DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 29 Tahun 2018

Nomor: 29
Tahun: 2018
Ditetapkan: 21 September 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 8

Lembaga terkait

Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa terkait bagaimana tata kerja, prosedur dan mekanisme pengharmonisasian, koordinasi antara Perancang Peraturan Perundang-Undangan dengan Kementerian atau Lembaga yang terkait, administrasi pengharmonisasian, pembinaan dan pengawasan kegiatan pengharmonisasian, dan pengaturan teknis lainnya untuk mengefektifkan pengharmonisasian oleh Perancang Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, belum diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2015 tentang www.peraturan.go.id 2018, No.1310 Keikutsertaan Perancang Peraturan Perundang- undangan dalam Pembentukan Peraturan Perundang- undangan serta Pembinaannya, sehingga dalam praktek terdapat kegiatan pengharmonisasian rancangan peraturan perundang-undangan yang beragam tata kerja dan koordinasinya, prosedur dan mekanisme pengharmonisasiannya, bahkan terdapat pula Kementerian atau Lembaga yang sama sekali tidak melakukan kegiatan pengharmonisasian itu sebagaimana diperintahkan dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2015 tentang Keikutsertaan Perancang Peraturan Perundang-undangan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan serta Pembinaannya;
c.bahwa kekosongan hukum atau aturan, atau ketidakjelasan pengaturan yang terkait dengan teknis pelaksanaan pengharmonisasian, tata kerja, prosedur dan mekanisme serta administrasi pengharmonisasiannya sebagaimana dimaksud dalam huruf b berdampak pada efektivitas pelaksanaan pengharmonisasian itu, dan berdampak pula pada timbulnya praktek pengharmonisasian, tata kelola atau tata kerja, koordinasi, prosedur atau mekanisme dan administrasi pengharmonisasiannya yang beragam, tidak jelas dan tidak memiliki kepastian, sehingga dalam praktek berpengaruh pada segi kepatuhan atau ketaatan untuk melaksanakan kegiatan pengharmonisasian itu dengan baik dan benar atau good governance sesuai dengan perintah dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2015 tentang Keikutsertaan Perancang Peraturan Perundang-undangan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan serta Pembinaannya;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang memiliki salah satu tugas dan fungsi untuk merumuskan www.peraturan.go.id 2018, No.1310 dan

Menetapkan

menetapkan kebijakan di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan yang berkedudukan pula sebagai Instansi Pembina Perancang, serta yang menjadi Kementerian pemrakarsa (leading sector) dalam pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2015 tentang Keikutsertaan Perancang Peraturan Perundang- undangan dalam Pembentukan Peraturan Perundang- undangan serta Pembinaannya, perlu menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Perundang-undangan oleh Perancang Peraturan Perundang-undangan; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011, Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

2.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2015 tentang Keikutsertaan Perancang Peraturan Perundang- undangan dalam Pembentukan Peraturan Perundang- undangan serta Pembinaannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5729);
4.Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015, Nomor 84) www.peraturan.go.id 2018, No.1310 MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG PENGHARMONISASIAN RANCANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN OLEH PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Perundang- undangan adalah salah satu kegiatan untuk mensinkronisasi rancangan peraturan perundang- undangan agar tidak bertentangan dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan putusan pengadilan yang dikoordinasikan oleh Kementerian yang memiliki urusan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
2.Perancang Peraturan Perundang-undangan atau disingkat Perancang adalah, Perancang yang berada atau bertugas di kementerian atau lembaga, dan di pemerintahan daerah.
3.Instansi Pembina Perancang Peraturan Perundang- undangan adalah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
4.Menteri adalah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Pasal 2

(1)Setiap rancangan peraturan perundang-undangan harus diharmonisasikan oleh Perancang.
(2)Pelaksanaan kegiatan pengharmonisasian rancangan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus diatur agar dapat dikoordinasikan dan dilakukan dengan tata kelola atau tata kerja, prosedur, mekanisme, koordinasi dan administrasi pengharmonisasian yang baik dan benar atau good governance, dan dapat menghasilkan peraturan perundang-undangan yang sinkron/harmoni, tidak saling www.peraturan.go.id 2018, No.1310 bertentangan atau tumpang tindih antar peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh kementerian, lembaga dan pemerintahan daerah, baik secara horisontal maupun secara vertikal.

Pasal 3

(1)Pengharmonisasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dikoordinasikan dan dilaksanakan secara teknis oleh Menteri melalui Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan.
(2)Pengharmonisasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan setelah kementerian atau lembaga pemrakarsa mengajukan permohonan pengharmonisasian kepada Menteri.
(3)Anggaran, jadwal dan teknis penyelenggaraan kegiatan pengharmonisasian sebagaimana diatur pada ayat (2) dapat dikoordinasikan dan diatur bersama antara Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan dengan Kementerian atau lembaga pemrakarsa.

Pasal 4

(1)Dalam melaksanakan kegiatan pengharmonisasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), Perancang dapat didampingi oleh Pimpinan Tinggi atau Pejabat Administrasi yang ditugaskan di lingkungan Instansi Pembina Perancang Peraturan Perundang-undangan dan/atau di lingkungan kementerian/lembaga lainnya yang memiliki pengalaman memimpin kegiatan pengharmonisasian.
(2)Kementerian atau lembaga dapat mengusulkan Perancangnya untuk ditugaskan menyelenggarakan kegiatan pengharmonisasian yang dikoordinasikan oleh Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan.
(3)Kementerian atau lembaga dapat mengusulkan Pimpinan Tinggi atau Pejabat Administrasi yang ditugaskan mendampingi Perancang sebagaimana dimaksud pada www.peraturan.go.id 2018, No.1310 ayat (1) kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan.
(4)Direktur Jenderal harus menerbitkan surat telah dilakukan harmonisasi oleh Perancang, apabila rancangan peraturan perundang-undangan yang dibahas dalam rapat pengharmonisasian itu sudah tidak lagi mengandung substansi atau materi yang bertentangan dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Peraturan Perundang- undangan yang lebih tinggi dan putusan pengadilan.
(5)Rancangan peraturan perundang-undangan yang belum diharmonisasikan oleh Perancang dan/atau ditemukan masih mengandung substansi atau materi yang bertentangan dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau putusan pengadilan tidak boleh diundangkan, kecuali telah dilakukan rapat pengharmonisasian atau rapat klarifikasi untuk memperbaikinya.

Pasal 5

(1)Ketentuan teknis lainnya mengenai tata kerja, prosedur, mekanisme, koordinasi, administrasi pengharmonisasian, dan teknis penyelenggaraan harmonisasi rancangan peraturan perundang-undangan oleh Perancang yang belum diatur dalam peraturan-peraturan yang berlaku, diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan.
(2)Peraturan yang mengatur tentang pengharmonisasian rancangan peraturan perundang-undangan yang ada masih tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. www.peraturan.go.id 2018, No.1310 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 21 September 2018 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd YASONNA H. LAOLY Diundangkan di Jakarta pada tanggal 21 September 2018 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd WIDODO EKATJAHJANA www.peraturan.go.id

Isi peraturan

Teks8PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa terkait bagaimana tata kerja, prosedur dan mekanisme pengharmonisasian, koordinasi antara Perancang Peraturan Perundang-Undangan dengan Kementerian atau Lembaga yang terkait, administrasi pengharmonisasian, pembinaan dan pengawasan kegiatan pengharmonisasian, dan pengaturan teknis lainnya untuk mengefektifkan pengharmonisasian oleh Perancang Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, belum diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2015 tentang www.peraturan.go.id 2018, No.1310 Keikutsertaan Perancang Peraturan Perundang- undangan dalam Pembentukan Peraturan Perundang- undangan serta Pembinaannya, sehingga dalam praktek terdapat kegiatan pengharmonisasian rancangan peraturan perundang-undangan yang beragam tata kerja dan koordinasinya, prosedur dan mekanisme pengharmonisasiannya, bahkan terdapat pula Kementerian atau Lembaga yang sama sekali tidak melakukan kegiatan pengharmonisasian itu sebagaimana diperintahkan dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2015 tentang Keikutsertaan Perancang Peraturan Perundang-undangan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan serta Pembinaannya;
c.bahwa kekosongan hukum atau aturan, atau ketidakjelasan pengaturan yang terkait dengan teknis pelaksanaan pengharmonisasian, tata kerja, prosedur dan mekanisme serta administrasi pengharmonisasiannya sebagaimana dimaksud dalam huruf b berdampak pada efektivitas pelaksanaan pengharmonisasian itu, dan berdampak pula pada timbulnya praktek pengharmonisasian, tata kelola atau tata kerja, koordinasi, prosedur atau mekanisme dan administrasi pengharmonisasiannya yang beragam, tidak jelas dan tidak memiliki kepastian, sehingga dalam praktek berpengaruh pada segi kepatuhan atau ketaatan untuk melaksanakan kegiatan pengharmonisasian itu dengan baik dan benar atau good governance sesuai dengan perintah dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2015 tentang Keikutsertaan Perancang Peraturan Perundang-undangan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan serta Pembinaannya;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang memiliki salah satu tugas dan fungsi untuk merumuskan www.peraturan.go.id 2018, No.1310 dan

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2015 tentang Keikutsertaan Perancang Peraturan Perundang- undangan dalam Pembentukan Peraturan Perundang- undangan serta Pembinaannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5729);
4.Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015, Nomor 84) www.peraturan.go.id 2018, No.1310 MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG PENGHARMONISASIAN RANCANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN OLEH PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Perundang- undangan adalah salah satu kegiatan untuk mensinkronisasi rancangan peraturan perundang- undangan agar tidak bertentangan dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan putusan pengadilan yang dikoordinasikan oleh Kementerian yang memiliki urusan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
2.Perancang Peraturan Perundang-undangan atau disingkat Perancang adalah, Perancang yang berada atau bertugas di kementerian atau lembaga, dan di pemerintahan daerah.
3.Instansi Pembina Perancang Peraturan Perundang- undangan adalah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
4.Menteri adalah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Pasal 2

(1)Setiap rancangan peraturan perundang-undangan harus diharmonisasikan oleh Perancang.
(2)Pelaksanaan kegiatan pengharmonisasian rancangan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus diatur agar dapat dikoordinasikan dan dilakukan dengan tata kelola atau tata kerja, prosedur, mekanisme, koordinasi dan administrasi pengharmonisasian yang baik dan benar atau good governance, dan dapat menghasilkan peraturan perundang-undangan yang sinkron/harmoni, tidak saling www.peraturan.go.id 2018, No.1310 bertentangan atau tumpang tindih antar peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh kementerian, lembaga dan pemerintahan daerah, baik secara horisontal maupun secara vertikal.

Pasal 3

(1)Pengharmonisasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dikoordinasikan dan dilaksanakan secara teknis oleh Menteri melalui Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan.
(2)Pengharmonisasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan setelah kementerian atau lembaga pemrakarsa mengajukan permohonan pengharmonisasian kepada Menteri.
(3)Anggaran, jadwal dan teknis penyelenggaraan kegiatan pengharmonisasian sebagaimana diatur pada ayat (2) dapat dikoordinasikan dan diatur bersama antara Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan dengan Kementerian atau lembaga pemrakarsa.

Pasal 4

(1)Dalam melaksanakan kegiatan pengharmonisasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), Perancang dapat didampingi oleh Pimpinan Tinggi atau Pejabat Administrasi yang ditugaskan di lingkungan Instansi Pembina Perancang Peraturan Perundang-undangan dan/atau di lingkungan kementerian/lembaga lainnya yang memiliki pengalaman memimpin kegiatan pengharmonisasian.
(2)Kementerian atau lembaga dapat mengusulkan Perancangnya untuk ditugaskan menyelenggarakan kegiatan pengharmonisasian yang dikoordinasikan oleh Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan.
(3)Kementerian atau lembaga dapat mengusulkan Pimpinan Tinggi atau Pejabat Administrasi yang ditugaskan mendampingi Perancang sebagaimana dimaksud pada www.peraturan.go.id 2018, No.1310 ayat (1) kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan.
(4)Direktur Jenderal harus menerbitkan surat telah dilakukan harmonisasi oleh Perancang, apabila rancangan peraturan perundang-undangan yang dibahas dalam rapat pengharmonisasian itu sudah tidak lagi mengandung substansi atau materi yang bertentangan dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Peraturan Perundang- undangan yang lebih tinggi dan putusan pengadilan.
(5)Rancangan peraturan perundang-undangan yang belum diharmonisasikan oleh Perancang dan/atau ditemukan masih mengandung substansi atau materi yang bertentangan dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau putusan pengadilan tidak boleh diundangkan, kecuali telah dilakukan rapat pengharmonisasian atau rapat klarifikasi untuk memperbaikinya.

Pasal 5

(1)Ketentuan teknis lainnya mengenai tata kerja, prosedur, mekanisme, koordinasi, administrasi pengharmonisasian, dan teknis penyelenggaraan harmonisasi rancangan peraturan perundang-undangan oleh Perancang yang belum diatur dalam peraturan-peraturan yang berlaku, diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan.
(2)Peraturan yang mengatur tentang pengharmonisasian rancangan peraturan perundang-undangan yang ada masih tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri ini.