DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 28 Tahun 2016

Nomor: 28
Tahun: 2016
Ditetapkan: 15 Agustus 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 25

Lembaga terkait

Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum Yayasan atau Perkumpulan, persetujuan perubahan anggaran dasar Yayasan dan Perkumpulan serta penyampaian pemberitahuan perubahan anggaran dasar dan perubahan data Yayasan, maupun akta notaris, dapat menjadi objek sengketa oleh para pihak Yayasan atau Perkumpulan melalui lembaga pengadilan dan lembaga penyelesaian sengketa di luar pengadilan;
c.bahwa untuk memberikan kepastian hukum terhadap badan hukum Yayasan atau Perkumpulan yang sedang menjadi objek sengketa oleh para pihak Yayasan atau Perkumpulan melalui lembaga pengadilan dan lembaga www.peraturan.go.id 2016, No.1210 penyelesaian sengketa di luar pengadilan, perlu mengatur mengenai mekanisme pemblokiran dan pembukaan pemblokiran akses sistem administrasi badan hukum Yayasan atau Perkumpulan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Tata Cara Pemblokiran dan Pembukaan Pemblokiran Akses Sistem Administrasi Badan Hukum Yayasan dan Perkumpulan; Mengingat : 1. Staatsblad 1870 Nomor 64 tentang Perkumpulan- Perkumpulan Berbadan Hukum;

2.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);
3.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang tentang Yayasan www.peraturan.go.id 2016, No.1210 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4894) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5387);
7.Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84);
8.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 186). MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG TATA CARA PEMBLOKIRAN DAN PEMBUKAAN PEMBLOKIRAN AKSES SISTEM ADMINISTRASI BADAN HUKUM YAYASAN DAN PERKUMPULAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai www.peraturan.go.id 2016, No.1210 tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota.
2.Perkumpulan adalah badan hukum yang merupakan kumpulan orang didirikan untuk mewujudkan kesamaan maksud dan tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan dan tidak membagikan keuntungan kepada anggotanya.
3.Sistem Administrasi Badan Hukum yang selanjutnya disingkat SABH adalah sistem pelayanan administrasi Yayasan dan Perkumpulan secara elektronik yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.
4.Pemblokiran Akses adalah penutupan SABH Yayasan dan Perkumpulan.
5.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
6.Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum.
7.Hari adalah hari kerja.

Pasal 2

Yayasan dan Perkumpulan yang dimaksud dalam Peraturan Menteri Ini merupakan Yayasan dan Perkumpulan yang berstatus badan hukum.

BAB II

PEMBLOKIRAN AKSES YAYASAN DAN PERKUMPULAN

Pasal 3

Pemblokiran Akses Yayasan dapat diajukan oleh:

a.pembina dengan jumlah paling sedikit 1/2 (satu per dua) dari jumlah pembina yang dibuktikan dengan melampirkan dokumen berupa salinan akta notaris atau www.peraturan.go.id 2016, No.1210 fotokopi salinan akta notaris yang telah dilegalisasi oleh Notaris yang terakhir tercatat dalam data SABH;
b.organ Yayasan dan/atau para pihak yang berkepentingan terhadap Yayasan dengan melampirkan dokumen berupa bukti pendaftaran gugatan pada perkara Perdata dan/ atau Tata Usaha Negara, putusan provisi, penetapan pengadilan atau penetapan penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang menyatakan hal tersebut; atau
c.instansi pemerintah terkait dan/atau pimpinan lembaga penegak hukum yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

Pasal 4

Pemblokiran Akses Yayasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diajukan berdasarkan permohonan secara tertulis kepada Menteri melalui Direktur Jenderal.

Pasal 5

Direktur Jenderal dapat menyetujui atau menolak permohonan Pemblokiran Akses Yayasan.

Pasal 6

Persetujuan atau penolakan Pemblokiran Akses Yayasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diberitahukan secara tertulis kepada pemohon dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap.

Pasal 7

(1)Dalam hal tertentu Menteri dapat melakukan Pemblokiran Akses Yayasan tanpa adanya permohonan.
(2)Alasan Pemblokiran Akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri memberitahukan secara tertulis kepada pihak terkait. www.peraturan.go.id 2016, No.1210

Pasal 8

Permohonan Pemblokiran Akses Perkumpulan dapat diajukan oleh:

a.organ Perkumpulan dan/atau para pihak yang berkepentingan terhadap Perkumpulan dengan melampirkan bukti pendaftaran gugatan pada perkara Perdata atau Tata Usaha Negara, putusan provisi, penetapan pengadilan atau penetapan penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang menyatakan hal tersebut; dan
b.instansi pemerintah terkait dan/ atau pimpinan lembaga penegak hukum yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

Pasal 9

Pemblokiran Akses Perkumpulan dilakukan berdasarkan permohonan secara tertulis kepada Menteri melalui Direktur Jenderal.

Pasal 10

Direktur Jenderal dapat menyetujui atau menolak permohonan Pemblokiran Akses Perkumpulan.

Isi peraturan

Teks25PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum Yayasan atau Perkumpulan, persetujuan perubahan anggaran dasar Yayasan dan Perkumpulan serta penyampaian pemberitahuan perubahan anggaran dasar dan perubahan data Yayasan, maupun akta notaris, dapat menjadi objek sengketa oleh para pihak Yayasan atau Perkumpulan melalui lembaga pengadilan dan lembaga penyelesaian sengketa di luar pengadilan;
c.bahwa untuk memberikan kepastian hukum terhadap badan hukum Yayasan atau Perkumpulan yang sedang menjadi objek sengketa oleh para pihak Yayasan atau Perkumpulan melalui lembaga pengadilan dan lembaga www.peraturan.go.id 2016, No.1210 penyelesaian sengketa di luar pengadilan, perlu mengatur mengenai mekanisme pemblokiran dan pembukaan pemblokiran akses sistem administrasi badan hukum Yayasan atau Perkumpulan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);
3.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang tentang Yayasan www.peraturan.go.id 2016, No.1210 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4894) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5387);
7.Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84);
8.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 186). MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG TATA CARA PEMBLOKIRAN DAN PEMBUKAAN PEMBLOKIRAN AKSES SISTEM ADMINISTRASI BADAN HUKUM YAYASAN DAN PERKUMPULAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai www.peraturan.go.id 2016, No.1210 tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota.
2.Perkumpulan adalah badan hukum yang merupakan kumpulan orang didirikan untuk mewujudkan kesamaan maksud dan tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan dan tidak membagikan keuntungan kepada anggotanya.
3.Sistem Administrasi Badan Hukum yang selanjutnya disingkat SABH adalah sistem pelayanan administrasi Yayasan dan Perkumpulan secara elektronik yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.
4.Pemblokiran Akses adalah penutupan SABH Yayasan dan Perkumpulan.
5.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
6.Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum.
7.Hari adalah hari kerja.

Pasal 2

Yayasan dan Perkumpulan yang dimaksud dalam Peraturan Menteri Ini merupakan Yayasan dan Perkumpulan yang berstatus badan hukum.

BAB II

PEMBLOKIRAN AKSES YAYASAN DAN PERKUMPULAN

Pasal 3

Pemblokiran Akses Yayasan dapat diajukan oleh:

a.pembina dengan jumlah paling sedikit 1/2 (satu per dua) dari jumlah pembina yang dibuktikan dengan melampirkan dokumen berupa salinan akta notaris atau www.peraturan.go.id 2016, No.1210 fotokopi salinan akta notaris yang telah dilegalisasi oleh Notaris yang terakhir tercatat dalam data SABH;
b.organ Yayasan dan/atau para pihak yang berkepentingan terhadap Yayasan dengan melampirkan dokumen berupa bukti pendaftaran gugatan pada perkara Perdata dan/ atau Tata Usaha Negara, putusan provisi, penetapan pengadilan atau penetapan penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang menyatakan hal tersebut; atau
c.instansi pemerintah terkait dan/atau pimpinan lembaga penegak hukum yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

Pasal 4

Pemblokiran Akses Yayasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diajukan berdasarkan permohonan secara tertulis kepada Menteri melalui Direktur Jenderal.

Pasal 5

Direktur Jenderal dapat menyetujui atau menolak permohonan Pemblokiran Akses Yayasan.

Pasal 6

Pasal 7

(1)Dalam hal tertentu Menteri dapat melakukan Pemblokiran Akses Yayasan tanpa adanya permohonan.
(2)Alasan Pemblokiran Akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri memberitahukan secara tertulis kepada pihak terkait. www.peraturan.go.id 2016, No.1210

Pasal 8

Permohonan Pemblokiran Akses Perkumpulan dapat diajukan oleh:

a.organ Perkumpulan dan/atau para pihak yang berkepentingan terhadap Perkumpulan dengan melampirkan bukti pendaftaran gugatan pada perkara Perdata atau Tata Usaha Negara, putusan provisi, penetapan pengadilan atau penetapan penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang menyatakan hal tersebut; dan
b.instansi pemerintah terkait dan/ atau pimpinan lembaga penegak hukum yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

Pasal 9

Pemblokiran Akses Perkumpulan dilakukan berdasarkan permohonan secara tertulis kepada Menteri melalui Direktur Jenderal.

Pasal 10

Direktur Jenderal dapat menyetujui atau menolak permohonan Pemblokiran Akses Perkumpulan.