DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 3 Tahun 2019

Nomor: 3
Tahun: 2019
Ditetapkan: 12 Februari 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 44

Lembaga terkait

Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Komisi Banding Paten; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5922);

2.Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2O14 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5541) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 2014 www.peraturan.go.id 2019, No.128 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 No. 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5940);
3.Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84);
4.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 186); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG KOMISI BANDING PATEN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil Invensinya di bidang teknologi untuk jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri Invensi tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya.
2.Invensi adalah ide inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi berupa produk atau proses, atau www.peraturan.go.id 2019, No.128 penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses.
3.Permohonan adalah permohonan Paten atau Paten sederhana yang diajukan kepada Menteri.
4.Permohonan Banding adalah permohonan sebagai upaya hukum yang diajukan terhadap penolakan Permohonan atau koreksi atas Deskripsi, Klaim, dan/atau gambar setelah Permohonan diberi Paten atau keputusan pemberian Paten yang diajukan kepada Komisi Banding.
5.Pemohon Banding adalah pihak yang mengajukan Permohonan Banding.
6.Pemegang Paten adalah inventor sebagai pemilik Paten, pihak yang menerima hak atas Paten tersebut dari pemilik Paten, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak atas Paten tersebut yang terdaftar dalam daftar umum Paten.
7.Pemeriksa Paten yang selanjutnya disebut Pemeriksa adalah pejabat fungsional Aparatur Sipil Negara atau ahli yang diangkat oleh Menteri dan diberi tugas serta wewenang untuk melakukan pemeriksaan substantif terhadap Permohonan Banding.
8.Tanggal Penerimaan adalah tanggal diterimanya Permohonan Banding yang telah memenuhi persyaratan administratif.
9.Deskripsi adalah penjelasan tertulis mengenai cara melaksanakan suatu Invensi sehingga dapat dimengerti oleh seseorang yang ahli di bidang Invensi.
10.Klaim adalah bagian dari permohonan yang menggambarkan inti Invensi yang dimintakan pelindungan hukum, yang harus diuraikan secara jelas dan harus didukung oleh Deskripsi.
11.Sertifikat Paten adalah bukti hak atas Paten dan paten Sederhana.
12.Komisi Banding Paten, yang selanjutnya disebut Komisi Banding adalah komisi independen yang ada di lingkungan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum. www.peraturan.go.id 2019, No.128
13.Majelis Banding Paten yang selanjutnya disebut Majelis Banding adalah anggota Komisi Banding yang ditunjuk oleh ketua Komisi Banding untuk menyelesaikan Permohonan Banding.
14.Kuasa adalah konsultan kekayaan intelektual yang bertempat tinggal atau berkedudukan tetap di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
15.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.
16.Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual.
17.Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.
18.Hari adalah hari kerja.

BAB II

KEANGGOTAAN, TUGAS, FUNGSI DAN WEWENANG

Pasal 2

(1)Komisi Banding terdiri atas:
1. a.seorang ketua merangkap anggota;
2. b.seorang wakil ketua merangkap anggota; dan
3. c.anggota.
(2)Anggota Komisi Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah paling banyak 30 (tiga puluh) orang yang terdiri atas:
1. a.15 (lima belas) orang ahli di bidang Paten.
2. b.15 (lima belas) orang Pemeriksa; dan
(3)Komisi Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat independen dan bekerja berdasarkan keahlian.

Pasal 3

(1)Untuk dapat diangkat menjadi anggota Komisi Banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) harus www.peraturan.go.id 2019, No.128 memenuhi persyaratan:
1. a.Pemeriksa:
  1. 1.warga negara Republik Indonesia;
  2. 2.bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia;
  3. 3.bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  4. 4.sehat jasmani dan rohani;
  5. 5.mempunyai jabatan paling rendah Pemeriksa Paten Madya dengan pangkat Pembina Utama Muda dan golongan/ruang (IV/c); dan
  6. 6.tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat.
2. b.Ahli di bidang Paten:
  1. 1.warga negara Republik Indonesia;
  2. 2.bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia;
  3. 3.bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  4. 4.sehat jasmani dan rohani;
  5. 5.tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan ancaman pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun;
  6. 6.memiliki pengetahuan, pemahaman, dan keahlian yang diperlukan di bidang Paten;
  7. 7.berusia paling tinggi 70 (tujuh puluh) tahun pada saat pengangkatan.
(2)Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, tenaga ahli yang berasal dari unsur pemerintah juga harus memenuhi persyaratan:
1. a.pangkat paling rendah Pembina dan golongan/ruang (IV/a); dan
2. b.tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat.
(3)Calon anggota Komisi Banding yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diusulkan oleh Direktur Jenderal kepada Menteri. www.peraturan.go.id 2019, No.128

Pasal 4

(1)Anggota Komisi Banding diangkat dan diberhentikan oleh Menteri atas usul Direktur Jenderal.
(2)Masa jabatan anggota Komisi Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
(3)Ketua dan wakil ketua Komisi Banding dipilih dari dan oleh para anggota Komisi Banding.
(4)Pemilihan ketua dan wakil ketua Komisi Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara musyawarah, dan apabila musyawarah tidak dicapai kesepakatan pemilihan dilakukan dengan pemungutan suara terbanyak.
(5)Ketua dan wakil ketua Komisi Banding yang terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.
(6)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan ketua dan wakil ketua Komisi Banding ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Pasal 5

Anggota Komisi Banding diberhentikan sementara dari keanggotaan Komisi Banding apabila terlibat suatu perkara pidana yang belum mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Pasal 6

Keanggotaan Komisi Banding berakhir, apabila:

a.meninggal dunia;
b.mengundurkan diri atas permintaan sendiri;
c.bertempat tinggal di luar wilayah negara Republik Indonesia;
d.melakukan tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
e.cuti di luar tanggungan negara lebih dari 3 (tiga) bulan;
f.diberhentikan karena:
1. 1.sakit jasmani dan/atau rohani terus-menerus selama 3 (tiga) bulan yang dibuktikan dengan surat www.peraturan.go.id 2019, No.128 keterangan dokter;
2. 2.tidak menghadiri sidang komisi selama 3 (tiga) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah;
3. 3.melakukan perbuatan tercela;
4. 4.dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat; atau
5. 5.dipidana karena melakukan tindak pidana kejahatan; atau
g.berakhirnya masa jabatan keanggotaan Komisi Banding.

Pasal 7

(1)Dalam hal ketua Komisi Banding:
1. a.mengundurkan diri;
2. b.meninggal dunia;
3. c.karena sesuatu hal tidak mampu menjalankan tugasnya sebagai ketua; atau
4. d.diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir, wakil ketua Komisi Banding menggantikan ketua Komisi Banding tersebut untuk jangka waktu sisa masa jabatannya.
(2)Dalam hal pada saat yang bersamaan ketua dan wakil ketua Komisi Banding:
1. a.mengundurkan diri;
2. b.meninggal dunia;
3. c.karena sesuatu hal tidak mampu menjalankan tugasnya; atau
4. d.diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir, para anggota segera memilih dan mengusulkan pengganti ketua dan/atau wakil ketua Komisi Banding untuk jangka waktu sisa masa jabatannya.
(3)Pemilihan dan penetapan ketua dan/atau wakil ketua Komisi Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Pasal 8

(1)Dalam hal berakhirnya keanggotaan Komisi Banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a sampai www.peraturan.go.id 2019, No.128 dengan huruf f, ketua Komisi Banding harus menyampaikan laporan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal.
(2)Direktur Jenderal dapat menyampaikan usulan penggantian anggota kepada Menteri, berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 9

Komisi Banding mempunyai tugas menerima, memeriksa, dan memutus Permohonan Banding.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Komisi Banding menyelenggarakan fungsi pemeriksaan, pengkajian, penilaian, dan penganalisaan, serta pemberian keputusan terhadap Permohonan Banding.

Pasal 11

Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya, Komisi Banding mempunyai wewenang antara lain:

a.memanggil dan mendengar keterangan Pemohon Banding, Pemegang Paten, dan/atau Pemeriksa;
b.memanggil dan mendengar keterangan saksi dan ahli;
c.melakukan penelusuran dan pemeriksaan lanjutan;
d.meminta bukti terkait dengan Permohonan Banding;
e.meminta bukti tambahan (jika diperlukan) terkait dengan Permohonan Banding;
f.melakukan pemeriksaan di tempat; dan
g.memutuskan Permohonan Banding.

Isi peraturan

Teks44PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

2.Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2O14 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5541) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 2014 www.peraturan.go.id 2019, No.128 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 No. 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5940);
3.Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84);
4.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 186); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG KOMISI BANDING PATEN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil Invensinya di bidang teknologi untuk jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri Invensi tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya.
2.Invensi adalah ide inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi berupa produk atau proses, atau www.peraturan.go.id 2019, No.128 penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses.
3.Permohonan adalah permohonan Paten atau Paten sederhana yang diajukan kepada Menteri.
4.Permohonan Banding adalah permohonan sebagai upaya hukum yang diajukan terhadap penolakan Permohonan atau koreksi atas Deskripsi, Klaim, dan/atau gambar setelah Permohonan diberi Paten atau keputusan pemberian Paten yang diajukan kepada Komisi Banding.
5.Pemohon Banding adalah pihak yang mengajukan Permohonan Banding.
6.Pemegang Paten adalah inventor sebagai pemilik Paten, pihak yang menerima hak atas Paten tersebut dari pemilik Paten, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak atas Paten tersebut yang terdaftar dalam daftar umum Paten.
7.Pemeriksa Paten yang selanjutnya disebut Pemeriksa adalah pejabat fungsional Aparatur Sipil Negara atau ahli yang diangkat oleh Menteri dan diberi tugas serta wewenang untuk melakukan pemeriksaan substantif terhadap Permohonan Banding.
8.Tanggal Penerimaan adalah tanggal diterimanya Permohonan Banding yang telah memenuhi persyaratan administratif.
9.Deskripsi adalah penjelasan tertulis mengenai cara melaksanakan suatu Invensi sehingga dapat dimengerti oleh seseorang yang ahli di bidang Invensi.
10.Klaim adalah bagian dari permohonan yang menggambarkan inti Invensi yang dimintakan pelindungan hukum, yang harus diuraikan secara jelas dan harus didukung oleh Deskripsi.
11.Sertifikat Paten adalah bukti hak atas Paten dan paten Sederhana.
12.Komisi Banding Paten, yang selanjutnya disebut Komisi Banding adalah komisi independen yang ada di lingkungan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum. www.peraturan.go.id 2019, No.128
13.Majelis Banding Paten yang selanjutnya disebut Majelis Banding adalah anggota Komisi Banding yang ditunjuk oleh ketua Komisi Banding untuk menyelesaikan Permohonan Banding.
14.Kuasa adalah konsultan kekayaan intelektual yang bertempat tinggal atau berkedudukan tetap di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
15.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.
16.Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual.
17.Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.
18.Hari adalah hari kerja.

BAB II

KEANGGOTAAN, TUGAS, FUNGSI DAN WEWENANG

Pasal 2

(1)Komisi Banding terdiri atas:
1. a.seorang ketua merangkap anggota;
2. b.seorang wakil ketua merangkap anggota; dan
3. c.anggota.
(2)Anggota Komisi Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah paling banyak 30 (tiga puluh) orang yang terdiri atas:
1. a.15 (lima belas) orang ahli di bidang Paten.
2. b.15 (lima belas) orang Pemeriksa; dan
(3)Komisi Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat independen dan bekerja berdasarkan keahlian.

Pasal 3

(1)Untuk dapat diangkat menjadi anggota Komisi Banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) harus www.peraturan.go.id 2019, No.128 memenuhi persyaratan:
1. a.Pemeriksa:
  1. 1.warga negara Republik Indonesia;
  2. 2.bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia;
  3. 3.bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  4. 4.sehat jasmani dan rohani;
  5. 5.mempunyai jabatan paling rendah Pemeriksa Paten Madya dengan pangkat Pembina Utama Muda dan golongan/ruang (IV/c); dan
  6. 6.tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat.
2. b.Ahli di bidang Paten:
  1. 1.warga negara Republik Indonesia;
  2. 2.bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia;
  3. 3.bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  4. 4.sehat jasmani dan rohani;
  5. 5.tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan ancaman pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun;
  6. 6.memiliki pengetahuan, pemahaman, dan keahlian yang diperlukan di bidang Paten;
  7. 7.berusia paling tinggi 70 (tujuh puluh) tahun pada saat pengangkatan.
(2)Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, tenaga ahli yang berasal dari unsur pemerintah juga harus memenuhi persyaratan:
1. a.pangkat paling rendah Pembina dan golongan/ruang (IV/a); dan
2. b.tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat.
(3)Calon anggota Komisi Banding yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diusulkan oleh Direktur Jenderal kepada Menteri. www.peraturan.go.id 2019, No.128

Pasal 4

(1)Anggota Komisi Banding diangkat dan diberhentikan oleh Menteri atas usul Direktur Jenderal.
(2)Masa jabatan anggota Komisi Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
(3)Ketua dan wakil ketua Komisi Banding dipilih dari dan oleh para anggota Komisi Banding.
(4)Pemilihan ketua dan wakil ketua Komisi Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara musyawarah, dan apabila musyawarah tidak dicapai kesepakatan pemilihan dilakukan dengan pemungutan suara terbanyak.
(5)Ketua dan wakil ketua Komisi Banding yang terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.
(6)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan ketua dan wakil ketua Komisi Banding ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Pasal 5

Anggota Komisi Banding diberhentikan sementara dari keanggotaan Komisi Banding apabila terlibat suatu perkara pidana yang belum mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Pasal 6

Keanggotaan Komisi Banding berakhir, apabila:

a.meninggal dunia;
b.mengundurkan diri atas permintaan sendiri;
c.bertempat tinggal di luar wilayah negara Republik Indonesia;
d.melakukan tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
e.cuti di luar tanggungan negara lebih dari 3 (tiga) bulan;
f.diberhentikan karena:
1. 1.sakit jasmani dan/atau rohani terus-menerus selama 3 (tiga) bulan yang dibuktikan dengan surat www.peraturan.go.id 2019, No.128 keterangan dokter;
2. 2.tidak menghadiri sidang komisi selama 3 (tiga) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah;
3. 3.melakukan perbuatan tercela;
4. 4.dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat; atau
5. 5.dipidana karena melakukan tindak pidana kejahatan; atau
g.berakhirnya masa jabatan keanggotaan Komisi Banding.

Pasal 7

(1)Dalam hal ketua Komisi Banding:
1. a.mengundurkan diri;
2. b.meninggal dunia;
3. c.karena sesuatu hal tidak mampu menjalankan tugasnya sebagai ketua; atau
4. d.diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir, wakil ketua Komisi Banding menggantikan ketua Komisi Banding tersebut untuk jangka waktu sisa masa jabatannya.
(2)Dalam hal pada saat yang bersamaan ketua dan wakil ketua Komisi Banding:
1. a.mengundurkan diri;
2. b.meninggal dunia;
3. c.karena sesuatu hal tidak mampu menjalankan tugasnya; atau
4. d.diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir, para anggota segera memilih dan mengusulkan pengganti ketua dan/atau wakil ketua Komisi Banding untuk jangka waktu sisa masa jabatannya.
(3)Pemilihan dan penetapan ketua dan/atau wakil ketua Komisi Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Pasal 8

(1)Dalam hal berakhirnya keanggotaan Komisi Banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a sampai www.peraturan.go.id 2019, No.128 dengan huruf f, ketua Komisi Banding harus menyampaikan laporan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal.
(2)Direktur Jenderal dapat menyampaikan usulan penggantian anggota kepada Menteri, berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 9

Komisi Banding mempunyai tugas menerima, memeriksa, dan memutus Permohonan Banding.

Pasal 10

Pasal 11

Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya, Komisi Banding mempunyai wewenang antara lain:

a.memanggil dan mendengar keterangan Pemohon Banding, Pemegang Paten, dan/atau Pemeriksa;
b.memanggil dan mendengar keterangan saksi dan ahli;
c.melakukan penelusuran dan pemeriksaan lanjutan;
d.meminta bukti terkait dengan Permohonan Banding;
e.meminta bukti tambahan (jika diperlukan) terkait dengan Permohonan Banding;
f.melakukan pemeriksaan di tempat; dan
g.memutuskan Permohonan Banding.