DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 25 Tahun 2014

Nomor: 25
Tahun: 2014
Ditetapkan: 13 Oktober 2014
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 81

Lembaga terkait

Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 dan

Mengingat

Pasal 23 ayat (5) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-HT.03.01 Tahun 2006 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Perpindahan, Perpanjangan, dan 2014, No.1727 2 Pemberhentian Notaris perlu menyesuaikan dengan ketentuan dalam Undang-Undang tersebut;

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Perpindahan, Pemberhentian, dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491);

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-05.OT,01.01.Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-05.OT.01.01.Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 740); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG SYARAT DAN TATA CARA PENGANGKATAN, PERPINDAHAN, PEMBERHENTIAN, DAN PERPANJANGAN MASA JABATAN NOTARIS. 2014, No.1727 3

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Jabatan Notaris atau berdasarkan Undang- Undang lainnya.
2.Pejabat Sementara Notaris adalah seorang yang untuk sementara menjabat sebagai Notaris untuk menjalankan jabatan notaris yang meninggal dunia.
3.Notaris Pengganti adalah seorang yang untuk sementara diangkat sebagai Notaris untuk menggantikan Notaris yang sedang cuti, sakit, atau untuk sementara berhalangan menjalankan jabatannya sebagai Notaris.
4.Ahli Waris Notaris yang selanjutnya disebut Ahli Waris adalah suami/istri atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah atau dalam garis ke samping sampai derajat ketiga atau keluarga semenda sampai derajat ketiga.
5.Majelis Pengawas Pusat yang selanjutnya disingkat MPP adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris di tingkat nasional.
6.Majelis Pengawas Wilayah yang selanjutnya disingkat MPW adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris di tingkat provinsi.
7.Majelis Pengawas Daerah yang selanjutnya disingkat MPD adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris di tingkat kabupaten/kota.
8.Organisasi Notaris adalah organisasi profesi jabatan Notaris yang berbentuk perkumpulan berbadan hukum.
9.Tempat kedudukan Notaris adalah daerah kabupaten/kota.
10.Wilayah Jabatan Notaris adalah wilayah kerja Notaris yang meliputi seluruh wilayah provinsi di tempat kedudukan Notaris.
11.Format Isian adalah bentuk pengisian data yang dilakukan secara elektronik. 2014, No.1727 4
12.Formasi Jabatan Notaris adalah penentuan jumlah Notaris yang dibutuhkan pada suatu kabupaten/kota.
13.Protokol Notaris adalah kumpulan dokumen yang merupakan arsip negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh Notaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
14.Menteri adalah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

BAB II

PENGANGKATAN NOTARIS

Pasal 2

(1)Untuk dapat diangkat menjadi Notaris, calon notaris harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
1. a.warga negara Indonesia;
2. b.bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa;
3. c.berumur paling sedikit 27 (dua puluh tujuh) tahun;
4. d.sehat jasmani dan rohani;
5. e.berijazah sarjana hukum dan lulusan jenjang strata dua kenotariatan;
6. f.telah menjalani magang atau nyata-nyata telah bekerja sebagai karyawan Notaris dalam waktu paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan berturut-turut pada kantor Notaris atas prakarsa sendiri atau atas rekomendasi Organisasi Notaris setelah lulus strata dua kenotariatan;
7. g.tidak berstatus sebagai pegawai negeri, pejabat negara, advokat, atau tidak sedang memangku jabatan lain yang oleh undang- undang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Notaris; dan
8. h.tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.
(2)Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dibuktikan dengan kelengkapan dokumen pendukung yang meliputi:
1. a.fotokopi ijazah pendidikan sarjana hukum dan pendidikan magister kenotariatan atau pendidikan spesialis notariat yang telah dilegalisasi; 2014, No.1727 5
2. b.fotokopi sertifikat kelulusan kode etik yang diselenggarakan oleh Organisasi Notaris yang dilegalisasi oleh pengurus daerah, pengurus wilayah, atau pengurus pusat;
3. c.asli surat keterangan catatan kepolisian setempat;
4. d.asli surat keterangan sehat jasmani dari dokter rumah sakit dan surat keterangan sehat rohani dari psikiater rumah sakit;
5. e.fotokopi kartu tanda penduduk;
6. f.asli surat keterangan magang di kantor Notaris atau keterangan telah bekerja sebagai karyawan Notaris dalam waktu paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan berturut-turut setelah lulus strata dua kenotariatan atau pendidikan spesialis notariat;
7. g.surat pernyataan tidak berstatus sebagai pegawai negeri, pejabat negara, advokat, atau tidak sedang memangku jabatan lain yang oleh undang-undang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Notaris; dan
8. h.bukti setoran pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Pasal 3

(1)Permohonan untuk diangkat menjadi Notaris diajukan kepada Menteri dengan mengisi Format Isian pengangkatan Notaris.
(2)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya untuk 1 (satu) tempat kedudukan di kabupaten/kota.

Pasal 4

Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 hanya dapat diajukan untuk 1 (satu) kali dan tidak dapat ditarik kembali.

Pasal 5

(1)Permohonan untuk pengangkatan Notaris dengan memperhatikan Formasi Jabatan Notaris yang telah ditetapkan oleh Menteri.
(2)Jika Formasi Jabatan Notaris di tempat kedudukan yang dimohonkan tersedia, pemohon wajib:
1. a.membayar biaya permohonan pengangkatan jabatan Notaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
2. b.mengirimkan dokumen pendukung, dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pengisian Format Isian pengangkatan Notaris. 2014, No.1727 6
(3)Bukti pengiriman dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan secara elektronik kepada Menteri.
(4)Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemohon tidak mengirimkan dokumen pendukung, permohonan pengangkatan dianggap gugur.

Pasal 6

(1)Jika Formasi Jabatan Notaris di tempat kedudukan yang dimohonkan tidak tersedia, calon Notaris dapat mengajukan permohonan pengangkatan menggunakan daftar tunggu secara elektronik.
(2)Daftar tunggu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
1. a.nama pemohon;
2. b.tanggal permohonan; dan
3. c.tempat kedudukan yang dimohonkan.
(3)Permohonan pengangkatan dengan menggunakan daftar tunggu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibatasi paling banyak 5 (lima) permohonan.
(4)Jika permohonan telah masuk daftar tunggu, calon Notaris wajib mengirimkan dokumen pendukung dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pengisian Format Isian pengangkatan Notaris.
(5)Jika Formasi Jabatan Notaris di tempat kedudukan yang dimohonkan telah tersedia, pemohon yang masuk dalam daftar tunggu wajib membayar biaya permohonan pengangkatan Jabatan Notaris dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pemberitahuan Formasi Jabatan Notaris telah tersedia.

Pasal 7

(1)Permohonan pengangkatan Notaris dan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6, diperiksa oleh 2 (dua) orang korektor dan 1 (satu) orang verifikator dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal dokumen pendukung diterima.
(2)Menteri dapat menyetujui atau menolak permohonan pengangkatan Notaris berdasarkan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3)Dalam hal permohonan pengangkatan Notaris disetujui, Menteri menyampaikan secara elektronik keputusan pengangkatan Notaris. 2014, No.1727 7
(4)Keputusan pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat langsung dicetak oleh Notaris, dengan menggunakan kertas putih ukuran F4 atau folio dengan berat 80 (delapan puluh) gram.
(5)Dalam hal permohonan pengangkatan Notaris ditolak, pemohon dapat mengajukan kembali permohonan pengangkatan Notaris sesuai dengan tata cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 6.

Pasal 8

(1)Sebelum menjalankan jabatannya, Notaris wajib mengucapkan sumpah/janji menurut agamanya di hadapan Menteri atau pejabat yang ditunjuk.
(2)Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
(3)Dalam hal Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhalangan, sumpah/janji jabatan Notaris dilakukan di hadapan Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia.
(4)Lafal sumpah/janji jabatan Notaris sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)berbunyi sebagai berikut: "Saya bersumpah/berjanji: bahwa saya akan patuh dan setia kepada Negara Republik Indonesia, Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang tentang Jabatan Notaris, serta peraturan perundang-undangan lainnya. bahwa saya akan menjalankan jabatan saya dengan amanah, jujur, saksama, mandiri, dan tidak berpihak. bahwa saya akan menjaga sikap, tingkah laku saya, dan akan menjalankan kewajiban saya sesuai dengan kode etik profesi, kehormatan, martabat, dan tanggung jawab saya sebagai Notaris. bahwa saya akan merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan saya. bahwa saya untuk dapat diangkat dalam jabatan ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan nama atau dalih apa pun, tidak pemah dan tidak akan memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada siapa pun".

Pasal 9

(1)Pengucapan sumpah/janji jabatan Notaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal keputusan pengangkatan Notaris. 2014, No.1727 8
(2)Dalam hal pengucapan sumpah/janji tidak dilakukan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Keputusan Pengangkatan Notaris dapat dibatalkan oleh Menteri.

Isi peraturan

Teks81PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 dan

Mengingat

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-05.OT,01.01.Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-05.OT.01.01.Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 740); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG SYARAT DAN TATA CARA PENGANGKATAN, PERPINDAHAN, PEMBERHENTIAN, DAN PERPANJANGAN MASA JABATAN NOTARIS. 2014, No.1727 3

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Jabatan Notaris atau berdasarkan Undang- Undang lainnya.
2.Pejabat Sementara Notaris adalah seorang yang untuk sementara menjabat sebagai Notaris untuk menjalankan jabatan notaris yang meninggal dunia.
3.Notaris Pengganti adalah seorang yang untuk sementara diangkat sebagai Notaris untuk menggantikan Notaris yang sedang cuti, sakit, atau untuk sementara berhalangan menjalankan jabatannya sebagai Notaris.
4.Ahli Waris Notaris yang selanjutnya disebut Ahli Waris adalah suami/istri atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah atau dalam garis ke samping sampai derajat ketiga atau keluarga semenda sampai derajat ketiga.
5.Majelis Pengawas Pusat yang selanjutnya disingkat MPP adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris di tingkat nasional.
6.Majelis Pengawas Wilayah yang selanjutnya disingkat MPW adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris di tingkat provinsi.
7.Majelis Pengawas Daerah yang selanjutnya disingkat MPD adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris di tingkat kabupaten/kota.
8.Organisasi Notaris adalah organisasi profesi jabatan Notaris yang berbentuk perkumpulan berbadan hukum.
9.Tempat kedudukan Notaris adalah daerah kabupaten/kota.
10.Wilayah Jabatan Notaris adalah wilayah kerja Notaris yang meliputi seluruh wilayah provinsi di tempat kedudukan Notaris.
11.Format Isian adalah bentuk pengisian data yang dilakukan secara elektronik. 2014, No.1727 4
12.Formasi Jabatan Notaris adalah penentuan jumlah Notaris yang dibutuhkan pada suatu kabupaten/kota.
13.Protokol Notaris adalah kumpulan dokumen yang merupakan arsip negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh Notaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
14.Menteri adalah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

BAB II

PENGANGKATAN NOTARIS

Pasal 2

(1)Untuk dapat diangkat menjadi Notaris, calon notaris harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
1. a.warga negara Indonesia;
2. b.bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa;
3. c.berumur paling sedikit 27 (dua puluh tujuh) tahun;
4. d.sehat jasmani dan rohani;
5. e.berijazah sarjana hukum dan lulusan jenjang strata dua kenotariatan;
6. f.telah menjalani magang atau nyata-nyata telah bekerja sebagai karyawan Notaris dalam waktu paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan berturut-turut pada kantor Notaris atas prakarsa sendiri atau atas rekomendasi Organisasi Notaris setelah lulus strata dua kenotariatan;
7. g.tidak berstatus sebagai pegawai negeri, pejabat negara, advokat, atau tidak sedang memangku jabatan lain yang oleh undang- undang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Notaris; dan
8. h.tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.
(2)Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dibuktikan dengan kelengkapan dokumen pendukung yang meliputi:
1. a.fotokopi ijazah pendidikan sarjana hukum dan pendidikan magister kenotariatan atau pendidikan spesialis notariat yang telah dilegalisasi; 2014, No.1727 5
2. b.fotokopi sertifikat kelulusan kode etik yang diselenggarakan oleh Organisasi Notaris yang dilegalisasi oleh pengurus daerah, pengurus wilayah, atau pengurus pusat;
3. c.asli surat keterangan catatan kepolisian setempat;
4. d.asli surat keterangan sehat jasmani dari dokter rumah sakit dan surat keterangan sehat rohani dari psikiater rumah sakit;
5. e.fotokopi kartu tanda penduduk;
6. f.asli surat keterangan magang di kantor Notaris atau keterangan telah bekerja sebagai karyawan Notaris dalam waktu paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan berturut-turut setelah lulus strata dua kenotariatan atau pendidikan spesialis notariat;
7. g.surat pernyataan tidak berstatus sebagai pegawai negeri, pejabat negara, advokat, atau tidak sedang memangku jabatan lain yang oleh undang-undang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Notaris; dan
8. h.bukti setoran pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Pasal 3

(1)Permohonan untuk diangkat menjadi Notaris diajukan kepada Menteri dengan mengisi Format Isian pengangkatan Notaris.
(2)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya untuk 1 (satu) tempat kedudukan di kabupaten/kota.

Pasal 4

Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 hanya dapat diajukan untuk 1 (satu) kali dan tidak dapat ditarik kembali.

Pasal 5

(1)Permohonan untuk pengangkatan Notaris dengan memperhatikan Formasi Jabatan Notaris yang telah ditetapkan oleh Menteri.
(2)Jika Formasi Jabatan Notaris di tempat kedudukan yang dimohonkan tersedia, pemohon wajib:
1. a.membayar biaya permohonan pengangkatan jabatan Notaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
2. b.mengirimkan dokumen pendukung, dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pengisian Format Isian pengangkatan Notaris. 2014, No.1727 6
(3)Bukti pengiriman dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan secara elektronik kepada Menteri.
(4)Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemohon tidak mengirimkan dokumen pendukung, permohonan pengangkatan dianggap gugur.

Pasal 6

(1)Jika Formasi Jabatan Notaris di tempat kedudukan yang dimohonkan tidak tersedia, calon Notaris dapat mengajukan permohonan pengangkatan menggunakan daftar tunggu secara elektronik.
(2)Daftar tunggu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
1. a.nama pemohon;
2. b.tanggal permohonan; dan
3. c.tempat kedudukan yang dimohonkan.
(3)Permohonan pengangkatan dengan menggunakan daftar tunggu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibatasi paling banyak 5 (lima) permohonan.
(4)Jika permohonan telah masuk daftar tunggu, calon Notaris wajib mengirimkan dokumen pendukung dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pengisian Format Isian pengangkatan Notaris.
(5)Jika Formasi Jabatan Notaris di tempat kedudukan yang dimohonkan telah tersedia, pemohon yang masuk dalam daftar tunggu wajib membayar biaya permohonan pengangkatan Jabatan Notaris dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pemberitahuan Formasi Jabatan Notaris telah tersedia.

Pasal 7

(1)Permohonan pengangkatan Notaris dan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6, diperiksa oleh 2 (dua) orang korektor dan 1 (satu) orang verifikator dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal dokumen pendukung diterima.
(2)Menteri dapat menyetujui atau menolak permohonan pengangkatan Notaris berdasarkan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3)Dalam hal permohonan pengangkatan Notaris disetujui, Menteri menyampaikan secara elektronik keputusan pengangkatan Notaris. 2014, No.1727 7
(4)Keputusan pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat langsung dicetak oleh Notaris, dengan menggunakan kertas putih ukuran F4 atau folio dengan berat 80 (delapan puluh) gram.
(5)Dalam hal permohonan pengangkatan Notaris ditolak, pemohon dapat mengajukan kembali permohonan pengangkatan Notaris sesuai dengan tata cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 6.

Pasal 8

(1)Sebelum menjalankan jabatannya, Notaris wajib mengucapkan sumpah/janji menurut agamanya di hadapan Menteri atau pejabat yang ditunjuk.
(2)Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
(3)Dalam hal Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhalangan, sumpah/janji jabatan Notaris dilakukan di hadapan Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia.
(4)Lafal sumpah/janji jabatan Notaris sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)berbunyi sebagai berikut: "Saya bersumpah/berjanji: bahwa saya akan patuh dan setia kepada Negara Republik Indonesia, Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang tentang Jabatan Notaris, serta peraturan perundang-undangan lainnya. bahwa saya akan menjalankan jabatan saya dengan amanah, jujur, saksama, mandiri, dan tidak berpihak. bahwa saya akan menjaga sikap, tingkah laku saya, dan akan menjalankan kewajiban saya sesuai dengan kode etik profesi, kehormatan, martabat, dan tanggung jawab saya sebagai Notaris. bahwa saya akan merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan saya. bahwa saya untuk dapat diangkat dalam jabatan ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan nama atau dalih apa pun, tidak pemah dan tidak akan memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada siapa pun".

Pasal 9

(1)Pengucapan sumpah/janji jabatan Notaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal keputusan pengangkatan Notaris. 2014, No.1727 8
(2)Dalam hal pengucapan sumpah/janji tidak dilakukan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Keputusan Pengangkatan Notaris dapat dibatalkan oleh Menteri.

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 25 Tahun 2014

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

PENGANGKATAN NOTARIS

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Peraturan turunan (1)

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 19 Tahun 2019

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

PENGANGKATAN NOTARIS

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Peraturan turunan (1)

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 19 Tahun 2019