DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 26 Tahun 2023

Nomor: 26
Tahun: 2023
Ditetapkan: 20 Oktober 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 10

Lembaga terkait

Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

Permenkumham ini mengubah beberapa ketentuan dalam Permenkumham Nomor 49 Tahun 2016.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 49 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Grasi; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150);
3.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4916);
4.Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2023 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 32); www.peraturan.go.id 2023, No.847
5.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 49 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Grasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1940);
6.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 41 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1365); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR 49 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN GRASI. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 49 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Grasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1940), diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Grasi adalah pengampunan berupa perubahan, peringanan, pengurangan, atau penghapusan pelaksanaan pidana kepada terpidana yang diberikan oleh Presiden.
2.Terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
3.Keluarga adalah istri atau suami, anak kandung, orang tua kandung, atau saudara kandung Terpidana.
4.Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Lapas adalah lembaga atau tempat yang menjalankan fungsi pembinaan terhadap Narapidana.
5.Lembaga Pembinaan Khusus Anak yang selanjutnya disingkat LPKA adalah lembaga atau tempat Anak Binaan menjalani masa pidananya.
6.Anak Binaan adalah anak yang telah berumur 14 (empat belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) yang sedang menjalani pembinaan di LPKA.
7.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
8.Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum.
9.Hari adalah hari kerja. www.peraturan.go.id 2023, No.847
2.Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

(1)Permohonan Grasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diajukan secara tertulis kepada Presiden melalui Menteri.
(2)Permohonan Grasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
1. a.identitas Terpidana yang terdiri atas:
  1. 1.nama;
  2. 2.umur;
  3. 3.tempat tanggal lahir;
  4. 4.alamat;
  5. 5.agama; dan
  6. 6.status perkawinan.
2. b.tindak pidana yang dilakukan;
3. c.putusan pengadilan; dan
4. d.alasan pengajuan permohonan Grasi.
(3)Permohonan Grasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani atau dibubuhi cap jempol oleh Terpidana, Keluarga, atau kuasa hukum Terpidana.
(4)Dalam mengajukan permohonan Grasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melampirkan dokumen:
1. a.surat persetujuan Terpidana, kecuali permohonan yang diajukan oleh Keluarga terhadap Terpidana mati;
2. b.fotokopi kartu keluarga, jika yang mengajukan merupakan Keluarga Terpidana;
3. c.fotokopi surat kenal lahir atau kartu tanda penduduk Terpidana;
4. d.surat kuasa, jika permohonan diajukan melalui kuasa hukum Terpidana;
5. e.foto Terpidana;
6. f.fotokopi salinan register F dari Kepala Lapas/LPKA;
7. g.fotokopi hasil penelitian kemasyarakatan dari Kepala Balai Pemasyarakatan;
8. h.fotokopi salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan
9. i.fotokopi paspor atau bukti tanda pengenal lain bagi Terpidana warga negara asing.
(5)Surat persetujuan Terpidana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dibuat secara tertulis yang paling sedikit memuat identitas Terpidana dan alasan memberikan persetujuan.

3.Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

(1)Terpidana, Keluarga, atau kuasa hukum Terpidana juga menyampaikan salinan permohonan Grasi www.peraturan.go.id 2023, No.847 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 kepada pengadilan yang memutus perkara pada tingkat pertama untuk diteruskan kepada Mahkamah Agung, dengan tembusan kepada:
1. a.Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan tempat kedudukan Lapas/LPKA tersebut; dan
2. b.Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.
(2)Salinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) Hari sejak permohonan Grasi disampaikan kepada Presiden.

4.Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

(1)Permohonan Grasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dapat diajukan secara tertulis melalui Kepala Lapas/LPKA tempat Terpidana menjalani pidana.
(2)Permohonan Grasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
1. a.identitas Terpidana yang terdiri atas:
  1. 1.nama;
  2. 2.umur;
  3. 3.tempat tanggal lahir;
  4. 4.alamat;
  5. 5.agama; dan
  6. 6.status perkawinan.
2. b.tindak pidana yang dilakukan;
3. c.putusan pengadilan; dan
4. d.alasan pengajuan permohonan Grasi.
(3)Dalam mengajukan permohonan Grasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan:
1. a.surat persetujuan Terpidana, kecuali permohonan yang diajukan oleh Keluarga terhadap Terpidana mati;
2. b.fotokopi kartu keluarga, jika yang mengajukan merupakan Keluarga Terpidana;
3. c.fotokopi surat kenal lahir atau kartu tanda penduduk Terpidana;
4. d.surat kuasa, jika permohonan diajukan melalui kuasa hukum Terpidana;
5. e.foto Terpidana;
6. f.fotokopi salinan register F dari Kepala Lapas/LPKA;
7. g.fotokopi hasil penelitian kemasyarakatan dari Kepala Balai Pemasyarakatan;
8. h.fotokopi salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan
9. i.fotokopi paspor atau bukti tanda pengenal lain bagi Terpidana warga negara asing.
(4)Dalam mengajukan permohonan Grasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Lapas/LPKA www.peraturan.go.id 2023, No.847 menyampaikan salinan permohonan Grasi tersebut kepada pengadilan yang memutus perkara pada tingkat pertama, dengan tembusan kepada:
1. a.Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan tempat kedudukan Lapas/LPKA tersebut; dan
2. b.Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.
(5)Salinan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak tanggal permohonan diterima.

5.Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

(1)Grasi berdasarkan alasan kepentingan kemanusiaan dan keadilan dapat diusulkan kepada Terpidana:
1. a.Anak Binaan;
2. b.berusia di atas 70 (tujuh puluh) tahun; dan
3. c.menderita sakit berkepanjangan.
(2)Grasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diusulkan setelah dilakukan penelitian dan/atau mendapat informasi dari masyarakat atau Kepala Lapas/LPKA.

6.Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

(1)Permohonan Grasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 diajukan secara tertulis kepada Presiden melalui Menteri.
(2)Permohonan Grasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
1. a.identitas Terpidana yang terdiri atas:
  1. 1.nama;
  2. 2.umur;
  3. 3.tempat tanggal lahir;
  4. 4.alamat;
  5. 5.agama; dan
  6. 6.status perkawinan.
2. b.tindak pidana yang dilakukan;
3. c.putusan pengadilan; dan
4. d.alasan pengajuan permohonan Grasi.
(3)Permohonan Grasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani atau dibubuhi cap jempol oleh Terpidana, Keluarga, atau kuasa hukum Terpidana.
(4)Dalam mengajukan permohonan Grasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan:
1. a.surat persetujuan Terpidana, kecuali permohonan yang diajukan oleh Keluarga terhadap Terpidana mati; www.peraturan.go.id 2023, No.847
2. b.fotokopi kartu keluarga, jika yang mengajukan merupakan Keluarga Terpidana;
3. c.fotokopi surat kenal lahir atau kartu tanda penduduk atau Terpidana;
4. d.surat kuasa, jika permohonan diajukan melalui kuasa hukum Terpidana;
5. e.foto terbaru Terpidana;
6. f.fotokopi salinan register F dari Kepala Lapas/LPKA;
7. g.fotokopi hasil penelitian kemasyarakatan dari Kepala Balai Pemasyarakatan;
8. h.fotokopi salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
9. i.fotokopi paspor atau bukti tanda pengenal lain bagi Terpidana warga negara asing;
10. j.fotokopi laporan perkembangan pembinaan narapidana atau Anak Binaan; dan
11. k.asli surat keterangan dokter spesialis sesuai dengan penyakitnya dari rumah sakit pemerintah dan resume pemeriksaan medis bagi yang menderita sakit berkepanjangan.
(5)Surat persetujuan Terpidana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dibuat secara tertulis yang paling sedikit memuat identitas Terpidana dan alasan memberikan persetujuan.
(6)Dalam mengajukan permohonan Grasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Lapas/LPKA menyampaikan salinan permohonan Grasi tersebut kepada pengadilan yang memutus perkara pada tingkat pertama, dengan tembusan kepada:
1. a.Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan tempat kedudukan Lapas/LPKA tersebut; dan
2. b.Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.
(7)Salinan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak tanggal permohonan diterima.

7.Di antara BAB III dan BAB IV disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB IIIA sehingga berbunyi sebagai berikut: BAB IIIA PERMOHONAN GRASI DAN PEMBERIAN PERTIMBANGAN HUKUM GRASI SECARA ELEKTRONIK
8.Di antara Pasal 17 dan Pasal 18 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 17A dan Pasal 17B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17A

Proses permohonan Grasi dan pemberian pertimbangan hukum Grasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini diselenggarakan secara elektronik melalui www.peraturan.go.id 2023, No.847 laman resmi Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.

Pasal 17B

(1)Dalam hal permohonan Grasi dan pemberian pertimbangan hukum Grasi tidak dapat disampaikan secara elektronik yang disebabkan sistem elektronik tidak berfungsi sebagaimana mestinya, permohonan Grasi dan pemberian pertimbangan hukum Grasi dilakukan secara nonelektronik.
(2)Sistem elektronik yang tidak berfungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diumumkan oleh Direktur Jenderal. Pasal II

1.Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

a.permohonan Grasi dan pemberian pertimbangan hukum Grasi secara elektronik berdasarkan Peraturan Menteri ini harus dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal Peraturan Menteri ini diundangkan.
b.permohonan Grasi yang telah diajukan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, tetap diproses berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 49 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Grasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1940).
1. 2.Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan www.peraturan.go.id 2023, No.847 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 20 Oktober 2023 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd. YASONNA H. LAOLY Diundangkan di Jakarta pada tanggal 27 Oktober 2023 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd. ASEP N. MULYANA www.peraturan.go.id

Isi peraturan

Teks10PDFHirarki

Memuat teks peraturan…