengawas yang memiliki kesesuaian atau keterkaitan antara bidang tugas jabatan dengan JFPK.
(2)Pengangkatan PNS dalam JFPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk pengangkatan Jabatan Fungsional jenjang Ahli Pertama, Ahli Muda, dan Ahli Madya.

BAB III

PERSYARATAN INPASSING

Pasal 6

(1)PNS yang akan diangkat dalam JFPK melalui Inpassing harus memenuhi syarat sebagai berikut:
1. a.berijazah paling rendah Sarjana Strata Satu (S-1) / Diploma IV (D-4) / atau yang sederajat yang diakui secara kedinasan;
2. b.pangkat paling rendah sesuai dengan persyaratan kepangkatan dari jabatan yang akan diduduki;
3. c.memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang bimbingan Kemasyarakatan paling sedikit 2 (dua) tahun;
4. d.mengikuti dan lulus uji kompetensi di bidang Bimbingan Kemasyarakatan;
5. e.nilai prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; www.peraturan.go.id 2019, No.1513
6. f.Usia paling tinggi:
  1. 1.56 (lima puluh enam) tahun bagi yang akan diangkat dalam JFPK Ahli Pertama dan Ahli Muda;
  2. 2.58 (lima puluh delapan) tahun bagi yang akan diangkat dalam JFPK Ahli Madya;
7. g.sehat jasmani dan rohani;
8. h.bagi penyandang disabilitas harus sesuai dengan kriteria khusus;
9. i.mendapatkan persetujuan dari atasan langsung;
10. j.memiliki integritas dan moralitas yang baik;
11. k.tidak sedang dalam proses atau menjalani hukuman disiplin tingkat sedang/berat;
12. l.tidak pernah mengundurkan diri dari JFPK;
13. m.tidak sedang menduduki jabatan fungsional lainnya;
14. n.bersedia mengundurkan diri dari jabatan pimpinan tinggi atau jabatan administrasi bagi yang telah menjabat; dan
15. o.bersedia menduduki JFPK dan bersedia ditempatkan diseluruh wilayah Indonesia sesuai kebutuhan formasi.
(2)Penyandang disabilitas dengan kriteria khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h adalah sebagai berikut :
1. a.mampu melihat, mendengar dan berbicara dengan baik;
2. b.mampu melakukan tugas seperti menganalisa, mengetik, menyampaikan buah pikiran dan berdiskusi; dan
3. c.Mampu berjalan dengan menggunakan alat bantu jalan selain kursi roda. www.peraturan.go.id 2019, No.1513

BAB IV

TATA CARA INPASSING

Pasal 7

Tahapan pelaksanaan pengangkatan PNS ke dalam JFPK melalui Inpassing meliputi:

a.penyampaian permohonan dan berkas persyaratan administrasi;
b.Seleksi administrasi meliputi verifikasi dan validasi atas permohonan dan berkas persyaratan administrasi oleh Instansi Pembina;
c.pelaksanaan uji kompetensi oleh Instansi Pembina;
d.penetapan rekomendasi berdasarkan hasil uji kompetensi;
e.pengangkatan PNS dalam JFPK oleh Instansi Pembina berdasarkan rekomendasi, kebutuhan jabatan fungsional dan peta jabatan; dan
f.evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.

Pasal 8

(1)Dalam hal PNS telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dapat mengajukan permohonan Inpassing ke dalam JFPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dengan melakukan pendaftaran dan mengunggah berkas persyaratan secara elektronik.
(2)Dalam hal PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pegawai pada kantor wilayah atau unit pelaksana teknis, penyampaian permohonan dilakukan oleh kepala kantor wilayah kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan tembusan kepada Direktur Jenderal.
(3)Dalam hal PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pegawai pada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, penyampaian permohonan dilakukan www.peraturan.go.id 2019, No.1513 oleh Sekretaris Direktorat Jenderal kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan tembusan kepada Direktur Jenderal.
(4)Penyampaian permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan:
1. a.persetujuan kepala unit pelaksana teknis bagi pegawai pada unit pelaksana teknis;
2. b.persetujuan Kepala Divisi Pemasyarakatan bagi pegawai pada kantor wilayah; dan
3. c.persetujuan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama bagi pegawai pada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.
(5)Format penyampaian permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 9

(1)Berkas persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (6) sebagai berikut:
1. a.salinan ijazah Sarjana Strata Satu (S-1) / Diploma IV (D-4), Strata dua (S-2) atau yang sederajat yang diakui secara kedinasan;
2. b.salinan Keputusan Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS);
3. c.salinan Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (PNS);
4. d.salinan keputusan pangkat terakhir;
5. e.surat pernyataan dari atasan langsung, yang menyatakan bahwa PNS yang bersangkutan memiliki pengalaman di bidang bimbingan kemasyarakatan paling kurang 2 (dua) tahun sebagaimana format tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian yang tidak tepisahkan dari Peraturan Menteri ini;
6. f.salinan SKP dan PPKP periode 2 (dua) tahun terakhir; www.peraturan.go.id 2019, No.1513
7. g.surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter pemerintah;
8. h.surat keterangan dari dokter pemerintah yang menerangkan mampu melihat, mendengar dan berbicara dengan baik, mampu melakukan tugas seperti menganalisa, mengetik, menyampaikan buah pikiran dan berdiskusi dan mampu berjalan dengan menggunakan alat bantu jalan selain kursi roda bagi penyandang disabilitas dengan kriteria khusus;
9. i.surat persetujuan atasan langsung sebagaimana format tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian yang tidak tepisahkan dari Peraturan Menteri ini;
10. j.surat pernyataan memiliki integritas dan moralitas yang baik sebagaimana format tercantum dalam lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
11. k.surat pernyataan dari atasan langsung yang menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak sedang dalam proses pemeriksaan dan/atau sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat sebagaimana format tercantum dalam lampiran V yang merupakan bagian yang tidak tepisahkan dari Peraturan Menteri ini;
12. l.surat pernyataan dari atasan langsung yang menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak pernah mengundurkan diri dari JFPK sebagaimana format tercantum dalam lampiran VI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
13. m.surat pernyataan tidak sedang menduduki jabatan fungsional lainnya sebagaimana lampiran VII yang merupakan bagian yang tidak tepisahkan dari Peraturan Menteri ini;
14. n.surat pernyataan bersedia mengundurkan diri dari jabatan pimpinan tinggi atau jabatan administrasi bagi yang telah menjabat sebagaimana lampiran VIII www.peraturan.go.id 2019, No.1513 yang merupakan bagian yang tidak tepisahkan dari Peraturan Menteri ini; dan
15. o.surat pernyataan bersedia menduduki JFPK dan bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia sebagaimana format tercantum dalam lampiran IX yang merupakan bagian yang tidak tepisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 10

(1)Terhadap permohonan dan berkas persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9, dilakukan verifikasi dan validasi oleh tim.
(2)Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh Instansi Pembina.
(3)Verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1)dimaksudkan untuk:
1. a.menilai keabsahan dan kelengkapan berkas administrasi;
2. b.memeriksa kesesuaian antara permohonan dengan kebutuhan JFPK; dan
3. c.menentukan jenjang JFPK dan angka kredit kumulatif berdasarkan kualifikasi pendidikan, pangkat/ golongan ruang, pangkat terakhir, dan masa kerja PNS yang bersangkutan, sebagaimana tercantum dalam lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(4)Pelaksanaan verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum dalam pedoman pelaksanaan verifikasi dan validasi yang tercantum dalam lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(5)Verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dilakukan paling lama 21 (dua puluh satu) Hari sejak berakhirnya masa pengajuan permohonan.
(6)Hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud ayat
(1)diumumkan melalui laman resmi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. www.peraturan.go.id 2019, No.1513
(7)Dalam hal permohonan dinyatakan tidak lulus verifikasi dan validasi, PNS yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan kembali pada periode Inpassing berikutnya dengan memperhatikan kebutuhan JFPK.
(8)PNS yang telah dinyatakan lulus verifikasi dan validasi, wajib mengikuti uji kompetensi.