DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 3 Tahun 2016

Nomor: 3
Tahun: 2016
Ditetapkan: 7 Januari 2016
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 28

Lembaga terkait

Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan; Mengingat : 1. Staatsblad 1870 Nomor 64 tentang Perkumpulan- Perkumpulan Berbadan Hukum;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran www.peraturan.go.id 2016, No.115 Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84);
4.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1473); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN PENGESAHAN BADAN HUKUM DAN PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERKUMPULAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Perkumpulan adalah badan hukum yang merupakan kumpulan orang didirikan untuk mewujudkan kesamaan maksud dan tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan dan tidak membagikan keuntungan kepada anggotanya.
2.Sistem Administrasi Badan Hukum yang selanjutnya disingkat SABH adalah sistem pelayanan administrasi badan hukum secara elektronik yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.
3.Pemohon adalah Notaris yang diberikan kuasa untuk mengajukan permohonan pengesahan badan hukum Perkumpulan melalui SABH.
4.Format Isian adalah bentuk pengisian data yang dilakukan secara elektronik untuk permohonan pengajuan pemakaian nama Perkumpulan, pengesahan badan hukum dan pemberian persetujuan perubahan www.peraturan.go.id 2016, No.115 anggaran dasar, penyampaian pemberitahuan perubahan anggaran dasar dan perubahan data Perkumpulan.
5.Format Isian Pengajuan Pemakaian Nama Perkumpulan yang selanjutnya disebut Format Pengajuan Nama adalah format isian untuk pengajuan nama Perkumpulan yang akan dipakai dalam pendirian Perkumpulan ataupun perubahan nama Perkumpulan.
6.Format Isian Pendirian yang selanjutnya disebut Format Pendirian adalah format isian untuk permohonan pengesahan badan hukum Perkumpulan.
7.Format Isian Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan yang selanjutnya disebut Format Perubahan adalah format isian untuk permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar Perkumpulan.

BAB II

PERMOHONAN PENGAJUAN NAMA PERKUMPULAN

Pasal 2

Permohonan pengesahan badan hukum Perkumpulan harus didahului dengan pengajuan nama Perkumpulan.

Pasal 3

(1)Pemohon mengajukan permohonan pemakaian nama Perkumpulan kepada Menteri melalui SABH.
(2)Pengajuan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengisi Format Pengajuan Nama Perkumpulan.
(3)Format Pengajuan Nama Perkumpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
1. a.identitas Pemohon; dan
2. b.nama Perkumpulan yang dipesan.

Pasal 4

(1)Nama Perkumpulan yang dipesan harus memenuhi persyaratan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. www.peraturan.go.id 2016, No.115
(2)Pemohon wajib mengisi formulir pernyataan yang berisi bahwa nama Perkumpulan yang dipesan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Pemohon bertanggung jawab penuh terhadap nama Perkumpulan yang dipesan.

Pasal 5

(1)Nama Perkumpulan yang telah disetujui oleh Menteri diberikan persetujuan pemakaian nama secara elektronik.
(2)Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
1. a.nomor pemesanan nama;
2. b.nama Perkumpulan yang dapat dipakai;
3. c.tanggal pemesanan;
4. d.tanggal kedaluwarsa; dan
5. e.kode pembayaran.
(3)Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya untuk 1 (satu) nama Perkumpulan.

Pasal 6

Dalam hal nama tidak memenuhi persyaratan pengajuan dan pemakaian nama Perkumpulan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Menteri dapat menolak nama Perkumpulan tersebut secara elektronik.

Pasal 7

Nama Perkumpulan yang telah mendapat persetujuan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) berlaku untuk jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari.

Pasal 8

Format Pengajuan Nama Perkumpulan dan tata cara pengisiannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 serta surat pernyataan dan tata cara pengisiannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ditetapkan dengan Keputusan Menteri. www.peraturan.go.id 2016, No.115

BAB III

PERMOHONAN PENGESAHAN BADAN HUKUM PERKUMPULAN

Pasal 9

(1)Permohonan pengesahan badan hukum Perkumpulan diajukan oleh Pemohon kepada Menteri.
(2)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan melalui SABH.

Pasal 10

(1)Untuk memperoleh Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum Perkumpulan, Pemohon harus mengajukan permohonan secara elektronik kepada Menteri.
(2)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara mengisi Format Pendirian.

Isi peraturan

Teks28PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran www.peraturan.go.id 2016, No.115 Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84);
4.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1473); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN PENGESAHAN BADAN HUKUM DAN PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERKUMPULAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Perkumpulan adalah badan hukum yang merupakan kumpulan orang didirikan untuk mewujudkan kesamaan maksud dan tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan dan tidak membagikan keuntungan kepada anggotanya.
2.Sistem Administrasi Badan Hukum yang selanjutnya disingkat SABH adalah sistem pelayanan administrasi badan hukum secara elektronik yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.
3.Pemohon adalah Notaris yang diberikan kuasa untuk mengajukan permohonan pengesahan badan hukum Perkumpulan melalui SABH.
4.Format Isian adalah bentuk pengisian data yang dilakukan secara elektronik untuk permohonan pengajuan pemakaian nama Perkumpulan, pengesahan badan hukum dan pemberian persetujuan perubahan www.peraturan.go.id 2016, No.115 anggaran dasar, penyampaian pemberitahuan perubahan anggaran dasar dan perubahan data Perkumpulan.
5.Format Isian Pengajuan Pemakaian Nama Perkumpulan yang selanjutnya disebut Format Pengajuan Nama adalah format isian untuk pengajuan nama Perkumpulan yang akan dipakai dalam pendirian Perkumpulan ataupun perubahan nama Perkumpulan.
6.Format Isian Pendirian yang selanjutnya disebut Format Pendirian adalah format isian untuk permohonan pengesahan badan hukum Perkumpulan.
7.Format Isian Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan yang selanjutnya disebut Format Perubahan adalah format isian untuk permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar Perkumpulan.

BAB II

PERMOHONAN PENGAJUAN NAMA PERKUMPULAN

Pasal 2

Permohonan pengesahan badan hukum Perkumpulan harus didahului dengan pengajuan nama Perkumpulan.

Pasal 3

(1)Pemohon mengajukan permohonan pemakaian nama Perkumpulan kepada Menteri melalui SABH.
(2)Pengajuan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengisi Format Pengajuan Nama Perkumpulan.
(3)Format Pengajuan Nama Perkumpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
1. a.identitas Pemohon; dan
2. b.nama Perkumpulan yang dipesan.

Pasal 4

(1)Nama Perkumpulan yang dipesan harus memenuhi persyaratan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. www.peraturan.go.id 2016, No.115
(2)Pemohon wajib mengisi formulir pernyataan yang berisi bahwa nama Perkumpulan yang dipesan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Pemohon bertanggung jawab penuh terhadap nama Perkumpulan yang dipesan.

Pasal 5

(1)Nama Perkumpulan yang telah disetujui oleh Menteri diberikan persetujuan pemakaian nama secara elektronik.
(2)Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
1. a.nomor pemesanan nama;
2. b.nama Perkumpulan yang dapat dipakai;
3. c.tanggal pemesanan;
4. d.tanggal kedaluwarsa; dan
5. e.kode pembayaran.
(3)Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya untuk 1 (satu) nama Perkumpulan.

Pasal 6

Pasal 7

Nama Perkumpulan yang telah mendapat persetujuan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) berlaku untuk jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari.

Pasal 8

BAB III

PERMOHONAN PENGESAHAN BADAN HUKUM PERKUMPULAN

Pasal 9

(1)Permohonan pengesahan badan hukum Perkumpulan diajukan oleh Pemohon kepada Menteri.
(2)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan melalui SABH.

Pasal 10

(1)Untuk memperoleh Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum Perkumpulan, Pemohon harus mengajukan permohonan secara elektronik kepada Menteri.
(2)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara mengisi Format Pendirian.