DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 25 Tahun 2022

Nomor: 25
Tahun: 2022
Ditetapkan: 5 Desember 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 27

Lembaga terkait

Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pedoman etik dan perilaku bagi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia perlu dibuat dalam bentuk kode etik dan kode perilaku;
c.bahwa kode etik dan kode perilaku bagi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia selama ini didasarkan pada Peraturan Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor ITJ.OT.03.01-03 Tahun 2010 tentang Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sehingga substansinya perlu ditingkatkan dalam bentuk Peraturan Menteri;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Aparat Pengawasan Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran 2022, No.1223 Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84);
4.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 20 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1507);
5.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 41 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1365); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG KODE ETIK DAN KODE PERILAKU APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata kepemerintahan yang baik.
2.Kode Etik dan Kode Perilaku Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disebut Kode Etik dan Kode Perilaku adalah pedoman sikap, perilaku, perbuatan, tulisan dan ucapan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta kegiatan sehari-hari.
3.Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disingkat APIP adalah pejabat/pegawai di lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan pengawasan intern.
4.Komite Kode Etik dan Kode Perilaku adalah komite yang dibentuk oleh Inspektur Jenderal untuk melakukan penegakan dan penyelesaian pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku yang dilakukan APIP.
5.Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku adalah tim yang dibentuk oleh Komite Kode Etik dan Kode Perilaku untuk memeriksa, meneliti, dan mengadili dugaan pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku APIP dan bersifat ad hoc.
6.Terlapor adalah APIP yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku. 2022, No.1223
7.Pelapor adalah pihak yang karena hak dan/atau kewajiban berdasarkan peraturan perundang-undangan harus memberitahukan kepada Pejabat yang Berwenang tentang telah atau sedang terjadinya pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku.
8.Pejabat yang Berwenang adalah Inspektur Jenderal atau pejabat lain yang ditunjuk.
9.Inspektur Jenderal adalah Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
10.Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.

Pasal 2

(1)Dengan Peraturan Menteri ini ditetapkan Kode Etik dan Kode Perilaku APIP.
(2)Kode Etik dan Kode Perilaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pedoman perilaku etik bagi APIP dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya serta pedoman bagi pimpinan dalam mengevaluasi perilaku APIP.
(3)Kode Etik dan Kode Perilaku bertujuan untuk:
1. a.menjaga harkat, martabat, dan keluhuran etika profesi APIP serta mendorong budaya etik dalam profesi pengawasan intern;
2. b.mewujudkan APIP yang terpercaya, berintegritas, objektif, akuntabel, transparan, dan memegang teguh rahasia, serta memotivasi pengembangan profesi secara berkelanjutan; dan
3. c.mencegah terjadinya tingkah laku yang tidak sesuai dengan kode etik, agar dipenuhi prinsip kerja akuntabel dan terlaksananya pengendalian pengawasan sehingga terwujud APIP yang kredibel sesuai dengan kinerja optimal dalam pelaksanaan pengawasan.

Pasal 3

(1)Setiap APIP wajib mematuhi Kode Etik dan Kode Perilaku dalam menjalankan tugas dan fungsinya.
(2)Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat prinsip etika.
(3)Kode Perilaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat aturan perilaku.

Pasal 4

Prinsip etika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) meliputi:

a.integritas;
b.objektivitas;
c.kerahasiaan;
d.kompetensi;
e.akuntabel; dan
f.perilaku profesional. 2022, No.1223

Pasal 5

Aturan perilaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat

(3)dibangun berdasarkan prinsip etika.

BAB II

PENERAPAN KODE ETIK DAN KODE PERILAKU

Pasal 6

(1)Untuk menerapkan prinsip integritas, APIP wajib:
1. a.melakukan pekerjaan dengan jujur, tekun, dan bertanggung jawab;
2. b.menaati hukum dan membuat pengungkapan yang diharuskan oleh ketentuan peraturan perundang- undangan dan profesi; dan
3. c.menghormati serta berkontribusi pada tujuan organisasi yang sah dan etis.
(2)Untuk menerapkan prinsip integritas, APIP dilarang:
1. a.menerima gratifikasi terkait dengan jabatan dalam bentuk apapun; dan
2. b.berafiliasi dengan jajaran satuan kerja di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang dapat mengganggu integritas, objektivitas, dan keharmonisan dalam pelaksanaan tugas.

Pasal 7

(1)Untuk menerapkan prinsip objektivitas, APIP wajib:
1. a.mengungkapkan semua fakta yang diketahui yang dapat mengubah atau mempengaruhi pengambilan keputusan, atau yang dapat menutupi adanya praktik yang melanggar hukum; dan
2. b.menghindarkan diri dari kegiatan yang akan membuat kemampuan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab menjadi tidak objektif dan cacat.
(2)Untuk menerapkan prinsip objektivitas, APIP dilarang:
1. a.berpartisipasi dalam kegiatan atau hubungan apapun yang dapat menimbulkan konflik dengan kepentingan organisasinya, menimbulkan prasangka, atau meragukan kemampuannya untuk dapat melaksanakan tugas dan memenuhi tanggung jawab profesinya secara objektif; dan
2. b.menerima sesuatu dalam bentuk apapun yang dapat mengganggu atau patut diduga mengganggu pertimbangan profesionalnya.

Pasal 8

(1)Untuk menerapkan prinsip kerahasiaan, APIP wajib:
1. a.menyimpan rahasia jabatan, rahasia negara, rahasia pihak yang diperiksa, dan hanya dapat mengemukakannya atas perintah pejabat yang berwenang;
2. b.berhati-hati dalam penggunaan dan perlindungan informasi yang diperoleh dalam tugasnya; dan
3. c.bijaksana dalam menggunakan setiap 2022, No.1223 data/informasi yang diperoleh dalam penugasan.
(2)Untuk menerapkan prinsip kerahasiaan, APIP dilarang:
1. a.menggunakan data dan informasi untuk keuntungan pribadi dengan cara apapun yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
2. b.menggunakan data dan informasi yang sifatnya rahasia untuk kepentingan pribadi atau golongan yang berpotensi merusak nama baik organisasi.

Pasal 9

Untuk menerapkan prinsip kompetensi, APIP wajib:

a.memberikan layanan yang dapat diselesaikan sepanjang memiliki pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan pengalaman yang diperlukan;
b.melakukan tugas pengawasan sesuai standar audit intern pemerintah Indonesia; dan
c.meningkatkan keahlian, keterampilan, serta efektivitas dan kualitas pelaksanaan tugasnya, baik melalui pendidikan formal, pelatihan, sertifikasi maupun pengalaman kerja.

Pasal 10

(1)Untuk menerapkan prinsip akuntabel, APIP wajib mempertanggungjawabkan dan memberikan keterangan atas kinerja dan tindakannya, baik secara individu maupun kolektif kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.
(2)Untuk menerapkan prinsip akuntabel, APIP dilarang mendokumentasikan proses dan hasil dari setiap kegiatan secara tidak jujur, tidak transparan, dan menyesatkan.

Isi peraturan

Teks27PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pedoman etik dan perilaku bagi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia perlu dibuat dalam bentuk kode etik dan kode perilaku;
c.bahwa kode etik dan kode perilaku bagi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia selama ini didasarkan pada Peraturan Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor ITJ.OT.03.01-03 Tahun 2010 tentang Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sehingga substansinya perlu ditingkatkan dalam bentuk Peraturan Menteri;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran 2022, No.1223 Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84);
4.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 20 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1507);
5.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 41 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1365); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG KODE ETIK DAN KODE PERILAKU APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata kepemerintahan yang baik.
2.Kode Etik dan Kode Perilaku Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disebut Kode Etik dan Kode Perilaku adalah pedoman sikap, perilaku, perbuatan, tulisan dan ucapan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta kegiatan sehari-hari.
3.Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disingkat APIP adalah pejabat/pegawai di lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan pengawasan intern.
4.Komite Kode Etik dan Kode Perilaku adalah komite yang dibentuk oleh Inspektur Jenderal untuk melakukan penegakan dan penyelesaian pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku yang dilakukan APIP.
5.Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku adalah tim yang dibentuk oleh Komite Kode Etik dan Kode Perilaku untuk memeriksa, meneliti, dan mengadili dugaan pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku APIP dan bersifat ad hoc.
6.Terlapor adalah APIP yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku. 2022, No.1223
7.Pelapor adalah pihak yang karena hak dan/atau kewajiban berdasarkan peraturan perundang-undangan harus memberitahukan kepada Pejabat yang Berwenang tentang telah atau sedang terjadinya pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku.
8.Pejabat yang Berwenang adalah Inspektur Jenderal atau pejabat lain yang ditunjuk.
9.Inspektur Jenderal adalah Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
10.Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.

Pasal 2

(1)Dengan Peraturan Menteri ini ditetapkan Kode Etik dan Kode Perilaku APIP.
(2)Kode Etik dan Kode Perilaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pedoman perilaku etik bagi APIP dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya serta pedoman bagi pimpinan dalam mengevaluasi perilaku APIP.
(3)Kode Etik dan Kode Perilaku bertujuan untuk:
1. a.menjaga harkat, martabat, dan keluhuran etika profesi APIP serta mendorong budaya etik dalam profesi pengawasan intern;
2. b.mewujudkan APIP yang terpercaya, berintegritas, objektif, akuntabel, transparan, dan memegang teguh rahasia, serta memotivasi pengembangan profesi secara berkelanjutan; dan
3. c.mencegah terjadinya tingkah laku yang tidak sesuai dengan kode etik, agar dipenuhi prinsip kerja akuntabel dan terlaksananya pengendalian pengawasan sehingga terwujud APIP yang kredibel sesuai dengan kinerja optimal dalam pelaksanaan pengawasan.

Pasal 3

(1)Setiap APIP wajib mematuhi Kode Etik dan Kode Perilaku dalam menjalankan tugas dan fungsinya.
(2)Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat prinsip etika.
(3)Kode Perilaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat aturan perilaku.

Pasal 4

Prinsip etika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) meliputi:

a.integritas;
b.objektivitas;
c.kerahasiaan;
d.kompetensi;
e.akuntabel; dan
f.perilaku profesional. 2022, No.1223

Pasal 5

Aturan perilaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat

(3)dibangun berdasarkan prinsip etika.

BAB II

PENERAPAN KODE ETIK DAN KODE PERILAKU

Pasal 6

(1)Untuk menerapkan prinsip integritas, APIP wajib:
1. a.melakukan pekerjaan dengan jujur, tekun, dan bertanggung jawab;
2. b.menaati hukum dan membuat pengungkapan yang diharuskan oleh ketentuan peraturan perundang- undangan dan profesi; dan
3. c.menghormati serta berkontribusi pada tujuan organisasi yang sah dan etis.
(2)Untuk menerapkan prinsip integritas, APIP dilarang:
1. a.menerima gratifikasi terkait dengan jabatan dalam bentuk apapun; dan
2. b.berafiliasi dengan jajaran satuan kerja di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang dapat mengganggu integritas, objektivitas, dan keharmonisan dalam pelaksanaan tugas.

Pasal 7

(1)Untuk menerapkan prinsip objektivitas, APIP wajib:
1. a.mengungkapkan semua fakta yang diketahui yang dapat mengubah atau mempengaruhi pengambilan keputusan, atau yang dapat menutupi adanya praktik yang melanggar hukum; dan
2. b.menghindarkan diri dari kegiatan yang akan membuat kemampuan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab menjadi tidak objektif dan cacat.
(2)Untuk menerapkan prinsip objektivitas, APIP dilarang:
1. a.berpartisipasi dalam kegiatan atau hubungan apapun yang dapat menimbulkan konflik dengan kepentingan organisasinya, menimbulkan prasangka, atau meragukan kemampuannya untuk dapat melaksanakan tugas dan memenuhi tanggung jawab profesinya secara objektif; dan
2. b.menerima sesuatu dalam bentuk apapun yang dapat mengganggu atau patut diduga mengganggu pertimbangan profesionalnya.

Pasal 8

(1)Untuk menerapkan prinsip kerahasiaan, APIP wajib:
1. a.menyimpan rahasia jabatan, rahasia negara, rahasia pihak yang diperiksa, dan hanya dapat mengemukakannya atas perintah pejabat yang berwenang;
2. b.berhati-hati dalam penggunaan dan perlindungan informasi yang diperoleh dalam tugasnya; dan
3. c.bijaksana dalam menggunakan setiap 2022, No.1223 data/informasi yang diperoleh dalam penugasan.
(2)Untuk menerapkan prinsip kerahasiaan, APIP dilarang:
1. a.menggunakan data dan informasi untuk keuntungan pribadi dengan cara apapun yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
2. b.menggunakan data dan informasi yang sifatnya rahasia untuk kepentingan pribadi atau golongan yang berpotensi merusak nama baik organisasi.

Pasal 9

Untuk menerapkan prinsip kompetensi, APIP wajib:

a.memberikan layanan yang dapat diselesaikan sepanjang memiliki pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan pengalaman yang diperlukan;
b.melakukan tugas pengawasan sesuai standar audit intern pemerintah Indonesia; dan
c.meningkatkan keahlian, keterampilan, serta efektivitas dan kualitas pelaksanaan tugasnya, baik melalui pendidikan formal, pelatihan, sertifikasi maupun pengalaman kerja.

Pasal 10

(1)Untuk menerapkan prinsip akuntabel, APIP wajib mempertanggungjawabkan dan memberikan keterangan atas kinerja dan tindakannya, baik secara individu maupun kolektif kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.
(2)Untuk menerapkan prinsip akuntabel, APIP dilarang mendokumentasikan proses dan hasil dari setiap kegiatan secara tidak jujur, tidak transparan, dan menyesatkan.