DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 27 Tahun 2017

Nomor: 27
Tahun: 2017
Ditetapkan: 14 November 2017
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 93

Lembaga terkait

Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Statuta Politeknik Ilmu Pemasyarakatan; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77);

2.Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara www.peraturan.go.id 2017, No.1671 Republik Indonesia Nomor 5500);
3.Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84);
4.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 186);
5.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 16 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Ilmu Pemasyarakatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 533); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG STATUTA POLITEKNIK ILMU PEMASYARAKATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Politeknik Ilmu Pemasyarakatan yang selanjutnya disingkat Poltekip adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pendidikan vokasi di bidang Pemasyarakatan.
2.Statuta Poltekip yang selanjutnya disebut Statuta adalah peraturan dasar pengelolaan Poltekip yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur www.peraturan.go.id 2017, No.1671 operasional di Poltekip.
3.Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor dan program profesi, serta program spesialis, yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia. (disamakan dengan definisi dalam Permen Poltekim)
4.Pendidikan Vokasi adalah Pendidikan Tinggi program diploma yang menyiapkan Taruna untuk pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu sampai program sarjana terapan, dan dapat dikembangkan oleh pemerintah sampai program magister terapan atau doktor terapan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5.Kurikulum Poltekip yang selanjutnya disebut Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
6.Program Studi yang selanjutnya disebut Prodi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan/atau pendidikan profesi.
7.Rencana Kerja Anggaran yang selanjutnya disingkat RKA adalah rencana kerja anggaran pendapatan dan rencana kerja anggaran belanja yang merupakan dasar pengelolaan keuangan yang disusun berdasarkan pada rencana kerja yang merupakan penjabaran dari rencana strategis.
8.Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disebut Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan tugas Pemerintahan di bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia. www.peraturan.go.id 2017, No.1671
9.Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disebut Kepala BPSDM Hukum dan HAM adalah Pimpinan Tinggi Madya yang mempunyai tugas melaksanakan pengembangan sumber daya manusia di bidang Hukum dan HAM.
10.Sivitas Akademika Poltekip yang selanjutnya disebut Sivitas Akademika adalah satuan yang terdiri atas dosen dan Taruna di lingkungan Poltekip.
11.Dewan Penyantun adalah Dewan Penyantun Poltekip.
12.Senat adalah Senat Poltekip.
13.Direktur adalah Direktur Poltekip.
14.Wadir adalah Wakil Direktur Poltekip.
15.Dosen adalah tenaga pendidik professional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
16.Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi di Poltekip.
17.Taruna adalah sebutan mahasiswa pada Poltekip.
18.Pakaian Dinas adalah Pakaian yang digunakan oleh pegawai dan Taruna dalam melaksanakan tugas kedinasan.
19.Pakaian Dinas Harian yang selanjutnya disingkat PDH adalah Pakaian Dinas yang digunakan pegawai dan Taruna dalam melaksanakan tugas sehari-hari.
20.Pakaian Dinas Upacara yang selanjutnya disingkat PDU adalah Pakaian Dinas yang digunakan pegawai dan Taruna dalam upacara wisuda dan upacara lainnya.
21.Pakaian Dinas Lapangan yang selanjutnya disingkat PDL adalah Pakaian Dinas yang digunakan pegawai dan Taruna dalam melaksanakan kegiatan lapangan.
22.Pakaian Dinas Khusus yang selanjutnya disingkat PDK adalah Pakaian Dinas yang digunakan Taruna dalam upacara pelantikan dan upacara lainnya. www.peraturan.go.id 2017, No.1671
23.Pakaian Dinas Pesiar yang selanjutnya disingkat PDP adalah Pakaian Dinas yang digunakan Taruna pada saat melaksanakan pesiar.
24.Pakaian Dinas Pesiar Malam yang selanjutnya disingkat PDPM adalah Pakaian Dinas yang digunakan Taruna pada saat melaksanakan pesiar malam.
25.Pakaian Dinas Olah Raga yang selanjutnya disingkat PDO adalah Pakaian Dinas yang digunakan Taruna pada saat melaksanakan kegiatan olah raga.
26.Atribut adalah tanda kelengkapan yang digunakan pada pakaian Dinas yang menunjukan identitas pemakainya.

BAB II

IDENTITAS

Pasal 2

(1)Poltekip bertanggung jawab kepada Menteri melalui Kepala BPSDM Hukum dan HAM.
(2)Pembinaan Poltekip secara teknis akademik dilaksanakan oleh Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
(3)Pembinaan Poltekip secara operasional dan administratif dilaksanakan oleh Menteri.

Pasal 3

(1)Poltekip menyelenggarakan Pendidikan Vokasi.
(2)Penyelenggaraan Pendidikan Vokasi Poltekip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu kesatuan organisasi Poltekip. www.peraturan.go.id 2017, No.1671

Pasal 4

(1)Poltekip didirikan pada tanggal 06 April 2016 berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 16 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Ilmu Pemasyarakatan.
(2)Poltekip yang merupakan pengembangan dari AKIP yang didirikan berdasarkan Keputusan Presiden Republik lndonesia Nomor 270/164 tanggal 24 Oktober 1964 tentang pendirian Akademi Ilmu Pemasyarakatan.
(3)Tanggal 24 Oktober ditetapkan sebagai hari jadi (Dies Natalis) Poltekip.

Pasal 5

(1)Poltekip mempunyai lambang, bendera, Mars, Hymne, pakaian dinas Taruna dan busana akademik.
(2)Lambang, bendera, Mars, Hymne, pakaian dinas Taruna dan busana akademik sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(3)Lambang, bendera, Mars, Hymne, pakaian dinas Taruna dan busana akademik Poltekip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai:
1. a.sarana pemersatu, identitas dan wujud eksistensi Poltekip; dan
2. b.manifestasi kebudayaan yang berakar pada sejarah dan cita-cita Poltekip. www.peraturan.go.id 2017, No.1671

Pasal 6

(1)Poltekip memiliki lambang terdiri dari gambar bintang berwarna kuning emas, pita merah bertuliskan “TRIDHARMA KARYA DHIKA”, pohon BANKUMHAMNAS sebagai simbol Kementerian Hukum dan HAM pada titik tengah, gapura 4 pilar berwarna kuning emas, simbol buku berwarna putih, gambar pedang trisula berwarna abu-abu perak serta kelopak dan tunas melati berwarna putih. Di bawahnya terdapat tulisan "Poltekip" berwarna hitam dengan garis huruf berwarna biru benhur.
(2)Makna dari lambang Poltekip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
1. a.bintang bermakna kuning emas bahwa setiap melakukan pekerjaan dengan selalu menjunjung tinggi kehormatan dan melambangkan “Ketuhanan yang Maha Esa”;
2. b.pita merah melambangkan tali kasih persaudaraan seluruh jajaran Kementerian Hukum dan HAM;
3. c.pohon BANKUMHAMNAS merupakan falsafah hukum di Indonesia yang dibakukan untuk Kemenkumham yang senantiasa menjiwai gerak langkah kader pemasyarakatan;
4. d.gapura 4 Pilar melambangkan Poltekip sebagai gerbang menuju Kementerian Hukum dan HAM dengan berdasarkan Catur Utama Karya Siaga;
5. e.lambang Buku berada di tengah gerbang melambangkan Poltekip yang merupakan lembaga pendidikan tempat menggali ilmu dan menambah wawasan bagi kader pemasyarakatan;
6. f.trisula mengandung arti TRI DHARMA KARYA DHIKA sebagai motto KEMENKUMHAM dan sekaligus menjadi azas pendidikan Poltekip sebagai senjata/bekal bagi aparat penegakan hukum bidang pemasyarakatan; www.peraturan.go.id 2017, No.1671
7. g.kelopak dan Tunas Melati merupakan simbol Taruna Poltekip yang ditempa untuk menjadi kader pemasyarakatan yang harus memiliki integritas moral, kematangan intelektual, kemampuan profesional dan kekuatan jasmani;
8. h.tulisan Poltekip singkatan dari Politeknik Ilmu Pemasyarakatan melambangkan tali kasih persaudaraan seluruh unsur civitas akademika dan almamater sebagai kawah Candradimuka-nya kader pemasyarakatan.

Pasal 7

(1)Poltekip memiliki bendera dan pataka.
(2)Bendera sebagaimana dimaksud ayat (1) memenuhi ketentuan sebagai berikut:
1. a.berbentuk persegi panjang dengan perbandingan ukuran 3:2 (tiga banding dua);
2. b.berwarna dasar biru dongker dan tepat ditengahnya terdapat lambang Poltekip; dan
3. c.tulisan berwarna kuning emas, lambang berwarna (merah, kuning, hitam, abu-abu, putih, biru tua dan biru muda), List berwarna kuning emas dan rumbai berwarna kuning emas.
(3)Pataka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi ketentuan sebagai berikut:
1. a.berbentuk segi lima;
2. b.berwarna dasar biru dongker dan tepat ditengahnya terdapat lambang Poltekip; dan
3. c.tulisan berwarna kuning emas, lambang berwarna (merah, kuning, hitam, abu-abu, putih, biru tua dan biru muda), List berwarna kuning emas dan rumbai berwarna kuning emas.
(4)Prodi memiliki Bendera berbentuk persegi panjang dengan perbandingan ukuran panjang dan lebar 3:2 (tiga www.peraturan.go.id 2017, No.1671 banding dua) dan tepat ditengahnya terdapat lambang Poltekip, dengan nama Prodi pada bagian bawah lambang dan warna latar belakang yang berbeda-beda pada setiap Prodi dan rumbai berwarna kuning emas.
(5)Prodi memiliki pataka berbentuk segi lima dan tepat ditengahnya terdapat lambang Poltekip, dengan nama Prodi pada bagian bawah lambang dan warna latar belakang yang berbeda-beda pada setiap Prodi dan rumbai berwarna kuning emas.
(6)Warna latar belakang bendera dan pataka Prodi:
1. a.biru muda untuk Prodi Bimbingan Kemasyarakatan;
2. b.merah untuk Prodi Teknik Pemasyarakatan; dan
3. c.hitam untuk Prodi Manajemen Pemasyarakatan.
(7)Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan bendera dan pataka diatur dalam peraturan Direktur.

Pasal 8

(1)Poltekip memiliki mars yang digunakan untuk mengiringi suatu parade atau prosesi serta dapat digunakan untuk gerak jalan dan lagu yang diterapkan pada drum band.
(2)Poltekip memiliki hymne yang digunakan untuk memberikan rasa syukur yang disampaikan dalam bentuk nada yang disusun dalam lagu.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan mars dan hymne diatur dalam Peraturan Direktur.

Pasal 9

(1)Pakaian Dinas pegawai mengikuti Permenkumham tentang Pakaian Dinas dan Atribut bagi Pegawai di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. www.peraturan.go.id 2017, No.1671
(2)Penggunaan Pakaian Dinas pegawai sebagaimana dimaksud ayat (1) mengikuti ketentuan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, terkecuali dalam hal-hal tertentu.
(3)Hal-hal tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Direktur.

Pasal 10

(1)Poltekip memiliki Pakaian Dinas untuk Taruna, yaitu:
1. a.PDH;
2. b.PDK;
3. c.PDU;
4. d.PDL I;
5. e.PDL II;
6. f.PDP;
7. g.PDPM;
8. h.PDO;
9. i.Pakaian Dinas Marching Band dan Maskot;
10. j.Pakaian Dinas Batik;
11. k.Jaket PDO; dan
12. l.Atribut.
(2)PDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bagi Taruna pria mengikuti ketentuan sebagai berikut:
1. a.model PDH yaitu model standar dengan warna biru muda dan berlengan pendek;
2. b.berkerah model tegak dilengkapi dengan kopstaken;
3. c.pada bagian bahu terdapat lidah berkancing dengan warna biru muda dengan evolet berwarna dasar biru berisi logo dan nama Poltekip;
4. d.pada bagian lengan baju sebelah kiri dan kanan dipasang chevron sesuai tingkat pendidikan;
5. e.terdapat papan nama di bagian saku depan sebelah kanan; www.peraturan.go.id 2017, No.1671
6. f.terdapat 2 (dua) buah saku tertutup di bagian depan dilengkapi dengan kancing; dan
7. g.celana PDH berwarna biru dongker dilengkapi 2 (dua) buah saku terbuka pada bagian samping dan 2 (dua) buah saku terbuka di bagian belakang.
(3)PDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bagi Taruna wanita mengikuti ketentuan sebagai berikut:
1. a.model PDH adalah model standar dengan warna biru muda lengan pendek dan untuk wanita berjilbab lengan panjang;
2. b.berkerah model rebah dilengkapi dengan kopstaken;
3. c.pada bagian bahu terdapat lidah berkancing dengan warna biru muda dengan evolet berwarna dasar biru berisi logo dan nama Poltekip;
4. d.pada bagian lengan baju sebelah kiri dan kanan dipasang chevron sesuai tingkat pendidikan;
5. e.terdapat papan nama di bagian saku depan sebelah kanan;
6. f.terdapat 2 (dua) buah saku tertutup di bagian depan dilengkapi dengan kancing;
7. g.pada baju bagian luar pinggang dilengkapi dengan sabuk berwarna biru dongker;
8. h.celana PDH berwarna biru dongker dilengkapi 2 (dua) buah saku terbuka pada bagian samping dan 2 (dua) buah saku terbuka di bagian belakang; dan
9. i.bagi wanita berjilbab menggunakan jilbab warna biru dongker.
(4)PDK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mempunyai keterangan sebagai berikut:
1. a.model PDK yaitu model standar dengan warna merah;
2. b.pada bagian bahu terdapat lidah berkancing dengan warna merah dengan evolet berwarna dasar biru berisi lambang dan nama Poltekip;
3. c.berkerah model shanghai dan memiliki potongan semi jas serta dilengkapi dengan monogram kopstaken; www.peraturan.go.id 2017, No.1671
4. d.dilengkapi dengan kancing emas berlogo Kementerian Hukum dan HAM berjumlah 4 (empat) buah pada sisi kanan dan kiri;
5. e.pada bagian lengan atas baju sebelah kiri dan kanan dipasang chevron sesuai tingkat pendidikan;
6. f.terdapat ikat pinggang berwarna putih dan berkepala ikat pinggang berwarna emas;
7. g.bagian celana PDK berwarna putih dengan garis vetikal berwarna merah pada bagian samping celana dilengkapi 2 (dua) buah saku terbuka pada bagian samping dan 2 (dua) buah saku terbuka di bagian belakang; dan
8. h.bagi wanita berjilbab menggunakan jilbab warna biru dongker.
(5)PDU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yaitu PDU sebagaimana diatur dalam Permenkumham Tentang Pakaian Dinas Pegawai yang digunakan untuk Upacara.
(6)PDL I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d mempunyai keterangan sebagai berikut:
1. a.model PDL I yaitu model standar berlengan pendek (untuk Taruna berjilbab berlengan panjang) dengan warna biru muda;
2. b.pada bagian kerah baju terdapat logo kopstaken;
3. c.pada bagian bahu dilengkapi lidah dengan kancing berwarna biru muda;
4. d.pada lengan baju sebelah kiri dan kanan dipasang chevron sesuai dengan tingkat pendidikan;
5. e.terdapat dua buah saku dengan penutup dilengkapi kancing tertutup pada bagian depan baju;
6. f.label nama dibordir dengan warna dasar biru tua dan tulisan warna biru tua di atas saku sebelah kanan dan tulisan "TARUNA" di atas saku sebelah kiri; dan
7. g.celana panjang berwarna biru dongker dengan dilengkapi 2 (dua) buah saku samping terbuka, 2 (dua) buah saku belakang tertutup dengan kancing, dan 2 (dua) buah saku tertutup dengan kancing di www.peraturan.go.id 2017, No.1671 bagian samping paha.
(7)PDL II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e mempunyai keterangan sebagai berikut:
1. a.model PDL II yaitu model standar berlengan panjang dengan warna biru dongker;
2. b.pada bagian kerah baju terdapat logo kopstaken;
3. c.pada bagian bahu dilengkapi lidah dengan kancing berwarna biru dongker;
4. d.pada lengan baju sebelah kiri dan kanan dipasang chevron sesuai dengan tingkat pendidikan;
5. e.terdapat dua buah saku dengan penutup dilengkapi kancing tertutup pada bagian depan baju;
6. f.label nama dibordir dengan warna dasar biru muda dan tulisan warna biru muda di atas saku sebelah kanan dan tulisan "TARUNA" di atas saku sebelah kiri; dan
7. g.celana panjang berwarna biru dongker dengan dilengkapi 2 (dua) buah saku samping terbuka, 2 (dua) buah saku belakang tertutup dengan kancing, dan 2 (dua) buah saku tertutup dengan kancing di bagian samping paha.
(8)PDP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f mempunyai keterangan sebagai berikut:
1. a.model PDP yaitu model kemeja berlengan panjang berwarna biru muda;
2. b.berkerah model tegak dilengkapi dengan kopstaken;
3. c.pada bagian bahu terdapat lidah berkancing dengan warna biru muda dengan evolet berwarna dasar biru berisi lambang dan nama Poltekip;
4. d.pada bagian lengan baju sebelah kiri dan kanan dipasang chevron sesuai tingkat pendidikan;
5. e.terdapat 2 (dua) buah saku tertutup di bagian depan dilengkapi dengan kancing;
6. f.terdapat papan nama di bagian saku depan sebelah kanan;
7. g.terdapat 2 (dua) kancing di bagian ujung lengan; www.peraturan.go.id 2017, No.1671
8. h.celana panjang berwarna biru dongker dengan dilengkapi 2 (dua) buah saku samping terbuka dan 2 (dua) buah saku belakang terbuka;
9. i.mengenakan dasi berwarna biru dongker; dan
10. j.bagi wanita berjilbab menggunakan jilbab warna biru dongker.
(9)PDPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g mempunyai keterangan sebagai berikut:
1. a.model PDPM yaitu model jas berwarna biru dongker;
2. b.berkerah model jas dilengkapi dengan kopstaken;
3. c.pada bagian bahu terdapat lidah berkancing dengan warna biru tua dengan evolet berwarna dasar biru berisi lambang dan nama Poltekip;
4. d.pada bagian lengan baju sebelah kin dan kanan dipasang chevron sesuai tingkat pendidikan;
5. e.terdapat 2 (dua) buah saku tertutup di bagian depan dilengkapi dengan kancing;
6. f.terdapat papan nama di bagian saku depan sebelah kanan;
7. g.celana panjang berwarna biru dongker dengan dilengkapi 2 (dua) buah saku samping terbuka dan 2 (dua) buah saku belakang terbuka;
8. h.digunakan bersama PDP; dan
9. i.bagi wanita berjilbab menggunakan jilbab warna biru dongker.
(10)PDO sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf h mempunyai keterangan sebagai berikut:
1. a.model PDO yaitu model kaos berlengan pendek berwarna dasar biru tua;
2. b.pada bagian pundak berwarna putih berlist merah;
3. c.pada bagian dada sebelah kiri terdapat logo Poltekip;
4. d.terdapat tulisan “TARUNA Poltekip” di bagian belakang;
5. e.celana panjang berwarna biru tua dengan list berwarna merah dengan dilengkapi 2 (dua) buah saku samping terbuka; dan www.peraturan.go.id 2017, No.1671
6. f.bagi wanita berjilbab menggunakan jilbab warna hitam.
(11)Pakaian Dinas marching band dan maskot sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i mempunyai keterangan sebagai berikut:
1. a.Pakaian Dinas marching band merupakan PDK yang dilengkapi dengan aksesoris evolet dengan rumbai kuning emas di setiap sisinya dan handband berwarna hitam list kuning; dan
2. b.maskot marching band Poltekip yaitu tutup kepala berbentuk macan kumbang yang sedang menyeringai dengan dilengkapi jubah hitam bernuansa laksana kulit macan kumbang yang dikenakan oleh pemukul bas drum.
(12)Pakaian Dinas Batik sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf j diatur lebih lanjut dalam Peraturan Direktur.
(13)Jaket PDO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k mempunyai keterangan sebagai berikut:
1. a.model Jaket PDO yaitu model jaket training berlengan panjang dengan warna dasar merah;
2. b.pada bagian leher terdapat 2 garis merah;
3. c.pada bagian pundak hingga lengan terdapat 2 (dua) garis biru;
4. d.pada bagian dada hingga pinggang sebelah kiri terdapat 2 (dua) garis merah, terdapat logo Poltekip di antara garis tersebut; dan
5. e.pada bagian pinggang tendapat garis biru benhur.
(14)Atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l terdiri atas:
1. a.pet PDH;
2. b.pet PDU;
3. c.pet PDK;
4. d.baret;
5. e.field cap;
6. f.dasi Taruna;
7. g.ikat pinggang Taruna;
8. h.sepatu PDH; www.peraturan.go.id 2017, No.1671
9. i.sepatu PDL;
10. j.sepatu PDK;
11. k.sepatu PDO;
12. l.chevron Taruna;
13. m.evolet;
14. n.brevet;
15. o.kopstaken;
16. p.papan nama; dan
17. q.tanda penghargaan.
(15)Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan Pakaian Dinas Taruna diatur dalam Peraturan Direktur.

Isi peraturan

Teks93PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

2.Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara www.peraturan.go.id 2017, No.1671 Republik Indonesia Nomor 5500);
3.Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84);
4.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 186);
5.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 16 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Ilmu Pemasyarakatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 533); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG STATUTA POLITEKNIK ILMU PEMASYARAKATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Politeknik Ilmu Pemasyarakatan yang selanjutnya disingkat Poltekip adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pendidikan vokasi di bidang Pemasyarakatan.
2.Statuta Poltekip yang selanjutnya disebut Statuta adalah peraturan dasar pengelolaan Poltekip yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur www.peraturan.go.id 2017, No.1671 operasional di Poltekip.
3.Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor dan program profesi, serta program spesialis, yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia. (disamakan dengan definisi dalam Permen Poltekim)
4.Pendidikan Vokasi adalah Pendidikan Tinggi program diploma yang menyiapkan Taruna untuk pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu sampai program sarjana terapan, dan dapat dikembangkan oleh pemerintah sampai program magister terapan atau doktor terapan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5.Kurikulum Poltekip yang selanjutnya disebut Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
6.Program Studi yang selanjutnya disebut Prodi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan/atau pendidikan profesi.
7.Rencana Kerja Anggaran yang selanjutnya disingkat RKA adalah rencana kerja anggaran pendapatan dan rencana kerja anggaran belanja yang merupakan dasar pengelolaan keuangan yang disusun berdasarkan pada rencana kerja yang merupakan penjabaran dari rencana strategis.
8.Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disebut Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan tugas Pemerintahan di bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia. www.peraturan.go.id 2017, No.1671
9.Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disebut Kepala BPSDM Hukum dan HAM adalah Pimpinan Tinggi Madya yang mempunyai tugas melaksanakan pengembangan sumber daya manusia di bidang Hukum dan HAM.
10.Sivitas Akademika Poltekip yang selanjutnya disebut Sivitas Akademika adalah satuan yang terdiri atas dosen dan Taruna di lingkungan Poltekip.
11.Dewan Penyantun adalah Dewan Penyantun Poltekip.
12.Senat adalah Senat Poltekip.
13.Direktur adalah Direktur Poltekip.
14.Wadir adalah Wakil Direktur Poltekip.
15.Dosen adalah tenaga pendidik professional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
16.Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi di Poltekip.
17.Taruna adalah sebutan mahasiswa pada Poltekip.
18.Pakaian Dinas adalah Pakaian yang digunakan oleh pegawai dan Taruna dalam melaksanakan tugas kedinasan.
19.Pakaian Dinas Harian yang selanjutnya disingkat PDH adalah Pakaian Dinas yang digunakan pegawai dan Taruna dalam melaksanakan tugas sehari-hari.
20.Pakaian Dinas Upacara yang selanjutnya disingkat PDU adalah Pakaian Dinas yang digunakan pegawai dan Taruna dalam upacara wisuda dan upacara lainnya.
21.Pakaian Dinas Lapangan yang selanjutnya disingkat PDL adalah Pakaian Dinas yang digunakan pegawai dan Taruna dalam melaksanakan kegiatan lapangan.
22.Pakaian Dinas Khusus yang selanjutnya disingkat PDK adalah Pakaian Dinas yang digunakan Taruna dalam upacara pelantikan dan upacara lainnya. www.peraturan.go.id 2017, No.1671
23.Pakaian Dinas Pesiar yang selanjutnya disingkat PDP adalah Pakaian Dinas yang digunakan Taruna pada saat melaksanakan pesiar.
24.Pakaian Dinas Pesiar Malam yang selanjutnya disingkat PDPM adalah Pakaian Dinas yang digunakan Taruna pada saat melaksanakan pesiar malam.
25.Pakaian Dinas Olah Raga yang selanjutnya disingkat PDO adalah Pakaian Dinas yang digunakan Taruna pada saat melaksanakan kegiatan olah raga.
26.Atribut adalah tanda kelengkapan yang digunakan pada pakaian Dinas yang menunjukan identitas pemakainya.

BAB II

IDENTITAS

Pasal 2

(1)Poltekip bertanggung jawab kepada Menteri melalui Kepala BPSDM Hukum dan HAM.
(2)Pembinaan Poltekip secara teknis akademik dilaksanakan oleh Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
(3)Pembinaan Poltekip secara operasional dan administratif dilaksanakan oleh Menteri.

Pasal 3

(1)Poltekip menyelenggarakan Pendidikan Vokasi.
(2)Penyelenggaraan Pendidikan Vokasi Poltekip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu kesatuan organisasi Poltekip. www.peraturan.go.id 2017, No.1671

Pasal 4

(1)Poltekip didirikan pada tanggal 06 April 2016 berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 16 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Ilmu Pemasyarakatan.
(2)Poltekip yang merupakan pengembangan dari AKIP yang didirikan berdasarkan Keputusan Presiden Republik lndonesia Nomor 270/164 tanggal 24 Oktober 1964 tentang pendirian Akademi Ilmu Pemasyarakatan.
(3)Tanggal 24 Oktober ditetapkan sebagai hari jadi (Dies Natalis) Poltekip.

Pasal 5

(1)Poltekip mempunyai lambang, bendera, Mars, Hymne, pakaian dinas Taruna dan busana akademik.
(2)Lambang, bendera, Mars, Hymne, pakaian dinas Taruna dan busana akademik sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(3)Lambang, bendera, Mars, Hymne, pakaian dinas Taruna dan busana akademik Poltekip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai:
1. a.sarana pemersatu, identitas dan wujud eksistensi Poltekip; dan
2. b.manifestasi kebudayaan yang berakar pada sejarah dan cita-cita Poltekip. www.peraturan.go.id 2017, No.1671

Pasal 6

(1)Poltekip memiliki lambang terdiri dari gambar bintang berwarna kuning emas, pita merah bertuliskan “TRIDHARMA KARYA DHIKA”, pohon BANKUMHAMNAS sebagai simbol Kementerian Hukum dan HAM pada titik tengah, gapura 4 pilar berwarna kuning emas, simbol buku berwarna putih, gambar pedang trisula berwarna abu-abu perak serta kelopak dan tunas melati berwarna putih. Di bawahnya terdapat tulisan "Poltekip" berwarna hitam dengan garis huruf berwarna biru benhur.
(2)Makna dari lambang Poltekip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
1. a.bintang bermakna kuning emas bahwa setiap melakukan pekerjaan dengan selalu menjunjung tinggi kehormatan dan melambangkan “Ketuhanan yang Maha Esa”;
2. b.pita merah melambangkan tali kasih persaudaraan seluruh jajaran Kementerian Hukum dan HAM;
3. c.pohon BANKUMHAMNAS merupakan falsafah hukum di Indonesia yang dibakukan untuk Kemenkumham yang senantiasa menjiwai gerak langkah kader pemasyarakatan;
4. d.gapura 4 Pilar melambangkan Poltekip sebagai gerbang menuju Kementerian Hukum dan HAM dengan berdasarkan Catur Utama Karya Siaga;
5. e.lambang Buku berada di tengah gerbang melambangkan Poltekip yang merupakan lembaga pendidikan tempat menggali ilmu dan menambah wawasan bagi kader pemasyarakatan;
6. f.trisula mengandung arti TRI DHARMA KARYA DHIKA sebagai motto KEMENKUMHAM dan sekaligus menjadi azas pendidikan Poltekip sebagai senjata/bekal bagi aparat penegakan hukum bidang pemasyarakatan; www.peraturan.go.id 2017, No.1671
7. g.kelopak dan Tunas Melati merupakan simbol Taruna Poltekip yang ditempa untuk menjadi kader pemasyarakatan yang harus memiliki integritas moral, kematangan intelektual, kemampuan profesional dan kekuatan jasmani;
8. h.tulisan Poltekip singkatan dari Politeknik Ilmu Pemasyarakatan melambangkan tali kasih persaudaraan seluruh unsur civitas akademika dan almamater sebagai kawah Candradimuka-nya kader pemasyarakatan.

Pasal 7

(1)Poltekip memiliki bendera dan pataka.
(2)Bendera sebagaimana dimaksud ayat (1) memenuhi ketentuan sebagai berikut:
1. a.berbentuk persegi panjang dengan perbandingan ukuran 3:2 (tiga banding dua);
2. b.berwarna dasar biru dongker dan tepat ditengahnya terdapat lambang Poltekip; dan
3. c.tulisan berwarna kuning emas, lambang berwarna (merah, kuning, hitam, abu-abu, putih, biru tua dan biru muda), List berwarna kuning emas dan rumbai berwarna kuning emas.
(3)Pataka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi ketentuan sebagai berikut:
1. a.berbentuk segi lima;
2. b.berwarna dasar biru dongker dan tepat ditengahnya terdapat lambang Poltekip; dan
3. c.tulisan berwarna kuning emas, lambang berwarna (merah, kuning, hitam, abu-abu, putih, biru tua dan biru muda), List berwarna kuning emas dan rumbai berwarna kuning emas.
(4)Prodi memiliki Bendera berbentuk persegi panjang dengan perbandingan ukuran panjang dan lebar 3:2 (tiga www.peraturan.go.id 2017, No.1671 banding dua) dan tepat ditengahnya terdapat lambang Poltekip, dengan nama Prodi pada bagian bawah lambang dan warna latar belakang yang berbeda-beda pada setiap Prodi dan rumbai berwarna kuning emas.
(5)Prodi memiliki pataka berbentuk segi lima dan tepat ditengahnya terdapat lambang Poltekip, dengan nama Prodi pada bagian bawah lambang dan warna latar belakang yang berbeda-beda pada setiap Prodi dan rumbai berwarna kuning emas.
(6)Warna latar belakang bendera dan pataka Prodi:
1. a.biru muda untuk Prodi Bimbingan Kemasyarakatan;
2. b.merah untuk Prodi Teknik Pemasyarakatan; dan
3. c.hitam untuk Prodi Manajemen Pemasyarakatan.
(7)Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan bendera dan pataka diatur dalam peraturan Direktur.

Pasal 8

(1)Poltekip memiliki mars yang digunakan untuk mengiringi suatu parade atau prosesi serta dapat digunakan untuk gerak jalan dan lagu yang diterapkan pada drum band.
(2)Poltekip memiliki hymne yang digunakan untuk memberikan rasa syukur yang disampaikan dalam bentuk nada yang disusun dalam lagu.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan mars dan hymne diatur dalam Peraturan Direktur.

Pasal 9

(1)Pakaian Dinas pegawai mengikuti Permenkumham tentang Pakaian Dinas dan Atribut bagi Pegawai di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. www.peraturan.go.id 2017, No.1671
(2)Penggunaan Pakaian Dinas pegawai sebagaimana dimaksud ayat (1) mengikuti ketentuan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, terkecuali dalam hal-hal tertentu.
(3)Hal-hal tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Direktur.

Pasal 10

(1)Poltekip memiliki Pakaian Dinas untuk Taruna, yaitu:
1. a.PDH;
2. b.PDK;
3. c.PDU;
4. d.PDL I;
5. e.PDL II;
6. f.PDP;
7. g.PDPM;
8. h.PDO;
9. i.Pakaian Dinas Marching Band dan Maskot;
10. j.Pakaian Dinas Batik;
11. k.Jaket PDO; dan
12. l.Atribut.
(2)PDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bagi Taruna pria mengikuti ketentuan sebagai berikut:
1. a.model PDH yaitu model standar dengan warna biru muda dan berlengan pendek;
2. b.berkerah model tegak dilengkapi dengan kopstaken;
3. c.pada bagian bahu terdapat lidah berkancing dengan warna biru muda dengan evolet berwarna dasar biru berisi logo dan nama Poltekip;
4. d.pada bagian lengan baju sebelah kiri dan kanan dipasang chevron sesuai tingkat pendidikan;
5. e.terdapat papan nama di bagian saku depan sebelah kanan; www.peraturan.go.id 2017, No.1671
6. f.terdapat 2 (dua) buah saku tertutup di bagian depan dilengkapi dengan kancing; dan
7. g.celana PDH berwarna biru dongker dilengkapi 2 (dua) buah saku terbuka pada bagian samping dan 2 (dua) buah saku terbuka di bagian belakang.
(3)PDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bagi Taruna wanita mengikuti ketentuan sebagai berikut:
1. a.model PDH adalah model standar dengan warna biru muda lengan pendek dan untuk wanita berjilbab lengan panjang;
2. b.berkerah model rebah dilengkapi dengan kopstaken;
3. c.pada bagian bahu terdapat lidah berkancing dengan warna biru muda dengan evolet berwarna dasar biru berisi logo dan nama Poltekip;
4. d.pada bagian lengan baju sebelah kiri dan kanan dipasang chevron sesuai tingkat pendidikan;
5. e.terdapat papan nama di bagian saku depan sebelah kanan;
6. f.terdapat 2 (dua) buah saku tertutup di bagian depan dilengkapi dengan kancing;
7. g.pada baju bagian luar pinggang dilengkapi dengan sabuk berwarna biru dongker;
8. h.celana PDH berwarna biru dongker dilengkapi 2 (dua) buah saku terbuka pada bagian samping dan 2 (dua) buah saku terbuka di bagian belakang; dan
9. i.bagi wanita berjilbab menggunakan jilbab warna biru dongker.
(4)PDK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mempunyai keterangan sebagai berikut:
1. a.model PDK yaitu model standar dengan warna merah;
2. b.pada bagian bahu terdapat lidah berkancing dengan warna merah dengan evolet berwarna dasar biru berisi lambang dan nama Poltekip;
3. c.berkerah model shanghai dan memiliki potongan semi jas serta dilengkapi dengan monogram kopstaken; www.peraturan.go.id 2017, No.1671
4. d.dilengkapi dengan kancing emas berlogo Kementerian Hukum dan HAM berjumlah 4 (empat) buah pada sisi kanan dan kiri;
5. e.pada bagian lengan atas baju sebelah kiri dan kanan dipasang chevron sesuai tingkat pendidikan;
6. f.terdapat ikat pinggang berwarna putih dan berkepala ikat pinggang berwarna emas;
7. g.bagian celana PDK berwarna putih dengan garis vetikal berwarna merah pada bagian samping celana dilengkapi 2 (dua) buah saku terbuka pada bagian samping dan 2 (dua) buah saku terbuka di bagian belakang; dan
8. h.bagi wanita berjilbab menggunakan jilbab warna biru dongker.
(5)PDU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yaitu PDU sebagaimana diatur dalam Permenkumham Tentang Pakaian Dinas Pegawai yang digunakan untuk Upacara.
(6)PDL I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d mempunyai keterangan sebagai berikut:
1. a.model PDL I yaitu model standar berlengan pendek (untuk Taruna berjilbab berlengan panjang) dengan warna biru muda;
2. b.pada bagian kerah baju terdapat logo kopstaken;
3. c.pada bagian bahu dilengkapi lidah dengan kancing berwarna biru muda;
4. d.pada lengan baju sebelah kiri dan kanan dipasang chevron sesuai dengan tingkat pendidikan;
5. e.terdapat dua buah saku dengan penutup dilengkapi kancing tertutup pada bagian depan baju;
6. f.label nama dibordir dengan warna dasar biru tua dan tulisan warna biru tua di atas saku sebelah kanan dan tulisan "TARUNA" di atas saku sebelah kiri; dan
7. g.celana panjang berwarna biru dongker dengan dilengkapi 2 (dua) buah saku samping terbuka, 2 (dua) buah saku belakang tertutup dengan kancing, dan 2 (dua) buah saku tertutup dengan kancing di www.peraturan.go.id 2017, No.1671 bagian samping paha.
(7)PDL II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e mempunyai keterangan sebagai berikut:
1. a.model PDL II yaitu model standar berlengan panjang dengan warna biru dongker;
2. b.pada bagian kerah baju terdapat logo kopstaken;
3. c.pada bagian bahu dilengkapi lidah dengan kancing berwarna biru dongker;
4. d.pada lengan baju sebelah kiri dan kanan dipasang chevron sesuai dengan tingkat pendidikan;
5. e.terdapat dua buah saku dengan penutup dilengkapi kancing tertutup pada bagian depan baju;
6. f.label nama dibordir dengan warna dasar biru muda dan tulisan warna biru muda di atas saku sebelah kanan dan tulisan "TARUNA" di atas saku sebelah kiri; dan
7. g.celana panjang berwarna biru dongker dengan dilengkapi 2 (dua) buah saku samping terbuka, 2 (dua) buah saku belakang tertutup dengan kancing, dan 2 (dua) buah saku tertutup dengan kancing di bagian samping paha.
(8)PDP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f mempunyai keterangan sebagai berikut:
1. a.model PDP yaitu model kemeja berlengan panjang berwarna biru muda;
2. b.berkerah model tegak dilengkapi dengan kopstaken;
3. c.pada bagian bahu terdapat lidah berkancing dengan warna biru muda dengan evolet berwarna dasar biru berisi lambang dan nama Poltekip;
4. d.pada bagian lengan baju sebelah kiri dan kanan dipasang chevron sesuai tingkat pendidikan;
5. e.terdapat 2 (dua) buah saku tertutup di bagian depan dilengkapi dengan kancing;
6. f.terdapat papan nama di bagian saku depan sebelah kanan;
7. g.terdapat 2 (dua) kancing di bagian ujung lengan; www.peraturan.go.id 2017, No.1671
8. h.celana panjang berwarna biru dongker dengan dilengkapi 2 (dua) buah saku samping terbuka dan 2 (dua) buah saku belakang terbuka;
9. i.mengenakan dasi berwarna biru dongker; dan
10. j.bagi wanita berjilbab menggunakan jilbab warna biru dongker.
(9)PDPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g mempunyai keterangan sebagai berikut:
1. a.model PDPM yaitu model jas berwarna biru dongker;
2. b.berkerah model jas dilengkapi dengan kopstaken;
3. c.pada bagian bahu terdapat lidah berkancing dengan warna biru tua dengan evolet berwarna dasar biru berisi lambang dan nama Poltekip;
4. d.pada bagian lengan baju sebelah kin dan kanan dipasang chevron sesuai tingkat pendidikan;
5. e.terdapat 2 (dua) buah saku tertutup di bagian depan dilengkapi dengan kancing;
6. f.terdapat papan nama di bagian saku depan sebelah kanan;
7. g.celana panjang berwarna biru dongker dengan dilengkapi 2 (dua) buah saku samping terbuka dan 2 (dua) buah saku belakang terbuka;
8. h.digunakan bersama PDP; dan
9. i.bagi wanita berjilbab menggunakan jilbab warna biru dongker.
(10)PDO sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf h mempunyai keterangan sebagai berikut:
1. a.model PDO yaitu model kaos berlengan pendek berwarna dasar biru tua;
2. b.pada bagian pundak berwarna putih berlist merah;
3. c.pada bagian dada sebelah kiri terdapat logo Poltekip;
4. d.terdapat tulisan “TARUNA Poltekip” di bagian belakang;
5. e.celana panjang berwarna biru tua dengan list berwarna merah dengan dilengkapi 2 (dua) buah saku samping terbuka; dan www.peraturan.go.id 2017, No.1671
6. f.bagi wanita berjilbab menggunakan jilbab warna hitam.
(11)Pakaian Dinas marching band dan maskot sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i mempunyai keterangan sebagai berikut:
1. a.Pakaian Dinas marching band merupakan PDK yang dilengkapi dengan aksesoris evolet dengan rumbai kuning emas di setiap sisinya dan handband berwarna hitam list kuning; dan
2. b.maskot marching band Poltekip yaitu tutup kepala berbentuk macan kumbang yang sedang menyeringai dengan dilengkapi jubah hitam bernuansa laksana kulit macan kumbang yang dikenakan oleh pemukul bas drum.
(12)Pakaian Dinas Batik sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf j diatur lebih lanjut dalam Peraturan Direktur.
(13)Jaket PDO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k mempunyai keterangan sebagai berikut:
1. a.model Jaket PDO yaitu model jaket training berlengan panjang dengan warna dasar merah;
2. b.pada bagian leher terdapat 2 garis merah;
3. c.pada bagian pundak hingga lengan terdapat 2 (dua) garis biru;
4. d.pada bagian dada hingga pinggang sebelah kiri terdapat 2 (dua) garis merah, terdapat logo Poltekip di antara garis tersebut; dan
5. e.pada bagian pinggang tendapat garis biru benhur.
(14)Atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l terdiri atas:
1. a.pet PDH;
2. b.pet PDU;
3. c.pet PDK;
4. d.baret;
5. e.field cap;
6. f.dasi Taruna;
7. g.ikat pinggang Taruna;
8. h.sepatu PDH; www.peraturan.go.id 2017, No.1671
9. i.sepatu PDL;
10. j.sepatu PDK;
11. k.sepatu PDO;
12. l.chevron Taruna;
13. m.evolet;
14. n.brevet;
15. o.kopstaken;
16. p.papan nama; dan
17. q.tanda penghargaan.
(15)Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan Pakaian Dinas Taruna diatur dalam Peraturan Direktur.