DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 28 Tahun 2013

Nomor: 28
Tahun: 2013
Ditetapkan: 29 Juli 2013
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 7

Lembaga terkait

Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Manajemen Penanggulangan Kebakaran di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247); www.djpp.kemenkumham.go.id 2013, No.1054 2

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 141);
4.Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 90);
5.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M-01.PR.07.10 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia
6.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-37.PL.02.01 Tahun 2009 tentang Standarisasi Gedung Kantor dan Sarana Kerja Kantor Wilayah di Lingkungan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
7.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 676); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG MANAJEMEN PENANGGULANGAN KEBAKARAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA. www.djpp.kemenkumham.go.id 2013, No.1054 3

Pasal 1

Manajemen Penanggulangan Kebakaran di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disebut Manajemen Penanggulangan Kebakaran merupakan pedoman bagi pegawai untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan kebakaran di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Pasal 2

Maksud dan tujuan Manajemen Penanggulangan Kebakaran meliputi:

a.peningkatan kewaspadaan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi;
b.mengantisipasi penanganan kebakaran;
c.meningkatkan keterampilan dan tanggung jawab sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam mengantisipasi penanganan kebakaran;
d.mensosialisasikan Manajemen Penanggulangan Kebakaran kepada pegawai di lingkungan unit kerja masing-masing;
e.memetakan area yang dapat berpotensi menimbulkan kebakaran di lingkungan unit kerja masing-masing; dan
f.meningkatkan koordinasi secara optimal baik internal maupun eksternal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada saat keadaan darurat kebakaran.

Pasal 3

(1)Manajemen Penanggulangan Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 meliputi:
1. a.penanggulangan kebakaran;
2. b.penanganan kebakaran; dan
3. c.prosedur penanganan kebakaran;
(2)Manajemen Penanggulangan Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

Pendanaan yang diperlukan untuk pelaksanaan Manajemen Penanggulangan Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran di unit kerja masing- masing.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. www.djpp.kemenkumham.go.id 2013, No.1054 4 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 29 Juli 2013 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA AMIR SYAMSUDIN Diundangkan di Jakarta pada tanggal 23 Agustus 2013 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA AMIR SYAMSUDIN www.djpp.kemenkumham.go.id

Isi peraturan

Teks7PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 141);
4.Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 90);
5.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M-01.PR.07.10 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia
6.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-37.PL.02.01 Tahun 2009 tentang Standarisasi Gedung Kantor dan Sarana Kerja Kantor Wilayah di Lingkungan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
7.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 676); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG MANAJEMEN PENANGGULANGAN KEBAKARAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA. www.djpp.kemenkumham.go.id 2013, No.1054 3

Pasal 1

Pasal 2

Maksud dan tujuan Manajemen Penanggulangan Kebakaran meliputi:

a.peningkatan kewaspadaan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi;
b.mengantisipasi penanganan kebakaran;
c.meningkatkan keterampilan dan tanggung jawab sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam mengantisipasi penanganan kebakaran;
d.mensosialisasikan Manajemen Penanggulangan Kebakaran kepada pegawai di lingkungan unit kerja masing-masing;
e.memetakan area yang dapat berpotensi menimbulkan kebakaran di lingkungan unit kerja masing-masing; dan
f.meningkatkan koordinasi secara optimal baik internal maupun eksternal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada saat keadaan darurat kebakaran.

Pasal 3

(1)Manajemen Penanggulangan Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 meliputi:
1. a.penanggulangan kebakaran;
2. b.penanganan kebakaran; dan
3. c.prosedur penanganan kebakaran;
(2)Manajemen Penanggulangan Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

Pendanaan yang diperlukan untuk pelaksanaan Manajemen Penanggulangan Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran di unit kerja masing- masing.