DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 27 Tahun 2018

Nomor: 27
Tahun: 2018
Ditetapkan: 10 September 2018
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 17

Lembaga terkait

Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk meningkatkan kualitas layanan di unit kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, penyelenggaraan pelayanan publik harus berorientasi pada kebutuhan dan kepuasan penerima layanan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Penghargaan Pelayanan Publik Berbasis Hak Asasi Manusia; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia www.peraturan.go.id 2018, No.1283 tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3.Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 84);
4.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 30 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1752); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG PENGHARGAAN PELAYANAN PUBLIK BERBASIS HAK ASASI MANUSIA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disingkat HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai mahluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi, oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.
2.Pelayanan Publik Berbasis HAM adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan prinsip HAM bagi setiap warga negara dan penduduk atas jasa dan/atau pelayanan www.peraturan.go.id 2018, No.1283 administratif yang disediakan oleh Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM.
3.Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unit yang melaksanakan tugas teknis operasional kegiatan teknis penunjang di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM.
4.Masyarakat adalah seluruh pihak, baik warga negara maupun penduduk sebagai orang perseorangan, kelompok, maupun badan hukum yang berkedudukan sebagai penerima manfaat pelayanan publik, baik secara langsung maupun tidak langsung.
5.Kelompok Rentan adalah orang lanjut usia, anak, ibu hamil, penyandang disabilitas, pengunjung, klien dan warga binaan pemasyarakatan.
6.Standar Pelayanan adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur.
7.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan HAM.
8.Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal HAM.
9.Kantor Wilayah adalah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM.

Pasal 2

Penghargaan Pelayanan Publik Berbasis HAM bertujuan memberikan acuan, motivasi, dan penilaian terhadap kinerja pelayanan publik yang dilakukan oleh UPT untuk penghormatan, pelindungan, pemenuhan, dan pemajuan HAM.

Pasal 3

(1)Menteri dapat memberikan penghargaan Pelayanan Publik Berbasis HAM kepada setiap UPT terbaik berdasarkan klasifikasinya. www.peraturan.go.id 2018, No.1283
(2)Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada UPT yaitu:
1. a.Kantor Imigrasi;
2. b.Lembaga Pemasyarakatan;
3. c.Rumah Tahanan Negara;
4. d.Balai Pemasyarakatan; dan
5. e.Balai Harta Peninggalan.
(3)Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 4

(1)Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan pada saat peringatan hari HAM sedunia.
(2)Penghargaan diberikan kepada UPT berdasarkan kriteria penilaian Pelayanan Publik Berbasis HAM.

Pasal 5

(1)Kriteria penilaian Pelayanan Publik Berbasis HAM didasarkan pada:
1. a.aksesibilitas dan ketersediaan fasilitas;
2. b.ketersediaan petugas yang siaga; dan
3. c.kepatuhan pejabat, pegawai, dan pelaksana terhadap Standar Pelayanan masing-masing bidang pelayanan.
(2)Kriteria Pelayanan Publik Berbasis HAM sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

(1)Dalam rangka pemberian penghargaan bagi UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Menteri membentuk tim penilai pemberian penghargaan.
(2)Tim penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.Direktur Jenderal HAM sebagai Ketua; www.peraturan.go.id 2018, No.1283
2. b.Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM sebagai Wakil Ketua;
3. c.Direktur Instrumen HAM sebagai Sekretaris; dan
4. d.Sekretaris Direktorat Jenderal HAM, Sekretaris Direktorat Jenderal Imigrasi, Sekretaris Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan Sekretaris Direktorat Jenderal Administasi Hukum Umum sebagai Anggota.
(3)Tugas dan fungsi tim penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.
(4)Tim penilai pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat ad hoc dan mempunyai tugas melakukan pengujian dan penilaian atas hasil verifikasi kriteria penilaian Pelayanan Publik Berbasis HAM.

Pasal 7

(1)Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (4) dilaksanakan oleh tim verifikasi.
(2)Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh Direktur Jenderal HAM.
(3)Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
1. a.Kepala Kantor Wilayah sebagai Ketua;
2. b.Kepala Divisi Administrasi sebagai Wakil Ketua;
3. c.Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM sebagai Sekretaris; dan
4. d.Kepala Divisi Keimigrasian, Kepala Divisi Pemasyarakatan, Kepala Bidang Intelijen Penindakan Sistem Teknologi dan Informasi Keimigrasian, Kepala Bidang Keamanan Kesehatan, Perawatan, Narapidana/Tahanan, Pengelolaan Benda Sitaan, dan Barang Rampasan, Kepala Bidang Pembinaan, Bimbingan Pemasyarakatan, Pengentasan Anak, Informasi dan Komunikasi, dan Kepala Bidang HAM sebagai anggota. www.peraturan.go.id 2018, No.1283

Pasal 8

(1)Tim verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat
(2)melakukan verifikasi kriteria pelayanan publik berbasis HAM yang dimulai setiap tanggal 1 April sampai 31 Oktober pada tahun berjalan.
(2)Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
1. a.mengisi kriteria Pelayanan Publik Berbasis HAM sesuai dengan kondisi UPT; dan
2. b.membuat berita acara hasil verifikasi.

Pasal 9

(1)Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) sudah selesai dilaksanakan, tim verifikasi menyerahkan hasil verifikasi kepada tim penilai paling lambat pada tanggal 15 November setiap tahunnya.
(2)Format berita acara hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 10

(1)Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) diunggah dalam sistem aplikasi pada laman resmi Kementerian Hukum dan HAM.
(2)Dalam hal sistem aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum tersedia, hasil verifikasi dikirimkan melalui surat atau surat elekronik kepada tim penilai.

Isi peraturan

Teks17PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk meningkatkan kualitas layanan di unit kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, penyelenggaraan pelayanan publik harus berorientasi pada kebutuhan dan kepuasan penerima layanan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia www.peraturan.go.id 2018, No.1283 tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3.Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 84);
4.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 30 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1752); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG PENGHARGAAN PELAYANAN PUBLIK BERBASIS HAK ASASI MANUSIA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disingkat HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai mahluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi, oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.
2.Pelayanan Publik Berbasis HAM adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan prinsip HAM bagi setiap warga negara dan penduduk atas jasa dan/atau pelayanan www.peraturan.go.id 2018, No.1283 administratif yang disediakan oleh Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM.
3.Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unit yang melaksanakan tugas teknis operasional kegiatan teknis penunjang di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM.
4.Masyarakat adalah seluruh pihak, baik warga negara maupun penduduk sebagai orang perseorangan, kelompok, maupun badan hukum yang berkedudukan sebagai penerima manfaat pelayanan publik, baik secara langsung maupun tidak langsung.
5.Kelompok Rentan adalah orang lanjut usia, anak, ibu hamil, penyandang disabilitas, pengunjung, klien dan warga binaan pemasyarakatan.
6.Standar Pelayanan adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur.
7.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan HAM.
8.Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal HAM.
9.Kantor Wilayah adalah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM.

Pasal 2

Pasal 3

(1)Menteri dapat memberikan penghargaan Pelayanan Publik Berbasis HAM kepada setiap UPT terbaik berdasarkan klasifikasinya. www.peraturan.go.id 2018, No.1283
(2)Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada UPT yaitu:
1. a.Kantor Imigrasi;
2. b.Lembaga Pemasyarakatan;
3. c.Rumah Tahanan Negara;
4. d.Balai Pemasyarakatan; dan
5. e.Balai Harta Peninggalan.
(3)Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 4

(1)Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan pada saat peringatan hari HAM sedunia.
(2)Penghargaan diberikan kepada UPT berdasarkan kriteria penilaian Pelayanan Publik Berbasis HAM.

Pasal 5

(1)Kriteria penilaian Pelayanan Publik Berbasis HAM didasarkan pada:
1. a.aksesibilitas dan ketersediaan fasilitas;
2. b.ketersediaan petugas yang siaga; dan
3. c.kepatuhan pejabat, pegawai, dan pelaksana terhadap Standar Pelayanan masing-masing bidang pelayanan.
(2)Kriteria Pelayanan Publik Berbasis HAM sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

(1)Dalam rangka pemberian penghargaan bagi UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Menteri membentuk tim penilai pemberian penghargaan.
(2)Tim penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.Direktur Jenderal HAM sebagai Ketua; www.peraturan.go.id 2018, No.1283
2. b.Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM sebagai Wakil Ketua;
3. c.Direktur Instrumen HAM sebagai Sekretaris; dan
4. d.Sekretaris Direktorat Jenderal HAM, Sekretaris Direktorat Jenderal Imigrasi, Sekretaris Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan Sekretaris Direktorat Jenderal Administasi Hukum Umum sebagai Anggota.
(3)Tugas dan fungsi tim penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.
(4)Tim penilai pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat ad hoc dan mempunyai tugas melakukan pengujian dan penilaian atas hasil verifikasi kriteria penilaian Pelayanan Publik Berbasis HAM.

Pasal 7

(1)Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (4) dilaksanakan oleh tim verifikasi.
(2)Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh Direktur Jenderal HAM.
(3)Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
1. a.Kepala Kantor Wilayah sebagai Ketua;
2. b.Kepala Divisi Administrasi sebagai Wakil Ketua;
3. c.Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM sebagai Sekretaris; dan
4. d.Kepala Divisi Keimigrasian, Kepala Divisi Pemasyarakatan, Kepala Bidang Intelijen Penindakan Sistem Teknologi dan Informasi Keimigrasian, Kepala Bidang Keamanan Kesehatan, Perawatan, Narapidana/Tahanan, Pengelolaan Benda Sitaan, dan Barang Rampasan, Kepala Bidang Pembinaan, Bimbingan Pemasyarakatan, Pengentasan Anak, Informasi dan Komunikasi, dan Kepala Bidang HAM sebagai anggota. www.peraturan.go.id 2018, No.1283

Pasal 8

(1)Tim verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat
(2)melakukan verifikasi kriteria pelayanan publik berbasis HAM yang dimulai setiap tanggal 1 April sampai 31 Oktober pada tahun berjalan.
(2)Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
1. a.mengisi kriteria Pelayanan Publik Berbasis HAM sesuai dengan kondisi UPT; dan
2. b.membuat berita acara hasil verifikasi.

Pasal 9

(1)Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) sudah selesai dilaksanakan, tim verifikasi menyerahkan hasil verifikasi kepada tim penilai paling lambat pada tanggal 15 November setiap tahunnya.
(2)Format berita acara hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 10

(1)Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) diunggah dalam sistem aplikasi pada laman resmi Kementerian Hukum dan HAM.
(2)Dalam hal sistem aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum tersedia, hasil verifikasi dikirimkan melalui surat atau surat elekronik kepada tim penilai.

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 27 Tahun 2018

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (1)

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 2 Tahun 2022

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (1)

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 2 Tahun 2022