DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 26 Tahun 2017

Nomor: 26
Tahun: 2017
Ditetapkan: 14 November 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 26

Lembaga terkait

Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor M.11-HT.04.02.Tahun 2004 tentang Persyaratan dan Tata Cara Memperkerjakan Advokat Asing serta Kewajiban Memberikan Jasa Hukum Secara Cuma-Cuma Kepada Dunia Pendidikan dan Penelitian Hukum tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat, sehingga perlu diganti;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk www.peraturan.go.id 2017, No.1670 melaksanakan ketentuan dalam Pasal 23 ayat (4) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Persyaratan dan Tata Cara Mempekerjakan Advokat Asing serta Kewajiban Memberikan Jasa Hukum secara Cuma-Cuma kepada Dunia Pendidikan dan Penelitian Hukum; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4282);

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84);
4.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 186); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG PERSYARATAN DAN TATA CARA MEMPEKERJAKAN ADVOKAT ASING SERTA KEWAJIBAN MEMBERIKAN JASA HUKUM SECARA CUMA-CUMA KEPADA DUNIA PENDIDIKAN DAN PENELITIAN HUKUM. www.peraturan.go.id 2017, No.1670

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Advokat.
2.Advokat Asing adalah advokat berkewarganegaraan asing yang menjalankan profesinya di wilayah negara Republik Indonesia berdasarkan persyaratan peraturan perundang-undangan.
3.Pemohon adalah Kantor Advokat Indonesia yang akan mempekerjakan Advokat Asing.
4.Kantor Advokat Indonesia yang selanjutnya disebut Kantor Advokat adalah suatu persekutuan perdata yang didirikan oleh para advokat Indonesia yang mempunyai tugas memberikan pelayanan jasa hukum kepada masyarakat.
5.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
6.Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum.
7.Hari adalah hari kerja.

Pasal 2

(1)Kantor Advokat dapat mempekerjakan Advokat Asing sebagai karyawan atau tenaga ahli dalam bidang hukum asing.
(2)Bidang hukum asing sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)meliputi:
1. a.hukum dari negara asalnya; dan/atau
2. b.hukum internasional di bidang bisnis dan arbritase serta penyelesaian sengketa di luar pengadilan lainnya. www.peraturan.go.id 2017, No.1670

Pasal 3

(1)Jumlah Advokat Asing yang dapat dipekerjakan pada Kantor Advokat ditentukan berdasarkan jumlah keseluruhan Advokat Indonesia yang bekerja pada kantor tersebut dengan perbandingan 4 (empat) orang Advokat Indonesia berbanding 1 (satu) orang Advokat Asing, dengan ketentuan paling banyak 5 (lima) orang Advokat Asing untuk setiap Kantor Advokat.
(2)Dalam hal Kantor Advokat hanya mempunyai 3 (tiga) orang Advokat Indonesia maka dapat diberikan kesempatan untuk mempekerjakan 1 (satu) orang Advokat Asing.

BAB II

TATA CARA MEMPEKERJAKAN ADVOKAT ASING

Pasal 4

(1)Untuk dapat mempekerjakan Advokat Asing pada Kantor Advokat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Advokat Asing wajib memperoleh izin kerja dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang tenaga kerja.
(2)Sebelum mendapatkan izin dari menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kantor Advokat wajib mengajukan permohonan persetujuan kepada Menteri.
(3)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Pasal 5

(1)Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diajukan oleh Pemohon secara langsung dengan mengisi formulir permohonan.
(2)Selain mengisi formulir permohonan sebagaimana www.peraturan.go.id 2017, No.1670 dimaksud pada ayat (1), Pemohon harus melampirkan dokumen persyaratan sebagai berikut:
1. a.asli surat permohonan yang ditandatangani di atas materai;
2. b.asli rekomendasi dari organisasi Advokat yang ada di Indonesia;
3. c.asli perjanjian kerjasama antara Kantor Advokat dengan Advokat Asing yang akan dipekerjakan yang telah dilegalisasi oleh notaris Indonesia;
4. d.identitas data dari Advokat Asing yang mengajukan permohonan; dan
5. e.program tentang rencana pemberian jasa hukum secara cuma-cuma secara tertulis.
(3)Identitas data dari Advokat Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d terdiri atas:
1. a.asli riwayat hidup;
2. b.fotokopi ijazah yang telah dilegalisir oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia di negara Advokat Asing berasal;
3. c.asli surat keterangan sebagai pengacara aktif yang dikeluarkan oleh lembaga resmi dan telah dilegalisasi oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia di negara Advokat Asing berasal;
4. d.asli surat keterangan sebagai anggota organisasi profesi hukum yang telah dilegalisasi oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia di negara Advokat Asing berasal;
5. e.asli surat keterangan tidak dicegah dan ditangkal dari Direktorat Jenderal Imigrasi;
6. f.fotokopi paspor yang masih berlaku;
7. g.pas foto terbaru berwarna dengan latar belakang berwarna merah ukuran 4 cm x 6 cm (empat sentimeter kali enam sentimeter) sebanyak 4 (empat) lembar;
8. h.bukti setoran pembayaran penerimaan negara bukan pajak pada bank yang ditunjuk oleh Menteri; dan www.peraturan.go.id 2017, No.1670
9. i.nomor pokok wajib pajak atas nama Kantor Advokat.

Pasal 6

(1)Setiap permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 wajib dilakukan pemeriksaan.
(2)Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap kelengkapan dokumen permohonan.
(3)Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 21 (dua puluh satu) Hari terhitung sejak tanggal permohonan diterima.

Pasal 7

(1)Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 terdapat kekurangan kelengkapan dokumen persyaratan, Direktur Jenderal memberitahukan secara tertulis kepada Pemohon untuk dilengkapi.
(2)Pemohon wajib melengkapi kekurangan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak tanggal pemberitahuan disampaikan.
(3)Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pemohon tidak melengkapi dokumen, permohonan dinyatakan ditolak.

Pasal 8

Dalam hal permohonan ditolak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3), Pemohon dapat mengajukan permohonan baru.

Pasal 9

(1)Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 permohonan dinyatakan lengkap, Menteri menetapkan keputusan tentang persetujuan mempekerjakan Advokat Asing.
(2)Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun www.peraturan.go.id 2017, No.1670 dan dapat diperpanjang.
(3)Sebelum Menteri menetapkan keputusan tentang persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Advokat Asing wajib memaparkan secara langsung kepada Direktur Jenderal mengenai program jasa hukum cuma-cuma yang akan diberikan kepada dunia pendidikan dan penelitian hukum.
(4)Dalam hal Advokat Asing tidak memaparkan secara langsung kepada Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Menteri tidak mengeluarkan persetujuan.

Pasal 10

(1)Keputusan tentang persetujuan izin mempekerjakan Advokat Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dapat dilakukan perpanjangan.
(2)Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Kantor Advokat kepada Direktur Jenderal berdasarkan permohonan.
(3)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan oleh Pemohon secara langsung dengan mengisi formulir permohonan.
(4)Selain mengisi formulir permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemohon harus melampirkan dokumen persyaratan sebagai berikut:
1. a.fotokopi ijazah;
2. b.fotokopi surat keterangan sebagai pengacara aktif yang dikeluarkan oleh lembaga resmi dan telah dilegalisir oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia di negara Advokat Asing berasal atau di kedutaan besar negara Advokat Asing berasal;
3. c.fotokopi surat keterangan sebagai anggota organisasi profesi hukum yang telah dilegalisir oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia di negara Advokat Asing berasal atau di kedutaan besar negara Advokat Asing berasal;
4. d.asli surat keterangan tidak dicegah dan ditangkal www.peraturan.go.id 2017, No.1670 dari Direktorat Jenderal Imigrasi;
5. e.fotokopi paspor yang masih berlaku;
6. f.pas foto terbaru berwarna dengan latar belakang berwarna merah ukuran 4 cm x 6 cm (empat sentimeter kali enam sentimeter) sebanyak 4 (empat) lembar;
7. g.bukti setoran pembayaran penerimaan negara bukan pajak pada bank yang ditunjuk oleh Menteri;
8. h.nomor pokok wajib pajak atas nama Kantor Advokat dan atas nama Advokat Asing; dan
9. i.surat keterangan yang menyatakan bahwa Advokat Asing telah melaksanakan pemberian jasa hukum secara cuma-cuma kepada dunia pendidikan dan penelitian hukum, paling singkat 100 (seratus) jam per tahun.

Isi peraturan

Teks26PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor M.11-HT.04.02.Tahun 2004 tentang Persyaratan dan Tata Cara Memperkerjakan Advokat Asing serta Kewajiban Memberikan Jasa Hukum Secara Cuma-Cuma Kepada Dunia Pendidikan dan Penelitian Hukum tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat, sehingga perlu diganti;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk www.peraturan.go.id 2017, No.1670 melaksanakan ketentuan dalam Pasal 23 ayat (4) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84);
4.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 186); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG PERSYARATAN DAN TATA CARA MEMPEKERJAKAN ADVOKAT ASING SERTA KEWAJIBAN MEMBERIKAN JASA HUKUM SECARA CUMA-CUMA KEPADA DUNIA PENDIDIKAN DAN PENELITIAN HUKUM. www.peraturan.go.id 2017, No.1670

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Advokat.
2.Advokat Asing adalah advokat berkewarganegaraan asing yang menjalankan profesinya di wilayah negara Republik Indonesia berdasarkan persyaratan peraturan perundang-undangan.
3.Pemohon adalah Kantor Advokat Indonesia yang akan mempekerjakan Advokat Asing.
4.Kantor Advokat Indonesia yang selanjutnya disebut Kantor Advokat adalah suatu persekutuan perdata yang didirikan oleh para advokat Indonesia yang mempunyai tugas memberikan pelayanan jasa hukum kepada masyarakat.
5.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
6.Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum.
7.Hari adalah hari kerja.

Pasal 2

(1)Kantor Advokat dapat mempekerjakan Advokat Asing sebagai karyawan atau tenaga ahli dalam bidang hukum asing.
(2)Bidang hukum asing sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)meliputi:
1. a.hukum dari negara asalnya; dan/atau
2. b.hukum internasional di bidang bisnis dan arbritase serta penyelesaian sengketa di luar pengadilan lainnya. www.peraturan.go.id 2017, No.1670

Pasal 3

(1)Jumlah Advokat Asing yang dapat dipekerjakan pada Kantor Advokat ditentukan berdasarkan jumlah keseluruhan Advokat Indonesia yang bekerja pada kantor tersebut dengan perbandingan 4 (empat) orang Advokat Indonesia berbanding 1 (satu) orang Advokat Asing, dengan ketentuan paling banyak 5 (lima) orang Advokat Asing untuk setiap Kantor Advokat.
(2)Dalam hal Kantor Advokat hanya mempunyai 3 (tiga) orang Advokat Indonesia maka dapat diberikan kesempatan untuk mempekerjakan 1 (satu) orang Advokat Asing.

BAB II

TATA CARA MEMPEKERJAKAN ADVOKAT ASING

Pasal 4

(1)Untuk dapat mempekerjakan Advokat Asing pada Kantor Advokat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Advokat Asing wajib memperoleh izin kerja dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang tenaga kerja.
(2)Sebelum mendapatkan izin dari menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kantor Advokat wajib mengajukan permohonan persetujuan kepada Menteri.
(3)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Pasal 5

(1)Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diajukan oleh Pemohon secara langsung dengan mengisi formulir permohonan.
(2)Selain mengisi formulir permohonan sebagaimana www.peraturan.go.id 2017, No.1670 dimaksud pada ayat (1), Pemohon harus melampirkan dokumen persyaratan sebagai berikut:
1. a.asli surat permohonan yang ditandatangani di atas materai;
2. b.asli rekomendasi dari organisasi Advokat yang ada di Indonesia;
3. c.asli perjanjian kerjasama antara Kantor Advokat dengan Advokat Asing yang akan dipekerjakan yang telah dilegalisasi oleh notaris Indonesia;
4. d.identitas data dari Advokat Asing yang mengajukan permohonan; dan
5. e.program tentang rencana pemberian jasa hukum secara cuma-cuma secara tertulis.
(3)Identitas data dari Advokat Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d terdiri atas:
1. a.asli riwayat hidup;
2. b.fotokopi ijazah yang telah dilegalisir oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia di negara Advokat Asing berasal;
3. c.asli surat keterangan sebagai pengacara aktif yang dikeluarkan oleh lembaga resmi dan telah dilegalisasi oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia di negara Advokat Asing berasal;
4. d.asli surat keterangan sebagai anggota organisasi profesi hukum yang telah dilegalisasi oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia di negara Advokat Asing berasal;
5. e.asli surat keterangan tidak dicegah dan ditangkal dari Direktorat Jenderal Imigrasi;
6. f.fotokopi paspor yang masih berlaku;
7. g.pas foto terbaru berwarna dengan latar belakang berwarna merah ukuran 4 cm x 6 cm (empat sentimeter kali enam sentimeter) sebanyak 4 (empat) lembar;
8. h.bukti setoran pembayaran penerimaan negara bukan pajak pada bank yang ditunjuk oleh Menteri; dan www.peraturan.go.id 2017, No.1670
9. i.nomor pokok wajib pajak atas nama Kantor Advokat.

Pasal 6

(1)Setiap permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 wajib dilakukan pemeriksaan.
(2)Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap kelengkapan dokumen permohonan.
(3)Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 21 (dua puluh satu) Hari terhitung sejak tanggal permohonan diterima.

Pasal 7

(1)Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 terdapat kekurangan kelengkapan dokumen persyaratan, Direktur Jenderal memberitahukan secara tertulis kepada Pemohon untuk dilengkapi.
(2)Pemohon wajib melengkapi kekurangan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak tanggal pemberitahuan disampaikan.
(3)Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pemohon tidak melengkapi dokumen, permohonan dinyatakan ditolak.

Pasal 8

Dalam hal permohonan ditolak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3), Pemohon dapat mengajukan permohonan baru.

Pasal 9

(1)Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 permohonan dinyatakan lengkap, Menteri menetapkan keputusan tentang persetujuan mempekerjakan Advokat Asing.
(2)Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun www.peraturan.go.id 2017, No.1670 dan dapat diperpanjang.
(3)Sebelum Menteri menetapkan keputusan tentang persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Advokat Asing wajib memaparkan secara langsung kepada Direktur Jenderal mengenai program jasa hukum cuma-cuma yang akan diberikan kepada dunia pendidikan dan penelitian hukum.
(4)Dalam hal Advokat Asing tidak memaparkan secara langsung kepada Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Menteri tidak mengeluarkan persetujuan.

Pasal 10

(1)Keputusan tentang persetujuan izin mempekerjakan Advokat Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dapat dilakukan perpanjangan.
(2)Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Kantor Advokat kepada Direktur Jenderal berdasarkan permohonan.
(3)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan oleh Pemohon secara langsung dengan mengisi formulir permohonan.
(4)Selain mengisi formulir permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemohon harus melampirkan dokumen persyaratan sebagai berikut:
1. a.fotokopi ijazah;
2. b.fotokopi surat keterangan sebagai pengacara aktif yang dikeluarkan oleh lembaga resmi dan telah dilegalisir oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia di negara Advokat Asing berasal atau di kedutaan besar negara Advokat Asing berasal;
3. c.fotokopi surat keterangan sebagai anggota organisasi profesi hukum yang telah dilegalisir oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia di negara Advokat Asing berasal atau di kedutaan besar negara Advokat Asing berasal;
4. d.asli surat keterangan tidak dicegah dan ditangkal www.peraturan.go.id 2017, No.1670 dari Direktorat Jenderal Imigrasi;
5. e.fotokopi paspor yang masih berlaku;
6. f.pas foto terbaru berwarna dengan latar belakang berwarna merah ukuran 4 cm x 6 cm (empat sentimeter kali enam sentimeter) sebanyak 4 (empat) lembar;
7. g.bukti setoran pembayaran penerimaan negara bukan pajak pada bank yang ditunjuk oleh Menteri;
8. h.nomor pokok wajib pajak atas nama Kantor Advokat dan atas nama Advokat Asing; dan
9. i.surat keterangan yang menyatakan bahwa Advokat Asing telah melaksanakan pemberian jasa hukum secara cuma-cuma kepada dunia pendidikan dan penelitian hukum, paling singkat 100 (seratus) jam per tahun.