DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 25 Tahun 2021

Nomor: 25
Tahun: 2021
Ditetapkan: 13 Juli 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 26

Lembaga terkait

Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia secara Elektronik sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan hukum, sehingga perlu diganti;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Tata Cara Pendaftaran, Perubahan, dan Penghapusan Jaminan Fidusia; www.peraturan.go.id 2021, No.823 Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889);
3.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5691);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6335);
6.Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84);
7.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1473) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1135); www.peraturan.go.id 2021, No.823 MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG TATA CARA PENDAFTARAN, PERUBAHAN, DAN PENGHAPUSAN JAMINAN FIDUSIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya.
2.Kantor Pendaftaran Fidusia adalah kantor yang menerima permohonan pendaftaran Jaminan Fidusia dan menerbitkan sertifikat Jaminan Fidusia secara elektronik.
3.Hak Akses adalah hak yang diberikan kepada Pemohon untuk mengakses sistem pendaftaran Jaminan Fidusia dalam bentuk akun yang terdiri atas nama pengguna dan kata sandi.
4.Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang kenotariatan atau berdasarkan undang-undang lainnya.
5.Pemohon adalah penerima fidusia, kuasa, atau wakilnya.
6.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia. www.peraturan.go.id 2021, No.823
7.Pejabat Pendaftaran Jaminan Fidusia yang selanjutnya disebut Pejabat adalah pejabat yang ditunjuk untuk menerima pendaftaran Jaminan Fidusia dan menandatangani secara elektronik sertifikat Jaminan Fidusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
8.Hari adalah hari kalender.

Pasal 2

(1)Pengaturan dalam Peraturan Menteri ini terdiri atas:
1. a.pendaftaran Jaminan Fidusia;
2. b.perubahan sertifikat Jaminan Fidusia; dan
3. c.penghapusan sertifikat Jaminan Fidusia.
(2)Untuk dapat melakukan pendaftaran, perubahan, dan penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemohon harus mendapatkan Hak Akses.
(3)Pemohon yang telah mendapatkan Hak Akses sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mengajukan permohonan pendaftaran, perubahan, dan penghapusan kepada Menteri melalui sistem pendaftaran Jaminan Fidusia secara elektronik.

BAB II

HAK AKSES SISTEM PENDAFTARAN JAMINAN FIDUSIA

Pasal 3

(1)Untuk mendapatkan Hak Akses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), Pemohon mengisi formulir permohonan Hak Akses.
(2)Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari:
1. a.Notaris;
2. b.korporasi; atau www.peraturan.go.id 2021, No.823
3. c.perseorangan.
(3)Korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
1. a.industri perbankan;
2. b.industri keuangan nonbank; atau
3. c.bentuk korporasi dengan bidang usaha lainnya.

Pasal 4

Pengajuan Hak Akses untuk sistem pendaftaran Jaminan Fidusia bagi Notaris dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Dalam mengajukan permohonan Hak Akses bagi industri perbankan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a, Pemohon mengisi formulir permohonan Hak Akses yang paling sedikit memuat:

a.identitas Pemohon;
b.nomor pokok wajib pajak Pemohon;
c.nomor induk berusaha;
d.nomor dan tanggal izin usaha sebagai industri perbankan; dan
e.alamat surat elektronik Pemohon.

Pasal 6

Dalam mengajukan permohonan Hak Akses bagi industri keuangan nonbank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b, Pemohon mengisi formulir permohonan Hak Akses yang paling sedikit memuat:

a.identitas Pemohon;
b.nomor pokok wajib pajak Pemohon; www.peraturan.go.id 2021, No.823
c.nomor dan tanggal izin usaha sebagai industri keuangan nonbank;
d.jenis bidang usaha industri keuangan nonbank; dan
e.alamat surat elektronik Pemohon.

Pasal 7

Dalam mengajukan permohonan Hak Akses bagi bentuk korporasi dengan bidang usaha lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf c, Pemohon mengisi formulir permohonan Hak Akses yang paling sedikit memuat:

a.bentuk badan usaha atau badan hukum;
b.identitas Pemohon;
c.nomor pokok wajib pajak Pemohon;
d.nomor surat pendirian badan usaha atau badan hukum; dan
e.alamat surat elektronik Pemohon.

Pasal 8

Dalam mengajukan permohonan Hak Akses oleh perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c, Pemohon mengisi formulir permohonan Hak Akses yang paling sedikit memuat:

a.identitas Pemohon;
b.nomor pokok wajib pajak Pemohon;
c.nomor induk kependudukan Pemohon; dan
d.alamat surat elektronik Pemohon.

Pasal 9

(1)Permohonan Hak Akses dikenai biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
(2)Pemohon yang telah membayar biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendapatkan Hak Akses. www.peraturan.go.id 2021, No.823
(3)Masa berlaku Hak Akses sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebagai berikut:
1. a.bagi korporasi untuk jangka waktu 1 (satu) tahun; dan
2. b.bagi perseorangan untuk jangka waktu 60 (enam puluh) Hari, terhitung sejak tanggal mendapatkan Hak Akses.
(4)Dalam hal jangka waktu Hak Akses sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berakhir, Pemohon dapat mengajukan permohonan ulang.
(5)Ketentuan mengenai tata cara permohonan Hak Akses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 8 berlaku secara mutatis mutandis terhadap permohonan ulang Hak Akses sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
(6)Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab atas penggunaan Hak Akses.

BAB III

TATA CARA PERMOHONAN PENDAFTARAN JAMINAN FIDUSIA

Pasal 10

(1)Pendaftaran Jaminan Fidusia dilakukan oleh Pemohon dengan mengajukan permohonan kepada Menteri melalui sistem pendaftaran Jaminan Fidusia secara elektronik.
(2)Permohonan pendaftaran Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara mengisi formulir permohonan pendaftaran.
(3)Formulir permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
1. a.identitas pihak pemberi fidusia dan penerima fidusia; www.peraturan.go.id 2021, No.823
2. b.tanggal, nomor akta Jaminan Fidusia, nama, dan tempat kedudukan Notaris yang membuat akta Jaminan Fidusia;
3. c.data perjanjian pokok yang dijamin fidusia;
4. d.uraian mengenai benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia;
5. e.nilai penjaminan; dan
6. f.nilai benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia.
(4)Setelah mengisi formulir permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemohon memperoleh bukti pendaftaran.
(5)Bukti pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit memuat:
1. a.nomor pendaftaran;
2. b.tanggal pengisian aplikasi;
3. c.nama Pemohon;
4. d.nama Kantor Pendaftaran Fidusia;
5. e.jenis permohonan; dan
6. f.biaya pendaftaran Jaminan Fidusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks26PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia secara Elektronik sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan hukum, sehingga perlu diganti;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889);
3.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5691);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6335);
6.Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84);
7.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1473) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1135); www.peraturan.go.id 2021, No.823 MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG TATA CARA PENDAFTARAN, PERUBAHAN, DAN PENGHAPUSAN JAMINAN FIDUSIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya.
2.Kantor Pendaftaran Fidusia adalah kantor yang menerima permohonan pendaftaran Jaminan Fidusia dan menerbitkan sertifikat Jaminan Fidusia secara elektronik.
3.Hak Akses adalah hak yang diberikan kepada Pemohon untuk mengakses sistem pendaftaran Jaminan Fidusia dalam bentuk akun yang terdiri atas nama pengguna dan kata sandi.
4.Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang kenotariatan atau berdasarkan undang-undang lainnya.
5.Pemohon adalah penerima fidusia, kuasa, atau wakilnya.
6.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia. www.peraturan.go.id 2021, No.823
7.Pejabat Pendaftaran Jaminan Fidusia yang selanjutnya disebut Pejabat adalah pejabat yang ditunjuk untuk menerima pendaftaran Jaminan Fidusia dan menandatangani secara elektronik sertifikat Jaminan Fidusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
8.Hari adalah hari kalender.

Pasal 2

(1)Pengaturan dalam Peraturan Menteri ini terdiri atas:
1. a.pendaftaran Jaminan Fidusia;
2. b.perubahan sertifikat Jaminan Fidusia; dan
3. c.penghapusan sertifikat Jaminan Fidusia.
(2)Untuk dapat melakukan pendaftaran, perubahan, dan penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemohon harus mendapatkan Hak Akses.
(3)Pemohon yang telah mendapatkan Hak Akses sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mengajukan permohonan pendaftaran, perubahan, dan penghapusan kepada Menteri melalui sistem pendaftaran Jaminan Fidusia secara elektronik.

BAB II

HAK AKSES SISTEM PENDAFTARAN JAMINAN FIDUSIA

Pasal 3

(1)Untuk mendapatkan Hak Akses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), Pemohon mengisi formulir permohonan Hak Akses.
(2)Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari:
1. a.Notaris;
2. b.korporasi; atau www.peraturan.go.id 2021, No.823
3. c.perseorangan.
(3)Korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
1. a.industri perbankan;
2. b.industri keuangan nonbank; atau
3. c.bentuk korporasi dengan bidang usaha lainnya.

Pasal 4

Pengajuan Hak Akses untuk sistem pendaftaran Jaminan Fidusia bagi Notaris dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Dalam mengajukan permohonan Hak Akses bagi industri perbankan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a, Pemohon mengisi formulir permohonan Hak Akses yang paling sedikit memuat:

a.identitas Pemohon;
b.nomor pokok wajib pajak Pemohon;
c.nomor induk berusaha;
d.nomor dan tanggal izin usaha sebagai industri perbankan; dan
e.alamat surat elektronik Pemohon.

Pasal 6

Dalam mengajukan permohonan Hak Akses bagi industri keuangan nonbank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b, Pemohon mengisi formulir permohonan Hak Akses yang paling sedikit memuat:

a.identitas Pemohon;
b.nomor pokok wajib pajak Pemohon; www.peraturan.go.id 2021, No.823
c.nomor dan tanggal izin usaha sebagai industri keuangan nonbank;
d.jenis bidang usaha industri keuangan nonbank; dan
e.alamat surat elektronik Pemohon.

Pasal 7

a.bentuk badan usaha atau badan hukum;
b.identitas Pemohon;
c.nomor pokok wajib pajak Pemohon;
d.nomor surat pendirian badan usaha atau badan hukum; dan
e.alamat surat elektronik Pemohon.

Pasal 8

Dalam mengajukan permohonan Hak Akses oleh perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c, Pemohon mengisi formulir permohonan Hak Akses yang paling sedikit memuat:

a.identitas Pemohon;
b.nomor pokok wajib pajak Pemohon;
c.nomor induk kependudukan Pemohon; dan
d.alamat surat elektronik Pemohon.

Pasal 9

(1)Permohonan Hak Akses dikenai biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
(2)Pemohon yang telah membayar biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendapatkan Hak Akses. www.peraturan.go.id 2021, No.823
(3)Masa berlaku Hak Akses sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebagai berikut:
1. a.bagi korporasi untuk jangka waktu 1 (satu) tahun; dan
2. b.bagi perseorangan untuk jangka waktu 60 (enam puluh) Hari, terhitung sejak tanggal mendapatkan Hak Akses.
(4)Dalam hal jangka waktu Hak Akses sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berakhir, Pemohon dapat mengajukan permohonan ulang.
(5)Ketentuan mengenai tata cara permohonan Hak Akses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 8 berlaku secara mutatis mutandis terhadap permohonan ulang Hak Akses sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
(6)Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab atas penggunaan Hak Akses.

BAB III

TATA CARA PERMOHONAN PENDAFTARAN JAMINAN FIDUSIA

Pasal 10

(1)Pendaftaran Jaminan Fidusia dilakukan oleh Pemohon dengan mengajukan permohonan kepada Menteri melalui sistem pendaftaran Jaminan Fidusia secara elektronik.
(2)Permohonan pendaftaran Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara mengisi formulir permohonan pendaftaran.
(3)Formulir permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
1. a.identitas pihak pemberi fidusia dan penerima fidusia; www.peraturan.go.id 2021, No.823
2. b.tanggal, nomor akta Jaminan Fidusia, nama, dan tempat kedudukan Notaris yang membuat akta Jaminan Fidusia;
3. c.data perjanjian pokok yang dijamin fidusia;
4. d.uraian mengenai benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia;
5. e.nilai penjaminan; dan
6. f.nilai benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia.
(4)Setelah mengisi formulir permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemohon memperoleh bukti pendaftaran.
(5)Bukti pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit memuat:
1. a.nomor pendaftaran;
2. b.tanggal pengisian aplikasi;
3. c.nama Pemohon;
4. d.nama Kantor Pendaftaran Fidusia;
5. e.jenis permohonan; dan
6. f.biaya pendaftaran Jaminan Fidusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.