DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 25 Tahun 2016

Nomor: 25
Tahun: 2016
Ditetapkan: 30 Juni 2016
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 61

Lembaga terkait

Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Syarat dan Tata Cara Pengenaan Tarif Nol Rupiah dan Nol Dollar Amerika terhadap Layanan Keimigrasian; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran 2016, No.1053 Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

2.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5541) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5667);
5.Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84);
6.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita 2016, No.1053 Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 186); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG SYARAT DAN TATA CARA PENGENAAN TARIF NOL RUPIAH DAN NOL DOLLAR AMERIKA TERHADAP LAYANAN KEIMIGRASIAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Keimigrasian adalah hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara.
2.Dokumen Perjalanan Republik Indonesia adalah Paspor Republik Indonesia dan Surat Perjalanan Laksana Paspor
3.Paspor Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Paspor adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia kepada warga negara Indonesia untuk melakukan perjalanan antarnegara yang berlaku selama jangka waktu tertentu.
4.Surat Perjalanan Laksana Paspor Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat SPLP adalah dokumen pengganti Paspor yang diberikan dalam keadaan tertentu yang berlaku selama jangka waktu tertentu.
5.Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disingkat TKI adalah setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah.
6.Orang Asing adalah orang yang bukan warga negara Indonesia. 2016, No.1053
7.Izin Tinggal adalah izin yang diberikan kepada Orang Asing oleh pejabat imigrasi atau pejabat dinas luar negeri untuk berada di wilayah Indonesia.
8.Visa Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Visa adalah keterangan tertulis yang diberikan oleh pejabat yang berwenang di Perwakilan Republik Indonesia atau di tempat lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia yang memuat persetujuan bagi Orang Asing untuk melakukan perjalanan ke wilayah Indonesia dan menjadi dasar untuk pemberian Izin Tinggal.
9.Biaya Beban adalah denda terhadap Orang Asing pemegang Izin Tinggal yang telah berakhir masa berlakunya dan masih berada dalam wilayah Indonesia kurang dari 60 (enam puluh) hari dari batas waktu Izin Tinggal.
10.Penjamin adalah orang, instansi, atau korporasi yang bertanggung jawab atas keberadaan dan kegiatan Orang Asing selama berada di wilayah Indonesia.
11.Perwakilan Republik Indonesia adalah Kedutaan Besar Republik Indonesia, Konsulat Jenderal Republik Indonesia, dan Konsulat Republik Indonesia.
12.Rumah Detensi Imigrasi adalah unit pelaksana teknis yang menjalankan fungsi Keimigrasian sebagai tempat penampungan sementara bagi Orang Asing yang dikenai tindakan administrative keimigrasian.
13.Ruang Detensi Imigrasi adalah tempat penampungan sementara bagi Orang Asing yang dikenai tindakan administratif Keimigrasian yang berada di Direktorat Jenderal Imigrasi dan Kantor Imigrasi.
14.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
15.Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Imigrasi.
16.Pejabat Imigrasi adalah pegawai yang telah melalui pendidikan khusus keimigrasian dan memiliki keahlian teknis keimigrasian serta memiliki wewenang untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang 2016, No.1053 Keimigrasian.

BAB II

SYARAT DAN TATA CARA PENGENAAN TARIF NOL RUPIAH DALAM PENERBITAN DOKUMEN PERJALANAN

Pasal 2

(1)Penerbitan Paspor biasa 24 (dua puluh empat) halaman dapat dikenakan tarif Rp0,00 (nol rupiah).
(2)Tarif Rp0,00 (nol rupiah) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada warga negara Indonesia yang menjadi TKI untuk pertama kali.

Pasal 3

(1)Pengenaan tarif Rp0,00 (nol rupiah) untuk Paspor biasa 24 (dua puluh empat) halaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan berdasarkan permohonan.
(2)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan secara elektronik atau nonelektronik kepada Kepala Kantor Imigrasi atau pejabat imigrasi yang ditunjuk pada kantor imigrasi yang masih berada dalam provinsi yang sama dengan domisili yang bersangkutan.
(3)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara mengisi formulir yang paling sedikit memuat:
1. a.nama;
2. b.tempat/tanggal lahir;
3. c.alamat domisili di Indonesia; dan
4. d.pekerjaan.
(4)Selain mengisi formulir sebagaimana dimaksud pada ayat
(3), pemohon juga harus melampirkan:
1. a.rekomendasi dari pimpinan instansi yang menyelenggarakan urusan di bidang 2016, No.1053 ketenagakerjaan di provinsi atau kabupaten/kota yang menyatakan bahwa yang bersangkutan pertama kali menjadi TKI; dan
2. b.perjanjian kerja yang telah ditandatangani oleh calon TKI dan pengguna yang disahkan oleh instansi yang berwenang.

Pasal 4

(1)Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 disetujui, bendahara penerima pada kantor imigrasi memberikan kwitansi Rp0,00 (nol rupiah) sebagai tanda bukti penerimaan permohonan.
(2)Dalam hal permohonan tidak disetujui, pemohon membayar biaya permohonan Paspor biasa 24 (dua puluh empat) halaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Pasal 5

(1)Penerbitan SPLP dapat dikenakan tarif Rp0,00 (nol rupiah).
(2)Tarif Rp0,00 (nol rupiah) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada warga negara Indonesia yang:
1. a.pulang setelah menjalani hukuman di luar negeri; atau
2. b.dideportasi oleh pemerintah asing di luar negeri.

Pasal 6

(1)Pengenaan tarif Rp0,00 (nol rupiah) untuk SPLP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diberikan berdasarkan permohonan.
(2)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan secara elektronik atau nonelektronik kepada 2016, No.1053 pejabat imigrasi yang ditunjuk.
(3)Dalam hal tidak terdapat pejabat imigrasi yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2), permohonan diajukan kepada pejabat dinas luar negeri.

Pasal 7

(1)Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan dengan cara mengisi formulir yang paling sedikit memuat:
1. a.nama;
2. b.tempat/tanggal lahir;
3. c.alamat domisili di Indonesia; dan
4. d.pekerjaan.
(2)Selain mengisi formulir sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), bagi warga negara Indonesia yang selesai menjalani hukuman di luar negeri, juga harus melampirkan surat pembebasan resmi dari pemerintah negara asing tempat yang bersangkutan menjalani hukuman.
(3)Selain mengisi formulir sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), bagi warga negara Indonesia yang dideportasi oleh pemerintah asing di luar negeri, juga harus melampirkan surat keterangan dari pejabat yang berwenang dari pemerintah asing yang menyatakan bahwa yang bersangkutan bermasalah di luar negeri.

Pasal 8

(1)Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 disetujui, bendahara penerima pada Perwakilan Republik Indonesia memberikan kwitansi Rp0,00 (nol rupiah) sebagai bukti diterimanya permohonan.
(2)Dalam hal permohonan tidak disetujui, pemohon membayar biaya permohonan SPLP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. 2016, No.1053

BAB III

SYARAT DAN TATA CARA PENGENAAN TARIF US$0,00 (NOL DOLLAR) DALAM PENERBITAN VISA

Pasal 9

(1)Penerbitan Visa dapat dikenakan tarif US$0,00 (nol dollar Amerika).
(2)Tarif US$0,00 (nol dollar Amerika) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Orang Asing:
1. a.dalam keadaan force majeure;
2. b.sebagai tenaga ahli asing dalam rangka kerjasama bantuan program atau proyek dari luar negeri kepada Pemerintah Republik Indonesia;
3. c.sebagai mahasiswa atau siswa asing yang menerima beasiswa dari Pemerintah Republik Indonesia;
4. d.dalam rangka pelaksanaan asas timbal balik; atau
5. e.sebagai perwakilan pemerintah negara asing, organisasi internasional atau lembaga swadaya masyarakat internasional dalam rangka alasan kemanusiaan pada daerah bencana di wilayah Indonesia.

Pasal 10

(1)Pengenaan tarif US$0,00 (nol dollar Amerika) dalam keadaan force majeure sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a diberikan kepada Orang Asing penumpang alat angkut yang masuk ke wilayah Indonesia, dalam hal:
1. a.sakit;
2. b.kerusakan mesin; atau
3. c.cuaca buruk. 2016, No.1053
(2)Orang Asing dalam keadaan force majeure sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan Visa berupa Visa kunjungan saat kedatangan.

Pasal 11

(1)Pengenaan tarif US$0,00 (nol dollar Amerika) untuk Visa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) diberikan berdasarkan permohonan.
(2)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan secara elektronik atau nonelektronik oleh penanggung jawab alat angkut kepada Direktur Jenderal.
(3)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara mengisi formulir yang paling sedikit memuat:
1. a.nama;
2. b.tempat/tanggal lahir;
3. c.nomor dokumen perjalanan;
4. d.pekerjaan;
5. e.kewarganegaraan; dan
6. f.alasan.
(4)Format permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Isi peraturan

Teks61PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5541) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5667);
5.Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84);
6.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita 2016, No.1053 Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 186); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG SYARAT DAN TATA CARA PENGENAAN TARIF NOL RUPIAH DAN NOL DOLLAR AMERIKA TERHADAP LAYANAN KEIMIGRASIAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Keimigrasian adalah hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara.
2.Dokumen Perjalanan Republik Indonesia adalah Paspor Republik Indonesia dan Surat Perjalanan Laksana Paspor
3.Paspor Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Paspor adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia kepada warga negara Indonesia untuk melakukan perjalanan antarnegara yang berlaku selama jangka waktu tertentu.
4.Surat Perjalanan Laksana Paspor Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat SPLP adalah dokumen pengganti Paspor yang diberikan dalam keadaan tertentu yang berlaku selama jangka waktu tertentu.
5.Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disingkat TKI adalah setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah.
6.Orang Asing adalah orang yang bukan warga negara Indonesia. 2016, No.1053
7.Izin Tinggal adalah izin yang diberikan kepada Orang Asing oleh pejabat imigrasi atau pejabat dinas luar negeri untuk berada di wilayah Indonesia.
8.Visa Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Visa adalah keterangan tertulis yang diberikan oleh pejabat yang berwenang di Perwakilan Republik Indonesia atau di tempat lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia yang memuat persetujuan bagi Orang Asing untuk melakukan perjalanan ke wilayah Indonesia dan menjadi dasar untuk pemberian Izin Tinggal.
9.Biaya Beban adalah denda terhadap Orang Asing pemegang Izin Tinggal yang telah berakhir masa berlakunya dan masih berada dalam wilayah Indonesia kurang dari 60 (enam puluh) hari dari batas waktu Izin Tinggal.
10.Penjamin adalah orang, instansi, atau korporasi yang bertanggung jawab atas keberadaan dan kegiatan Orang Asing selama berada di wilayah Indonesia.
11.Perwakilan Republik Indonesia adalah Kedutaan Besar Republik Indonesia, Konsulat Jenderal Republik Indonesia, dan Konsulat Republik Indonesia.
12.Rumah Detensi Imigrasi adalah unit pelaksana teknis yang menjalankan fungsi Keimigrasian sebagai tempat penampungan sementara bagi Orang Asing yang dikenai tindakan administrative keimigrasian.
13.Ruang Detensi Imigrasi adalah tempat penampungan sementara bagi Orang Asing yang dikenai tindakan administratif Keimigrasian yang berada di Direktorat Jenderal Imigrasi dan Kantor Imigrasi.
14.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
15.Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Imigrasi.
16.Pejabat Imigrasi adalah pegawai yang telah melalui pendidikan khusus keimigrasian dan memiliki keahlian teknis keimigrasian serta memiliki wewenang untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang 2016, No.1053 Keimigrasian.

BAB II

SYARAT DAN TATA CARA PENGENAAN TARIF NOL RUPIAH DALAM PENERBITAN DOKUMEN PERJALANAN

Pasal 2

(1)Penerbitan Paspor biasa 24 (dua puluh empat) halaman dapat dikenakan tarif Rp0,00 (nol rupiah).
(2)Tarif Rp0,00 (nol rupiah) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada warga negara Indonesia yang menjadi TKI untuk pertama kali.

Pasal 3

(1)Pengenaan tarif Rp0,00 (nol rupiah) untuk Paspor biasa 24 (dua puluh empat) halaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan berdasarkan permohonan.
(2)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan secara elektronik atau nonelektronik kepada Kepala Kantor Imigrasi atau pejabat imigrasi yang ditunjuk pada kantor imigrasi yang masih berada dalam provinsi yang sama dengan domisili yang bersangkutan.
(3)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara mengisi formulir yang paling sedikit memuat:
1. a.nama;
2. b.tempat/tanggal lahir;
3. c.alamat domisili di Indonesia; dan
4. d.pekerjaan.
(4)Selain mengisi formulir sebagaimana dimaksud pada ayat
(3), pemohon juga harus melampirkan:
1. a.rekomendasi dari pimpinan instansi yang menyelenggarakan urusan di bidang 2016, No.1053 ketenagakerjaan di provinsi atau kabupaten/kota yang menyatakan bahwa yang bersangkutan pertama kali menjadi TKI; dan
2. b.perjanjian kerja yang telah ditandatangani oleh calon TKI dan pengguna yang disahkan oleh instansi yang berwenang.

Pasal 4

(1)Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 disetujui, bendahara penerima pada kantor imigrasi memberikan kwitansi Rp0,00 (nol rupiah) sebagai tanda bukti penerimaan permohonan.
(2)Dalam hal permohonan tidak disetujui, pemohon membayar biaya permohonan Paspor biasa 24 (dua puluh empat) halaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Pasal 5

(1)Penerbitan SPLP dapat dikenakan tarif Rp0,00 (nol rupiah).
(2)Tarif Rp0,00 (nol rupiah) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada warga negara Indonesia yang:
1. a.pulang setelah menjalani hukuman di luar negeri; atau
2. b.dideportasi oleh pemerintah asing di luar negeri.

Pasal 6

(1)Pengenaan tarif Rp0,00 (nol rupiah) untuk SPLP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diberikan berdasarkan permohonan.
(2)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan secara elektronik atau nonelektronik kepada 2016, No.1053 pejabat imigrasi yang ditunjuk.
(3)Dalam hal tidak terdapat pejabat imigrasi yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2), permohonan diajukan kepada pejabat dinas luar negeri.

Pasal 7

(1)Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan dengan cara mengisi formulir yang paling sedikit memuat:
1. a.nama;
2. b.tempat/tanggal lahir;
3. c.alamat domisili di Indonesia; dan
4. d.pekerjaan.
(2)Selain mengisi formulir sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), bagi warga negara Indonesia yang selesai menjalani hukuman di luar negeri, juga harus melampirkan surat pembebasan resmi dari pemerintah negara asing tempat yang bersangkutan menjalani hukuman.
(3)Selain mengisi formulir sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), bagi warga negara Indonesia yang dideportasi oleh pemerintah asing di luar negeri, juga harus melampirkan surat keterangan dari pejabat yang berwenang dari pemerintah asing yang menyatakan bahwa yang bersangkutan bermasalah di luar negeri.

Pasal 8

(1)Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 disetujui, bendahara penerima pada Perwakilan Republik Indonesia memberikan kwitansi Rp0,00 (nol rupiah) sebagai bukti diterimanya permohonan.
(2)Dalam hal permohonan tidak disetujui, pemohon membayar biaya permohonan SPLP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. 2016, No.1053

BAB III

SYARAT DAN TATA CARA PENGENAAN TARIF US$0,00 (NOL DOLLAR) DALAM PENERBITAN VISA

Pasal 9

(1)Penerbitan Visa dapat dikenakan tarif US$0,00 (nol dollar Amerika).
(2)Tarif US$0,00 (nol dollar Amerika) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Orang Asing:
1. a.dalam keadaan force majeure;
2. b.sebagai tenaga ahli asing dalam rangka kerjasama bantuan program atau proyek dari luar negeri kepada Pemerintah Republik Indonesia;
3. c.sebagai mahasiswa atau siswa asing yang menerima beasiswa dari Pemerintah Republik Indonesia;
4. d.dalam rangka pelaksanaan asas timbal balik; atau
5. e.sebagai perwakilan pemerintah negara asing, organisasi internasional atau lembaga swadaya masyarakat internasional dalam rangka alasan kemanusiaan pada daerah bencana di wilayah Indonesia.

Pasal 10

(1)Pengenaan tarif US$0,00 (nol dollar Amerika) dalam keadaan force majeure sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a diberikan kepada Orang Asing penumpang alat angkut yang masuk ke wilayah Indonesia, dalam hal:
1. a.sakit;
2. b.kerusakan mesin; atau
3. c.cuaca buruk. 2016, No.1053
(2)Orang Asing dalam keadaan force majeure sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan Visa berupa Visa kunjungan saat kedatangan.

Pasal 11

(1)Pengenaan tarif US$0,00 (nol dollar Amerika) untuk Visa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) diberikan berdasarkan permohonan.
(2)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan secara elektronik atau nonelektronik oleh penanggung jawab alat angkut kepada Direktur Jenderal.
(3)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara mengisi formulir yang paling sedikit memuat:
1. a.nama;
2. b.tempat/tanggal lahir;
3. c.nomor dokumen perjalanan;
4. d.pekerjaan;
5. e.kewarganegaraan; dan
6. f.alasan.
(4)Format permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 25 Tahun 2016

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

SYARAT DAN TATA CARA PENGENAAN TARIF NOL RUPIAH DALAM PENERBITAN DOKUMEN PERJALANAN

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

SYARAT DAN TATA CARA PENGENAAN TARIF US$0,00 (NOL DOLLAR) DALAM PENERBITAN VISA

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Peraturan turunan (1)

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 20 Tahun 2018

Isi peraturan

Isi peraturan

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

SYARAT DAN TATA CARA PENGENAAN TARIF NOL RUPIAH DALAM PENERBITAN DOKUMEN PERJALANAN

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

SYARAT DAN TATA CARA PENGENAAN TARIF US$0,00 (NOL DOLLAR) DALAM PENERBITAN VISA

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Peraturan turunan (1)

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 20 Tahun 2018