DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 26 Tahun 2021

Nomor: 26
Tahun: 2021
Ditetapkan: 13 Juli 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 10

Lembaga terkait

Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Syarat dan Tata Cara Pengenaan Tarif Nol Rupiah atas Pelayanan Jasa Hukum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik www.peraturan.go.id 2021, No.824 Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6245);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6335);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penetapan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 268, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6584);
6.Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84);
7.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1473) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1135); www.peraturan.go.id 2021, No.824 MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG SYARAT DAN TATA CARA PENGENAAN TARIF NOL RUPIAH ATAS PELAYANAN JASA HUKUM DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Pelayanan Jasa Hukum yang selanjutnya disebut Pelayanan adalah segala jenis layanan di bidang jasa hukum yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.
2.Instansi adalah kementerian, lembaga pemerintah non kementerian, dan lembaga lain yang mempunyai fungsi penegakan hukum.
3.Pemohon adalah Instansi yang mengajukan permohonan pengenaan tarif nol rupiah atas Pelayanan pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.
4.Nota Kesepahaman adalah dokumen yang memuat kesepahaman antara Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Instansi mengenai sesuatu hal sebagai dasar kerja sama utama.
5.Perjanjian Kerja Sama yang selanjutnya disingkat PKS adalah dokumen yang berisi kesepakatan tertulis antara Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dengan Instansi mengenai sesuatu hal sebagai dasar kerja sama teknis.
6.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
7.Hari adalah hari kerja.

Pasal 2

(1)Pelayanan yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dapat dikenakan tarif Rp0,00 (nol rupiah). www.peraturan.go.id 2021, No.824
(2)Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.informasi tentang data:
  1. 1.perseroan terbatas;
  2. 2.yayasan;
  3. 3.perkumpulan;
  4. 4.persekutuan komanditer;
  5. 5.persekutuan firma;
  6. 6.persekutuan perdata;
  7. 7.protokol notaris;
  8. 8.kurator;
  9. 9.wasiat;
  10. 10.fidusia;
  11. 11.partai politik;
  12. 12.pewarganegaraan;
  13. 13.status kewarganegaraan; dan/atau
  14. 14.penyidik pegawai negeri sipil;
2. b.pemblokiran dan pembukaan pemblokiran akses sistem administrasi badan hukum terhadap:
  1. 1.perseroan terbatas;
  2. 2.yayasan; dan/atau
  3. 3.perkumpulan;
3. c.pemberian keterangan rumusan dan identifikasi sidik jari secara elektronik atau non elektronik; dan/atau
4. d.pewarganegaraan dan status kewarganegaraan.
(3)Tarif Rp0,00 (nol rupiah) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk kepentingan pemerintahan.
(4)Kepentingan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
1. a.penyelidikan;
2. b.penyidikan;
3. c.perpajakan;
4. d.kemanusiaan; dan/atau
5. e.penyelenggaraan urusan pemerintahan lainnya. www.peraturan.go.id 2021, No.824

Pasal 3

Pengenaan tarif Rp0,00 (nol rupiah) untuk Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan berdasarkan:

a.permohonan;
b.Nota Kesepahaman; dan/atau
c.PKS.

Pasal 4

(1)Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a diajukan oleh Pemohon secara tertulis kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum.
(2)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
1. a.kop Pemohon;
2. b.nama Pemohon;
3. c.nama pejabat yang berwenang;
4. d.jenis Pelayanan yang dimohonkan;
5. e.alasan permohonan;
6. f.alamat surat elektronik; dan
7. g.tanda tangan pejabat yang berwenang.
(3)Dalam mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemohon juga melampirkan dokumen pendukung untuk alasan permohonan.

Pasal 5

(1)Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum memberikan jawaban secara tertulis kepada Pemohon dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak surat permohonan diterima.
(2)Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlampaui, permohonan dianggap tidak dapat diterima. www.peraturan.go.id 2021, No.824

Pasal 6

(1)Pengenaan tarif Rp0,00 (nol rupiah) berdasarkan Nota Kesepahaman dan/atau PKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dan huruf c hanya dapat dilakukan untuk Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, huruf c, dan huruf d.
(2)Nota Kesepahaman dan/atau PKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk Pelayanan yang digunakan secara berkesinambungan dalam jangka waktu tertentu.
(3)Ketentuan mengenai pembentukan Nota Kesepahaman dan PKS dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Menteri melalui Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum dapat melakukan evaluasi terhadap pemanfaatan layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2).

Pasal 8

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Nota Kesepahaman dan/atau PKS yang telah disepakati sebelum Peraturan Menteri ini diundangkan, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri ini.

Pasal 9

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. www.peraturan.go.id 2021, No.824 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 13 Juli 2021 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd. YASONNA H. LAOLY Diundangkan di Jakarta pada tanggal 19 Juli 2021 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd. BENNY RIYANTO www.peraturan.go.id

Isi peraturan

Teks10PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik www.peraturan.go.id 2021, No.824 Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6245);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6335);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penetapan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 268, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6584);
6.Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84);
7.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1473) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1135); www.peraturan.go.id 2021, No.824 MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG SYARAT DAN TATA CARA PENGENAAN TARIF NOL RUPIAH ATAS PELAYANAN JASA HUKUM DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Pelayanan Jasa Hukum yang selanjutnya disebut Pelayanan adalah segala jenis layanan di bidang jasa hukum yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.
2.Instansi adalah kementerian, lembaga pemerintah non kementerian, dan lembaga lain yang mempunyai fungsi penegakan hukum.
3.Pemohon adalah Instansi yang mengajukan permohonan pengenaan tarif nol rupiah atas Pelayanan pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.
4.Nota Kesepahaman adalah dokumen yang memuat kesepahaman antara Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Instansi mengenai sesuatu hal sebagai dasar kerja sama utama.
5.Perjanjian Kerja Sama yang selanjutnya disingkat PKS adalah dokumen yang berisi kesepakatan tertulis antara Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dengan Instansi mengenai sesuatu hal sebagai dasar kerja sama teknis.
6.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
7.Hari adalah hari kerja.

Pasal 2

(1)Pelayanan yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dapat dikenakan tarif Rp0,00 (nol rupiah). www.peraturan.go.id 2021, No.824
(2)Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.informasi tentang data:
  1. 1.perseroan terbatas;
  2. 2.yayasan;
  3. 3.perkumpulan;
  4. 4.persekutuan komanditer;
  5. 5.persekutuan firma;
  6. 6.persekutuan perdata;
  7. 7.protokol notaris;
  8. 8.kurator;
  9. 9.wasiat;
  10. 10.fidusia;
  11. 11.partai politik;
  12. 12.pewarganegaraan;
  13. 13.status kewarganegaraan; dan/atau
  14. 14.penyidik pegawai negeri sipil;
2. b.pemblokiran dan pembukaan pemblokiran akses sistem administrasi badan hukum terhadap:
  1. 1.perseroan terbatas;
  2. 2.yayasan; dan/atau
  3. 3.perkumpulan;
3. c.pemberian keterangan rumusan dan identifikasi sidik jari secara elektronik atau non elektronik; dan/atau
4. d.pewarganegaraan dan status kewarganegaraan.
(3)Tarif Rp0,00 (nol rupiah) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk kepentingan pemerintahan.
(4)Kepentingan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
1. a.penyelidikan;
2. b.penyidikan;
3. c.perpajakan;
4. d.kemanusiaan; dan/atau
5. e.penyelenggaraan urusan pemerintahan lainnya. www.peraturan.go.id 2021, No.824

Pasal 3

Pengenaan tarif Rp0,00 (nol rupiah) untuk Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan berdasarkan:

a.permohonan;
b.Nota Kesepahaman; dan/atau
c.PKS.

Pasal 4

(1)Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a diajukan oleh Pemohon secara tertulis kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum.
(2)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
1. a.kop Pemohon;
2. b.nama Pemohon;
3. c.nama pejabat yang berwenang;
4. d.jenis Pelayanan yang dimohonkan;
5. e.alasan permohonan;
6. f.alamat surat elektronik; dan
7. g.tanda tangan pejabat yang berwenang.
(3)Dalam mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemohon juga melampirkan dokumen pendukung untuk alasan permohonan.

Pasal 5

(1)Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum memberikan jawaban secara tertulis kepada Pemohon dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak surat permohonan diterima.
(2)Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlampaui, permohonan dianggap tidak dapat diterima. www.peraturan.go.id 2021, No.824

Pasal 6

(1)Pengenaan tarif Rp0,00 (nol rupiah) berdasarkan Nota Kesepahaman dan/atau PKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dan huruf c hanya dapat dilakukan untuk Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, huruf c, dan huruf d.
(2)Nota Kesepahaman dan/atau PKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk Pelayanan yang digunakan secara berkesinambungan dalam jangka waktu tertentu.
(3)Ketentuan mengenai pembentukan Nota Kesepahaman dan PKS dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Menteri melalui Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum dapat melakukan evaluasi terhadap pemanfaatan layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2).