DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 29 Tahun 2016

Nomor: 29
Tahun: 2016
Ditetapkan: 15 Agustus 2016
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 25

Lembaga terkait

Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dengan adanya permintaan dokumen oleh Negara tujuan dan harus diterjemahkan dalam bahasa Negara setempat serta untuk meningkatkan tertib administrasi dan menciptakan kepastian hukum bagi Penerjemah Tersumpah, perlu mengatur mengenai mekanisme pengangkatan, pelaporan, dan pemberhentian Penerjemah Tersumpah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Pelaporan, dan Pemberhentian Penerjemah Tersumpah; www.peraturan.go.id 2016, No.1211 Mengingat : 1. Staatsblad 1859 Nomor 69 tentang Sumpah Para Penerjemah;

2.Staatsblad 1894 Nomor 16 tentang Para Penerjemah;
3.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5.Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84);
6.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 186); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG SYARAT DAN TATA CARA PENGANGKATAN, PELAPORAN, DAN PEMBERHENTIAN PENERJEMAH TERSUMPAH. www.peraturan.go.id 2016, No.1211

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1.Penerjemah Tersumpah adalah orang atau individu yang mempunyai keahlian dalam melakukan terjemahan, yang telah diangkat sumpah oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia dan terdaftar pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
2.Terjemahan adalah hasil alih bahasa, baik tertulis maupun lisan, dari bahasa asing ke bahasa Indonesia atau sebaliknya.
3.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
4.Hari adalah hari kerja.

Pasal 2

(1)Setiap orang dapat berprofesi sebagai Penerjemah Tersumpah untuk 1 (satu) Terjemahan atau lebih.
(2)Penerjemah Tersumpah dalam menjalankan profesinya wajib:
1. a.menjunjung tinggi nilai Ketuhanan Yang Maha Esa;
2. b.menjunjung tinggi harkat dan martabat Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. c.menjunjung tinggi moral dan etika yang berlaku di masyarakat; dan
4. d.mematuhi hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Dalam menjalankan profesinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Penerjemah Tersumpah harus bertanggung jawab penuh atas kebenaran dan kualitas hasil Terjemahannya. www.peraturan.go.id 2016, No.1211

BAB II

SYARAT DAN TATA CARA PENGANGKATAN

Pasal 4

(1)Untuk dapat diangkat menjadi Penerjemah Tersumpah, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
1. a.berkewarganegaraan Indonesia;
2. b.bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
3. c.setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
4. d.berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, atau di Kantor Kedutaan/Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri;
5. e.sehat jasmani dan rohani;
6. f.telah lulus ujian kualifikasi Penerjemah yang diselenggarakan oleh Lembaga Pendidikan atau Perguruan Tinggi yang ditunjuk oleh lembaga yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. g.tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih; dan
8. h.tidak berstatus sebagai pegawai negeri, pejabat negara, advokat, atau tidak sedang memangku jabatan lain yang oleh undang-undang dilarang untuk dirangkap.
(2)Persyaratan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dibuktikan dengan kelengkapan dokumen pendukung yang meliputi:
1. a.fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
2. b.fotokopi sertifikat kelulusan ujian kualifikasi penerjemah yang telah dilegalisasi oleh Lembaga www.peraturan.go.id 2016, No.1211 Pendidikan atau Perguruan Tinggi atau pejabat yang berwenang;
3. c.fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang;
4. d.asli surat keterangan sehat rohani/jiwa dari dokter atau psikiater rumah sakit pemerintah;
5. e.asli surat pernyataan tidak dalam status tersangka, terdakwa, maupun terpidana;
6. f.surat pernyataan tidak berstatus sebagai pegawai negeri, pejabat negara, advokat, atau tidak sedang memangku jabatan lain yang oleh undang-undang dilarang untuk dirangkap;
7. g.pas foto terbaru berwarna dengan latar belakang berwarna putih ukuran 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar;
8. h.bukti setoran pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak pada bank yang ditunjuk oleh Menteri;
9. i.keterangan tertulis yang dibuat dan ditandatangani sendiri oleh pemohon tentang alamat lengkap korespondensi, telepon dan/atau faksimili yang dapat dihubungi, serta alamat surat elektronik/email; dan
10. j.surat kuasa yang ditandatangani oleh pemohon diatas materai, dalam hal permohonan yang disampaikan pemohon melalui kuasanya.

Pasal 5

(1)Dalam hal instansi yang mengeluarkan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b dan huruf c, tidak dapat melegalisasi maka legalisasi dokumen dapat dilakukan oleh Notaris.
(2)Dalam hal terdapat ketidakjelasan, ketidaklengkapan, atau kekeliruan yang dibuat oleh Pemohon atas keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat
(2)huruf i, Menteri tidak bertanggung jawab dalam proses lebih lanjut dari permohonan yang telah diajukan. www.peraturan.go.id 2016, No.1211
(3)Dalam hal terdapat perubahan alamat korespondensi pada saat permohonan sedang diproses, pemohon wajib menyampaikan surat pemberitahuan secara tertulis kepada Menteri dengan melampirkan fotokopi bukti tanda terima.

Pasal 6

(1)Permohonan untuk diangkat menjadi Penerjemah Tersumpah diajukan kepada Menteri.
(2)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh pemohon atau kuasanya kepada Menteri.
(3)Permohonan pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Pasal 7

(1)Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diajukan secara tertulis, dalam 2 (dua) rangkap dan ditandatangani oleh pemohon diatas materai serta melampirkan kelengkapan dokumen persyaratan yang telah ditentukan.
(2)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
1. a.identitas diri pemohon; dan
2. b.jenis bahasa yang akan diterjemahkan.

Pasal 8

(1)Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 wajib dilakukan pemeriksaan. www.peraturan.go.id 2016, No.1211
(2)Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal permohonan diterima.

Pasal 9

(1)Dalam hal hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 terdapat kekurangan kelengkapan dokumen persyaratan, Menteri mengembalikan permohonan kepada pemohon untuk dilengkapi.
(2)Kekurangan kelengkapan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemohon harus melengkapi dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pemberitahuan disampaikan.
(3)Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pemohon tidak melengkapi dokumen persyaratan, permohonan ditolak.

Pasal 10

(1)Dalam hal hasil pemeriksaan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dinyatakan lengkap, Menteri menetapkan dalam keputusan pengangkatan Penerjemah Tersumpah.
(2)Pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
(3)Pengambilan surat keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan oleh pemohon atau kuasanya dengan melampirkan asli surat bukti tanda terima permohonan dan tanda bukti setor pembayaran permohonan. www.peraturan.go.id 2016, No.1211

Isi peraturan

Teks25PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dengan adanya permintaan dokumen oleh Negara tujuan dan harus diterjemahkan dalam bahasa Negara setempat serta untuk meningkatkan tertib administrasi dan menciptakan kepastian hukum bagi Penerjemah Tersumpah, perlu mengatur mengenai mekanisme pengangkatan, pelaporan, dan pemberhentian Penerjemah Tersumpah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

2.Staatsblad 1894 Nomor 16 tentang Para Penerjemah;
3.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5.Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84);
6.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 186); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG SYARAT DAN TATA CARA PENGANGKATAN, PELAPORAN, DAN PEMBERHENTIAN PENERJEMAH TERSUMPAH. www.peraturan.go.id 2016, No.1211

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1.Penerjemah Tersumpah adalah orang atau individu yang mempunyai keahlian dalam melakukan terjemahan, yang telah diangkat sumpah oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia dan terdaftar pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
2.Terjemahan adalah hasil alih bahasa, baik tertulis maupun lisan, dari bahasa asing ke bahasa Indonesia atau sebaliknya.
3.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
4.Hari adalah hari kerja.

Pasal 2

(1)Setiap orang dapat berprofesi sebagai Penerjemah Tersumpah untuk 1 (satu) Terjemahan atau lebih.
(2)Penerjemah Tersumpah dalam menjalankan profesinya wajib:
1. a.menjunjung tinggi nilai Ketuhanan Yang Maha Esa;
2. b.menjunjung tinggi harkat dan martabat Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. c.menjunjung tinggi moral dan etika yang berlaku di masyarakat; dan
4. d.mematuhi hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Dalam menjalankan profesinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Penerjemah Tersumpah harus bertanggung jawab penuh atas kebenaran dan kualitas hasil Terjemahannya. www.peraturan.go.id 2016, No.1211

BAB II

SYARAT DAN TATA CARA PENGANGKATAN

Pasal 4

(1)Untuk dapat diangkat menjadi Penerjemah Tersumpah, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
1. a.berkewarganegaraan Indonesia;
2. b.bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
3. c.setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
4. d.berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, atau di Kantor Kedutaan/Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri;
5. e.sehat jasmani dan rohani;
6. f.telah lulus ujian kualifikasi Penerjemah yang diselenggarakan oleh Lembaga Pendidikan atau Perguruan Tinggi yang ditunjuk oleh lembaga yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. g.tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih; dan
8. h.tidak berstatus sebagai pegawai negeri, pejabat negara, advokat, atau tidak sedang memangku jabatan lain yang oleh undang-undang dilarang untuk dirangkap.
(2)Persyaratan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dibuktikan dengan kelengkapan dokumen pendukung yang meliputi:
1. a.fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
2. b.fotokopi sertifikat kelulusan ujian kualifikasi penerjemah yang telah dilegalisasi oleh Lembaga www.peraturan.go.id 2016, No.1211 Pendidikan atau Perguruan Tinggi atau pejabat yang berwenang;
3. c.fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang;
4. d.asli surat keterangan sehat rohani/jiwa dari dokter atau psikiater rumah sakit pemerintah;
5. e.asli surat pernyataan tidak dalam status tersangka, terdakwa, maupun terpidana;
6. f.surat pernyataan tidak berstatus sebagai pegawai negeri, pejabat negara, advokat, atau tidak sedang memangku jabatan lain yang oleh undang-undang dilarang untuk dirangkap;
7. g.pas foto terbaru berwarna dengan latar belakang berwarna putih ukuran 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar;
8. h.bukti setoran pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak pada bank yang ditunjuk oleh Menteri;
9. i.keterangan tertulis yang dibuat dan ditandatangani sendiri oleh pemohon tentang alamat lengkap korespondensi, telepon dan/atau faksimili yang dapat dihubungi, serta alamat surat elektronik/email; dan
10. j.surat kuasa yang ditandatangani oleh pemohon diatas materai, dalam hal permohonan yang disampaikan pemohon melalui kuasanya.

Pasal 5

(1)Dalam hal instansi yang mengeluarkan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b dan huruf c, tidak dapat melegalisasi maka legalisasi dokumen dapat dilakukan oleh Notaris.
(2)Dalam hal terdapat ketidakjelasan, ketidaklengkapan, atau kekeliruan yang dibuat oleh Pemohon atas keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat
(2)huruf i, Menteri tidak bertanggung jawab dalam proses lebih lanjut dari permohonan yang telah diajukan. www.peraturan.go.id 2016, No.1211
(3)Dalam hal terdapat perubahan alamat korespondensi pada saat permohonan sedang diproses, pemohon wajib menyampaikan surat pemberitahuan secara tertulis kepada Menteri dengan melampirkan fotokopi bukti tanda terima.

Pasal 6

(1)Permohonan untuk diangkat menjadi Penerjemah Tersumpah diajukan kepada Menteri.
(2)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh pemohon atau kuasanya kepada Menteri.
(3)Permohonan pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Pasal 7

(1)Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diajukan secara tertulis, dalam 2 (dua) rangkap dan ditandatangani oleh pemohon diatas materai serta melampirkan kelengkapan dokumen persyaratan yang telah ditentukan.
(2)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
1. a.identitas diri pemohon; dan
2. b.jenis bahasa yang akan diterjemahkan.

Pasal 8

(1)Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 wajib dilakukan pemeriksaan. www.peraturan.go.id 2016, No.1211
(2)Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal permohonan diterima.

Pasal 9

(1)Dalam hal hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 terdapat kekurangan kelengkapan dokumen persyaratan, Menteri mengembalikan permohonan kepada pemohon untuk dilengkapi.
(2)Kekurangan kelengkapan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemohon harus melengkapi dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pemberitahuan disampaikan.
(3)Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pemohon tidak melengkapi dokumen persyaratan, permohonan ditolak.

Pasal 10

(1)Dalam hal hasil pemeriksaan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dinyatakan lengkap, Menteri menetapkan dalam keputusan pengangkatan Penerjemah Tersumpah.
(2)Pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
(3)Pengambilan surat keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan oleh pemohon atau kuasanya dengan melampirkan asli surat bukti tanda terima permohonan dan tanda bukti setor pembayaran permohonan. www.peraturan.go.id 2016, No.1211