Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 27 Tahun 2019
- Nomor
- 27
- Tahun
- 2019
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 41
menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Penyelenggaraan Pengawasan di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun www.peraturan.go.id 2019, No.1515 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
www.peraturan.go.id 2019, No.1515 MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG PENYELENGGARAAN PENGAWASAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA.
BAB I
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
www.peraturan.go.id 2019, No.1515
BAB II TUJUAN, SASARAN DAN BENTUK PENGAWASAN Bagian Kesatu Tujuan Pengawasan
BAB II
Penyelenggaraan pengawasan bertujuan untuk:
Bagian Kedua Sasaran Pengawasan
Sasaran pengawasan meliputi:
Bagian Ketiga Bentuk Penyelenggaraan Pengawasan
Penyelenggaraan Pengawasan dilaksanakan melalui:
BAB III SISTEM PENGENDALIAN INTERN Bagian Kesatu Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern
BAB III
www.peraturan.go.id 2019, No.1515
Pelaksana Sistem Pengendalian Intern:
a) Pejabat Pimpinan Tinggi Madya; b) Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama; dan c) Pejabat Administrasi;
Bagian Kedua Fungsi Sistem Pengendalian Intern
Fungsi Sistem Pengendalian Intern:
www.peraturan.go.id 2019, No.1515 Bagian Ketiga Tata Cara Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern
Pimpinan Unit Eselon I, Kantor Wilayah, dan Unit Pelaksana Teknis pada setiap tingkatan wajib menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan Sistem Pengendalian Intern dalam lingkungan kerjanya, melalui:
Pimpinan Unit Eselon I, Kantor Wilayah, dan Unit Pelaksana Teknis pada setiap tingkatan wajib melakukan Penilaian Risiko, yang terdiri atas:
Membuka PDF…