DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 28 Tahun 2021

Nomor: 28
Tahun: 2021
Ditetapkan: 16 Agustus 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 47

Lembaga terkait

Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Fasilitas dan Kemudahan Keimigrasian di Kawasan Ekonomi Khusus; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5066); 2021, No.959
4.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5409) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6660);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6652);
7.Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84);
8.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1473) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1135); 2021, No.959 MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG FASILITAS DAN KEMUDAHAN KEIMIGRASIAN DI KAWASAN EKONOMI KHUSUS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1.Kawasan Ekonomi Khusus, yang selanjutnya disebut KEK, adalah kawasan dengan batas tertentu dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ditetapkan untuk menyelenggarakan fungsi perekonomian dan memperoleh fasilitas tertentu.
2.Administrator KEK adalah unit kerja yang bertugas menyelenggarakan perizinan berusaha, perizinan lainnya, pelayanan, dan pengawasan di KEK.
3.Badan Usaha adalah badan usaha yang menyelenggarakan kegiatan usaha KEK.
4.Pelaku Usaha adalah pelaku usaha yang menjalankan kegiatan usaha di KEK.
5.Penanaman Modal adalah investasi berupa aktiva tetap berwujud termasuk tanah yang digunakan untuk kegiatan utama, baik untuk penanaman modal baru maupun perluasan dari usaha yang telah ada.
6.Orang Asing adalah orang yang bukan warga negara Indonesia.
7.Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat TKA adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia.
8.Penjamin adalah orang atau korporasi yang bertanggung jawab atas keberadaan dan kegiatan Orang Asing selama berada di wilayah Indonesia.
9.Penanggung Jawab adalah suami/istri atau orang tua warga negara Indonesia.
10.Tempat Pemeriksaan Imigrasi yang selanjutnya disingkat TPI adalah tempat pemeriksaan di pelabuhan laut, 2021, No.959 bandar udara, pos lintas batas, atau tempat lain sebagai tempat masuk dan keluar wilayah Indonesia.
11.Visa Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Visa adalah keterangan tertulis, baik secara manual maupun elektronik yang diberikan oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan perjalanan ke wilayah Indonesia dan menjadi dasar untuk pemberian Izin Tinggal.
12.Visa Kunjungan Saat Kedatangan yang selanjutnya disingkat VKSK adalah Visa kunjungan atas kuasa Direktur Jenderal Imigrasi yang diberikan kepada warga negara asing pada saat tiba di wilayah Indonesia.
13.Visa Tinggal Terbatas adalah Visa tinggal terbatas bagi mereka yang bermaksud untuk menanamkan modal, bekerja, melaksanakan tugas sebagai rohaniawan, mengikuti pendidikan dan latihan atau melakukan penelitian ilmiah, menggabungkan diri dengan suami dan atau orang tua bagi istri dan atau anak sah dari seorang warga negara Indonesia.
14.Izin Tinggal adalah izin yang diberikan kepada Orang Asing oleh Pejabat Imigrasi atau pejabat dinas luar negeri baik secara manual maupun elektronik untuk berada di wilayah Indonesia.
15.Izin Masuk Kembali adalah izin tertulis yang diberikan oleh Pejabat Imigrasi kepada Orang Asing pemegang Izin Tinggal terbatas dan Izin Tinggal tetap untuk masuk kembali ke wilayah Indonesia.
16.Paspor Kebangsaan adalah dokumen yang dikeluarkan oleh negara asing kepada warga negaranya untuk melakukan perjalanan antarnegara yang berlaku selama jangka waktu tertentu.
17.Pejabat Imigrasi adalah pegawai yang telah melalui pendidikan khusus keimigrasian dan memiliki keahlian teknis keimigrasian serta memiliki wewenang untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab berdasarkan undang-undang tentang keimigrasian.
18.Pejabat Imigrasi pada Administrator KEK adalah pelaksana tugas keimigrasian pada pelayanan satu pintu 2021, No.959 yang menyelenggarakan pelaksanaan tugas fasilitas khusus keimigrasian di KEK, yang berwenang untuk melaksanakan kewenangan Direktur Jenderal Imigrasi.
19.Menteri adalah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
20.Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Imigrasi.
21.Kepala Kantor Wilayah adalah Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
22.Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian yang selanjutnya disingkat SIMKIM adalah sistem teknologi informasi dan komunikasi yang digunakan untuk mengumpulkan, mengolah dan menyajikan informasi guna mendukung operasional, manajemen, dan pengambilan keputusan dalam melaksanakan Fungsi Keimigrasian.

Pasal 2

(1)Fasilitas dan kemudahan keimigrasian diberikan kepada setiap Orang Asing yang akan melakukan kegiatan di KEK.
(2)Fasiltas dan kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.pemberian VKSK; dan
2. b.Izin Tinggal.

Pasal 3

(1)Menteri dapat menetapkan dan menempatkan Pejabat Imigrasi pada Administrator KEK.
(2)Pejabat Imigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab langsung kepada Direktur Jenderal.
(3)Pejabat Imigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaan tugasnya berkoordinasi dengan Kepala Administrator KEK.

Pasal 4

Pejabat Imigrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 memiliki kewenangan meliputi: 2021, No.959

a.pemberian VKSK, dalam hal pelabuhan laut, bandar udara, pos lintas batas, atau tempat lain di KEK ditetapkan sebagai TPI;
b.pemberian dan perpanjangan Izin Tinggal;
c.persetujuan alih status Izin Tinggal; dan
d.pengusulan pembentukan TPI di KEK.

BAB II

TEMPAT PEMERIKSAAN IMIGRASI PADA KEK

Pasal 5

Pelabuhan laut, bandar udara, pos lintas batas, atau tempat lain di KEK dapat ditetapkan sebagai TPI berdasarkan Keputusan Menteri.

Pasal 6

(1)Penetapan TPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan berdasarkan usulan Pejabat Imigrasi pada Adiministrator KEK.
(2)Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada Menteri melalui Kepala Kantor Wilayah dengan melampirkan:
1. a.izin operasional dari Administrator KEK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. b.rekomendasi dari Administrator KEK;
3. c.rekomendasi dari Kepolisian Negara Republik Indonesia terkait dengan pertimbangan keamanan; dan
4. d.kajian yang memuat pertimbangan, alasan, dan urgensi perlunya pemeriksaan keimigrasian di KEK.
(3)Menteri memerintahkan Direktur Jenderal melakukan peninjauan lapangan untuk mengetahui ketersediaan area imigrasi, sarana, dan prasarana, serta fasilitas pendukungnya sesuai kebutuhan pemeriksaan keimigrasian.
(4)Menteri menetapkan TPI di KEK berdasarkan rekomendasi dari Direktur Jenderal. 2021, No.959

Pasal 7

Area imigrasi, sarana, dan prasarana, serta fasilitas pendukung yang akan diusulkan sebagai TPI harus disediakan oleh pengelola pelabuhan laut, bandar udara, pos lintas batas, atau tempat lain di KEK.

Pasal 8

Pejabat Imigrasi yang ditunjuk melakukan pemeriksaan keimigrasian pada TPI di KEK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

(1)Dalam hal pelabuhan laut, bandar udara, pos lintas batas, atau tempat lain di KEK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 belum ditetapkan sebagai TPI, pemeriksaan keimigrasian dapat dilakukan berdasarkan persetujuan Direktur Jenderal.
(2)Persetujuan Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan permohonan kepada Direktur Jenderal dengan memenuhi ketentuan:
1. a.diajukan oleh Pejabat Imigrasi pada Administrator KEK kepada Kepala Administrator KEK;
2. b.adanya kajian yang memuat pertimbangan, alasan, dan urgensi perlunya pemeriksaan keimigrasian di KEK; dan
3. c.telah memperoleh izin operasional dari Kepala Administrator KEK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Menteri dapat mencabut penetapan suatu tempat sebagai TPI sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2021, No.959

BAB III

FASILITAS DAN KEMUDAHAN DI BIDANG VISA

Pasal 11

(1)Orang Asing yang akan melakukan kunjungan ke KEK dapat diberikan Visa kunjungan.
(2)Visa kunjungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
1. a.Visa kunjungan 1 (satu) kali perjalanan;
2. b.Visa kunjungan beberapa kali perjalanan; atau
3. c.VKSK.

Isi peraturan

Teks47PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5066); 2021, No.959
4.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5409) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6660);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6652);
7.Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84);
8.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1473) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1135); 2021, No.959 MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG FASILITAS DAN KEMUDAHAN KEIMIGRASIAN DI KAWASAN EKONOMI KHUSUS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1.Kawasan Ekonomi Khusus, yang selanjutnya disebut KEK, adalah kawasan dengan batas tertentu dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ditetapkan untuk menyelenggarakan fungsi perekonomian dan memperoleh fasilitas tertentu.
2.Administrator KEK adalah unit kerja yang bertugas menyelenggarakan perizinan berusaha, perizinan lainnya, pelayanan, dan pengawasan di KEK.
3.Badan Usaha adalah badan usaha yang menyelenggarakan kegiatan usaha KEK.
4.Pelaku Usaha adalah pelaku usaha yang menjalankan kegiatan usaha di KEK.
5.Penanaman Modal adalah investasi berupa aktiva tetap berwujud termasuk tanah yang digunakan untuk kegiatan utama, baik untuk penanaman modal baru maupun perluasan dari usaha yang telah ada.
6.Orang Asing adalah orang yang bukan warga negara Indonesia.
7.Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat TKA adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia.
8.Penjamin adalah orang atau korporasi yang bertanggung jawab atas keberadaan dan kegiatan Orang Asing selama berada di wilayah Indonesia.
9.Penanggung Jawab adalah suami/istri atau orang tua warga negara Indonesia.
10.Tempat Pemeriksaan Imigrasi yang selanjutnya disingkat TPI adalah tempat pemeriksaan di pelabuhan laut, 2021, No.959 bandar udara, pos lintas batas, atau tempat lain sebagai tempat masuk dan keluar wilayah Indonesia.
11.Visa Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Visa adalah keterangan tertulis, baik secara manual maupun elektronik yang diberikan oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan perjalanan ke wilayah Indonesia dan menjadi dasar untuk pemberian Izin Tinggal.
12.Visa Kunjungan Saat Kedatangan yang selanjutnya disingkat VKSK adalah Visa kunjungan atas kuasa Direktur Jenderal Imigrasi yang diberikan kepada warga negara asing pada saat tiba di wilayah Indonesia.
13.Visa Tinggal Terbatas adalah Visa tinggal terbatas bagi mereka yang bermaksud untuk menanamkan modal, bekerja, melaksanakan tugas sebagai rohaniawan, mengikuti pendidikan dan latihan atau melakukan penelitian ilmiah, menggabungkan diri dengan suami dan atau orang tua bagi istri dan atau anak sah dari seorang warga negara Indonesia.
14.Izin Tinggal adalah izin yang diberikan kepada Orang Asing oleh Pejabat Imigrasi atau pejabat dinas luar negeri baik secara manual maupun elektronik untuk berada di wilayah Indonesia.
15.Izin Masuk Kembali adalah izin tertulis yang diberikan oleh Pejabat Imigrasi kepada Orang Asing pemegang Izin Tinggal terbatas dan Izin Tinggal tetap untuk masuk kembali ke wilayah Indonesia.
16.Paspor Kebangsaan adalah dokumen yang dikeluarkan oleh negara asing kepada warga negaranya untuk melakukan perjalanan antarnegara yang berlaku selama jangka waktu tertentu.
17.Pejabat Imigrasi adalah pegawai yang telah melalui pendidikan khusus keimigrasian dan memiliki keahlian teknis keimigrasian serta memiliki wewenang untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab berdasarkan undang-undang tentang keimigrasian.
18.Pejabat Imigrasi pada Administrator KEK adalah pelaksana tugas keimigrasian pada pelayanan satu pintu 2021, No.959 yang menyelenggarakan pelaksanaan tugas fasilitas khusus keimigrasian di KEK, yang berwenang untuk melaksanakan kewenangan Direktur Jenderal Imigrasi.
19.Menteri adalah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
20.Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Imigrasi.
21.Kepala Kantor Wilayah adalah Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
22.Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian yang selanjutnya disingkat SIMKIM adalah sistem teknologi informasi dan komunikasi yang digunakan untuk mengumpulkan, mengolah dan menyajikan informasi guna mendukung operasional, manajemen, dan pengambilan keputusan dalam melaksanakan Fungsi Keimigrasian.

Pasal 2

(1)Fasilitas dan kemudahan keimigrasian diberikan kepada setiap Orang Asing yang akan melakukan kegiatan di KEK.
(2)Fasiltas dan kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.pemberian VKSK; dan
2. b.Izin Tinggal.

Pasal 3

(1)Menteri dapat menetapkan dan menempatkan Pejabat Imigrasi pada Administrator KEK.
(2)Pejabat Imigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab langsung kepada Direktur Jenderal.
(3)Pejabat Imigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaan tugasnya berkoordinasi dengan Kepala Administrator KEK.

Pasal 4

Pejabat Imigrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 memiliki kewenangan meliputi: 2021, No.959

a.pemberian VKSK, dalam hal pelabuhan laut, bandar udara, pos lintas batas, atau tempat lain di KEK ditetapkan sebagai TPI;
b.pemberian dan perpanjangan Izin Tinggal;
c.persetujuan alih status Izin Tinggal; dan
d.pengusulan pembentukan TPI di KEK.

BAB II

TEMPAT PEMERIKSAAN IMIGRASI PADA KEK

Pasal 5

Pelabuhan laut, bandar udara, pos lintas batas, atau tempat lain di KEK dapat ditetapkan sebagai TPI berdasarkan Keputusan Menteri.

Pasal 6

(1)Penetapan TPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan berdasarkan usulan Pejabat Imigrasi pada Adiministrator KEK.
(2)Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada Menteri melalui Kepala Kantor Wilayah dengan melampirkan:
1. a.izin operasional dari Administrator KEK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. b.rekomendasi dari Administrator KEK;
3. c.rekomendasi dari Kepolisian Negara Republik Indonesia terkait dengan pertimbangan keamanan; dan
4. d.kajian yang memuat pertimbangan, alasan, dan urgensi perlunya pemeriksaan keimigrasian di KEK.
(3)Menteri memerintahkan Direktur Jenderal melakukan peninjauan lapangan untuk mengetahui ketersediaan area imigrasi, sarana, dan prasarana, serta fasilitas pendukungnya sesuai kebutuhan pemeriksaan keimigrasian.
(4)Menteri menetapkan TPI di KEK berdasarkan rekomendasi dari Direktur Jenderal. 2021, No.959

Pasal 7

Pasal 8

Pejabat Imigrasi yang ditunjuk melakukan pemeriksaan keimigrasian pada TPI di KEK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

(1)Dalam hal pelabuhan laut, bandar udara, pos lintas batas, atau tempat lain di KEK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 belum ditetapkan sebagai TPI, pemeriksaan keimigrasian dapat dilakukan berdasarkan persetujuan Direktur Jenderal.
(2)Persetujuan Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan permohonan kepada Direktur Jenderal dengan memenuhi ketentuan:
1. a.diajukan oleh Pejabat Imigrasi pada Administrator KEK kepada Kepala Administrator KEK;
2. b.adanya kajian yang memuat pertimbangan, alasan, dan urgensi perlunya pemeriksaan keimigrasian di KEK; dan
3. c.telah memperoleh izin operasional dari Kepala Administrator KEK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Menteri dapat mencabut penetapan suatu tempat sebagai TPI sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2021, No.959

BAB III

FASILITAS DAN KEMUDAHAN DI BIDANG VISA

Pasal 11

(1)Orang Asing yang akan melakukan kunjungan ke KEK dapat diberikan Visa kunjungan.
(2)Visa kunjungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
1. a.Visa kunjungan 1 (satu) kali perjalanan;
2. b.Visa kunjungan beberapa kali perjalanan; atau
3. c.VKSK.