DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 25 Tahun 2012

Nomor: 25
Tahun: 2012
Ditetapkan: 28 Desember 2012
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 29

Lembaga terkait

Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia perlu memberikan pelindungan dan penghargaan bagi pegawai yang melaporkan terjadinya pelanggaran dan tindak pidana di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
c.bahwa untuk melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2011 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2012 serta berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.1386 2 tentang Penanganan Laporan Pengaduan di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok- Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok- Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
3.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4.Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 141);
5.Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 142); www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.13863
6.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 676); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG PENANGANAN LAPORAN PENGADUAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1.Pegawai adalah pegawai negeri sipil, calon pegawai negeri sipil, dan pegawai lain di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
2.Pelapor adalah Pegawai atau masyarakat yang memberikan pengaduan adanya dugaan pelanggaran kode etik Pegawai, pelanggaran disiplin Pegawai, dan dugaan tindak pidana di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
3.Laporan Pengaduan adalah aduan yang disampaikan oleh Pegawai atau masyarakat terkait adanya dugaan pelanggaran kode etik Pegawai, pelanggaran disiplin Pegawai, dan dugaan tindak pidana di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
4.Unit Layanan Pengaduan adalah tim penanganan pengaduan yang ditetapkan dengan keputusan Menteri atau kepala satuan kerja.
5.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
6.Inspektorat Jenderal adalah Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

BAB II

LAPORAN PENGADUAN

Pasal 2

(1)Pegawai atau masyarakat dapat menyampaikan Laporan Pengaduan.
(2)Laporan Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi adanya dugaan: www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.1386 4
1. a.pelanggaran kode etik Pegawai;
2. b.pelanggaran disiplin Pegawai; dan
3. c.tindak pidana, yang dilakukan oleh Pegawai di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Pasal 3

(1)Setiap Pegawai yang melihat atau mengetahui dugaan pelanggaran kode etik Pegawai, pelanggaran disiplin Pegawai, dan/atau tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) wajib menyampaikan Laporan Pengaduan.
(2)Masyarakat yang melihat atau mengetahui dugaan pelanggaran kode etik Pegawai, pelanggaran disiplin Pegawai, dan/atau tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dapat menyampaikan Laporan Pengaduan.
(3)Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dengan sengaja tidak menyampaikan Laporan Pengaduan dijatuhi hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Pasal 4

(1)Menteri membentuk Unit Layanan Pengaduan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada Inspektorat Jenderal.
(2)Pada setiap unit eselon I, kantor wilayah, dan unit pelaksana teknis harus dibentuk Unit Layanan Pengaduan yang ditetapkan oleh kepala satuan kerja.

Pasal 5

Unit Layanan Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mempunyai tugas:

a.mengumpulkan informasi mengenai kebenaran Laporan Pengaduan;
b.mengumpulkan data atau keterangan lainnya yang relevan dengan Pelapor;
c.menilai ancaman atau gangguan yang sudah atau akan terjadi pada Pelapor;
d.melakukan telaahan Laporan Pengaduan; dan
e.menyiapkan laporan hasil telaahan untuk disampaikan kepada Inspektur Jenderal atau kepala satuan kerja.

Pasal 6

(1)Laporan Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat disampaikan secara: www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.13865
1. a.langsung; dan/atau
2. b.tidak langsung.
(2)Laporan Pengaduan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disampaikan kepada Unit Layanan Pengaduan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia atau Unit Layanan Pengaduan pada setiap satuan kerja.
(3)Laporan Pengaduan secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan melalui:
1. a.website resmi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
2. b.surat elektronik dengan alamat itjen@kemenkumham.go.id;
3. c.PO Box 3489; dan/atau
4. d.saluran telepon pengaduan pada nomor 08170003489.

Pasal 7

(1)Laporan Pengaduan paling sedikit memuat:
1. a.tempat kejadian;
2. b.waktu kejadian;
3. c.pihak yang terlibat; dan
4. d.kronologis kejadian.
(2)Laporan Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebaiknya dilengkapi dengan dokumen atau bukti pendukung lainnya.

Pasal 8

Laporan Pengaduan, termasuk yang tidak memuat dan tidak melampirkan identitas Pelapor, wajib ditindaklanjuti oleh Unit Layanan Pengaduan.

Pasal 9

(1)Dalam hal identitas Pelapor diketahui, Unit Layanan Pengaduan dan/atau Pegawai wajib merahasiakan identitas Pelapor.
(2)Anggota Unit Layanan Pengaduan dan/atau Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang terbukti tidak melaksanakan kewajiban merahasiakan identitas Pelapor dijatuhi hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

PEMERIKSAAN LAPORAN PENGADUAN

Pasal 10

(1)Unit Layanan Pengaduan melakukan telaahan Laporan Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
(2)Telaahan dilakukan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya Laporan Pengaduan.
(3)Dalam hal Laporan Pengaduan disampaikan melalui Unit Layanan Pengaduan pada satuan kerja, hasil telaahan sebagaimana dimaksud www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.1386 6 pada ayat (2) disampaikan kepada Inspektorat Jenderal dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal selesainya telaahan Laporan Pengaduan.

Isi peraturan

Teks29PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia perlu memberikan pelindungan dan penghargaan bagi pegawai yang melaporkan terjadinya pelanggaran dan tindak pidana di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
c.bahwa untuk melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2011 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2012 serta berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
3.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4.Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 141);
5.Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 142); www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.13863
6.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 676); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG PENANGANAN LAPORAN PENGADUAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1.Pegawai adalah pegawai negeri sipil, calon pegawai negeri sipil, dan pegawai lain di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
2.Pelapor adalah Pegawai atau masyarakat yang memberikan pengaduan adanya dugaan pelanggaran kode etik Pegawai, pelanggaran disiplin Pegawai, dan dugaan tindak pidana di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
3.Laporan Pengaduan adalah aduan yang disampaikan oleh Pegawai atau masyarakat terkait adanya dugaan pelanggaran kode etik Pegawai, pelanggaran disiplin Pegawai, dan dugaan tindak pidana di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
4.Unit Layanan Pengaduan adalah tim penanganan pengaduan yang ditetapkan dengan keputusan Menteri atau kepala satuan kerja.
5.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
6.Inspektorat Jenderal adalah Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

BAB II

LAPORAN PENGADUAN

Pasal 2

(1)Pegawai atau masyarakat dapat menyampaikan Laporan Pengaduan.
(2)Laporan Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi adanya dugaan: www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.1386 4
1. a.pelanggaran kode etik Pegawai;
2. b.pelanggaran disiplin Pegawai; dan
3. c.tindak pidana, yang dilakukan oleh Pegawai di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Pasal 3

(1)Setiap Pegawai yang melihat atau mengetahui dugaan pelanggaran kode etik Pegawai, pelanggaran disiplin Pegawai, dan/atau tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) wajib menyampaikan Laporan Pengaduan.
(2)Masyarakat yang melihat atau mengetahui dugaan pelanggaran kode etik Pegawai, pelanggaran disiplin Pegawai, dan/atau tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dapat menyampaikan Laporan Pengaduan.
(3)Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dengan sengaja tidak menyampaikan Laporan Pengaduan dijatuhi hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Pasal 4

(1)Menteri membentuk Unit Layanan Pengaduan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada Inspektorat Jenderal.
(2)Pada setiap unit eselon I, kantor wilayah, dan unit pelaksana teknis harus dibentuk Unit Layanan Pengaduan yang ditetapkan oleh kepala satuan kerja.

Pasal 5

Unit Layanan Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mempunyai tugas:

a.mengumpulkan informasi mengenai kebenaran Laporan Pengaduan;
b.mengumpulkan data atau keterangan lainnya yang relevan dengan Pelapor;
c.menilai ancaman atau gangguan yang sudah atau akan terjadi pada Pelapor;
d.melakukan telaahan Laporan Pengaduan; dan
e.menyiapkan laporan hasil telaahan untuk disampaikan kepada Inspektur Jenderal atau kepala satuan kerja.

Pasal 6

(1)Laporan Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat disampaikan secara: www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.13865
1. a.langsung; dan/atau
2. b.tidak langsung.
(2)Laporan Pengaduan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disampaikan kepada Unit Layanan Pengaduan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia atau Unit Layanan Pengaduan pada setiap satuan kerja.
(3)Laporan Pengaduan secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan melalui:
1. a.website resmi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
2. b.surat elektronik dengan alamat itjen@kemenkumham.go.id;
3. c.PO Box 3489; dan/atau
4. d.saluran telepon pengaduan pada nomor 08170003489.

Pasal 7

(1)Laporan Pengaduan paling sedikit memuat:
1. a.tempat kejadian;
2. b.waktu kejadian;
3. c.pihak yang terlibat; dan
4. d.kronologis kejadian.
(2)Laporan Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebaiknya dilengkapi dengan dokumen atau bukti pendukung lainnya.

Pasal 8

Laporan Pengaduan, termasuk yang tidak memuat dan tidak melampirkan identitas Pelapor, wajib ditindaklanjuti oleh Unit Layanan Pengaduan.

Pasal 9

(1)Dalam hal identitas Pelapor diketahui, Unit Layanan Pengaduan dan/atau Pegawai wajib merahasiakan identitas Pelapor.
(2)Anggota Unit Layanan Pengaduan dan/atau Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang terbukti tidak melaksanakan kewajiban merahasiakan identitas Pelapor dijatuhi hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

PEMERIKSAAN LAPORAN PENGADUAN

Pasal 10

(1)Unit Layanan Pengaduan melakukan telaahan Laporan Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
(2)Telaahan dilakukan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya Laporan Pengaduan.
(3)Dalam hal Laporan Pengaduan disampaikan melalui Unit Layanan Pengaduan pada satuan kerja, hasil telaahan sebagaimana dimaksud www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.1386 6 pada ayat (2) disampaikan kepada Inspektorat Jenderal dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal selesainya telaahan Laporan Pengaduan.

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 25 Tahun 2012

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

LAPORAN PENGADUAN

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

PEMERIKSAAN LAPORAN PENGADUAN

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 17 Tahun 2011

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

LAPORAN PENGADUAN

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

PEMERIKSAAN LAPORAN PENGADUAN

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 17 Tahun 2011