DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 26 Tahun 2015

Nomor: 26
Tahun: 2015
Ditetapkan: 2 Juli 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 22

Lembaga terkait

Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Pelaksanaan Penutupan Konten dan/atau Hak Akses Pengguna Pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait dalam Sistem Elektronik; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

2.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599); www.peraturan.go.id 2015, No.1040 2
3.Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 84);
4.Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2015 tentang Kementerian Komunikasi dan Informatika (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 96);
5.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-0OT.01.01 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-0OT.01.01 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 740);
6.Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 17/PER/M.KOMINFO/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BERSAMA MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA DAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TENTANG PELAKSANAAN PENUTUPAN KONTEN DAN/ATAU HAK AKSES PENGGUNA PELANGGARAN HAK CIPTA DAN/ATAU HAK TERKAIT DALAM SISTEM ELEKTRONIK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bersama ini yang dimaksud dengan:

1.Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbulsecara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelahsuatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpamengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuanperaturan perundang-undangan.
2.Hak Terkait adalah hak yang berkaitan dengan Hak Cipta yang merupakan hak eksklusif bagi pelaku pertunjukan, produser fonogram, atau lembaga penyiaran.
3.Ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, www.peraturan.go.id 2015, No.1040 3 imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekpresikan dalam bentuk nyata.
4.Produk Hak Terkait adalah setiap hasil karya pemilik hak terkait yang berupa karya pertunjukan, karya rekaman, atau karya siaran.
5.Penutupan Konten dan/atau Hak Akses adalah upaya yang dilakukan agar konten yang melanggar Hak Cipta dan/atau Hak Terkait dalam situs internet tidak dapat diakses.

BAB II

TATA CARA PENYAMPAIAN LAPORAN PELANGGARAN HAK CIPTA

Pasal 2

(1)Pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait dapat dilaporkan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.
(2)Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh:
1. a.pencipta;
2. b.pemegang Hak Cipta;
3. c.pemilik Hak Terkait;
4. d.pemegang lisensi Hak Cipta dan/atau Hak Terkait;
5. e.Lembaga Manajemen Kolektif Nasional atau Lembaga Manajemen Kolektif;
6. f.asosiasi yang mendapat kuasa; atau
7. g.pihak lain yang mendapat kuasa.
(3)Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelanggaran yang dilakukan melalui sistem elektronik untuk penggunaan secara komersial baik secara langsung maupun tidak langsung atau menimbulkan kerugian bagi pencipta, pemegang Hak Cipta dan/atau pemilik Hak Terkait

Pasal 3

(1)Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia yang ditujukan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum melalui Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual
(2)Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara:
1. a.elektronik; dan/atau
2. b.nonelektronik.
(3)Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan:
1. a.identitas pelapor;
2. b.bukti hak atas Ciptaan dan/atau Produk Hak Terkait;
3. c.alamat situs;
4. d.jenis dan/atau nama konten yang melanggar Hak Cipta dan/atau Hak Terkait;
5. e.jenis pelanggaran; www.peraturan.go.id 2015, No.1040 4
6. f.keterangan lain terkait konten yang melanggar Hak Cipta dan/atau Hak Terkait; dan
(4)Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disertai dengan:
1. a.fotokopi identitas pelapor;
2. b.fotokopi bukti kepemilikan hak;
3. c.dokumen alamat situs;
4. d.dokumen mengenai pelanggaran atas Hak Cipta dan/atau Hak Terkait;
5. e.surat kuasa jika laporan dilakukan melalui kuasa; dan
6. f.dokumen lain yang terkait

Pasal 4

(1)Laporan secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat
(2)huruf a dilakukan dengan mengisi formulir aplikasi laporan yang tersedia pada situs resmi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.
(2)Selain mengisi formulir aplikasi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelapor juga harus mengunggah hasil pindai dokumen fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) melalui aplikasi laporan.
(3)Laporan secara elektronik yang diterima melewati batas waktu jam kerja atau hari kerja akan diproses pada hari kerja berikutnya.

Pasal 5

Laporan secara nonelektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat

(2)huruf b dilakukan dengan mengisi formulir dan menyampaikan secara langsung ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual disertai dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4).

Pasal 6

(1)Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 dilakukan pemeriksaan administratif.
(2)Laporan yang telah memenuhi persyaratan, dicatatkan dalam register penerimaan laporan pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak terkait.

Pasal 7

(1)Dalam hal hasil pemeriksaan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat laporan tidak memenuhi persyaratan, laporan dikembalikan kepada pelapor disertai dengan alasan.
(2)Laporan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap ditarik kembali.

BAB III

TATA CARA VERIFIKASI LAPORAN

Pasal 8

(1)Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum melakukan verifikasi terhadap laporan yang telah diregister sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2). www.peraturan.go.id 2015, No.1040 5
(2)Dalam melakukan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual atas nama menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum membentuk tim verifikasi.
(3)Tim verifikasi pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas unsur:
1. a.kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum;
2. b.kementerian yang yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika; dan
3. c.asosiasi terkait dengan Hak Cipta dan/atau Hak Terkait.
(4)Dalam melakukan verifikasi, tim verifikasi pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak terkait dapat mengikutsertakan tenaga ahli di bidang Hak Cipta dan/atau Teknologi Informasi atau wakil dari kementerian/ lembaga lainnya.
(5)Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), bertugas:
1. a.memeriksa kebenaran atas laporan pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait;
2. b.memberikan pertimbangan dapat atau tidaknya konten dan/atau hak akses pengguna ditutup sebagian atau seluruh konten yang melanggar Hak Cipta dan/atau Hak Terkait;
3. c.menyiapkan rekomendasi hasil verifikasi; dan
4. d.melaporkan hasil verifikasi kepada menteri yang yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum melalui Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual.
(6)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tim verifikasi dapat meminta keterangan dari penyedia jasa layanan atau penyedia jasa konten.

Pasal 9

Verifikasi terhadap laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal laporan dicatat dalam register.

Pasal 10

(1)Berdasarkan hasil verifikasi laporan ditemukan cukup bukti dan dianggap memenuhi unsur pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait, tim verifikasi membuat rekomendasi yang berupa penutupan sebagian atau seluruh konten yang melanggar Hak Cipta dan/atau Hak Terkait dalam sistem elektronik atau menjadikan layanan sistem elektronik tidak dapat diakses.
(2)Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual atas nama menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang www.peraturan.go.id 2015, No.1040 6 komunikasi dan informatika melalui Direktur Jenderal Aplikasi Informatika, disertai dengan alasan.

Pasal 11

(1)Dalam hal hasil verifikasi laporan tidak ditemukan cukup bukti dan dianggap tidak memenuhi unsur pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait, tim verifikasi menyampaikan hasil verifikasi laporan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum melalui Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual.
(2)Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual atas nama menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum menyampaikan hasil verifikasi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pelapor, disertai dengan alasan.
(3)Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2x24 jam (dua kali dua puluh empat jam) terhitung sejak tanggal hasil verifikasi laporan ditandatangani.

Isi peraturan

Teks22PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599); www.peraturan.go.id 2015, No.1040 2
3.Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 84);
4.Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2015 tentang Kementerian Komunikasi dan Informatika (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 96);
5.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-0OT.01.01 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-0OT.01.01 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 740);
6.Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 17/PER/M.KOMINFO/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BERSAMA MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA DAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TENTANG PELAKSANAAN PENUTUPAN KONTEN DAN/ATAU HAK AKSES PENGGUNA PELANGGARAN HAK CIPTA DAN/ATAU HAK TERKAIT DALAM SISTEM ELEKTRONIK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bersama ini yang dimaksud dengan:

1.Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbulsecara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelahsuatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpamengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuanperaturan perundang-undangan.
2.Hak Terkait adalah hak yang berkaitan dengan Hak Cipta yang merupakan hak eksklusif bagi pelaku pertunjukan, produser fonogram, atau lembaga penyiaran.
3.Ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, www.peraturan.go.id 2015, No.1040 3 imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekpresikan dalam bentuk nyata.
4.Produk Hak Terkait adalah setiap hasil karya pemilik hak terkait yang berupa karya pertunjukan, karya rekaman, atau karya siaran.
5.Penutupan Konten dan/atau Hak Akses adalah upaya yang dilakukan agar konten yang melanggar Hak Cipta dan/atau Hak Terkait dalam situs internet tidak dapat diakses.

BAB II

TATA CARA PENYAMPAIAN LAPORAN PELANGGARAN HAK CIPTA

Pasal 2

(1)Pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait dapat dilaporkan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.
(2)Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh:
1. a.pencipta;
2. b.pemegang Hak Cipta;
3. c.pemilik Hak Terkait;
4. d.pemegang lisensi Hak Cipta dan/atau Hak Terkait;
5. e.Lembaga Manajemen Kolektif Nasional atau Lembaga Manajemen Kolektif;
6. f.asosiasi yang mendapat kuasa; atau
7. g.pihak lain yang mendapat kuasa.
(3)Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelanggaran yang dilakukan melalui sistem elektronik untuk penggunaan secara komersial baik secara langsung maupun tidak langsung atau menimbulkan kerugian bagi pencipta, pemegang Hak Cipta dan/atau pemilik Hak Terkait

Pasal 3

(1)Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia yang ditujukan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum melalui Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual
(2)Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara:
1. a.elektronik; dan/atau
2. b.nonelektronik.
(3)Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan:
1. a.identitas pelapor;
2. b.bukti hak atas Ciptaan dan/atau Produk Hak Terkait;
3. c.alamat situs;
4. d.jenis dan/atau nama konten yang melanggar Hak Cipta dan/atau Hak Terkait;
5. e.jenis pelanggaran; www.peraturan.go.id 2015, No.1040 4
6. f.keterangan lain terkait konten yang melanggar Hak Cipta dan/atau Hak Terkait; dan
(4)Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disertai dengan:
1. a.fotokopi identitas pelapor;
2. b.fotokopi bukti kepemilikan hak;
3. c.dokumen alamat situs;
4. d.dokumen mengenai pelanggaran atas Hak Cipta dan/atau Hak Terkait;
5. e.surat kuasa jika laporan dilakukan melalui kuasa; dan
6. f.dokumen lain yang terkait

Pasal 4

(1)Laporan secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat
(2)huruf a dilakukan dengan mengisi formulir aplikasi laporan yang tersedia pada situs resmi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.
(2)Selain mengisi formulir aplikasi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelapor juga harus mengunggah hasil pindai dokumen fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) melalui aplikasi laporan.
(3)Laporan secara elektronik yang diterima melewati batas waktu jam kerja atau hari kerja akan diproses pada hari kerja berikutnya.

Pasal 5

Laporan secara nonelektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat

(2)huruf b dilakukan dengan mengisi formulir dan menyampaikan secara langsung ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual disertai dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4).

Pasal 6

(1)Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 dilakukan pemeriksaan administratif.
(2)Laporan yang telah memenuhi persyaratan, dicatatkan dalam register penerimaan laporan pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak terkait.

Pasal 7

(1)Dalam hal hasil pemeriksaan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat laporan tidak memenuhi persyaratan, laporan dikembalikan kepada pelapor disertai dengan alasan.
(2)Laporan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap ditarik kembali.

BAB III

TATA CARA VERIFIKASI LAPORAN

Pasal 8

(1)Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum melakukan verifikasi terhadap laporan yang telah diregister sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2). www.peraturan.go.id 2015, No.1040 5
(2)Dalam melakukan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual atas nama menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum membentuk tim verifikasi.
(3)Tim verifikasi pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas unsur:
1. a.kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum;
2. b.kementerian yang yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika; dan
3. c.asosiasi terkait dengan Hak Cipta dan/atau Hak Terkait.
(4)Dalam melakukan verifikasi, tim verifikasi pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak terkait dapat mengikutsertakan tenaga ahli di bidang Hak Cipta dan/atau Teknologi Informasi atau wakil dari kementerian/ lembaga lainnya.
(5)Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), bertugas:
1. a.memeriksa kebenaran atas laporan pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait;
2. b.memberikan pertimbangan dapat atau tidaknya konten dan/atau hak akses pengguna ditutup sebagian atau seluruh konten yang melanggar Hak Cipta dan/atau Hak Terkait;
3. c.menyiapkan rekomendasi hasil verifikasi; dan
4. d.melaporkan hasil verifikasi kepada menteri yang yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum melalui Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual.
(6)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tim verifikasi dapat meminta keterangan dari penyedia jasa layanan atau penyedia jasa konten.

Pasal 9

Verifikasi terhadap laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal laporan dicatat dalam register.

Pasal 10

(1)Berdasarkan hasil verifikasi laporan ditemukan cukup bukti dan dianggap memenuhi unsur pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait, tim verifikasi membuat rekomendasi yang berupa penutupan sebagian atau seluruh konten yang melanggar Hak Cipta dan/atau Hak Terkait dalam sistem elektronik atau menjadikan layanan sistem elektronik tidak dapat diakses.
(2)Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual atas nama menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang www.peraturan.go.id 2015, No.1040 6 komunikasi dan informatika melalui Direktur Jenderal Aplikasi Informatika, disertai dengan alasan.

Pasal 11

(1)Dalam hal hasil verifikasi laporan tidak ditemukan cukup bukti dan dianggap tidak memenuhi unsur pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait, tim verifikasi menyampaikan hasil verifikasi laporan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum melalui Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual.
(2)Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual atas nama menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum menyampaikan hasil verifikasi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pelapor, disertai dengan alasan.
(3)Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2x24 jam (dua kali dua puluh empat jam) terhitung sejak tanggal hasil verifikasi laporan ditandatangani.