DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 3 Tahun 2015

Nomor: 3
Tahun: 2015
Ditetapkan: 10 Maret 2015
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 2

Lembaga terkait

Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dengan ditetapkannya Sabang sebagai kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas, Pemerintah Indonesia memberikan kemudahan di bidang keimigrasian bagi orang asing dari negara tertentu yang masuk ke kawasan Sabang melalui tempat pemeriksaan imigrasi Sabang dalam bentuk pemberian visa kunjungan saat kedatangan; www.peraturan.go.id 2015, No.387 2
c.bahwa dengan beralihnya status Bandar Udara Polonia ke Bandar Udara Internasional Kualanamu dan Bandar Udara Selaparang ke Bandar Udara Internasional Lombok, penetapan tempat pemeriksaan imigrasi tertentu sebagai fasilitas visa kunjungan saat kedatangan juga perlu diubah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH- 01.GR.01.06 Tahun 2010 tentang Visa Kunjungan Saat Kedatangan; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

2.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5409);
4.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-01.GR.01.06 Tahun 2010 tentang Visa Kunjungan Saat Kedatangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 12) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 26 Tahun 2013 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH- 01.GR.01.06 Tahun 2010 tentang Visa Kunjungan Saat Kedatangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 957);
5.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 676) www.peraturan.go.id 2015, No.387 3 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 740); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG PERUBAHAN KEENAM ATAS PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR M.HH-01.GR.01.06 TAHUN 2010 TENTANG VISA KUNJUNGAN SAAT KEDATANGAN. Pasal I Ketentuan dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-01.GR.01.06 Tahun 2010 tentang Visa Kunjungan Saat Kedatangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 12) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia:

a.Nomor M.HH-03.GR.01.06 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH- 01.GR.01.06 Tahun 2010 tentang Visa Kunjungan Saat Kedatangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 243);
b.Nomor M.HH-04.GR.01.06 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH- 01.GR.01.06 Tahun 2010 tentang Visa Kunjungan Saat Kedatangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 264);
c.Nomor M.HH-01.GR.01.06 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH- 01.GR.01.06 Tahun 2010 tenang Visa Kunjungan Saat Kedatangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 331);
d.Nomor 19 Tahun 2012 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-01.GR.01.06 Tahun 2010 tentang Visa Kunjungan Saat Kedatangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1193);
e.Nomor 26 Tahun 2013 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH- 01.GR.01.06 Tahun 2010 tentang Visa Kunjungan Saat Kedatangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 957), www.peraturan.go.id 2015, No.387 4 diubah dengan:
1. 1.menambah negara Kroasia, negara Belarusia, dan negara Andorra dalam daftar warga negara dari negara tertentu subjek visa kunjungan saat kedatangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
2. 2.menambahkan Kualanamu, Lombok, dan Sabang dalam Daftar Tempat Pemeriksaan Imigrasi Tertentu Fasilitas Kunjungan Saat Kedatangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; dan
3. 3.menghapus Polonia dan Selaparang dalam Daftar Tempat Pemeriksaan Imigrasi Tertentu Fasilitas Kunjungan Saat Kedatangan sebagaimana tercantum dalam huruf A angka 2 dan angka 19 Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. Pasal II Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 10 Maret 2015 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA YASONNA H. LAOLY Diundangkan di Jakarta pada tanggal 16 Maret 2015 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA YASONNA H. LAOLY www.peraturan.go.id 2015, No.387 5 LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN KEENAM ATAS PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR M.HH-01.GR.01.06 TAHUN 2010 TENTANG VISA KUNJUNGAN SAAT KEDATANGAN DAFTAR WARGA NEGARA DARI NEGARA TERTENTU SUBYEK VISA KUNJUNGAN SAAT KEDATANGAN
4. 1.Afrika Selatan;
5. 2.Aljazair;
6. 3.Amerika Serikat;
7. 4.Argentina;
8. 5.Australia;
9. 6.Austria;
10. 7.Bahrain;
11. 8.Belgia;
12. 9.Belanda;
13. 10.Brazilia;
14. 11.Bulgaria;
15. 12.Ceko;
16. 13.Cyprys;
17. 14.Denmark;
18. 15.Emirat Arab;
19. 16.Estonia;
20. 17.Fiji;
21. 18.Finlandia;
22. 19.Hongaria;
23. 20.India;
24. 21.Inggris;
25. 22.Dihapus;
26. 23.Irlandia;
27. 24.Islandia;
28. 25.Italia;
29. 26.Jepang;
30. 27.Jerman;
31. 28.Dihapus;
32. 29.Kanada;
33. 30.Korea Selatan;
34. 31.Kuwait;
35. 32.Dihapus;
36. 33.Latvia;
37. 34.Libiya;
38. 35.Liechtenstein; www.peraturan.go.id 2015, No.387 6
39. 36.Lithuania;
40. 37.Luxemburg;
41. 38.Maladewa;
42. 39.Malta;
43. 40.Meksiko;
44. 41.Mesir
45. 42.Monako;
46. 43.Norwegia;
47. 44.Oman;
48. 45.Panama;
49. 46.Perancis;
50. 47.Polandia;
51. 48.Portugal;
52. 49.Qatar;
53. 50.Republik Rakyat Cina;
54. 51.Rumania;
55. 52.Rusia;
56. 53.Saudi Arabia;
57. 54.Selandia Baru;
58. 55.Slovakia;
59. 56.Slovenia;
60. 57.Spanyol;
61. 58.Suriname;
62. 59.Swedia;
63. 60.Swiss;
64. 61.Taiwan;
65. 62.Timor Leste;
66. 63.Tunisia;
67. 64.Turki;
68. 65.Yunani.
69. 66.Andorra;
70. 67.Belarusia; dan
71. 68.Kroasia. www.peraturan.go.id 2015, No.387 7 LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN KEENAM ATAS PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR M.HH-01.GR.01.06 TAHUN 2010 TENTANG VISA KUNJUNGAN SAAT KEDATANGAN DAFTAR TEMPAT PEMERIKSAAN IMIGRASI TERTENTU FASILITAS VISA KUNJUNGAN SAAT KEDATANGAN A. BANDAR UDARA
72. 1.Sultan Iskandar Muda, di Banda Aceh, Nanggroe Aceh Darussalam;
73. 2.Dihapus;
74. 3.Sultan Syarif Kasim II, di Pekanbaru, Riau;
75. 4.Hang Nadim, di Batam, Kepulauan Riau;
76. 5.Minangkabau, di Padang, Sumatera Barat;
77. 6.Sultan Mahmud Badaruddin II, di Palembang, Sumatera Selatan;
78. 7.Soekarno-Hatta, di Jakarta, DKI Jakarta;
79. 8.Halim Perdana Kusuma, di Jakarta, DKI Jakarta;
80. 9.Husein Sastranegara, di Bandung, Jawa Barat;
81. 10.Adi Sucipto, di Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta;
82. 11.Ahmad Yani, di Semarang, Jawa Tengah;
83. 12.Adi Sumarmo, di Surakarta, Jawa Tengah;
84. 13.Juanda, di Surabaya, Jawa Timur;
85. 14.Supadio, di Pontianak, Kalimantan Barat;
86. 15.Sepinggan, di Balikpapan, Kalimantan Timur;
87. 16.Sam Ratulangi, di Manado, Sulawesi Utara;
88. 17.Hasanudin, di Makassar, Sulawesi Selatan;
89. 18.Ngurah Rai, di Denpasar, Bali;
90. 19.Dihapus;
91. 20.El tari, di Kupang, Nusa Tenggara Timur;
92. 21.Kualanamu di Medan, Sumatera Utara; dan
93. 22.Lombok di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. B. PELABUHAN LAUT
94. 1.Sekupang; Citra Tritunas (Harbour Bay); Nongsa; Marina Teluk Senimba, dan Batam Centre, di Batam, Kepulauan Riau;
95. 2.Bandar Bintan Telani Lagoi dan Bandar Sri Udana Lobam, di Tanjung Uban, Kepulauan Riau;
96. 3.Sri Bintan Pura, di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau;
97. 4.Tanjung Balai Karimun, di Tanjung Balai Karimun, Kepulauan Riau;
98. 5.Belawan, di Belawan, Sumatera Utara;
99. 6.Sibolga, di Sibolga, Sumatera Utara;
100. 7.Yos Sudarso, di Dumai, Riau;
101. 8.Teluk Bayur, di Padang, Sumatera Barat;
102. 9.Tanjung Priok, di Jakarta, DKI Jakarta; www.peraturan.go.id 2015, No.387 8
103. 10.Tanjung Mas, di Semarang, Jawa Tengah;
104. 11.Padang Bai, di Karangasem, Bali;
105. 12.Benoa, di Badung, Bali;
106. 13.Bitung, di Bitung, Sulawesi Utara;
107. 14.Soekarno-Hatta, di Makassar, Sulawesi Selatan;
108. 15.Pare-Pare, di Pare-Pare, Sulawesi Selatan;
109. 16.Maumere, di Maumere, Nusa Tenggara Timur;
110. 17.Tenau, di Kupang, Nusa Tenggara Timur;
111. 18.Jayapura, di Jayapura, Papua; dan
112. 19.Sabang di Sabang, Aceh. C. TEMPAT-TEMPAT LAIN
113. 1.Entikong, di Entikong, Kalimantan Barat. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA YASONNA H. LAOLY www.peraturan.go.id

Isi peraturan

Teks2PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dengan ditetapkannya Sabang sebagai kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas, Pemerintah Indonesia memberikan kemudahan di bidang keimigrasian bagi orang asing dari negara tertentu yang masuk ke kawasan Sabang melalui tempat pemeriksaan imigrasi Sabang dalam bentuk pemberian visa kunjungan saat kedatangan; www.peraturan.go.id 2015, No.387 2
c.bahwa dengan beralihnya status Bandar Udara Polonia ke Bandar Udara Internasional Kualanamu dan Bandar Udara Selaparang ke Bandar Udara Internasional Lombok, penetapan tempat pemeriksaan imigrasi tertentu sebagai fasilitas visa kunjungan saat kedatangan juga perlu diubah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf c, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5409);
4.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-01.GR.01.06 Tahun 2010 tentang Visa Kunjungan Saat Kedatangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 12) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 26 Tahun 2013 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH- 01.GR.01.06 Tahun 2010 tentang Visa Kunjungan Saat Kedatangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 957);
5.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 676) www.peraturan.go.id 2015, No.387 3 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 740); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG PERUBAHAN KEENAM ATAS PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR M.HH-01.GR.01.06 TAHUN 2010 TENTANG VISA KUNJUNGAN SAAT KEDATANGAN. Pasal I Ketentuan dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-01.GR.01.06 Tahun 2010 tentang Visa Kunjungan Saat Kedatangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 12) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia:

a.Nomor M.HH-03.GR.01.06 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH- 01.GR.01.06 Tahun 2010 tentang Visa Kunjungan Saat Kedatangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 243);
b.Nomor M.HH-04.GR.01.06 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH- 01.GR.01.06 Tahun 2010 tentang Visa Kunjungan Saat Kedatangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 264);
c.Nomor M.HH-01.GR.01.06 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH- 01.GR.01.06 Tahun 2010 tenang Visa Kunjungan Saat Kedatangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 331);
d.Nomor 19 Tahun 2012 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-01.GR.01.06 Tahun 2010 tentang Visa Kunjungan Saat Kedatangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1193);
e.Nomor 26 Tahun 2013 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH- 01.GR.01.06 Tahun 2010 tentang Visa Kunjungan Saat Kedatangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 957), www.peraturan.go.id 2015, No.387 4 diubah dengan:
1. 1.menambah negara Kroasia, negara Belarusia, dan negara Andorra dalam daftar warga negara dari negara tertentu subjek visa kunjungan saat kedatangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
2. 2.menambahkan Kualanamu, Lombok, dan Sabang dalam Daftar Tempat Pemeriksaan Imigrasi Tertentu Fasilitas Kunjungan Saat Kedatangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; dan
3. 3.menghapus Polonia dan Selaparang dalam Daftar Tempat Pemeriksaan Imigrasi Tertentu Fasilitas Kunjungan Saat Kedatangan sebagaimana tercantum dalam huruf A angka 2 dan angka 19 Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. Pasal II Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 10 Maret 2015 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA YASONNA H. LAOLY Diundangkan di Jakarta pada tanggal 16 Maret 2015 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA YASONNA H. LAOLY www.peraturan.go.id 2015, No.387 5 LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN KEENAM ATAS PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR M.HH-01.GR.01.06 TAHUN 2010 TENTANG VISA KUNJUNGAN SAAT KEDATANGAN DAFTAR WARGA NEGARA DARI NEGARA TERTENTU SUBYEK VISA KUNJUNGAN SAAT KEDATANGAN
4. 1.Afrika Selatan;
5. 2.Aljazair;
6. 3.Amerika Serikat;
7. 4.Argentina;
8. 5.Australia;
9. 6.Austria;
10. 7.Bahrain;
11. 8.Belgia;
12. 9.Belanda;
13. 10.Brazilia;
14. 11.Bulgaria;
15. 12.Ceko;
16. 13.Cyprys;
17. 14.Denmark;
18. 15.Emirat Arab;
19. 16.Estonia;
20. 17.Fiji;
21. 18.Finlandia;
22. 19.Hongaria;
23. 20.India;
24. 21.Inggris;
25. 22.Dihapus;
26. 23.Irlandia;
27. 24.Islandia;
28. 25.Italia;
29. 26.Jepang;
30. 27.Jerman;
31. 28.Dihapus;
32. 29.Kanada;
33. 30.Korea Selatan;
34. 31.Kuwait;
35. 32.Dihapus;
36. 33.Latvia;
37. 34.Libiya;
38. 35.Liechtenstein; www.peraturan.go.id 2015, No.387 6
39. 36.Lithuania;
40. 37.Luxemburg;
41. 38.Maladewa;
42. 39.Malta;
43. 40.Meksiko;
44. 41.Mesir
45. 42.Monako;
46. 43.Norwegia;
47. 44.Oman;
48. 45.Panama;
49. 46.Perancis;
50. 47.Polandia;
51. 48.Portugal;
52. 49.Qatar;
53. 50.Republik Rakyat Cina;
54. 51.Rumania;
55. 52.Rusia;
56. 53.Saudi Arabia;
57. 54.Selandia Baru;
58. 55.Slovakia;
59. 56.Slovenia;
60. 57.Spanyol;
61. 58.Suriname;
62. 59.Swedia;
63. 60.Swiss;
64. 61.Taiwan;
65. 62.Timor Leste;
66. 63.Tunisia;
67. 64.Turki;
68. 65.Yunani.
69. 66.Andorra;
70. 67.Belarusia; dan
71. 68.Kroasia. www.peraturan.go.id 2015, No.387 7 LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN KEENAM ATAS PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR M.HH-01.GR.01.06 TAHUN 2010 TENTANG VISA KUNJUNGAN SAAT KEDATANGAN DAFTAR TEMPAT PEMERIKSAAN IMIGRASI TERTENTU FASILITAS VISA KUNJUNGAN SAAT KEDATANGAN A. BANDAR UDARA
72. 1.Sultan Iskandar Muda, di Banda Aceh, Nanggroe Aceh Darussalam;
73. 2.Dihapus;
74. 3.Sultan Syarif Kasim II, di Pekanbaru, Riau;
75. 4.Hang Nadim, di Batam, Kepulauan Riau;
76. 5.Minangkabau, di Padang, Sumatera Barat;
77. 6.Sultan Mahmud Badaruddin II, di Palembang, Sumatera Selatan;
78. 7.Soekarno-Hatta, di Jakarta, DKI Jakarta;
79. 8.Halim Perdana Kusuma, di Jakarta, DKI Jakarta;
80. 9.Husein Sastranegara, di Bandung, Jawa Barat;
81. 10.Adi Sucipto, di Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta;
82. 11.Ahmad Yani, di Semarang, Jawa Tengah;
83. 12.Adi Sumarmo, di Surakarta, Jawa Tengah;
84. 13.Juanda, di Surabaya, Jawa Timur;
85. 14.Supadio, di Pontianak, Kalimantan Barat;
86. 15.Sepinggan, di Balikpapan, Kalimantan Timur;
87. 16.Sam Ratulangi, di Manado, Sulawesi Utara;
88. 17.Hasanudin, di Makassar, Sulawesi Selatan;
89. 18.Ngurah Rai, di Denpasar, Bali;
90. 19.Dihapus;
91. 20.El tari, di Kupang, Nusa Tenggara Timur;
92. 21.Kualanamu di Medan, Sumatera Utara; dan
93. 22.Lombok di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. B. PELABUHAN LAUT
94. 1.Sekupang; Citra Tritunas (Harbour Bay); Nongsa; Marina Teluk Senimba, dan Batam Centre, di Batam, Kepulauan Riau;
95. 2.Bandar Bintan Telani Lagoi dan Bandar Sri Udana Lobam, di Tanjung Uban, Kepulauan Riau;
96. 3.Sri Bintan Pura, di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau;
97. 4.Tanjung Balai Karimun, di Tanjung Balai Karimun, Kepulauan Riau;
98. 5.Belawan, di Belawan, Sumatera Utara;
99. 6.Sibolga, di Sibolga, Sumatera Utara;
100. 7.Yos Sudarso, di Dumai, Riau;
101. 8.Teluk Bayur, di Padang, Sumatera Barat;
102. 9.Tanjung Priok, di Jakarta, DKI Jakarta; www.peraturan.go.id 2015, No.387 8
103. 10.Tanjung Mas, di Semarang, Jawa Tengah;
104. 11.Padang Bai, di Karangasem, Bali;
105. 12.Benoa, di Badung, Bali;
106. 13.Bitung, di Bitung, Sulawesi Utara;
107. 14.Soekarno-Hatta, di Makassar, Sulawesi Selatan;
108. 15.Pare-Pare, di Pare-Pare, Sulawesi Selatan;
109. 16.Maumere, di Maumere, Nusa Tenggara Timur;
110. 17.Tenau, di Kupang, Nusa Tenggara Timur;
111. 18.Jayapura, di Jayapura, Papua; dan
112. 19.Sabang di Sabang, Aceh. C. TEMPAT-TEMPAT LAIN
113. 1.Entikong, di Entikong, Kalimantan Barat. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA YASONNA H. LAOLY www.peraturan.go.id